Kemenkes Menyatakan Pemberian Vaksin HPV Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Resiko Terinfeksi Kanker Serviks

Yogyakarta - Baru-baru ini, beredar sebuah narasi video di media sosial yang menuduh bahwa pemberian vaksin HPV oleh pemerintah adalah jalan untuk melegalkan seks bebas. Tuduhan ini jelas merupakan penyesatan pola pikir yang tidak berdasar. Faktanya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara tegas menyatakan bahwa pemberian vaksin HPV bertujuan untuk mengurangi risiko terinfeksi kanker serviks, bukan untuk tujuan lain yang bersifat negatif.

Vaksin HPV (Human Papillomavirus) merupakan salah satu bentuk pencegahan kesehatan yang diakui secara global untuk melindungi masyarakat, khususnya perempuan, dari kanker serviks yang mematikan. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat. Banyak negara maju telah menerapkan program vaksinasi HPV sebagai bagian dari layanan kesehatan masyarakat, dan hasilnya terbukti efektif dalam menurunkan angka kasus kanker serviks.

Narasi yang menyesatkan ini tentu saja sangat berbahaya karena dapat menciptakan kesalahpahaman di masyarakat dan merusak upaya baik pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Di era digital ini, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba memanfaatkan ketidaktahuan sebagian orang untuk menyebarkan informasi yang salah demi kepentingan tertentu. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam sektor kesehatan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selalu berkomitmen untuk melindungi rakyatnya melalui berbagai program kesehatan. Vaksinasi HPV adalah bagian dari komitmen tersebut. Kemenkes juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi dan bagaimana vaksin HPV ini dapat mencegah penyakit yang lebih serius di masa depan.

Oleh karena itu, masyarakat harus lebih kritis dan bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak memiliki dasar ilmiah atau hanya bertujuan untuk menyerang pemerintah. Dengan mendukung program kesehatan seperti vaksinasi HPV, kita turut berperan dalam menjaga kesehatan dan masa depan bangsa.

Mari bersama-sama memerangi hoaks dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk mewujudkan tujuan besar ini. Jangan biarkan informasi palsu merusak kebaikan yang sedang diusahakan oleh pemerintah!

 

Read More

Narasi Status X Yang Mengatakan Bahwa Manusia Tidak Membutuhkan Imunisasi Dan Vaksin Itu Merupakan Salah Besar

Yogyakarta – Di tengah maraknya informasi di media sosial, muncul narasi yang keliru mengenai pentingnya imunisasi dan vaksinasi. Salah satu narasi yang menyatakan bahwa manusia tidak membutuhkan imunisasi dan vaksin adalah sebuah hoax yang harus diluruskan. Fakta menunjukkan bahwa pemberian vaksin dan imunisasi justru sangat penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia agar lebih adaptif terhadap berbagai penyakit.

Imunisasi adalah salah satu program kesehatan yang paling efektif dalam mencegah penyakit menular. Dengan memberikan vaksin, tubuh akan membentuk antibodi yang membantu melawan infeksi. Dalam jangka panjang, ini dapat mengurangi angka kejadian penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, vaksinasi juga melindungi mereka yang tidak dapat divaksinasi karena alasan medis, seperti bayi yang terlalu muda atau individu dengan kondisi kesehatan tertentu.

Pemerintah Indonesia, melalui program imunisasi nasional, berkomitmen untuk melindungi kesehatan masyarakat. Program ini telah berhasil menurunkan angka kejadian penyakit seperti campak, polio, dan hepatitis B. Ini adalah prestasi yang harus diapresiasi dan didukung oleh semua lapisan masyarakat.

Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah penyebaran informasi yang salah mengenai vaksin. Narasi negatif yang beredar dapat menimbulkan keraguan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyebarkan informasi yang akurat dan berbasis bukti mengenai manfaat vaksinasi. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi harus terus digalakkan, baik melalui kampanye kesehatan, seminar, maupun penggunaan media sosial secara bijak.

Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk mematahkan opini negatif tersebut. Mari kita bersama-sama menegaskan pentingnya vaksinasi sebagai langkah preventif dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga. Dengan vaksinasi, kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan kuat.

Jangan biarkan hoax menguasai pikiran kita. Mari kita wujudkan Indonesia yang sehat dengan kesadaran akan pentingnya imunisasi dan vaksinasi!

 

Read More

Jalankan Amanat Pembukaan UUD 1945, Pemerintah Kembali Menunjukkan Komitmennya Terhadap Kemanusiaan Dengan Mengirimkan Bantuan Kepada Afganistan Berupa 10 Juta Dosis Vaksin Polio bPOV Produksi Dalam Negeri

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kembali menegaskan komitmennya terhadap nilai kemanusiaan dan perdamaian global. Langkah ini tercermin dalam keputusan untuk mengirimkan bantuan berupa 10 juta dosis vaksin Polio bPOV ke Afganistan, sebagai tindak lanjut dari amanat Pembukaan UUD 1945.

