Kabar dari Sabang! Jokowi Kembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun sebagai Klaster Industri Hijau untuk tingkatan Ekonomi Aceh

Yogyakarta – Jokowi memiliki program menjadikan Aceh sebagai hub energi masa depan Indonesia melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun sebagai Klaster Industri Hijau.

Guna mewujudkan program tersebut Kementerian BUMN membuat konsorsium untuk mengembangkan kawasan tersebut. Demi mendukung program tersebut PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anak perusahaannya yaitu PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) siap untuk menjadikan Aceh sebagai hub energi masa depan di Indonesia.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman Pupuk Iskandar Muda (PIM) bekerjasama dengan PT Pertamina, PT Pelindo, dan PT Pembangunan Aceh (PEMA) yang merupakan BUMD menjadi konsorsium Klaster Industri Hijau atau Green Industry Cluster (GIC) KEK Arun. 

Kawasan yang memiliki luas sekitar 2.600 Ha ini nantinya akan mengembangkan produk yang sangat dibutuhkan sebagai sumber energi ke depan, yaitu blue ammonia, green ammonia, biomethane, dan pengembangan LNG Hub yang memanfaatkan potensi gas dari Blok Andaman.

Jokowi meminta pengembangan Klaster Industri Hijau untuk dikawal. Sebab, sudah ada beberapa investor yang ingin terlibat dalam pengembangan Aceh menjadi hub energi masa depan Indonesia. 

 

Read More

Tindak lanjut! Jokowi berikan tiga arahan terkait perhitungan kembali sejumlah kontrak kerja sama

Yogyakarta – Jokowi memberikan tiga arahan terkait tindak lanjut sejumlah kontrak kerja sama di sektor minyak dan gas serta pertambangan. Ujar Menteri Investasi/ BKPM Bahlil Lahadalia usai mengikuti Ratas yang dipimpin oleh Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bahlil mengatakan bahwa dalam rapat dibahas perlunya penghitungan kembali terkait sejumlah kontrak kerja sama migas dan pertambangan yang dimiliki sejumlah perusahaan, seperti Freeport, Vale, dan British Petroleum (BP).

Bahlil menyampaikan, Jokowi akan terus mengawal investasi, yang memiliki peran besar dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan nasional.

Menteri BUMN juga menegaskan komitmen Jokowi untuk terus mendorong para investor melakukan hilirisasi serta melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD). Oleh karenanya, opsi perpanjangan kontrak kerja sama ke depan akan mencantumkan syarat pelibatan BUMN maupun BUMD.

 

Read More

Dana Desa Era Jokowi Berdampak Positif Di Seluruh Pelosok Negeri

Pengamat Kebijakan Publik Yoseph Billie Dosiwoda mengakui penyaluran dan penggunaan dana desa di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sangat optimal, dan mampu mengurangi angka kemiskinan di Desa.

“Kami menilai delapan tahun (2015-2022) kebijakan dana desa ini efektif sekali, bukan sebagai ungkapan berlebihan kepada Presiden Jokowi,” kata Yoseph Billie

Menurut dia, lewat dana desa yang cukup besar Pemerintah daerah dan Pemerintah desa berhasil mengelolanya, baik untuk pembangunan fisik, usaha desa hingga mengembangkan pariwisata desa sebagaimana digiatkan oleh Pemerintah pusat selama ini.

“Bantalan dana desa dari APBN ini, kita amati berjalan dengan baik dari sisi hasil fisik dan non-fisik, fakta dapat dijumpai di beberapa desa dapat ditemui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam kegiatan sektor Pariwisata lokal yang otentik selain infrastuktur yang sudah berjalan dan berkelanjutan,” jelasnya.

Dikatakan Billie, laporan-laporan yang didapatkan ada beberapa kegiatan BUMDes dari daerah terpencil menjadi ramai setelah berhasil membuat perubahan di desa, bahkan ada yang ber-omset milyaran rupiah.

“Kami kira ini luar biasa, memang diperlukan ide gagasan yang inovatif dari Kepala Daerah menggunakan dana desa. BUMDes yang berhasil ada beberapa program dengan kegiatan ekonomi sawit, karena potensi daerah seperti itu, usaha simpan pinjam (seperti credit union) yang bunga ringan, sehingga membantu kegiatan ekonomi masyarakat, pertanian dengan membangun irigasi berkelanjutan untuk perairan selain sektor Pariwisata,” terangnya.

Dijelaskan Billie, dengan berhasilnya pengelolaan dan pemanfaatan dana desa ini mampu menyelesaikan lima program Presiden Jokowi, yakni mendukung percepatan penurunan stunting, mendukung intervensi percepatan eliminasi TBC, mendukung optimalisasi pelaksanaan program JKN, mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di desa dan pelaksanaan BLT desa, operasional pemerintah desa, hingga ketahanan pangan nabati dan hewani.

