Tingkatkan Belanja! Jokowi berikan instruksi kepada seluruh kepala daerah se – Indonesia untuk dorong pertumbuhan angka konsumsi rumah tangga jadi 5,4% pada 2023

Yogyakarta – Jokowi berharap setelah dicabutnya PPKM pada akhir tahun 2022 kegiatan ekonomi masyarakat bisa terus tumbuh. Jokowi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu adanya peningkatan konsumsi masyarakat.

Maka dari itu Jokowi memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk terus menjaga agar konsumsi rumah tangga terjaga dan meningkat. Jokowi juga menyoroti tahun 2022 ada dana masyarakat yang tidak terbelanjakan dan mengendap di Bank sebanyak Rp 690 T.

Jokowi mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga masyarakat Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 4,93%. Jokowi juga berharap pada tahun 2024 mendatang angka konsumsi masyarakat bisa berada di angka 5,4% bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi naik.

Jokowi mendorong kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga dan seni untuk meningkatkan belanja masyarakat. Jokowi juga meminta kepada jajaran Polri untuk memberikan kemudahan pemberian izin kegiatan seni dan olahraga yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi tersebut.

Jokowi juga mendorong Pemda untuk gencar mempromosikan desa wisata yang tidak hanya dapat memicu konsumsi tetapi juga menggeliatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar.

 

Read More

Jokowi Terbitkan Perpres Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN 2023

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Tahun Anggaran 2023. Beleid itu akan menjadi acuan pengelolaan uang negara pada tahun depan.

Perpres 130/2022 ditetapkan dan ditandatangani oleh Jokowi pada 30 November 2022. Beleid itu pun diundangan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dalam dokumen itu, Jokowi merinci bahwa APBN 2023 terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Rincian pendapatan negara itu terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, rincian anggaran belanja terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat mencakup anggaran kementerian/lembaga hingga anggaran bendahara umum negara.

Lalu, rincian anggaran transfer ke daerah mencakup dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa. Dalam Perpres 130/2022 pun terdapat rincian insentif fiskal kepada daerah yang berkinerja baik. Terdapat penghargaan kinerja baik tahun sebelumnya senilai Rp3 triliun, kinerja tahun berjalan Rp4 triliun, dan penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada kepala daerah senilai Rp1 triliun.

Selain itu, Jokowi menetapkan adanya perubahan anggaran belanja negara pada 2023 untuk sejumlah kebutuhan. Misalnya, Jokowi akan mengubah anggaran belanja yang bersumber dari PNBP termasuk penggunaan saldo kas badan layanan umum. "Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari perhitungan PNBP tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan pada Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau perhitungan sisa klaim asuransi barang milik negara tahun anggaran sebelumnya," dikutip dari Perpres 130/2022.

 

Read More

Presiden Ingatkan Jajaran Percepat Belanja Produk Dalam Negeri

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran terkait untuk menindaklanjuti aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/09/2022).

“Jangan sampai, sekali lagi, dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari Bea Cukai, dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari dividen BUMN, kumpul, kemudian ditransfer ke daerah tapi belinya barang-barang impor,” tegas Presiden.

Secara khusus, Presiden menekankan untuk membeli produk yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Presiden pun mengapresiasi semakin banyaknya produk UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam e-katalog.

“Saya senang, alhamdulillah dari target yang saya berikan 1 juta untuk akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang telah masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas 1 juta yang sebelumnya baru 50 ribu, melompat cepat sekali,” ujarnya.

Presiden pun meminta para kepala daerah untuk membina pelaku UMKM dan koperasi yang ada di daerah masing-masing sehingga semakin banyak yang masuk ke dalam e-katalog.

“Saya minta kepada seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM, koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong masuk ke e-katalog,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyoroti sejumlah instansi pusat dan daerah serta BUMN yang masih memiliki serapan produk dalam negeri yang rendah.

“Mungkin yang [serapan] nol ini karena belum serap produk dalam negeri, mungkin, dan mungkin juga belum ada laporan sehingga tolong segera dilaporkan. BUMN juga ada, ada semua angka-angkanya sekarang, kelihatan,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa sejak April 2022 pihaknya telah melakukan pemantauan harian terhadap pelaksanaan aksi afirmasi BBI.