Keputusan ini tidak hanya mencerminkan peran Indonesia dalam menjalankan misi kemanusiaan, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Indonesia adalah pemimpin yang bertanggung jawab di tingkat internasional. Dalam suasana ketegangan global dan krisis kemanusiaan yang melanda beberapa negara, tindakan Indonesia ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk berkontribusi dalam membangun stabilitas dan perdamaian dunia.

Vaksin Polio bPOV yang dikirimkan merupakan hasil produksi dalam negeri, menegaskan kemajuan Indonesia dalam bidang kesehatan dan teknologi medis. Langkah ini juga memberikan contoh bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakatnya sendiri, tetapi juga bersedia berbagi sumber daya dengan negara-negara lain yang membutuhkan.

Selain itu, pengiriman bantuan ini juga dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Afganistan. Tindakan solidaritas ini tidak hanya menciptakan ikatan emosional antara kedua negara, tetapi juga membuka peluang kerja sama lebih lanjut dalam berbagai bidang di masa depan.

Dukungan terhadap langkah pemerintah dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ini juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan luar negeri pemerintah, kita semua dapat memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia dan memastikan stabilitas politik di dalam negeri.

Peran Indonesia dalam menjalankan misi kemanusiaan ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia di forum-forum internasional. Dengan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia, Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin yang dihormati dalam komunitas internasional.

Kesimpulannya, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Afganistan oleh pemerintah Indonesia adalah langkah yang signifikan dalam membangun stabilitas global dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Langkah ini juga merupakan contoh nyata dari keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945, yang menempatkan kemanusiaan sebagai nilai utama dalam hubungan luar negeri Indonesia.

 

Read More

Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Vaksinasi dan Booster untuk Cegah Penularan Covid-19 pada Mudik Idul Fitri, Imun Terjaga dan Terkendali dengan Baik

 

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus memberikan perhatian dan upaya maksimal dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Saat ini, Jokowi mengingatkan masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin dan booster sebelum melakukan mudik pada Idul Fitri 1444 H. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 yang semakin meningkat di tengah tingginya mobilitas pada arus mudik.

Jokowi menekankan bahwa vaksinasi dan vaksin booster sangat penting untuk menjaga imunitas masyarakat. Berdasarkan survei Kementerian Kesehatan, imunitas masyarakat Indonesia sudah mencapai 98,5 persen, namun Jokowi tetap meminta yang belum divaksin untuk segera melakukannya.

Meskipun terjadi kenaikan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir, Jokowi menegaskan bahwa kasus secara harian di Indonesia masih berada di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya dalam menangani pandemi Covid-19 dengan baik.

Prediksi pemerintah menunjukkan bahwa arus mudik tahun ini akan terdapat 123 juta orang yang melakukan mudik atau naik hingga 45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam mencegah penularan Covid-19 menjadi semakin penting.

Jokowi menunjukkan kepemimpinan yang tegas dalam menangani pandemi Covid-19 dan memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat Indonesia. Dengan upaya bersama dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Indonesia dapat mengatasi pandemi ini dan kembali beraktivitas normal dengan aman dan sehat.

Read More

Meski PPKM resmi dicabut, Jokowi minta semangat vaksinasi covid-19 terus digencarkan demi ciptakan kekebalan antibodi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah menggencarkan kembali semangat mempercepat vaksinasi Covid-19. Upaya pemerintah ini diharapkan bisa mendorong lebih banyak masyarakat mendapatkan vaksinasi baik dosis lengkap maupun booster.

“Jadi semangat untuk vaksinasi harus kita gelorakan lagi agar masyarakat mau divaksinasi baik itu booster maupun dosis lengkap,” ujar Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat agar segera mendapatkan vaksinasi booster Covid-19. Jumlah stok vaksin saat ini pun disebutnya masih mencukupi, yakni hampir 10 juta dosis.

“Jadi minta tolong dibantu, diimbau, utamanya para lansia yang belum divaksinasi dan di-booster cepat di-booster,” kata Budi.

Ia menyampaikan, lebih dari 50 persen pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit dan juga meninggal dunia diketahui belum menerima vaksin dan lebih dari 70 persen pasien belum mendapatkan vaksinasi booster. “Jadi sebenarnya stoknya ada, cuma tinggal dipastikan saja teman-teman media bisa bantu juga utamanya para lansia itu tolong yakinkan untuk di-booster, apalagi yang belum di-booster atau belum divaksinasi,” katanya.

