Ramalan Jokowi Nyata! Banyak Negara Kena Krisis Utang Akut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kali kesempatan pidatonya membicarakan ada 60 negara yang terancam dalam krisis utang, karena rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) melebihi 100% saat ini. Pernyataan Jokowi nyata dan krisis utang akut tersebut tengah terjadi di beberapa negara.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menjabarkan, dari data yang dihimpun dari laman Trading Economics, pada 2021 Venezuela merupakan negara yang memiliki rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tertinggi di dunia, yakni mencapai 350%.
Selain Venezuela ada Jepang dengan rasio utang terhadap PDB-nya mencapai 266%, Greece 193%, Italia 151%, Amerika Serikat 137%, Bahrain 128%, Inggris 95,9%, Argentina 80,5%, Brazil 80,3%, India 74%, Afrika Selatan 69,9%, Jerman 69,3%, China 66,8%.

Di negara kawasan ASEAN, tercatat pada 2021 rasio utang terhadap PDB tertinggi ditempati oleh Singapura mencapai 131%, Malaysia 63,3%, Filipina 60,4%, Thailand 59,6%, Vietnam 46,7%, dan Indonesia terbilang aman dengan rasio utang 38,5% terhadap PDB.

Kendati demikian, kata Faisal, Indonesia tidak boleh jumawa, karena sebenarnya beban utang Indonesia besar. Dalam dokumen RAPBN 2023, diketahui nilai beban utang pemerintah meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2021 misalnya, beban utang pemerintah yang harus dibayarkan mencapai Rp 343,5 triliun, di tahun ini diperkirakan beban utang yang harus dibayarkan mencapai Rp 403,9 triliun dan pada 2023 diperkirakan mencapai Rp 441,4 triliun.

"Sedemikian besarnya bayar bunga utang, sehingga pemerintah bayar bunga utang harus pinjam, karena primary balance-nya minus," jelas Faisal dalam sebuah webinar Taxation and Sustainable Finance Working Group yang diadakan oleh Civil 20, dikutip Sabtu (10/9/2022).

Kendati demikian, Faisal mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengelola utang saat ini, terutama dilihat dari kepemilikan asing di surat utang negara atau surat berharga negara (SBN).

Porsi utang pemerintah saat ini, 88,55% berasal dari penarikan utang SBN, dan hanya 11,5% yang berasal dari pinjaman. Dirinci lagi, saat ini sebanyak 98,1% utang pemerintah adalah pinjaman dalam negeri. "Jadi praktis yang namanya utang luar negeri hanya 10% dari total utang," jelas Faisal.

 

Read More

Horor! Ada 4 Krisis Ancam RI, Jokowi Ingin RI Lebih Waspada

Dunia kini tengah diselimuti awan gelap. Beberapa negara bahkan terancam menghadapi triple krisis, yaitu pangan, energi dan keuangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan hal tersebut. Namun tidak cuma tiga, melainkan empat. Sebab ada satu lagi yang sejak tiga tahun terakhir belum sepenuhnya selesai, yaitu krisis kesehatan.

"ini keadaan dunia memang sangat sulit dan bahkan lembaga internasional mengatakan tahun depan akan gelap signifikan. ini kan sebuah keadaan, tantangan yang betul-betul tidak mudah," ungkap Jokowi dalam wawancara khusus bersama CNBC Indonesia.

"Tadi disampaikan triple krisis, bukan. Tapi empat ya. Di mulai dari krisis kesehatan, krisis pangan, energi dan keuangan. Semua berbarengan, dimulai dari pandemi covid-19," jelasnya.

Pandemi covid-19 memang belum sepenuhnya selesai. Beberapa negara belakangan waktu bahkan kewalahan dengan kehadiran varian covid-19 baru sebab tingkat penyebaran yang lebih cepat. China adalah salah satunya.

Hal ini yang harus menjadi kewaspadaan bagi banyak negara termasuk Indonesia. Walaupun bagi dari sisi penganganan covid-19 maupun ekonomi sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sederet negara lainnya.

"Kita harus tetap optimis, realistis, waspada, hati-hati itu penting," tegas Jokowi.

Kasus covid-19 di dalam negeri cenderung terkendali sekalipun ada varian baru. Dari sisi perekonomian, pertumbuhan tinggi terjadi pada kuartal II-2022 sebesar 5,44%. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor serta investasi.

Data-data perekonomian Indonesia sangat bagus. Dari pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga rupiah dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Angka-angka seperti ini pun harus diwaspadai secara detil," ujar Jokowi.

Pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada kuartal II-2022 sebesar 5,44%, melanjutkan tren positif dalam beberapa kuartal sebelumnya. Dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter-to-quarter/qtq), ekonomi tumbuh 3,72%. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor serta investasi.

