Presiden Jokowi Berharap Kematian Raisi Tidak Berdampak Pada Perekonomian Global Dan Harga Minyak Dunia

Yogyakarta – Presiden Jokowi baru-baru ini menyatakan harapannya agar kematian Raisi tidak memberikan dampak negatif pada perekonomian global, terutama yang berkaitan dengan harga minyak. Pernyataan ini menunjukkan kepedulian pemerintah Indonesia terhadap stabilitas ekonomi dunia dan kesejahteraan masyarakat global.

"Kita harapkan tidak berdampak kepada ekonomi global, utamanya yang berkaitan dengan harga minyak,” ucap Jokowi. Pernyataan ini mencerminkan komitmen Presiden Jokowi untuk terus memantau dan mengantisipasi perkembangan situasi internasional yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia telah menunjukkan kinerja yang solid dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus turut berperan aktif dalam isu-isu global. Upaya ini terlihat dari berbagai langkah yang diambil untuk menjaga kestabilan harga komoditas penting seperti minyak, yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi nasional.

Pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan bahwa dampak dari ketidakstabilan global bisa diminimalisir terhadap perekonomian Indonesia. Melalui kebijakan fiskal yang hati-hati dan strategi diversifikasi energi, Indonesia berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi isu-isu global. Dengan aktif terlibat dalam forum-forum internasional, Indonesia dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia. Kepemimpinan yang kuat dan visioner ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat Indonesia sekaligus berkontribusi pada kesejahteraan global.

Informasi yang tidak akurat dan hoax sering kali beredar di tengah masyarakat, terutama terkait isu-isu penting seperti ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber resmi dan terpercaya. Penyebaran hoax tidak hanya merusak citra pemerintah tetapi juga dapat mengganggu stabilitas nasional.

Mari kita bersama-sama mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, kita dapat memastikan bahwa Indonesia tetap kuat dan sejahtera di tengah tantangan global.

 

Read More

Positif! Jokowi banga dengan perkembangan positif IHSG pada tahun 2022 yang mampu tumbuh 4,1% di tengah gejolak ekonomi global

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2023, di Gedung BEI, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan rasa syukur karena di tahun 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu tumbuh positif di tengah penurunan yang dialami oleh bursa di negara lain.

“Kita juga patut bersyukur bahwa indeks di tahun 2022 itu mengalami kenaikan 4,1 persen dibandingkan bursa-bursa di negara-negara lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengapresiasi perdagangan saham yang mampu mencatatkan pertumbuhan di tengah gejolak perekonomian global.

“Market cap (kapitalisasi pasar) juga tumbuh 15 persen sampai di angka Rp9.499 triliun. Ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar di tengah turbulensi ekonomi global di tahun 2022,” ujarnya.

Kepala Negara juga mengungkapkan kegembiraannya, karena 55 persen investor di bursa saat ini adalah generasi muda di bawah 30 tahun dan 70 persen di bawah 40 tahun.

“Artinya, prospek ke depan betul-betul masih sangat menjanjikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Presiden menyebutkan, tahun 2023 adalah tahun ujian bagi perekonomian global maupun perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, meskipun optimistis Presiden juga menekankan agar semua pihak tetap hati-hati dan waspada.

“Kita semuanya harus optimistis bahwa kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada dan bisa mengarungi 2023, tahun ujian, dengan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

Presiden pun mengaku optimistis pertumbuhan Indonesia di tahun 2023 dapat mencatatkan angka di atas lima persen.

“Kalau tahun 2022 dipastikan sudah di atas 5 persen tapi kita harap di tahun 2023 juga masih di atas 5 persen.,” ujarnya.

Presiden pun berharap pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dilakukan pada akhir tahun 2023 mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Pencabutan PPKM tersebut, imbuhnya diambil berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah selama 10 bulan terakhir dan dengan memperhatikan capaian indikator pengendalian COVID-19.

“Angka BOR, positivity rate kita semuanya, di bawah, angka kematian, semuanya di bawah standar WHO. Sehingga, kemarin kita putuskan di akhir tahun PPKM dicabut. Dan, ini semoga bisa nanti mendorong, men-trigger ekonomi kita untuk tumbuh lebih baik dibanding tahun 2022,” pungkasnya.

Selanjutnya, tepat pukul 09.00 WIB, Presiden Joko Widodo menekan layar sentuh dan menandatangani sertifikat sebagai tanda peresmian pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023. Turut mendampingi Presiden, antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lana Soelistianingsih, serta Direktur Utama BEI Iman Rachman.

Read More

Kejelian Jokowi dalam menerapkan strategi ekonomi mendapat pengakuan dari kalangan ekonom

 

Pakar ekonomi Universitas Negeri Makassar (UNM), Andika Isma mengakui strategi Presiden Joko Widodo alis Jokowi dalam penguatan ekonomi nasional menghadapi ancaman krisis ekonomi pada 2023 ini. 