Budi menyebut, pemerintah masih memiliki stok vaksin booster dari luar negeri berupa hibah sebanyak empat juta dosis. Selain itu, atas arahan Presiden, pemerintah juga telah membeli produksi vaksin dalam negeri yakni sebanyak 5-10 juta dosis. Meskipun begitu, ia mengakui kapasitas penyuntikan saat ini menurun dari dua juta per hari menjadi sekitar 100 ribu hingga 150 ribu vaksin per hari.

 

Read More

Presiden Jokowi Apresiasi Anak Muda Bio Farma

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja sumber daya manusia (SDM) PT Bio Farma (Persero) yang tanpa banyak bersuara, telah berhasil memproduksi vaksin Covid-19 yang diberi nama IndoVac.

“Inilah saya kira sebuah kerja keras SDM muda kita dalam menggarap sebuah vaksin baru dari hulu sampai hilir. Ini memakan waktu dari awal sampai sekarang 1,5 tahun. Diam, enggak pernah bersuara, tahu-tahu jadi IndoVac,” ucap Presiden, di halaman PT Bio Farma (Persero) Bandung, Kamis (13/10/2022).

Presiden berada di PT Bio Farma (Persero) untuk menghadiri peluncuran dan penyuntikan perdana Vaksin IndoVac. Untuk mengetahui proses pembuatan Vaksin IndoVac, sebelum menghadiri acara tersebut, Presiden meninjau ruang produksi dan ruang pengemasan.

Dalam peninjauan tersebut, tampak keingintahuan Presiden dari proses pembuatan Vaksin IndoVac. “Bahan mentahnya apa?” tanya Presiden.

“Dari proses rekayasa. Ini bagian dari virusnya,” ucap Senior Executive Vice President Produksi PT Bio Farma (Persero) Juliman.

Presiden pun bertanya terkait dengan izin penggunaan darurat (EUA), apakah semua vaksin diuji atau hanya sampling.

“Sampling, tapi untuk quality control vaksin semua dicek menggunakan alat di [lantai] atas,” ucap Juliman.

Dari ruang produksi, Presiden meninjau ke ruang pengemasan. Di sini Presiden melihat Vaksin IndoVac yang sudah dikemas di dalam botol.

“Satu botol untuk berapa dosis?” tanya Presiden.

“Satu botol atau satu vial isi 5 ml, jadi bisa untuk 10 dosis vaksin karena per dosis 0,5 ml,” jawab Kepala Divisi Produksi Bambang Heriyanto.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir.

 

Read More

Presiden akan Luncurkan Penyuntikan Perdana Vaksin Indovac dan Tinjau KCIC

Joko Widodo melakukan kunjungan kerja pada Kamis ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tiba di Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara sekitar pukul 08.30 WIB, Jokowi disambut oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selanjutnya, Kepala Negara beserta rombongan langsung menuju pabrik PT Bio Farma. Di tempat itu, Kepala Negara akan meluncurkan sekaligus meninjau penyuntikan perdana Vaksin Indovac setelahnya rombongan akan bergeser ke Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Kawasan Infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, untuk melakukan peninjauan.

Pada siang harinya, Presiden Jokowi diagendakan untuk mengunjungi Pasar Kosambi untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang, yaitu bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan tunai.

Selanjutnya, Presiden akan menuju Kantor Pos Kota Bandung untuk menyerahkan bantuan sosial bahan bakar minyak (BBM), bantuan sembako, hingga bantuan subsidi upah (BSU).

Selepas itu, Presiden akan kembali menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Barat di antaranya yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

 

Read More

Presiden Resmikan Pabrik Vaksin COVID-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pabrik Biofarmasi PT Etana Biotechnologies Indonesia, di Kawasan Industri Pulogadung (JIEP), Jakarta, Jumat (07/10/222).

“Saya sangat menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh PT Etana Biotechnologies Indonesia dalam memproduksi vaksin dengan platform mRNA, dan ini adalah yang pertama di Asia Tenggara,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menegaskan, kehadiran produsen vaksin di dalam negeri ini sangat diperlukan untuk menghadapi kemungkinan datangnya pandemi di masa yang akan datang.

“Kita enggak mau lagi ada pandemi, tetapi kalau di dalam negeri siap industrinya, paling tidak kita menjadi lebih tenang,” ujarnya.

Presiden pun mengapresiasi gerak cepat PT Etana Biotechnologies Indonesia untuk menghasilkan vaksin COVID-19.