“Realisasi belanja produk dalam negeri oleh K/L/pemda dan BUMN mencapai Rp468,29 triliun atau 49,97 persen dari komitmen Rp937,20 triliun. Penayangan produk di e-katalog sudah mencapai lebih dari 1 juta pada akhir 2022, yakni sudah tayang sebesar 1.204.487 produk. Dengan tren seperti ini, kita bisa mencapai lebih dari 1,5 juta pada akhir tahun,” ungkap Luhut.

Luhut pun berharap aksi BBI menjadi gerakan masif di semua kementerian, lembaga, pemda, dan BUMN.

“Kita semua berharap, aksi belanja produk dalam negeri ini menjadi gaya hidup belanja pemerintah dan masyarakat. Contoh sederhana, goodie bag pada acara-acara kementerian/lembaga, BUMN, dan pemda agar tidak lagi menggunakan produk impor. Mari, secara konsisten kita prioritaskan untuk produk dalam negeri, utamanya UMK dan koperasi. Dengan demikian, kita telah membantu peningkatan produktivitas masyarakat untuk mengurangi kemiskinan,” ucap Luhut.

 

Read More

Jokowi Suntik Modal Buat PLN, Sampai Rp 5 T

Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat untuk memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam tubuh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN. Tak tanggung-tanggung, suntikan modal yang diberikan mencapai Rp 5 triliun.

Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 27/2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara yang diteken Jokowi, pada 31 Agustus 2022 lalu.

Berdasarkan catatan, ini merupakan kali kedua PLN mendapatkan suntikan modal dari pemerintah. Terakhir, perusahaan sentrum pelat merah itu mendapatkan modal tambahan pada awal tahun ini sebesar Rp 4,2 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Dalam pertimbangan aturan tersebut, keputusan memberikan PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PLN dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

"Nilai penambahan modal negara yang dimaksud sebesar Rp 5.000.000.000.000," tulis pasal 2 aturan tersebut, seperti dikutip Selasa (6/9/2022).

Adapun suntikan modal tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Aturan ini sendiri berlaku sejak tanggal diteken Jokowi yakni pada 31 Agustus 2022.

 

Read More

Jokowi Turunkan Belanja Negara 2023, Kecuali untuk Pendidikan dan Infrastruktur

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan belanja negara dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun. Turun dibandingkan proyeksi belanja negara 2022 sebesar Rp 3.169,1 triliun.

"Rp 3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp 811,7 triliun," kata dia saat pidato pengantar RAPBN 2023 dan nota keuangannya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.

Jokowi menjelaskan, total belanja negara ini dialokasikan untuk anggaran kesehatan sebesar Rp 169,8 triliun, atau 5,6 persen dari total belanja negara. Turun cukup tajam dari outlook atau proyeksi anggaran kesehatan pada APBN 2022 sebesar Rp 212,8 triliun.

"Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN," ucap Jokowi.

Selain kesehatan, belanja negara itu juga diarahkan untuk anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun. Besaran anggaran perlindungan sosial ini juga turun dibandingkan outlook 2022 sebesar Rp 502,6 triilun.

Perlindungan sosial pada tahun depan diarahkan untuk direformasi dengan cara perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat,serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, belanja negara untuk anggaran pendidikan pada 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 608,3 triliun. Besaran belanja untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) ini naik dibandingkan outlook APBN 2022 sebesar Rp 574,9 triliun.

Anggaran ini ditujukan untuk peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T); penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.

"Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi," ucap Jokowi.

Terakhir, dia mengatakan, besaran belanja negara itu difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang dianggarkan sebesar Rp 392 triliun. Anggaran ini bertambah dibandingkan outlook dalam APBN 2022 sebesar Rp 363,8 triliun.

Pembangunan infrastruktur tahun depan kata Jokowi arahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan Komunikasi (TIK).

"Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian atau Lembaga serta meningkatkan peran swasta," kata Jokowi.

 

Read More