JOKOWI MINTA KERETA SEMI CEPAT HARUS PAKAI KOMPONEN DALAM NEGERI

Presiden Joko Widodo memberi pesan dalam rencana pembangunan kereta semi cepat relasi Jakarta-Surabaya yakni penggunaan komponen dalam negeri atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar.

"Ada pesan Presiden yang paling penting adalah TKDN itu harus ditingkatkan dan yang kedua kontraktor Indonesia harus dilibatkan," kata Menhub Budi Karya Sumadi, Jakarta, Rabu (20/11).

Selain itu, hal ketiga yang diarahkan Presiden yakni alih teknologi agar dapat dilakukan lebih cepat.

Untuk jumlah investasi kereta semi cepat ditargetkan Budi mencapai sebesar Rp60 triliun hingga Rp100 triliun.

Menurut Menhub, pembangunan proyek kereta semi cepat rencananya dimulai pada 2022 dan selesai 2026. "Namun tadi Presiden secara umum meminta semua pekerjaan itu dipercepat," jelas Budi.

Dibangun Perusahaan Jepang

Untuk kereta semi cepat akan dibangun bersama perusahaan Jepang dengan Indonesia, serta dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia.

Saat ini rencana pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya masih pada tahap studi kelayakan yang ditargetkan selesai pada November 2020.

Setelah studi tersebut selesai, maka lelang untuk proyek pembangunan akan dilaksanakan.

"Itu dibagi dalam beberapa segmen sehingga dalam kecepatan bisa dicapai kecepatan yang lebih baik, dan sumber daya manusia yang belajar juga lebih banyak," tutup Budi

Sebelumnya, Budi Karya Sumadi membeberkan hasil kunjungan kerjanya ke Jepang. Bertemu dengan pemerintah dan pihak swasta Jepang. Membahas terkait perkembangan empat proyek infrastruktur transportasi strategis nasional yang bekerja sama dengan Jepang. 

Proyek yang dimaksud meliputi, MRT Jakarta (North-South Fase 2 dan East-West), Pelabuhan Parimban Fase 1-2 (Paket 5 dan 6), Proving Ground, dan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.

Untuk proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, menurut Budi, pemerintah mendorong untuk segera dilakukan kajian atau feasibility study (FS), bekerja sama dengan pihak Jepang. Baca juga: Inggris Bakal Danai Proyek MRT Jakarta Senilai Rp 22 Triliun.

Selanjutnya soal proyek MRT, pemerintah mendorong percepatan penyelesaian negosiasi kontrak, pernyataan komitmen pendanaan, serta studi kajian MRT Jakarta East-West. Selain itu, pemerintah juga mengundang investor Jepang untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan stasiun MRT Jakarta. 

"Untuk kelanjutan proyek MRT, Alhamdulillah dalam dalam waktu dekat akan ditandatangani satu kepastian pendanaan dari Jepang," ujar Budi dikutip dari laman resmi Kemenhub, Rabu (22/06/2022). Kemudian terkait Pelabuhan Patimban, pemerintah mendorong percepatan negosiasi penawaran proyek pengembangan untuk Fase 1-2 (paket 5 dan 6), yang ditargetkan dilakukan penandatangannya pada tahun ini.

Terakhir tentang Proving Ground atau tempat pengujian kendaraan bermotor, pemerintah Indonesia mendorong pemerintah Jepang untuk memberikan dukungan kepada konsorsium Indonesia-Jepang untuk mendapatkan pendanaan dengan biaya yang kompetitif. 

"Dukungan dari investor atau lembaga keuangan Jepang sangat diperlukan untuk dapat memberikan bunga pinjaman yang rendah di bawah suku bunga komersil," ujar Menhub. 

Sementara itu, Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi menjelaskan, rapat ini menindaklanjuti pertemuan bilateral antara PM Kishida dan Presiden Jokowi pada 29-30 April lalu di Indonesia. 

Menurutnya, kedua pemimpin telah sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama kedua negara, termasuk diantaranya kerjasama infrastruktur transportasi. 

"Kerjasama pembangunan yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang selama ini berjalan dengan baik dan selalu sesuai dengan timeline yang telah disepakati kedua negara," pungkas Heri Akhmadi.