“Dan yang saya senang, kerjanya diam-diam. Saya sendiri enggak tahu, tahu-tahu jadi. Ini yang saya senang kayak gini. Bukan yang ngomong terus, tapi saya tunggu-tunggu enggak jadi-jadi. Ini diam-diam langsung jadi. Itu yang saya senang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara memerintahkan kepada jajaran terkait, Terutama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, untuk mendukung pengembangan industri biofarmasi guna mendukung terwujudnya kemandirian Indonesia di sektor farmasi.

“Saya minta Pak Menko, Pak Menteri Kesehatan agar industri PT seperti Etana ini betul-betul didukung, di Kementerian Kesehatan juga mendukung, sehingga ini bisa berkembang tidak hanya di biofarmasi, bioteknologi, tetapi juga nantinya bisa masuk ke hewan, bisa masuk ke tanaman, sehingga semuanya kita memiliki kemandirian dan kita bisa berdikari, betul-betul berdikari,” pungkasnya.

Sebelumnya pada bulan September lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization (EUA) untuk Vaksin AWcorna. Vaksin COVID-19 ini didaftarkan oleh PT Etana Biotechnologies Indonesia (PT Etana) dan dikembangkan melalui transfer teknologi serta penelitian bersama Abogen-Yuxi Walvax, Cina. Vaksin ini juga telah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia dan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hadir mendampingi Presiden dalam peresmian pabrik ini, antara lain Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawasa Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, serta Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia Lu Kang.

 

Read More

Jokowi Setujui 2 Nama Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pemberian nama pada dua produk vaksin COVID-19 buatan dalam negeri yang saat ini telah memasuki fase uji klinis tahap akhir, kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Penny K. Lukito.

"Saya ikut bangga untuk Indonesia. Vaksin pertama Indovac untuk vaksin BUMN, dan kedua adalah Vaksin Merah Putih dengan platform inactivated virus, namanya Inavec dan sudah disetujui Presiden juga," kata Penny dalam agenda Lokakarya Pengembangan Obat Dalam Negeri di Hotel Ayana MidPlaza Jakarta, Jumat seperti dikutip dari Antara.

Penny mengatakan Vaksin Indovac berplatform protein rekombinan sub-unit dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman bersama PT Bio Farma dan Baylor College of Medicine.

Sedangkan Vaksin Inavac berplatform inactivated virus dikembangkan oleh Tim Peneliti dari Universitas Airlangga (Unair) bekerja sama dengan penyedia fasilitas produksi PT Biotis Pharmaceutical Indonesia.

Penny menargetkan Vaksin Indovac dan Inavac mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM RI pada September 2022.

"Fase dua sudah dilewati, dan hasilnya bagus bisa meningkatkan sistem imunitas dan hasilnya tidak kalah dengan vaksin yang sudah dapat EUA dengan teknologi yang sama," katanya.

Saat ini BPOM masih melakukan kajian terhadap laporan penelitian pada ribuan subjek yang menjalani injeksi kedua di masing-masing laboratorium uji coba.

"Harapannya September 2022 selesai dan keluar EUA sesuai standar internasional," katanya.

Fase ketiga uji klinik dua vaksin dalam negeri itu juga diiringi dengan pemberian izin kegiatan uji klinik untuk vaksin booster atau dosis penguat.

"Uji klinik booster sudah disetujui untuk dilakukan akhir tahun ini. Sehingga program vaksinasi booster dengan vaksin dalam negeri bisa selesai sebelum akhir tahun," katanya.

Pada agenda yang sama, Direktur Utama PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, FX Sudirman mengaku bangga vaksin dengan pengembangan vaksin dalam negeri yang telah sampai pada fase akhir uji klinik.

"Ini adalah 100 persen karya anak bangsa, virus dari isolasi anak bangsa dikembangkan oleh tim peneliti Unair dan kami siap komersialisasi untuk itu," katanya.

Kapasitas produksi downstream PT Biotis sanggup memproduksi hingga 20 juta dosis per bulan. Khusus pada tahap awal, akan ditingkatkan hingga 5 juta dosis per bulan mirip dengan Indovac," katanya.

Hingga saat ini PT Biotis masih menunggu hasil uji klinik fase tiga dan uji klinik booster. "Kami berharap pemanfaatan Inavec bisa memberikan manfaat booster bagi masyarakat Indonesia di tahun ini," katanya.

FX Sudirman telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin agar pelaksanaan vaksin booster Inavec bisa bergulir pada Oktober, November dan Desember 2022.

 

Read More

Jokowi Minta Vaksinasi Kembali Akhir Tahun, Antisipasi Varian Baru Covid-19?

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Kementerian Kesehatan agar menggelar vaksinasi Covid-19 kembali pada akhir 2022.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa vaksinasi akan diprioritaskan bagi golongan masyarakat yang memiliki tingkat imunitas yang rendah.