Menurutnya, banyak pengamat dan pakar memprediksikan di tahun 2023 akan gelap dan banyak negara dipastikan mengalami resesi. Namun, buat Andika Isma Indonesia masih aman dari ancaman resesi tersebut. 

“Secara eksekusi memang jago sekali ini Jokowi. Kalau yang paling terasa dampaknya itu pas eranya Jokowi. Dia yang buat kebijakan tentang industri pengolahan, menurutnya hasil tambang itu jangan mentahnya saja yang dijual atau diekspor, tapi sudah dikelola atau diolah baru di ekspor supaya makin mahal harganya,” kata Andika Isma

Dikatakan Andika, prospek ekonomi global tahun 2023 akan gelap karena diliputi ketidakpastian yang sangat tinggi. Namun, Indonesia bisa survive dengan kondisi tersebut karena Indonesia tidak bertumpu pada ekspor saja, tetapi juga pada konsumsi domestik. 

“Kondisi indonesia masih cukup baik dan diperkirakan mampu bertahan menghadapi resesi global. Kenapa bisa? karena Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain yang terlalu bertumpu pada ekspor. Perekonomian Indonesia lebih bertumpu pada konsumsi domestik yang diperkirakan terus membaik seiring dengan hilangnya Pandemi,” ujarnya.

Ekonomi Indonesia, kata Andika Isma masih tetap kuat dengan pendapatan ekspor yang cukup tinggi, yakni komoditas pertambangan. “Dari sisi ekspor, Indonesia juga masih akan terbantu dengan tingginya harga komoditas, termasuk mi pertambangan tadi,” ucapnya.

Lebih jauh Andika, Indonesia akan ikut merasakan imbas dari resesi global jika benar-benar terjadi. Tetapi, dampak tersebut tidak terlalu berpengaruh karena harga komoditas akan terus melonjak dan itu secara otomatis menguntungkan Indonesia. 

“Yah 2023, perekonomian Indonesia memang berpotensi mengalami perlambatan, tapi tidak sampai resesi. Resesi nanti tidak menurunkan harga komoditas, tapi malah masih akan tetap tinggi dan otomatis pasti menguntungkan Indonesia,” jelasnya.

“Perkiraannya beberapa pengamat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, tidak bisa mencapai target di atas 5%. Itu tadi skenario buruknya. Skenario terbaiknya, masih bisa tumbuh di atas 5%. Untuk antisipasi resesi global, pemerintah tetap harus menjaga kepercayaan dirinya pelaku usaha, dan pastikan memang Pandemi benar-benar berakhir sehingga proses pemulihan ekonomi terus berlanjut,” tambahnya.

Andika Isma pun mengakui Indonesia saat ini kecipratan duit triliunan rupiah dari hasil jual bahan tambang mentah sebesar Rp 173,5 triliun atau sekitar 170 persen dan itu melampaui target yang dipatok oleh pemerintah tahun 2022 kemarin. 

“Berdasarkan data, dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM, di sana itu mencatat tentang bagaimana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari sektor pertambangan itu memang sebesar Rp 173,5 triliun. Atau sekitar 170 persen yang melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah yang awalnya targetnya cuma Rp 101,8 triliun, melebihi target menjadi 173,5 triliun,” ungkapnya. 

“Nah, itu data yang diakumulasi berdasarkan laporan per 16 Desember 2022. Bisa dibilang, memang harga komoditas itu memang cemerlang. Harga tersebut terjadi karena terutama kenaikan harga batu bara, yang saat ini meroket harganya di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina. Jadi, memang itu penyebab utamanya. Berdasarkan data, terkait pertambangan capaian.

 

Read More

Pesan Jokowi “Kita harus memiliki sense of crisis atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi kita harus siap”

Jokowi mendorong seluruh jajaran penguasa untuk optimistis menghadapi situasi perekonomian global tahun depan yang masih penuh dengan ketidakpastian. Di sisi lain, Jokowi juga mengingatkan jajarannya untuk tetap waspada dan berhati-hati.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, Jakarta.

“Kita semuanya harus memiliki sense of crisis, betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada,” ujarnya.

Jokowi pun mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah gejolak perekonomian dunia.

“Di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, alhamdulillah ekonomi kita termasuk yang terbaik. Bahkan, Managing Director dari IMF mengatakan bahwa di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang. Ini adalah kerja keras kita semuanya,” ucapnya.

Berbagai indikator menunjukkan kinerja perekonomian Indonesia yang cukup menggembirakan di tahun ini. Di kuartal II-2022 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,44% dan di kuartal III-2022 bahkan mampu tumbuh lebih baik, yaitu di angka 5,72%.

“Tingkat inflasi masih cukup terkendali di sekitar 5%. Terakhir, saya mendapatkan angka 5,8%, di saat rata-rata inflasi dunia di atas 10 persen dan bahkan ada yang mencapai lebih dari 75 persen,” ungkapnya.