“Tentu ini menjadi harapan dalam program Pemerintahan Presiden Jokowi dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa,” jelasnya.

Diakui Direktur Eksekutif Center for Research on Ethics Economy and Democracy (CREED) itu, di tahun 2020 hingga 2022 Pemerintah pusat harus mengalokasikan sebagian anggaran dana desa untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun, di tahun 2015 sampai 2020 penggunaan desa desa benar-benar untuk pembangunan fisik infrastruktur, seperti jalan di desa serta sarana dan prasarana di desa.

“Nah untuk mendukung dan dapat menyelesaikan program kerja Presiden untuk anggaran Desa Tahun 2023, baiknya dana desa ini digunakan untuk prioritas kegiatan non-fisik yang sifatnya mendukung atau menyentuh secara langsung kesejahteraan masrayakat, seperti program-program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dengan ketahanan pangan dan pengembangan desa,” jelasnya.

Untuk itu, Billie berharap sebagai wujud intisipasi menghadapi inflasi dan daya tahan menghadapi isu krisis ekonomi tahun 2023, maka perlu penggunaan dana desa ini sebaik mungkin. Salah satunya fokus pada non fisik, yakni kesehatan dan ketahanan pangan masyarakat desa.

“Apabila dana desa terserap dengan baik dengan prioritas utama non fisik di sektor kesehatan untuk percepatan penurunan stunting dengan memberikan gizi yang baik bagi anak-anak di desa, mendukung intervensi percepatan eliminasi TBC, serta mendukung optimalisasi pelaksanaan program JKN,” harapnya.

“Di Sektor pangan untuk mendukung Petani dalam membeli bibit dan pupuk dengan harga yang murah. Program mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem dengan pelatihan usaha bagi masyarakat,” tandasnya.

 

Read More

Presiden Ingatkan Pentingnya Kolaborasi UMKM dengan Usaha Besar

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar untuk bersama-sama membangun Indonesia incorporated. Presiden meyakini persoalan yang dihadapi Indonesia bahkan dunia saat ini akan mampu terselesaikan apabila semua unsur turut bergerak dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Kalau ini kuat betul, kita bisa bersatu, kita kompak, seperti saat kita menangani pandemi sampai ke tingkat daerah dan RT, semuanya bergerak, ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi,” ucap Presiden pada pembukaan Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10/2022)), di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga kembali menekankan pentingnya meningkatkan pembelian produk dalam negeri. Presiden mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.

“Ini uang APBN, APBD yang kita kumpulkan dari pajak, dari royalti, dari bea ekspor, dari penerimaan negara bukan pajak bersusah payah kita kumpulkan, terkumpul kemudian kita belanjakan produk impor, ndak, sama sekali ndak bener,” lanjutnya.

Pemerintah melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah berkomitmen untuk pembelian produk dalam negeri. Kepala Negara menyadari bahwa target anggaran belanja produk dalam negeri yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi, tetapi Presiden meyakini kapasitas produksi UMKM akan meningkat jika anggaran tersebut dapat terealisasi 100 persen.

“Memang realisasinya untuk BUMN baru 72 persen, kemudian untuk APBN dan APBD memang masih kecil masih 44 persen dari angka yang tadi saya sampaikan Rp950 triliun. Tetapi kalau ini nanti terealisasi 100 persen akan kelihatan sekali UKM kita harus menaikkan kapasitas produksi produk-produknya,” tambahnya.

Selain itu, dalam bidang hilirisasi industri, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah terbuka bagi investor yang akan menanamkan modalnya di tanah air. Namun, Kepala Negara mengingatkan agar industri tersebut nantinya juga dapat menggandeng pengusaha lokal.

“Saya selalu sampaikan investasi terbuka tetapi kalau masuk ke sebuah daerah harus bekerja sama dengan pengusaha lokal. Baik [investor] yang dari Jakarta maupun yang asing bekerja sama dengan pengusaha lokal, diajak mereka,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa hilirisasi menjadi salah satu kunci Indonesia untuk melompat maju ke depan. Menurut Presiden, hal tersebut dikarenakan pajak, bea ekspor, royalti, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan masuk ke dalam negeri.

“Saya ke lapangan, saya suruh hitung berapa sih pendapatan negara yang dihasilkan dari Freeport. Dulunya kita hanya dapat dividen 9 persen, karena memang saham kita hanya 9 persen. Setelah kita ambil alih 51 persen, kita dapat pajak, dividen, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak. Saya suruh hitung berapa jumlahnya, 70 persen dari pendapatan yang ada di Freeport. Artinya, negara betul-betul dapat,” tandasnya. 