"Tadi kami diskusi dan arahan Bapak Presiden, nanti rencananya pada akhir tahun, kami [Kemenkes] akan melakukan vaksinasi [kembali]. Terutama diarahkan bagi golongan yang memang imunitasnya rendah," ujarnya, dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/8/2022).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan vaksinasi tersebut Kemenkes akan melakukan sero survei terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat lagi daerah-daerah mana yang masyarakatnya sudah menurun kadar imunitasnya.

Selain itu, sero survei juga bertujuan mencari tahu individu golongan mana saja yang kadar imunitasnya sudah turun.

Tidak hanya itu, Budi menjelaskan jika Kemenkes mengistilahkannya sebagai vaksinasi Covid-19 untuk meningkatkan imunitas populasi dalam menghadapi potensi gelombang berikutnya.

"Nanti kami akan sangat selektif memilih daerah-daerah yang memang imunitasnya rendah. Karena sebelumnya kita akan melakukan sero survei dulu," katanya.

Penyebabnya, dia menilai kebijakan vaksinasi kembali ini dipilih karena hasil riset sudah menunjukkan penyebab penularan Covid-19 di Indonesia saat ini cukup landai.

"Karena memang ya tinggi sekali ya imunitas populasi masyararakat Indonesia. Jadi 98,5 persen masyarakat sudah memiliki kadar proteksi 2.000 unit/mililiter," kata Budi.

 

Read More

Presiden Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi Covid-19 untuk anak usia di bawah 6 tahun mulai dilakukan guna mengantisipasi munculnya varian baru.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas evaluasi PPKM yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Selasa (23/8/2022).

"Salah satu inisiatifnya adalah nanti bapak Presiden minta vaksinasi untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Nanti akan kita mulai jajaki," ujar Budi.

"Sudah ada vaksinnya di dunia yang disetujui, vaksinasi pediatric namanya. Sekarang sedang kita jajaki," lanjutnya.

Selain vaksinasi untuk anak usia di bawah 6 tahun, Kemenkes juga akan kembali melakukan vaksinasi untuk kelompok lansia yang juga menderita penyakit bawaan (komorbid) dan saat ini kadar imunitasnya sudah turun.

Menurut Budi, jangka waktu vaksinasi para lansia tersebut sudah melebihi enam bulan.

"Karena kita sudah tahu by name by address, nanti akan kita segera berikan alternatif vaksin yang adanya agar bisa meningkatkan kadar imunitasnya," ungkap Budi.

"Untuk menjaga level imunitas populasi Indonesia untuk siap-siap di awal tahun depan kalau misalnya ada varian baru," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Budi juga mengungkapkan, saat ini kondisi tingkat antibodi masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 sudah tinggi.

Akan tetapi, pemerintah perlu mewaspadai soal potensi penurunan antibodi tersebut pada enam bulan ke depan.

Sehingga menurutnya, ujian bagi kadar antibodi yang saat ini sudah baik akan terjadi sekitar enam bulan lagi.

"Kombinasi antara vaksinasi di bulan November, Desember, Januari (2022) dan infeksi di bulan Februari dan Maret (2022) itu membuat (kondisi) di bulan Juni, Juli, Agustus (2022) kadar antibodi masyarakat Indonesia itu tinggi sekali. Sehingga boleh dibilang saat gelombang BA.4 BA.5 masuk, kita tidak terganggu sama sekali kasusnya," jelas Budi.

"Nah sekarang ujiannya adalah enam bulan lagi. Indonesia menjadi satu negara dari segelintir negara, dari beberapa negaralah, dari sedikit negara di dunia yang sudah berhasil melampaui gelombang BA.4 BA.5 dengan sangat baik. Sekarang ujiannya enam bulan lagi sekitar bulan Januari Februari, Maret 2023," jelasnya.

Sehingga apabila benar-benar menjaga penularan Covid-19 tetap landai seperti sekarang ini, Budi menyebutkan Indonesia telah mampu menangani pandemi selama 12 bulan berturut-turut.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah menjaga level imunitas masyarakat setinggi saat ini, yakni 98,5 persen.

Namun, untuk mempertahankan agar level antibodi masyarakat tetap tinggi hingga enam bulan mendatang ada tantangan tersendiri.

"Tantangannya kita (antibodi dari) vaksinasinya sudah menurun dan tidak ada infeksi sekarang (infeksi varian Omicron pada awal 2022). Beda dengan kemarin Februari kita ada infeksi tinggi, itu kan memberikan perlindungan imunitas juga," tutur Budi.