Indikator lainnya, volume perdagangan Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan hingga mencapai 58 persen. Neraca perdagangan Indonesia juga mencatatkan surplus selama 30 bulan berturut-turut.

“Ini juga sesuatu yang harus kita syukuri. Tetapi sekali lagi, perlu saya ingatkan, kita tetap harus waspada, kita tetap harus hati-hati. Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini, utamanya global, ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak,” pungkas Jokowi.

 

Read More

Indonesia Bagian Motor Penggerak Ekonomi Dunia

Joko Widodo didampingi oleh Airlangga Hartarto bertemu dengan Pimpinan Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa di sela-sela rangkaian KTT ASEAN ke-40 dan ke-41, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (10/11/2022). Jokowi menyampaikan bahwa dunia kini memang tidak kondusif.

"Situasi dunia memang sedang tidak kondusif saat ini. Namun, saya optimis bahwa kawasan Asia tetap akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia," terang Jokowi

Indonesia, kata Jokowi adalah bagian dari mesin tersebut. Pada tahun ini Indonesia berhasil memacu perekonomian di sekitar 5%, begitu juga 2023.

"Di tengah ancaman resesi global, stabilitas ekonomi Indonesia masih terjaga. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh 5,4% pada 2022 dan 5,0% pada 2023 didukung menguatnya konsumsi domestik, surplus neraca perdagangan dan kapasitas fiskal yang cukup sehat," kata Joko Widodo.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menyinggung rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang menjadi agenda penting untuk membangun pusat pertumbuhan baru. "Pengalaman panjang ADB dalam agenda pembangunan dunia sangat bermanfaat mendukung komitmen Indonesia termasuk dukungan bagi pembangunan IKN," paparnya.

Selanjutnya juga dilakukan pembahasan mengenai kerja sama transisi energi dan integrasi dan pembangunan kawasan.

Terdapat beberapa mekanisme pendanaan seperti ASEAN Infrastructure Fund dan ASEAN Catalytic Green Facility yang diharapkan dapat diperluas untuk mendukung pendanaan di kawasan seperti Indo-Pasiifik.

"Oleh karenanya, kita mendorong mekanisme pembiayaan ASEAN dan ADB dapat mendukung dalam area kerja sama ASEAN Outlook in the Indo-Pacific," kata Jokowi.

 

Read More

Bonus Demografi Indonesia, Jokowi: Bukan Beban, Tapi Kekuatan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bonus demografi yang saat ini dialami oleh Indonesia merupakan kekuatan. Bonus demografi merupakan kondisi jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia

"Selamat pagi. Bonus demografi bukanlah beban, melainkan sebuah kekuatan," ujar Jokowi melaui media sosial resminya @Jokowi, Sabtu, 5 November 2022. 

Dalam poster yang ia unggah di media sosial, Jokowi menyebut jumlah penduduk yang sangat besar dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif serta daya beli yang terus meningkat, akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Hal ini, menurut Jokowi, bakal berdampak positif dalam menghadapi tantangan ekonomi global. 

Dalam poster tersebut, Jokowi juga memperlihatkan sejumlah anak muda dengan beragam profesi. Tak lupa sang illustrator juga menempatkan kucing oranye (kucing oren) dengan gaya tak lazim. Sang kucing yang selalu tampil dalam poster yang Jokowi unggah kali ini sedang mengendarai mobil listrik. 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang jauh lebih banyak dari jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. 

Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, maka akan tersedia sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan.

 

Read More

Jokowi, Sri Mulyani, Luhut Sepakat: Badai Besar Akan Datang

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sepakat, ekonomi global akan menghadapi badai besar.

Para petinggi negara di Indonesia ini mengungkapkan situasi dunia yang terancam krisis mengerikan dan mengancam pemulihan ekonomi Indonesia.

Mereka meminta masyarakat dan semua pihak menyiapkan diri agar tekanan yang dihadapi bisa diantisipasi lebih dini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa kondisi dunia dalam 'awan gelap' dan badai besar yang akan menghadang pada tahun depan.

"Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap, dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa sekuat apa tidak bisa dikalkulasi," kata Jokowi saat Pengarahan Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda di JCC, Jakarta, dikutip Minggu (23/10/2022).

Jokowi memaparkan soal krisis di sektor finansial, termasuk krisis mata uang menghantam negara-negara seperti Inggris. Indonesia termasuk negara yang juga mengalami pelemahan rupiah akibat pengetatan likuiditas global.

Di sisi lain, perang Rusia dan Ukraina tidak jelas kapan selesai.

"Apalagi urusan perang di Ukraina lebih sulit lagi dihitung kapan selesainya, referendum yang kemarin dilakukan di 4 wilayah Ukraina, di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson makin merumitkan lagi kapan akan selesai dan imbasnya ke ekonomi seperti apa makin rumit," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengingatkan momok terbesar saat ini oleh semua negara di dunia, yaitu inflasi.