Inflasi 4,94% (year on year/yoy) pada akhir Juli 2022, naik ketimbang bulan sebelumnya di 4,35% yoy. Sementara, angka inflasi inti berada di 2,86% yoy. Tapi masih lebih rendah dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN maupun belahan dunia lain seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Nilai tukar rupiah juga terkendali pada rata-rata level Rp 14.700 per dolar Amerika Serikat. Sempat melemah ke level Rp 15.000 per dolar AS, akan tetapi kini kembali menguat.

Cadangan devisa pada Juli 2022 berada di US$ 132,2 miliar. Meskipun berkurang US$ 4,2 miliar dibandingkan bulan sebelumnya, tapi masih dinilai aman karena setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

APBN kembali mencetak surplus hingga akhir Juli 2022. Nominalnya bahkan amat fantastis, yaitu mencapai Rp 106,1 triliun atau 0,57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Akan tetapi menurut Jokowi, angka-angka tersebut hanya bersifat makro. Maka dari itu, Jokowi minta seluruh menteri agar mengecek ke lapangan untuk mengetahui realitas di lapangan. "Jangan hanya terjebak di angka saja, tapi lapangan seperti apa juga dicek," tegasnya.

 

Read More

Jokowi: Kita Harus 'Eling Lan Waspodo', Krisis Masih Hantui Dunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti semua pihak tetap hati-hati dan waspada. Jokowi mengatakan krisis masih menghantui dunia.

"Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan," kata Jokowi saat menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR, Selasa (16/8/2022).

Jokowi mengingatkan untuk selalu cermat dalam bertindak. Prinsip kehati-kehatian, kata Jokowi, harus terus diterapkan.

"Kita harus selalu eling lan waspodo, harus ingat dan waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Jokowi meminta langkah-langkah besar harus terus dilakukan.

"Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju. Dengan komitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas," tutur Jokowi.

·        Indonesia Mampu Hadapi Krisis

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan saat ini dunia menghadapi tantangan berat. Jokowi mengatakan dunia menghadapi krisis multidimensi.

"Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan ada seratusan negara yang terdampak krisis. Sebagian di antaranya bahkan diperkirakan jatuh bangkrut.

"Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan ujian yang melanda dunia ini tidak mudah. Dia meminta semua pihak waspada.\

"Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan," imbuh Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu mengatasi krisis global. Selain itu, Indonesia mampu mengendalikan COVID-19.

"Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikkan," ujar dia.

 

Read More

Horor! Triple Krisis yang Disebut Jokowi Jadi Petaka Buat RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan situasi horor yang dialami dunia saat ini. Adalah triple krisis, yang meliputi krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.

"Kita berbicara mengenai krisis global yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Kita berbagi, sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan domestik kita, baik yang berkaitan dengan pangan, yang berkaitan dengan energi, dan juga yang berkaitan dengan keuangan," kata Jokowi akhir pekan lalu di Istana Negara, Jakarta.

Situasi global sejatinya sudah memburuk sejak pandemi covid-19. Belum sepenuhnya pulih ada lagi persoalan perang Rusia dan Ukraina yang mengganggu pasokan barang. Hal ini mendorong adanya krisis pangan dan energi di berbagai negara.

Masalah lain muncul ketika lonjakan inflasi melanda negara maju dan berkembang. Seperti Amerika Serikat (AS) mengambil respon dengan kenaikan suku bunga acuan secara agresif, sehingga menimbulkan gejolak besar. Sejarah mencatat, ketika itu terjadi maka beberapa negara alami krisis keuangan.

"Kondisi ini akan berdampak ke stabilitas sistem keuangan dari sektor keuangan dunia, terjadi sekarang outflow, dolar indeks meningkat dan suku bunga bank-bank sentral yang maju seiring kenaikan inflasi," kata Sri Mulyani akhir pekan lalu di kesempatan berbeda.

Dari proyeksi IMF, ekonomi dunia dipangkas menjadi 3,6% pada 2022 dan 2,9% pada 2023. Pemangkasan perkiraan pertumbuhan terbesar diterima oleh Amerika Serikat (AS). Pertumbuhan ekonomi AS diturunkan menjadi 2,3% tahun ini, sementara China dikoreksi menjadi 3,3% dan negara maju 2,5%.

Adapun, Indonesia hanya diturunkan 0,1% menjadi 5,4%, dari proyeksi IMF sebelumnya 5,3% pada April 2022. Pada kuartal II/2022, Sri Mulyani membeberkan sejumlah negara yang ekonominya mengalami koreksi, yaitu AS yang turun menjadi 1,6% dari 3,5% pada kuartal I; Italia terkoreksi 4,2% dari 6,2%; Prancis 4,2% dari 4,8%; Jerman 1,4% dari 3,6% dan China 0,4% dari 4,8%.