"Sehingga tadi kita diskusi, dan arahan Bapak Presiden, nanti rencananya di akhir tahun kita akan melakukan vaksinasi terutama diarahkan bagi golongan yang memang imunitasnya rendah," ungkapnya

Adapun, sebelum pelaksanaan vaksinasi tersebut Kemenkes akan melakukan sero survei terlenih dahulu.

Tujuannya untuk melihat lagi daerah-daerah mana yang masyarakatnya sudah menurun kadar imunitasnya.

Selain itu, sero survei juga bertujuan mencari tahu individu golongan mana saja yang kadar imunitasnya sudah turun.

 

Read More

Jokowi: Perketat Pintu Masuk Indonesia Cegah Penyebaran Cacar Monyet

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan guna mencegah terjadinya penyebaran kasus cacar monyet atau monkeypox di tanah air. Hal ini disampaikan Presiden dalam keterangannya usai meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), di Jakarta, Selasa (23/8).

Pertama, Jokowi menginstruksikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk segera menyediakan vaksin cacar monyet.

“Sudah saya perintahkan kepada Menkes yang pertama urusan vaksin segera,” kata Jokowi.

Selain vaksinasi, Jokowi juga memerintahkan jajaran terkait untuk lebih memperketat pemeriksaan di pintu-pintu masuk ke Indonesia. Hal ini guna mencegah penyebaran cacar monyet.

“Yang kedua, untuk tempat-tempat yang interaksinya tinggi, kemudian gerbang-gerbang masuk ke negara kita betul-betul dicek secara ketat,” tutur Kepala Negara.

Meski demikian, Kepala Negara meminta masyarakat untuk tidak panik karena penularan cacar monyet terjadi pada saat pasien sudah bergejala dan melalui kontak fisik dengan pasien.

“Tetapi ini juga tidak perlu kita terlalu panik karena penularannya lewat kontak langsung bukan lewat droplet. Saya rasa yang paling penting adalah kesiapan-kesiapan kita mengatasi itu,” tegas Presiden.

Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi adanya satu kasus positif cacar monyet pertama di Indonesia pada 20 Agustus 2022 lalu. Pasien berusia 27 tahun asal Jakarta tersebut sebelumnya memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri.

 

Read More

Jokowi Tetapkan Vaksin Booster Jadi Syarat Izin Keramaian dan Perjalanan

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan vaksinasi dosis ke tiga atau vaksin booster sebagai syarat untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengundang keramaian.

Vaksin booster juga jadi syarat bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum. “Jadi arahan Pak Presiden di bandara, disiapkan vaksinasi dosis ke tiga,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Senin 4 Juli 2022.

Airlangga menyebut Satgas Covid-19 pun sudah mengeluarkan surat edaran untuk kegiatan keramaian wajib menyertakan buksi vaksin dosis ke tiga. Terkait izin keramaian, kata Airlangga, Jokowi juga mengingatkan aplikasi PeduliLindungi di berbagai tempat untuk terus diperketat.

“Jadi tidak boleh kendor karena beberapa tempat termonitor agak kendor, jadi ini yang harus ditingkatkan lagi, karena tadi diingatkan beberapa negara masih tinggi jadi pandemi belum usai,” kata Airlangga Selain itu, Jokowi meminta agar cakupan vaksinasi Covid-19 terus ditingkatkan. Khususnya di luar Jawa dan Bali, di mana cakupan vaksinasi dosis ke dua yang masih di bawah 50 persen ada di Maluku, Papua, dan Papua Barat. Sementara secara nasional, cakupan vaksinasi dosis ke tiga rata-rata masih di bawah 20 persen.

 

Read More

Presiden Jokowi: Pakai Masker di Dalam dan Luar Ruangan Sebuah Keharusan!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker meski di luar ruangan. Hal itu dilakukan karena saat ini pandemi Covid-19 masih ada.

"Saya juga Ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Covid masih ada. Oleh sebab itu baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan memakai masker adalah masih sebuah keharusan," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/7/2022).

Jokowi juga meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk terus mengawasi daerah-daerah yang interaksi masyarakatnya tinggi

Jokowi juga berpesan agar pemerintah pusat dan daerah serta TNI Polri menggencarkan vaksinasi booster.

"Dan juga utamanya untuk kota-kota yang interaksi masyarakatnya tinggi, saya masih mengingatkan lagi pemerintah daerah, pemerintah kota kabupaten dan provinsi serta TNI dan Polri untuk terus melakukan vaksinasi booster karena memang ini diperlukan," ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air terus meledak. Kasus konfirmasi harian bahkan sempat nyaris tembus di atas 3.000 kasus.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, kemarin kasus konfirmasi positif mencapai 2.576 kasus. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan angka kasus satu hari sebelumnya yakni 2.705 kasus.