"Saya sampaikan momok pertama semua negara saat ini inflasi, inflasi semua negara biasanya hanya 1 sekarang 8, lebih dari 10 dan bahkan ada lebih dari 80%, ada 5 negara," kata Jokowi lagi.

Jokowi berpesan pemerintah pusat dan daerah harus kompak dan harus bersatu dari pusat provinsi kabupaten kota sampai ke bawah dan semua kementerian lembaga.

"Seperti saat kita kemarin menangani Covid, kalau Covid bisa bersama-sama urusan inflasi ini kita harus bersama-sama," katanya.

Kemudian, pesan tajam juga datang dari Bendahara Umum Negara. Sri Mulyani Indrawati membagikan tiga ancaman global yang patut diperhitungkan.

Pertama adalah mengenai pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir. Banyak negara kini masih dihadapkan dengan penambahan kasus baru dan terjerat luka memar atau scaring effect pasca pandemi.

"Luka dalam perekonomian yang sangat berbeda sekali dengan luka akibat global financial crisis 2008-2009. Atau kalau untuk Indonesia pengalaman 97-98 yaitu financial crisis di asia tenggara, termasuk di negara kita," kata Sri Mulyani dalam acara UOB Economic Outlook, dikutip Jumat (30/9/2022).

Kedua, perubahan iklim. Dia menegaskan masalah ini bukan akan terjadi di masa depan, melainkan sudah terasa saat sekarang.

"Ini gak bisa climate tunggu sedang konsolidasi fiskal, rakyat lagi kena scaring effect karena pandemi, kamu ke sana dulu ke kutub utara gak juga, dia touch dimana saja. dan kita sudah lihat di semua negara climate change yang tidak ringan," paparnya.

Ketiga adalah perang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah bertemu dengan banyak pimpinan dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, tidak dapat memastikan kapan perang akan berakhir.

"Geopolitik tension dari negara-negara yang menguasai ekonomi mayoritas dunia, AS adalah negara terbesar ekonomi, China kedua ekonominya dan Eropa region atau Rusia negara yang tidak kecil. Jadi tensi tinggi perang jelas jadi suatu ketidakpastian," ujarnya.

Keseluruhan persoalan ini, menurut Sri Mulyani, tidak hanya akan berdampak pasar keuangan. Akan tetapi juga menyasar sisi yang dibutuhkan masyarakat umum, seperti energi hingga pangan.

"Ketiga ketidakpastian ini berikan perspektif, bahwa risiko ini is not financial only," tegas Sri Mulyani.

'Perfect Storm'

Hal senada disampaikan Menko Luhut dalam kesempatan berbeda. Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan akibat efek domino dari tensi geopolitik yang masih terus memanas dan tidak bisa diprediksi kapan berakhir.

Oleh karena itu, dia mengimbau langkah terus strategis dilakukan untuk memitigasi risiko yang dapat terjadi.

"Dari berbagai laporan yang kami lihat, kondisi geopolitik ini masih sangat berpengaruh dalam beberapa waktu ke depan. Dan tidak bisa dihindari, akan menekan dunia secara global," kata Luhut saat Pertemuan Presiden dengan Kementerian/ Lembaga, Kepala Daerah, BUMN, Pangdam, Kapolda, Kajati Seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Menurut Luhut, berbagai indikator menunjukkan perekonomian Indonesia masih semakin membaik. Namun, dia mengingatkan harga pangan harus menjadi sorotan.

"Harga pangan strategis masih perlu jadi perhatian pasca-penyesuaian harga BBM," kata Luhut.

Luhut pun memaparkan, perkembangan indeks harga konsumen di bulan Agustus 2022 yang melambat menjadi 4,69% seiring terkendalinya inflasi volatile food.

Menurutnya, hal itu sejalan dengan peningkatan pasokan dari sentra produksi dan kerja keras tim pengendali pusat dan daerah.

Sebelumnya, Luhut juga berbagi pesan soal 'hantu' resesi dunia. Dia bahkan menyebutnya sebagai 'perfect storm' atau badai yang sempurna. Luhut meminta semua pihak kompak menghadapinya.

"Sekali lagi saya imbau tetap rapatkan barisan kita untuk hadapi perfect storm yang sekarang ini sudah mulai terlihat ekonomi dunia terguncang dimana AS akan menaikkan terus suku bunga," kata Luhut.

Dia pun bersyukur tidak ada antrean masyarakat untuk mendapatkan makanan.

"Kita sampai hari ini gak ada yang antre makan. Kalau kita lihat di London sekarang itu banyak market-market yang kosong, jadi kenapa? Mereka gak mau impor dari China. terus selama ini produksi dari China, mereka belum siap," ungkap Luhut.

