Jokowi Mengajak Masyarakat menyambut tahun 2023 dengan penuh semangat dan optimis untuk lebih maju dan lebih baik lagi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menatap tahun baru 2023 dengan tekad membawa Indonesia melangkah maju, demikian pesan dalam utas yang dicuitkan melalui akun Twitter resminya, @jokowi

Presiden membuka utasnya dengan mengutarakan bahwa banyak hal datang silih berganti sepanjang tahun 2022 yang memberi banyak pelajaran.

"Apa yang patut kita kenang dari tahun 2022? Banyak. Ada yang menggembirakan, tak sedikit pula yang kurang menyenangkan. Semua datang silih berganti, memberi pelajaran, sekaligus menguatkan dan semakin mempersatukan," cuit Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa Indonesia berhasil melewati masa pandemi dan ancaman resesi lewat perekonomian yang tumbuh positif.

Pernyataan Jokowi tentu merujuk kepada pencapaian pemulihan ekonomi yang memperlihatkan catatan positif, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III-2022 yang tercatat sebesar 5,72 persen secara year on year (yoy).

Penguatan pemulihan ekonomi nasional juga terlihat dengan pertumbuhan 1,8 persen pada triwulan III dibandingkan triwulan II-2022.

Sementara berkaitan dengan masa pandemi, Presiden Jokowi secara resmi sudah mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada Jumat (30/12) kemarin, meski ia juga menekankan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir sepenuhnya.

Dalam paparan di utasnya, Presiden juga menyampaikan pencapaian Indonesia menjalankan dengan baik jabatan presidensi G20 yang ditutup dengan KTT G20 di Bali pada pertengahan November lalu.

Ia juga menilai bahwa situasi politik dan keamanan Indonesia kondusif, dibarengi dengan pembangunan yang berjalan sesuai rencana.

Meski demikian, Presiden tak mengabaikan fakta bahwa sepanjang tahun beberapa kawasan di Indonesia dilanda berbagai bencana alam mulai dari banjir hingga gempa bumi.

Menutup utasnya, Presiden mengajak segenap masyarakat untuk menatap tahun 2023 dengan tekad membawa Indonesia terus melangkah maju.

"Dengan bekal itu semua, kita meninggalkan 2022 dan menatap 2023 dengan tekad untuk membawa Indonesia melangkah maju," demikian cuitan penutup utas Presiden Jokowi.

 

Read More

JOKOWI KOMITMEN BERIKAN SUBSIDI KEPADA MASYARAKAT

 

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat, baik itu subsidi BBM dan listrik.

Hal itu disampaikan Presiden dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (20/6/2022).

 

“Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat, baik yang berkaitan dengan BBM terutama solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus kita jaga,” kata Jokowi

 

Meskipun demikian Presiden meminta Kementerian dan Lembaga, untuk melakukan efisiensi belanja anggaran sebanyak-banyaknya. Termasuk di dalamnya perusahaan BUMN.

 

Sebelumnya Presidenmeminta agar produksi energi terutama minyak terus ditingkatkan. Sehingga sumber energi Indonesia tidak bergantung pada impor. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (20/6/2022).

 

“Saya kira sumber-sumber minyak yang mudah, sekecil apapun harga didorong produksinya supaya meningkat,” kata Jokowi.

 

Tujuannya kata Presiden yakni menjaga agar harga minyak di masyarakat tetap stabil. Harga Minyak dapat terjangkau ditengah ketidakpastian global.

 

“Tapi yang jelas, yang paling penting solusi pendeknya adalah menjaga harga di masyarakat supaya tetap stabil dan terjangkau,” katanya.

 

Jokowi kembali mengatakan, subsidi yang dialokasikan negara untuk menekan harga BBM sangat besar. Menurut dia, besar total subsidi yang diberikan negara itu bisa digunakan untuk biaya pembangunan ibu kota.

 

"Kita saat ini sebagai contoh, harga bensin saja, harga Pertalite saja Rp 7.650, Pertamax Rp 12.500. Hati-hati ini bukan harga sebenarnya, ini harga yang kita subsidi dan subsidinya besar sekali," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa (21/6/2022).

 

Jokowi membandingkan harga bensin di Singapura dan Jerman yang mencapai Rp 31.000, sedangkan di Thailand Rp 20.000.

 

 "Kita masih Rp 7.650, tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, (tapi) besar sekali. Bisa buat bangun ibu kota satu karena angkanya sudah Rp 152 triliun," tegasnya.

 Jokowi menekankan, kondisi seperti ini harus dipahami semua pihak. Sebab, belum bisa dipastikan sampai kapan negara bisa bertahan dengan subsidi sebesar itu.