Kemarin, DKI Jakarta untuk kesekian kalinya menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan total 1.675 kasus, yang kemudian disusul oleh Jawa Barat 308 kasus, Banten 257 kasus, Jawa Timur 143 kasus, dan Bali 83 kasus.

 

Read More

Jokowi Prediksi Puncak Covid-19 Terjadi di Minggu ke-3 Juli

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprediksi puncak kasus Covid-19 subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 pada minggu kedua atau ketiga Juli 2022.

"Kembali kita akan mengevaluasi kebijakan PPKM yang kita tahu kasus per 3 Juli kemarin ada sebanyak 1.614 kasus dan diprediksi puncak kasusnya akan berada di bulan Juli ini di minggu kedua atau minggu ketiga," ucap Jokowi saat memberi pengantar pada rapat terbatas di istana negara, Senin (4/7/22)

Jokowi juga meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI serta kementerian hingga lembaga terkait untuk mendorong pemberian vaksinasi booster.

"Vaksinasi booster nasional baru mencapai 24,5% saya kira ini terus kita dorong. Saya minta kapolri panglima TNI dan juga kementerian kesehatan dan BNPB untuk mendorong terus agar vaksinasi booster bisa dilakukan terutama di kota-kota yang memiliki interaksi antar masyarakatnya tinggi," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu patuh dan taat dalam menjalani protokol kesehatan.

"Kemudian juga perlu kita gaungkan kembali pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan, ini penting karena kita tidak mau pengendalian Covid-19 ini bisa mengganggu ekonomi kita," ungkapnya.

 

Read More

50 juta Masyarakat Indonesia Sudah Vaksin Booster Covid-19

Satgas Covid-19 melaporkan terjadinya penambahan terkait tingkat vaksinasi secara nasional. Dari data yang diberikan pada Minggu, 3 Juli 2022 sebanyak 18.291 warga telah disuntik vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster.

Dengan tambahan itu, secara akumulatif sudah ada 50.916.428 warga yang telah menerima vaksinasi booster di Indonesia.

Sementara, untuk vaksinasi dosis pertama juga bertambah 7.905 sehingga total saat ini sebanyak 201.565.306 warga dan vaksin dosis kedua juga bertambah 5.803 sehingga total saat ini 169.177.557 warga.

Pemerintah melalui Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan turut mengimbau kepada masyarakat yang belum vaksin untuk segera melakukan vaksin. Adapun target sasaran vaksinsasi di Indonesia yakni 208.265.720 orang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbolehkan masyarakat untuk melepas masker saat beraktivitas di luar ruangan. Hal ini setelah pihaknya memperhatikan kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali.

Meski demikian, Jokowi mengatakan masyarakat harus tetap memakai masker saat di ruangan tertutup dan transportasi publik. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, Presiden Jokowi tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas.

"Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas," ujar Jokowi, Selasa (17/5/22).

Selanjutnya, bagi pelaku perjalan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap juga tidak perlu melakukan tes swab antigen maupun PCR.

 

Read More

Jokowi Minta Vaksinasi Booster Digenjot

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menggenjot vaksinasi dosis ketiga atau booster. Jokowi menyebutkan, hingga saat ini, capaian vaksinasi booster di Tanah Air baru mencapai angka 24,5 persen dari target yang ditetapkan.

"Saya kira ini terus kita dorong, saya minta Kapolri, Panglima TNI, dan juga Kementerian Kesehatan dan BNPB untuk mendorong terus agar vaksinasi booster bisa dilakukan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas evaluasi PPKM di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/7/2022).

Secara khusus, Presiden meminta agar vaksinasi booster digenjot di daerah-daerah yang interaksi antarmasyarakatnya terbilang tinggi. Tak hanya menggenjot vaksinasi, mantan wali kota Solo tersebut juga berpesan agar pelaksanaan protokol kesehatan kembali digaungkan.

"Ini penting karena kita tidak mau pengendalian Covid ini bisa mengganggu ekonomi kita," ujar Jokowi. Jokowi menambahkan, peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia diprediksi bakal memuncak pada minggu kedua atau ketiga bulan Juli 2022 ini.

Dikutip dari situs Covid19.go.id, kasus harian Covid-19 di Indonesia berada di atas 1.000 kasus sejak 15 Juni 2022 lalu, padahal angka kasus positif sudah sempat melandai hingga di bawah 200 kasus per hari. Berdasarkan data pada Minggu (3/7/2022) kemarin, jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia pun tercatat sebanyak 16.919 kasus aktif.

 

Read More

Upaya Pemerintah Gencarkan Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Kasus baru positif Covid-19 di Indonesia kembali menembus level ribuan dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo menghimbau semua pihak waspada dan segera mendapatkan vaksin booster.