 

Read More

Presiden Minta Jajaran Antisipasi Dampak Situasi Global Terhadap Ekonomi Nasional

Jokowi memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyiapakan langkah antisipasi dampak situasi global yang makin sulit terhadap perekonomian nasional. Serta meminta seluruh jajarannya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Ujarnya pada saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

“Semuanya harus kita tes betul sampai plan A, plan B, plan C, plan D, semuanya harus ada, plan E, semuanya. Yang paling buruk, yang buruk, semuanya harus kita hitung semuanya, sehingga sekali lagi, situasi makin memburuk dan antisipasi dampak di domestik ini harus betul-betul disiapkan,” ucap Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta seluruh jajarannya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional.

“Kehati-hatian kita dalam membuat setiap kebijakan betul-betul jangan sampai lepas dari manajemen kita karena memang situasinya betul-betul ini situasi yang luar biasa sulitnya. Sekali lagi, policy setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi juga mendorong agar hubungan antarkementerian/lembaga dapat diperkuat dalam menangani urusan perlambatan ekonomi dunia serta krisis pangan, energi, dan keuangan.

“Nanti beberapa menteri dan menko akan saya ajak untuk berbicara yang berkaitan dengan stress test, sampai seberapa jauh kekuatan kita kalau badainya itu datang, baik yang berkaitan dengan currency, dengan kurs, yang berkaitan dengan inflasi, yang berkaitan dengan growth, yang berkaitan dengan pangan kita, energi kita,” tuturnya.

Terakhir, Presiden mengingatkan jajaran birokrasi untuk fokus dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing di tengah situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Presiden juga berharap jajarannya bisa lebih baik dalam mengimplementasikan program kegiatan yang memberi manfaat.

“Kemudian juga implementasi dari program-program yang ada betul-betul dilihat betul, bermanfaat riil atau enggak. Kalau enggak, bisa dibelokkan ke hal-hal yang riil,” tandasnya.

 

Read More

Presiden Minta Jajaran Hati-hati Ambil Kebijakan di Tengah Ketidakpastian Global

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan di tengah ketidakpastian global yang memberikan tekanan pada pemulihan ekonomi dunia dan meningkatkan kekhawatiran akan risiko resesi. Presiden mengungkapkan telah ada 28 negara yang meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Arahan tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

“[Sebanyak] 14 sudah masuk dan 14 dalam proses. Tentu ini magnitude-nya lebih besar daripada krisis di tahun ’98, di mana krisis di tahun ‘98 itu di beberapa negara ASEAN. Nah tentu Bapak Presiden juga mengingatkan untuk mengambil kebijakan secara berhati-hati,” ujar Airlangga.

Menko Perekonomian mengungkapkan, IMF juga telah memangkas proyeksi ekonomi global tahun 2022 dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen.

“Beberapa risiko yang perlu diperhatikan, antara lain terkait dengan perubahan iklim di mana terkait dengan perubahan iklim terjadi gelombang panas dan kebakaran hutan, yaitu di Eropa, cuaca ekstrem termasuk di Amerika, permukaan air laut dan banjir, juga terkait kekeringan dan krisis pangan,” imbuhnya.

Airlangga menyampaikan, dari sisi eksternal Indonesia memiliki ketahanan yang cukup kuat. Meski nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga enam persen, namun relatif masih lebih kuat dibandingkan sejumlah negara, seperti Kanada, Swiss, Nepal, Malaysia, Thailand, dan Inggris.

“Walaupun terjadi goncangan, namun indikator eksternal kita relatif kuat. Volatility index kita sekitar 30,49 atau dalam range indikasi 30. Kemudian terkait dengan level indeks Exchange Market Pressure (EMP) kita juga di angka 1,06 atau di bawah 1,78; demikian pula juga dengan perbandingan credit default swap (CDS) kita yang relatif lebih rendah dari Meksiko, Turki, Brazil, dan Afrika Selatan,” ujarnya.

Dari internal, lanjut Airlangga, ekonomi Indonesia juga relatif kuat ditopang oleh konsumsi dalam negeri. Airlangga pun optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 dapat mencapai 5,2 persen.

“Dari internal ekonomi kita relatif kuat karena kita punya domestic market dan sekarang konsumsi itu menjadi bagian daripada pertumbuhan ekonomi, apalagi diprediksi di tahun depan pun pertumbuhan ekonomi kita antara 4,8 sampai 5,2 (persen). Jadi tentu berbagai lembaga yang memprediksi tersebut melihat bahwa Indonesia relatif kuat,” pungkasnya.

 

Read More

Jokowi Dapat Bisikan: 28 Negara Kini Antre Jadi Pasien

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan tanda-tanda kegelapan ekonomi global semakin nyata. Jokowi mengungkapkan dirinya mendapatkan informasi dari Washington DC pagi ini.

"Dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antre di markasnya IMF menjadi pasien," papar Jokowi, Selasa (11/10/2022).

Jokowi pun mengungkapkan ketidakpastian dan volatilitas yang menyelimuti dunia semakin tinggi.