"Ini menggambarkan risiko terlihat di pertumbuhan ekonomi kuartal II di negara-negara yang cukup besar dan berpengaruh ke dunia cukup besar," ungkap Sri Mulyani.

Hal yang senada diungkapkan oleh Dody Budi Waluyo dalam Economic Update, CNBC Indonesia. Risiko stagflasi, menurut Dody, akan dialami oleh banyak negara.

Kondisi ini akan berpengaruh besar terhadap perdagangan global dan harga komoditas. Diketahui dua hal tersebut adalah mesin pendorong ekonomi dalam negeri dalam beberapa waktu terakhir, selain peningkatan konsumsi rumah tangga. "Ini akan berpengaruh ke kita," imbuhnya.

 

Read More

Pemerintah Bersiap Diri Antisipasi Krisis Pangan Global 2023

Pemerintah memproyeksi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi tahun 2023 yang dapat menganggu stabilitas dalam negeri. Sektor pangan menjadi salah satu fokus pemerintah agar ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat tetap terjaga.

Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden Joko Widodo juga kerap melakukan rapat terbatas di Istana Negara bersama jajarannya untuk membahas situasi pangan nasional. Dalam unggan media sosial, Presiden pun selalu mengingatkan masyarakat akan situasi krisis ekonomi yang melanda dunia.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengatakan, dalam rapat-rapat pimpinan, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk melakukan upaya luar biasa.

"Bukan yang biasa-biasa saja, karena kondisi hari ini, terutama tahun 2023 nanti pastinya ada tiga krisis: krisis pangan, energi, dan keuangan," kata Arief kepada Republika Ahad (7/8/2022).

Arief mengatakan, sejak dirinya dilantik sebagai Kepala NFA Februari lalu, Presiden Jokowi pun menegaskan setiap pekan, pemerintah harus mengadakan rapat khusus membahas kondisi pangan.

Menurut Arief, salah satu instruksi utama Presiden yakni agar Indonesia bisa mengoptimalisasi produksi-produksi pangan yang memang dapat diproduksi. Hanya saja, sektor pertanian Indonesia masih menjumpai sejumlah kendala, terutama dalam tahap pasca panen.

"Masih diperlukan teknologi pasca panen, mulai dari pengering hingga silo-silo penyimpanan, itu yang kita masih perlukan," katanya.

Ia pun menegaskan, seluruh komoditas pangan pokok strategis yang masih dipenuhhi dari impor namun dapat diproduksi dalam negeri, tetap diupayakan menuju swasembada. Di antaranya, daging sapi, bawang putih, gula, hingga kedelai.

Arief menuturkan, situasi harga global saat ini sudah jauh lebih tinggi. Dahulu, Indonesia mengimpor lantaran harga luar negeri lebih murah dari harga domestik. Namun saat ini, situasi tak lagi sama.

Namun, ia menegaskan, upaya peningkatan produksi tak akan mampu dicapai tanpa perbaikan kesejahteraan petani.

"Selalu statement saya kepada Presiden, produktivitas itu berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Jadi ketika petani diperhatikan, harga dibeli dengan harga baik, mereka akan sukarela menanam sendiri, itu kuncinya," kata Arief.

Sesuai dengan kewenangan NFA, ia menyampaikan sembilan bahan pokok yang menjadi tanggung jawab akan diatur harga acuannya. Itu untuk memberikan kepastian kepada petani sebagai produsen pangan.

"Selain itu, kita harus memulai kolaborasi stakholders, dengan kementerian lembaga, asosiasi, perguruan tinggi, hingga BUMN dan BUMD. Semua harus berkolaborasi," ujarnya.

 

Read More

Jokowi: Kita Harus Bertindak Agar Tidak Terjadi Dekade Pembangunan Yang Hilang!

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KTT BRICS High Level Dialogue on Global Development mengatakan dunia saat ini tak hanya dihadapkan pada tantangan dari sisi pangan, melainkan juga dari sisi stabilitas keuangan.

 

Ancaman krisis pangan ada di depan mata. Krisis pangan yang disebabkan konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah negara tanpa terkecuali Indonesia.

 

Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini diperkirakan turun 1% menjadi 2,6%. Selain itu, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's juga diyakini akan semakin tertunda secara signifikan.

 

"Kita harus bertindak sekarang agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang," kata Jokowi, Senin (27/06/2022).