 

"Kalau kita enggak ngerti angka-angka, kita enggak merasakan betapa besarnya persoalan saat ini. Membangun ibu kota itu Rp 466 triliun, ini untuk subsidi. Tapi ini enggak mungkin tidak disubsidi sebab akan ramai. Hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi," jelas Jokowi.

Read More

Reshuffle Kabinet Untuk Indonesia Maju

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Hadi Tjahjanto yang merupakan Panglima TNI periode 2017 hingga 2021 ditugaskan oleh Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni untuk membantu menangani persoalan agraria dan tata ruang yang kerap terjadi konflik di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelum diangkat menjadi Menteri ATR/BPN dan setelah dirinya turun dari kepemimpinan tertinggi TNI, Hadi Tjahjanto pernah membantu Presiden untuk menyukseskan gelaran Moto GP Mandalika sebagai sebagai komandan lapangan persiapan ajang itu, hingga diberikan penghargaan oleh Mandalika Grand Prix Association (MGPA) karena perhelatan yang digelar pada Maret 2022 tersebut berlangsung sukses.

Penghargaan dari MGPA diberikan atas dedikasi dan loyalitasnya menyukseskan Moto GP Mandalika untuk mengorkestrasi seluruh pemangku kepentingan dan memimpin atas suksesnya ajang balapan motor kelas dunia yang ditonton oleh 400 juta penonton televisi lebih dari 200 negara di dunia.

Pada saat dirinya menjadi Panglima TNI pada Desember 2017 pun mengemban tugas untuk menjaga kedaulatan dan keamanan pada tahun pemilu 2019, pengamanan PON XX Papua, dan mengerahkan pasukan khususnya tim medis dalam penanganan pandemi COVID-19.

Perjalanan karier Hadi Tjahjanto hingga mencapai puncak kepemimpinan TNI pun tidak hadir begitu saja tanpa prestasi. Hadi Tjahjanto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) Tahun 1986 dan menyelesaikan Sekolah Penerbang TNI AU pada 1987.

Karier pertama Hadi Tjahjanto adalah sebagai pilot pesawat angkut Cassa di Skuadron Udara 4. Kariernya terus meningkat mulai dari kepala seksi latihan, komandan flight ops, instruktur penerbangan Lanud Adi Sucipto, hingga akhirnya menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Adisumarmo Solo.

Pada saat itu, Hadi Tjahjanto bekerja dalam satu wilayah dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang pada 2010 hingga 2012 masih menjadi Wali Kota Surakarta.

Pada 2011 Hadi menjabat tugas di luar TNI AU menjadi Perwira Bantuan I/Rencana Operasi TNI dan Sekretaris Militer Kementerian Sekretaris Negara. Pada 2013 dia dipercaya menjadi Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional (Basarnas).

Selanjutnya Hadi menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013 hingga 2015 yang membuat dirinya semakin dikenal publik. Dirinya ditugaskan menjadi Komandan Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh pada 2015, namun tak lama, pada Juli 2015 Hadi ditugaskan menjadi Sekretariat Militer Presiden Jokowi.

Hadi Tjahjanto kemudian dilantik menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada November 2016 di masa kepemimpinan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Tiga bulan setelahnya, Hadi diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) TNI pada Januari 2017. Hingga akhirnya pada 8 Desember 2017 Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima TNI.

Kini Hadi Tjahjanto ditugaskan oleh Presiden sebagai Menteri ATR/BPN yang tentunya memiliki pekerjaan rumah tidak sedikit. Hingga saat ini masih sering terdengar konflik agraria seperti lahan yang tumpang tindih, lahan perkebunan yang masuk kawasan konservasi, atau sekadar sertifikat yang belum diterima oleh peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah digulirkan Presiden sejak 2016.

Berdasarkan data Ombudsman RI pada 2021, laporan masyarakat paling banyak adalah mengenai permasalahan agraria. Selain itu, Kejaksaan Agung RI pun mencatat adanya kerugian negara mencapai Rp1,4 triliun dari perkara korupsi terkait mafia tanah selama periode 2020 hingga 2022.

Bahkan Presiden Jokowi saat menghadiri Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 menegaskan bahwa dirinya tidak ingin lagi ada kerugian negara dan kerugian masyarakat dari persoalan agraria yang disebabkan oleh adanya ego sektoral.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan agar setiap pemangku kepentingan mulai dari pemerintah kabupaten-kota, provinsi, dan pemerintah pusat untuk bekerja secara terintegrasi dan menghilangkan ego sektoral.

Presiden menekankan permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan karena berdampak pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Dengan hadirnya seorang purnawirawan Marsekal TNI di pucuk kepemimpinan kementerian yang membidangi persoalan agraria, penuh harapan bahwa sosok kedisiplinan dan ketegasan tentara dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa lahan yang menumpuk di meja kerja Menteri ATR/BPN.