"Dari yang dulunya relatif mudah diprediksi, mudah dihitung, mudah dikalkulasi menjadi dunia yang sulit dihitung, diprediksi, dikalkulasi. Penuh ketidakpastian tinggi dan volatilitas tinggi," kata Jokowi.

Alhasil, pertumbuhan global pada 2023 diproyeksi hanya akan tumbuh 2,2% dari proyeksi awal 3%.

Hal ini dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina yang memporakporandakan ekonomi dunia, menurut Jokowi.

"Inilah yang sering disampaikan membayar harga dari sebuah perang yang harganya sangat mahal sekali," tegasnya Jokowi.

 

Read More

WCCE 2022 di Bali Hasilkan Peta Jalan Ekonomi Kreatif untuk Kebangkitan Ekonomi Global

Konferensi Ekonomi Kreatif Dunia ke-3 atau the 3rd World Conference on Creative Economy (WCCE) Tahun 2022 yang digelar pada 5-7 Oktober 2022 di Bali menghasilkan peta jalan ekonomi kreatif untuk pemulihan ekonomi global yang dinamakan “Bali Creative Economy Roadmap” atau “Bali Roadmap”.

“Bali Roadmap merupakan dokumen yang disepakati oleh para delegasi WCCE sebagai peta jalan untuk kebangkitan ekonomi, di mana sektor ekonomi kreatif yang menjadi tulang punggung kebangkitan ekonomi global,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, dikutip dari laman resmi Kemenparekraf, Jumat (07/10/2022).

Bali Roadmap merupakan hasil proses diskusi yang sudah diedarkan ke negara-negara anggota, organisasi internasional, dan pihak-pihak ekonomi kreatif yang berkepentingan sejak Juni 2022.  Pada Kamis (06/10/2022) Bali Roadmap disahkan oleh Menparekraf dan kemudian diadopsi dalam pertemuan tingkat menteri yang akan menjadi warisan bagi Indonesia di bidang ekonomi kreatif di dunia Internasional.

Bali Roadmap berisikan beberapa poin yaitu terkait  pengarusutamaan ekonomi kreatif dalam ekonomi dunia termasuk transformasi dari pelaku usaha informal ke usaha yang formal. Selain itu juga terdapat poin terkait akses pembiayaan yang membuka jalan bagi para pelaku ekraf agar bisa mendapatkan akses pembiayaan lebih luas.

Selanjutnya terdapat poin terkait pemasaran, khususnya upaya para pelaku ekraf agar mampu beradaptasi menggunakan teknologi digital di sisi pemasaran. Terdapat juga poin paling penting di bidang ekonomi kreatif, yaitu intellectual property (IP). Perlindungan kekayaan intelektual bisa digunakan untuk memajukan dan menjadi akses pembiayaan pelaku ekonomi kreatif.

Menparekraf berharap Bali Roadmap dapat memberikan kontribusi mengenai kebijakan-kebijakan tentang ekonomi kreatif di seluruh dunia.

“Kita juga melihat intervensi dari negara-negara di seluruh dunia mulai dari Amerika, Eropa, Afrika, Asia, hingga Timur Tengah yang telah memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Indonesia di ajang WCCE. Kita harapkan ini menjadi penyemangat kita untuk bangkit kembali sesuai dengan semangat G20, recover together recover stronger,” ujarnya.

Sandi menambahkan, di tengah ancaman inflasi global, sektor ekonomi kreatif menjadi tulang punggung yang didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membuka 97 persen lapangan kerja.

“Delegasi Nigeria tadi menyampaikan 48 persen ekonominya adalah UMKM, sedangkan Indonesia 60 persen UMKM. Untuk itu sektor ekraf akan diperkuat dari sisi pasokan, keterampilan, SDM [sumber daya manusia] yang diberikan pendampingan, pemasaran, hingga pembiayaan. Ini cara kita untuk mengendalikan inflasi di sektor ekraf,” tandasnya.

Sebelum, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada forum yang dihadiri oleh 41 perwakilan negara di dunia ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mengambil peran terdepan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif.

“Indonesia akan mengambil peran terdepan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, mendorong peran ekonomi kreatif yang lebih besar dalam pemulihan ekonomi global,” ucap Presiden, Kamis (06/07/2022).

Presiden Jokowi meyakini ke depan ekonomi kreatif dapat menjadi solusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas dan berkelanjutan karena mampu mendobrak batas geografis, gender, ras, dan strata ekonomi.

“Ekonomi kreatif bisa menjadi pilar utama untuk mendobrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi untuk semuanya,” tutur Presiden.

Di saat pandemi COVID-19 membatasi mobilitas manusia, menurut Presiden, mobilitas karya ekonomi kreatif tetap mampu bergerak dan bertahan jika dibandingkan sektor lainnya. Bahkan, sejumlah subsektor ekonomi kreatif mampu tumbuh secara signifikan.

“Seperti aplikasi dan pengembang permainan, televisi, dan radio, bahkan tumbuh signifikan dipicu konsumsi konten yang meningkat siginifikan selama pandemi,” kata Presiden.