 

Read More

Bahlil Sebut Tingkat Kepercayaan ke Presiden Jokowi Sebagai Kunci Masuknya Investasi di RI

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah faktor yang sangat mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.  

Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap presiden sebagai kepala negara, kata Bahlil, akan menarik minat swasta sebagai instrumen vital dalam penciptaan lapangan kerja, untuk menanamkan modal di Tanah Air.  

"Sektor swasta akan berinvestasi apabila ada trust kepada negara. Dalam kondisi seperti saat ini, kepercayaan terhadap presiden sangat menentukan minat investasi," ujar Bahlil dalam acara pemaparan rilis nasional Indikator Politik Indonesia, Ahad, 2 Oktober 2022.  

Lebih jauh, Bahlil yakin bahwa penanaman modal akan menjadi solusi bagi 7 juta orang yang diperkirakan sedang mencari lapangan pekerjaan. Angka ini jauh di atas volume angkatan kerja nasional, yakni sebanyak 2,9 juta orang per tahun.  

Sektor swasta, kata Bahlil, menjadi tumpuan dalam hal penciptaan lapangan kerja karena sektor ASN melalui TNI, Polri, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hanya menerima pekerja tidak lebih dari 1 juta orang per tahun.  

Dalam survei terbaru yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia diketahui penciptaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu masalah paling mendesak.

Di dalam survei tersebut ditunjukkan sebanyak 16 persen responden mengatakan perihal tersebut sebagai masalah mendesak. Di posisi pertama, masalah yang dinilai mendesak adalah pengendalian harga kebutuhan pokok dengan jumlah 42,9 persen.

Survei itu juga menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap Jokowi saat ini bahwa sekitar 67 persen dari total 1.220 responden menyatakan sangat puas dan puas terhadap kinerja Jokowi. Rincianya adalah sebanyak 13,7 persen menyatakan sangat puas dan 53,4 persen menyatakan puas.  

Sementara itu, sebanyak 30,8 persen menyatakan kurang puas dan tidak puas sama sekali. Dengan rincian tersebut, sebanyak 25,3 persen menyatakan kurang puas dan 5,5 persen mengatakan tidak puas sama sekali.  

Adapun alasan mayoritas kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi karena indikator bantuan terhadap rakyat kecil sebesar 38,9 persen, dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebesar 19,4 persen. Sementara itu, alasan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi karena indikator harga kebutuhan pokok meningkat sebesar 35,2 persen dan penyaluran bantuan yang tidak merata sebanyak 17,4 persen.

 

Read More

Jokowi Memprediksi Harga Telur Bakal Turun Dua Minggu Lagi

Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai harga telur yang masih fluktuatif beberapa hari terakhir.

Menurut Jokowi, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga telur.

Pertama, karena pakan ternak yang naik. Kedua, fluktuasi biasa.

“Ya ini kan pertama karena pakan ternak yang naik, kedua ini fluktuasi biasa," jelasnya seperti yang dilansir dari laman Setkab.go,id.

Presiden memprediksi, harga telur akan segera mengalami penurunan harga.

"Nanti dua minggu insyaallah akan turun,” jelasnya.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat mengunjungi Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Minggu (28/08/2022).

Tiba sekitar pukul 09.21 WIB, Presiden Jokowi beserta Iriana langsung menyapa para pedagang dan menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), para pedagang pasar, dan pedagang kaki lima.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi berharap agar bantuan yang diserahkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha.

“Pagi hari ini saya, sama seperti di provinsi-provinsi yang lain, memberikan bantuan sembako kepada penerima manfaat PKH dan juga memberikan tambahan usaha, tambahan modal kerja kepada pedagang-pedagang di pasar, pada pedagang kaki lima,” ujar Presiden

Mengenai kondisi pasar yang kurang baik, Presiden mengatakan bahwa pemerintah siap untuk melakukan revitalisasi pasar apabila diperlukan. Namun, menurut Presiden, hal tersebut perlu dijajaki lebih lanjut karena Pasar Cicaheum merupakan salah satu pasar tradisional dengan kepemilikan lahan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Nanti saya tanyakan ke Pak Gub, Pak Wali Kota mengenai pasar ini, kalau memang perlu dibangun ya kita siap untuk membangun, tapi memang ini kepemilikan lahannya adalah milik BUMD,” katanya.

Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi didampingi oleh Iriana, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta istri, dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

 

Read More

Pemerintah Bersiap Diri Antisipasi Krisis Pangan Global 2023

Pemerintah memproyeksi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi tahun 2023 yang dapat menganggu stabilitas dalam negeri. Sektor pangan menjadi salah satu fokus pemerintah agar ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat tetap terjaga.

Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden Joko Widodo juga kerap melakukan rapat terbatas di Istana Negara bersama jajarannya untuk membahas situasi pangan nasional. Dalam unggan media sosial, Presiden pun selalu mengingatkan masyarakat akan situasi krisis ekonomi yang melanda dunia.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengatakan, dalam rapat-rapat pimpinan, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk melakukan upaya luar biasa.

"Bukan yang biasa-biasa saja, karena kondisi hari ini, terutama tahun 2023 nanti pastinya ada tiga krisis: krisis pangan, energi, dan keuangan," kata Arief kepada Republika Ahad (7/8/2022).

Arief mengatakan, sejak dirinya dilantik sebagai Kepala NFA Februari lalu, Presiden Jokowi pun menegaskan setiap pekan, pemerintah harus mengadakan rapat khusus membahas kondisi pangan.

Menurut Arief, salah satu instruksi utama Presiden yakni agar Indonesia bisa mengoptimalisasi produksi-produksi pangan yang memang dapat diproduksi. Hanya saja, sektor pertanian Indonesia masih menjumpai sejumlah kendala, terutama dalam tahap pasca panen.

"Masih diperlukan teknologi pasca panen, mulai dari pengering hingga silo-silo penyimpanan, itu yang kita masih perlukan," katanya.

Ia pun menegaskan, seluruh komoditas pangan pokok strategis yang masih dipenuhhi dari impor namun dapat diproduksi dalam negeri, tetap diupayakan menuju swasembada. Di antaranya, daging sapi, bawang putih, gula, hingga kedelai.

Arief menuturkan, situasi harga global saat ini sudah jauh lebih tinggi. Dahulu, Indonesia mengimpor lantaran harga luar negeri lebih murah dari harga domestik. Namun saat ini, situasi tak lagi sama.

Namun, ia menegaskan, upaya peningkatan produksi tak akan mampu dicapai tanpa perbaikan kesejahteraan petani.

"Selalu statement saya kepada Presiden, produktivitas itu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Jadi ketika petani diperhatikan, harga dibeli dengan harga baik, mereka akan sukarela menanam sendiri, itu kuncinya," kata Arief.

Sesuai dengan kewenangan NFA, ia menyampaikan sembilan bahan pokok yang menjadi tanggung jawab akan diatur harga acuannya. Itu untuk memberikan kepastian kepada petani sebagai produsen pangan.

"Selain itu, kita harus memulai kolaborasi stakholders, dengan kementerian lembaga, asosiasi, perguruan tinggi, hingga BUMN dan BUMD. Semua harus berkolaborasi," ujarnya.

 

Read More

Jokowi Perintah Kemenhub Produktifkan Pelabuhan di Babel

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengoptimalkan pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna meningkatkan mobilitas komoditas ekspor dan perekonomian masyarakat.

"Bapak Presiden Jokowi menganjurkan kami agar pelabuhan-pelabuhan yang ada di Babel untuk lebih produktif," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam terangan pers yang diterima Perum LKBN Antara Biro Babel di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan dalam menindaklanjuti arahan Jokowi mengoptimalkan pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Kepulauan Babel, kami bersama Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin dan Wakil Bupati

Bangka Selatan Debby Vita Dewi meninjau langsung Pelabuhan Sadai, Minggu (3/7/22).

"Agar pelabuhan di daerah ini lebih produktif, kiranya bisa bekerja sama dengan BUMD dan swasta," ungkapnya.

Menurut dia peninjauan Pelabuhan Sadai dilakukan agar menjadi tindakan selanjutnya untuk peningkatan infrastruktur pelabuhan, agar lebih jelas mana yang akan dikembangkan sebagai pelabuhan untuk barang, atau untuk penumpang.

"Kedatangan kami ini memang sudah direncanakan bersama, guna memetakan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Bangka dan Belitung. Nantinya ini akan kami kembangkan lagi agar lebih produktif," ujarnya.

Pj Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin mengatakan pengembangan pelabuhan ini sangat penting untuk kemajuan Babel. Di mana bisa mempermudah mobilitas komoditas kelapa sawit, timah, dan lainnya untuk dikirimkan ke luar daerah.

"Kata kunci dari Pak Menteri adalah produktivitas. Bagaimana kita bisa menata pelabuhan-pelabuhan yang dibangun ini produktivitasnya baik. Untuk itu, saya pada level pemprov bersama kabupaten/kota akan membuat perencanaan terpadu mengenai hal ini," ucapnya.

 

Read More