"Sejak awal meskipun belum naik, dulu kan saya sudah sering ngomong enggak sekali, dua kali, tiga kali, waspada, waspada, waspada. Baik yang Omicron maupun yang BA.4 BA.5," kata Jokowi di Bogor, Jumat 17 Juni 2022.

Presiden terus mendorong masyarakat untuk segera mendapatkan suntikan ketiga vaksin Covid-19 atau booster sebagai salah satu langkah antisipasi, Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan vaksin Covid-19 dalam jumlah yang banyak sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan suntikan ketiga vaksin Covid-19 atau booster.

Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan vaksin Covid-19 dalam jumlah yang banyak sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan suntikan ketiga vaksin Covid-19 atau booster.

Terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia diperkirakan karena serbuan virus corona varian Omicron BA.4 dan BA.5, Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat.

Langkah tegas yang akan di ambil oleh Pemerintah guna membatasi pergerakan masyarakat agar dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19 yaitu Pemerintah memperpanjang daftar aturan Covid-19 untuk mencegah penularan, bagi warga yang ingin hadir di agenda berskala besar wajib sudah menerima vaksin dosis  ketiga Covid-19.

Kegiatan Berskala Besar adalah rangkaian aktivitas dalam acara berskala internasional ataupun nasional yang dapat mengundang secara fisik lebih dari 1000 orang dalam satu waktu tertentu serta pada satu lokasi yang sama dan/atau melibatkan perwakilan negara.

Selain itu bagi Kegiatan Berskala Besar yang melibatkan pejabat setingkat menteri ke atas atau VVIP, seluruh Pelaku Kegiatan Berskala Besar wajib menunjukkan hasil negatif pemeriksaan RT-PCR maksimal 2 x 24 jam sebelum kegiatan.

Jika dalam pemeriksaan tes antigen yang dilakukan dalam kegiatan tersebut terjaring pasien positif, maka akan dilakukan karantina yang terpisah dari kawasan kegiatan.

Seluruh biaya penanganan Covid-19 dan evakuasi medis dibebankan secara mandiri bagi WNA, sedangkan bagi WNI ditanggung oleh pemerintah.

Juru bicara Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan kenaikan kasus Covid-19 belakangan ini sebagai alarm yang perlu diwaspadai.

Menurut Prof Wiku, positivity rate Covid-19 juga naik selama 4 minggu ke belakang. Namun, angka positivity rate masih di bawah angka 5 persen yang dinilainya masih dalam kategori aman.

Prof Wiku memberikan pesan kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan beberapa hal di bawah ini:

-Deteksi Kasus Sedini Mungkin
Ia meminta kesadaran bagi masyarakat yang merasakan gejala COVID-19 untuk datang ke tempat testing COVID-19 segera. Prof Wiku juga meminta pemerintah daerah untuk menyediakan tempat testing COVID-19 lebih banyak.

-Kembali Lakukan Usaha Penanganan
Prof Wiku berpesan untuk kembali memperhatikan usaha penanganan COVID-19. Usaha ini terutama difokuskan pada mereka yang merupakan kelompok rentan seperti lansia dan yang memiliki komorbid.

-Perketat Protokol Kesehatan
Terakhir, ia menyarankan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker pada tempat-tempat yang telah ditetapkan.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) juga merekomendasikan beberapa upaya untuk mencegah penularan Covid-19, sebagai berikut:

-Tetap gunakan masker di ruang terbuka dan di ruang tertutup

-Tingkatkan kembali kegiatan tracing dan testing

-Tingkatkan cakupan vaksinasi termasuk booster

-Menghimbau para pemangku kebijakan, seperti gubernur dan bupati untuk melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan cakupan vaksinasi booster

-Cakupan vaksinasi anak juga perlu ditingkatkan terutama menjelang -PTM 100 persen di tahun ajaran baru

-Aturan PCR negatif untuk pelaku perjalanan kembali diberlakukan

-Lakukan edukasi masif dan terus menerus tentang upaya pencegahan karena pandemi belum berakhir, mengingat masyarakat sudah jenuh dengan pandemi

-Tetap patuhi protokol kesehatan

-Jangan lengah walaupun bila nanti kasus menurun

Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi mengatakan situasi Covid-19 saat ini masih terkendali. Maka dari itu, ia meminta kerjasama dari pemerintah dan masyarakat untuk tetap waspada dalam mencegah penyebaran virus Corona.

Dengan begitu pemerintah meminta kerjasama semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk tetap perlu mematuhi peraturan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi merata, untuk bisa lebih menekan angka penyebaran kasus Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Read More