Presiden pun berharap penyelenggaraan WWCE ke-3 dapat menghasilkan “Bali Creative Economy Roadmap for Global Recovery” untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi nasional dan global.

“Saya berharap World Conference on Creative Economy (WCCE) ke-3 menghasilkan Bali Creative Economy Roadmap for Global Recovery untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi nasional dan global yang inklusif dan berkelanjutan,” tandas Presiden.

 

Read More

Jokowi: Mungkin Sebentar Lagi Kita Akan Nyatakan Pandemi Berakhir

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pandemi COVID-19 saat ini sudah mulai mereda. Jokowi mengatakan pemerintah segera menyatakan pandemi berakhir.

"Pandemi memang sudah mulai mereda, mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir," kata Jokowi dalam acara peluncuran gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/10/2022).

Jokowi juga kembali mengingatkan saat ini situasi dunia sedang tidak baik. Semua negara mengalami hal sama.

"Situasi ekonomi dunia sekarang ini betul-betul pada posisi yang tidak baik-baik saja," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan hal yang sama juga dialami oleh negara-negara maju. Dunia dilanda situasi ketidakpastian.

"Ketidakpastiannya sangat tinggi semua negara pada posisi yang sangat sulit sekarang ini bahkan negara-negara maju pun berada pada posisi yang sangat sulit," imbuh Jokowi.

1

Read More

Jokowi Kampanye Tanam Sorgum, Begini Peluangnya di RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong substitusi impor agar tidak menggerus devisa negara. Apalagi, jika produk yang diimpor rentan dengan gejolak di pasar global.

Salah satu produk yang didorong segera memenuhi substitusi adalah gandum. Di mana, menurut Jokowi, Indonesia mengimpor sekitar 11 juta ton gandum. Sementara, gandum saat ini tengah terkena efek domino perang Rusia-Ukraina hingga memicu lonjakan harga dan keterbatasan pasokan.

Untuk itu, Jokowi mendorong penanaman sorgum, tanaman penghasil biji-bijian yang dapat diolah menjadi tepung seperti gandum.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengungkapkan, produksi sorgum hingga kini masih tergolong sedikit sehingga membuat industri belum bisa menyerap secara maksimal.

"Sesuai perkembangan, kan belum banyak, dan ini sudah ada beberapa yang tumbuh, terutama di industri menengah dan kecil. Jadi kalau kebutuhan terpenuhi bisa masuk ke industri-industri, kita coba matchmaking -an dengan industri besar. Kalau sekarang suplainya (dikit), namun mulai tumbuh beberapa industri sorgum yang menengah kecil," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (25/8/2022).

Indonesia sendiri belum masuk sebagai negara penghasil sorgum dunia.

Saat ini, menurut Indexmundi, produsen utama sorgum dunia adalah Amerika Serikat, Niggeria, Sudan, Meksiko, Etiopia, India, Argentina, China, Brasilm dan Burkina Faso. Sedikitnya stok membuat industri di dalam negeri belum leluasa untuk mengandalkan sorgum sebagai bahan baku.

"Di industri pasti inovasi, kreatif akan tumbuh kalau bahannya, kesediaan bahan baku sudah ada. Nggak akan sulit berkreasi kalau bahan bakunya (tersedia)," kata Putu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengatakan, luas tanam sorgum hingga Juni 4.355 hektar (ha) yang tersebar di 6 provinsi. Adapun produksinya 15.243 ton atau dengan produktivitas 3,63 ton per ha.

Jumlah ini masih kalah jauh dari negara lain seperti Amerika Serikat yang mencetak 9,67 juta ton, Nigeria 7 juta ton dan Sudan 5 juta ton.

"Ini sedang didorong untuk penyediaan bahan baku, paling nggak jadi tepung, jadi jajanan, makanan, banyak itu," ujar Putu Juli.

Sebelumnya, di hadapan pengusaha KADIN, Jokowi kembali mengajak pengusaha berinvestasi di Sorgum. Banyak lahan yang bisa dijadikan untuk berbisnis ini, apalagi menurutnya bisnis pangan menjadi yang menguntungkan saat ini.

"Dalam kondisi sesulit apa pun pasti ada peluang. Dan yang bisa memakai peluang itu adalah entrepreneur, wirausahawan, bapak ibu sekalian, nggak ada yang lain. Peluangnya apa? Ada krisis pangan berarti peluangnya ada di pangan. Jualan pangan itu paling cepat sekali," kata Jokowi saat perayaan HUT Kemerdekaan RI bersama KADIN.

 

Read More

Jokowi Sebut Situasi Kian Rumit, Banyak Negara Bakal Ambruk!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan bahwa ketidakpastian yang terjadi saat ini tidak mudah dan semakin rumit. Bahkan diperkirakan, akan makin banyak negara yang bakal ambruk imbas krisis yang terjadi.

Hal tersebut ditekankan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) se-Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa (23/8/2022).