Krisis pangan yang terjadi tak lepas dari dampak Konflik antara Rusia dan Ukraina yang merupakan produsen dan eksportir komoditas utama dunia. Mulai dari minyak dan gas, pertambangan, hingga pangan banyak berasal dari dua negara tersebut.

Perang telah membuat produksi dan distribusi berbagai komoditas terganggu. Selain itu, banyak pula negara yang melakukan embargo terhadap produk Rusia sebagai bentuk sanksi atas serangan militer ke Ukraina. Alhasil, ini membuat arus komoditas terganggu.

Jokowi sendiri telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemanfaatan lahan di antara tanaman sawit dengan menanam sorgum, jagung, hingga porang. Jokowi ingin Indonesia tak hanya lolos dari ancaman krisis pangan, namun juga bisa mandiri dan memanfaatkan peluang ekspor.

Pemerintah sendiri berencana untuk melakukan kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi yang akan difokuskan pada pupuk urea dan NPK yang selama ini kerap digunakan para petani pada pangan pokok dan komoditas strategis pertanian yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap inflasi.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, pupuk bersubsidi tetap diberikan kepada petani. Menurutnya, produksi pangan nasional diperkirakan lebih stabil seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengamankan pasokan pupuk bersubsidi.

"Apalagi subsidi pupuk adalah bagian dari mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi," kata Daniel.

Daniel mengingatkan perlunya peningkatan pengawasan dan optimalisasi sistem distribusi digital pupuk bersubsidi sehingga kebijakan ini mampu memacu produksi komoditas pangan.

PT Pupuk Indonesia sendiri telah menjamin produksi pupuk bersubsidi sepanjang tahun ini. Perseroan telah menjamin pasokan bahan baku pupuk terutama Phosphate (DAP dan Rock Phosphate) dan Kalium (KCl), hingga akhir tahun 2022.

Adapun stok pupuk bersubsidi hingga Juni 2022 mencapai 737.970 ton, jauh lebih banyak dibandingkan dengan stok dalam ketentuan minimum. Secara terperinci, stok pupuk Urea 371.823 ton, NPK 257.348 ton, SP-36 26.048 ton, ZA 32.955 ton, dan Organik 45.760 ton.

Read More

Mantap Pak Jokowi! RI Disebut Kebal Krisis

Jakarta - Dunia dalam kondisi yang semakin memburuk. Beberapa negara terancam alami resesi, stagflasi hingga krisis keuangan. Bagaimana dengan Indonesia?

Bank Dunia, meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,1% pada tahun ini. Ramalan tersebut memang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 5,2%. Namun masih lebih tinggi dibandingkan realisasi 2021 yang mencapai 3,7%.

Sementara untuk 2023 mendatang, ekonomi Indonesia diperkirakan lebih tinggi, yaitu 5,3%.

Inflasi alami tekanan akibat kenaikan harga pangan dalam beberapa waktu terakhir. Namun sejauh ini masih terkendali. Apalagi dengan kebijakan pemerintah yang menambah subsidi untuk menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga tarif listrik naik.

Bank Indonesia (BI) sudah memperkirakan inflasi tahun ini sedikit di atas 4% dan 2023 akan kembali rendah atau berada pada rentang 2-4%.

Hal ini menandakan Indonesia dimungkinkan terhindar dari risiko resesi dan stagflasi.

"Sejauh ini aman-aman saja. Sekarang kita menikmati harga CPO dan batu bara. Mobilitas masyarakat juga semakin baik," kata Ekonom PT Bank BCA Tbk David Sumual kepada CNBC Indonesia.

Lonjakan harga komoditas tersebut mendorong ekspor sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain pemerintah juga diuntungkan, karena setidaknya Rp 420 triliun pada tahun ini masuk sebagai tambahan ke penerimaan negara.

Dana tersebut bisa digunakan untuk menahan harga energi agar tidak naik dan juga memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terbebani kenaikan harga pangan.

Daya beli masyarakat yang terjaga menjadi modal kuat ketika muncul ancaman krisis keuangan, seperti yang mungkin dialami beberapa negara di Amerika Latin dan Asia Selatan.

"Jadi, penggerak ekonominya masih lebih banyak bersumber dari dalam negeri," tutur Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman.

Walaupun sebenarnya dari sisi moneter, tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. Bank Indonesia (BI) juga telah mengantisipasi dengan menaikan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan, untuk mencegah aliran modal asing keluar (outflow) di pasar surat berharga negara pemerintah.

Secara riil, nilai tukar rupiah terhadap dollar juga menguat dibandingkan mata uang negara lainnya di ASEAN dan negara berkembang lainnya seperti India.

"Selain itu foreign direct investment masih mencatat inflow dan neraca perdagangan masih surplus, sehingga current account masih ada potensi surplus," terangnya.

 

Read More