Read More

Upaya Pemerintah Gencarkan Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Kasus baru positif Covid-19 di Indonesia kembali menembus level ribuan dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo menghimbau semua pihak waspada dan segera mendapatkan vaksin booster.

"Sejak awal meskipun belum naik, dulu kan saya sudah sering ngomong enggak sekali, dua kali, tiga kali, waspada, waspada, waspada. Baik yang Omicron maupun yang BA.4 BA.5," kata Jokowi di Bogor, Jumat 17 Juni 2022.

Presiden terus mendorong masyarakat untuk segera mendapatkan suntikan ketiga vaksin Covid-19 atau booster sebagai salah satu langkah antisipasi, Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan vaksin Covid-19 dalam jumlah yang banyak sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan suntikan ketiga vaksin Covid-19 atau booster.

Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan vaksin Covid-19 dalam jumlah yang banyak sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan suntikan ketiga vaksin Covid-19 atau booster.

Terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia diperkirakan karena serbuan virus corona varian Omicron BA.4 dan BA.5, Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat.

Langkah tegas yang akan di ambil oleh Pemerintah guna membatasi pergerakan masyarakat agar dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19 yaitu Pemerintah memperpanjang daftar aturan Covid-19 untuk mencegah penularan, bagi warga yang ingin hadir di agenda berskala besar wajib sudah menerima vaksin dosis  ketiga Covid-19.

Kegiatan Berskala Besar adalah rangkaian aktivitas dalam acara berskala internasional ataupun nasional yang dapat mengundang secara fisik lebih dari 1000 orang dalam satu waktu tertentu serta pada satu lokasi yang sama dan/atau melibatkan perwakilan negara.

Selain itu bagi Kegiatan Berskala Besar yang melibatkan pejabat setingkat menteri ke atas atau VVIP, seluruh Pelaku Kegiatan Berskala Besar wajib menunjukkan hasil negatif pemeriksaan RT-PCR maksimal 2 x 24 jam sebelum kegiatan.

Jika dalam pemeriksaan tes antigen yang dilakukan dalam kegiatan tersebut terjaring pasien positif, maka akan dilakukan karantina yang terpisah dari kawasan kegiatan.

Seluruh biaya penanganan Covid-19 dan evakuasi medis dibebankan secara mandiri bagi WNA, sedangkan bagi WNI ditanggung oleh pemerintah.

Juru bicara Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan kenaikan kasus Covid-19 belakangan ini sebagai alarm yang perlu diwaspadai.

Menurut Prof Wiku, positivity rate Covid-19 juga naik selama 4 minggu ke belakang. Namun, angka positivity rate masih di bawah angka 5 persen yang dinilainya masih dalam kategori aman.

Prof Wiku memberikan pesan kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan beberapa hal di bawah ini:

-Deteksi Kasus Sedini Mungkin
Ia meminta kesadaran bagi masyarakat yang merasakan gejala COVID-19 untuk datang ke tempat testing COVID-19 segera. Prof Wiku juga meminta pemerintah daerah untuk menyediakan tempat testing COVID-19 lebih banyak.

-Kembali Lakukan Usaha Penanganan
Prof Wiku berpesan untuk kembali memperhatikan usaha penanganan COVID-19. Usaha ini terutama difokuskan pada mereka yang merupakan kelompok rentan seperti lansia dan yang memiliki komorbid.

-Perketat Protokol Kesehatan
Terakhir, ia menyarankan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker pada tempat-tempat yang telah ditetapkan.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) juga merekomendasikan beberapa upaya untuk mencegah penularan Covid-19, sebagai berikut:

-Tetap gunakan masker di ruang terbuka dan di ruang tertutup

-Tingkatkan kembali kegiatan tracing dan testing

-Tingkatkan cakupan vaksinasi termasuk booster

-Menghimbau para pemangku kebijakan, seperti gubernur dan bupati untuk melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan cakupan vaksinasi booster

-Cakupan vaksinasi anak juga perlu ditingkatkan terutama menjelang -PTM 100 persen di tahun ajaran baru

-Aturan PCR negatif untuk pelaku perjalanan kembali diberlakukan

-Lakukan edukasi masif dan terus menerus tentang upaya pencegahan karena pandemi belum berakhir, mengingat masyarakat sudah jenuh dengan pandemi

-Tetap patuhi protokol kesehatan

-Jangan lengah walaupun bila nanti kasus menurun

Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi mengatakan situasi Covid-19 saat ini masih terkendali. Maka dari itu, ia meminta kerjasama dari pemerintah dan masyarakat untuk tetap waspada dalam mencegah penyebaran virus Corona.

Dengan begitu pemerintah meminta kerjasama semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk tetap perlu mematuhi peraturan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi merata, untuk bisa lebih menekan angka penyebaran kasus Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Read More