"Prosesnya belum selesai, tidak semakin gampang, tapi makin rumit," kata Jokowi.

Dunia saat ini dilanda berbagai macam krisis. Mulai dari krisis energi, krisis pangan, hingga krisis keuangan yang dipicu oleh perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir.

Jokowi bahkan mendapatkan 'bisikan' dari sejumlah lembaga internasional bahwa situasi ini akan menyebabkan sejumlah negara ambruk. Bahkan, kini diperkirakan jumlah negara yang akan jatuh diproyeksikan akan lebih besar dibandingkan sebelumnya.

"Dulu misalnya diperkirakan lembaga internasional 9 negara akan ambruk, tambah 25, tambah 43, terakhir 66 negara ekonominya akan ambruk. Satu per satu sudah mulai. Ini yang kita hadapi sekarang ini," katanya

"Bertubi-tubi krisis kesehatan, krisis pangan masuk krisis energi masuk ke krisis keuangan, enggak mudah. Untuk pangan saja sangat mengerikan," jelasnya.

 

Read More

Nih Kuncian Jokowi di RAPBN 2023: Jaga RI Biar Tak Ambruk!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 dirancang fleksibel guna mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang masih membayangi.

Dengan demikian artinya APBN 2023 tetap menjadi shock absorber dalam meredam gejolak eksternal, termasuk tekanan inflasi tinggi dan risiko geopolitik yang ditimbulkan dari perang Rusia vs Ukraina.

"Desain APBN 2023 harus senantiasa "Waspada, Antisipatif, dan Responsif" terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak," tegasnya dalam pidato pemaparan RUU APBN 2023 dan nota keuangan, Selasa (16/8/2022).

Seraya mengelola APBN 2023 yang fleksibel, pemerintah tetap dimandatkan untuk mengembalikan defisit anggaran menjadi 3 persen pada tahun depan.

Pada April 2020, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, batasan defisit fiskal diperbolehkan melewati batasan 3 persen hingga 2022. Target ini pun diundangkan dalam UU 2 tahun 2020.

Diketahui, dengan UU tersebut, defisit Indonesia pada tahun 2020 melebar ke 6,14% terhadap PDB dan 2021 turun menjadi 4,65%. Lalu di 2022 ditargetkan bisa turun 3,94% dan 2023 kembali di bawah 3%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan menjalankan amanat UU 2 tahun 2020 tahun depan.

"Indonesia dianggap exceptional, karena kita dalam tiga tahun sudah bisa membuat langkah-langkah agar APBN mengalami soft landing," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2023 dan Nota Keuangan, Selasa (16/8/2022).

Untuk menjaga kredibilitas anggaran, serta mengelolanya agar tetap fleksibel, antisipatif dan responsif sesuai amanat Presiden, Sri Mulyani telah menyiapkan beberapa kuncian dalam RAPBN 2023 yang segera disahkan.

1. Burden Sharing dengan Pemda

Pemerintah pusat telah menyiapkan pengaturan khusus anggaran dalam keadaan darurat dengan skema burden sharing bersama pemerintah daerah.

Strategi ini tertuang dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2023 pasal 19.

"Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat memperhitungkan presentasi tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan," ungkap draf RUU tersebut.

Skema berbagi fiskal antar pusat dan daerah ini akan memperhitungkan PNBP atas hasil alam, dengan kondisi tertentu, yaitu kenaikan PNBP sumber daya alam, realisasi PNBP dan kebijakan peningkatan belanja subsidi.

Adapun, persentase ketentuan atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP Migas SDA yang dibagi hasilkan akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.

2. Tidak Ada Belanja PEN

Pada tahun 2023, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah dipastikan tidak akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Dana PEN 2023 tidak ada lagi karena sudah selesai berdasarkan UU No.2 atau Perpu 1/2020. Jadi semuanya sekarang masuk di belanja K/L dan TKDD regular," ujar Sri Mulyani.

Lantas, bagaimana dengan nasib anggaran kesehatan di tengah status pandemi yang belum dicabut?

Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah akan mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6% dari total belanja. Adapun, rinciannya, belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp104,8 triliun dan non-K/L Rp15,9 triliun, sementara TKDD sebesar Rp49,1 triliun.

Fokus anggaran diarahkan untuk penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan layanan kesehatan sekunder dan penguatan inovasi serta teknologi kesehatan.

Jika dilihat besaran anggaran kesehatan pada 2023 ini jauh dibandingkan dengan dana PEN pada 2022 sebesar Rp455,62 triliun. Pada 2021, anggaran PEN mencapai Rp699,43 triliun dan Rp579,78 triliun pada 2020.

Dengan tidak adanya PEN tahun ini, maka pemerintah bisa berhemat lebih besar sehingga normalisasi defisit kembali di bawah 3 persen bisa tercapai.

3. Subsidi Solar Naik

Dalam RAPBN tahun 2023, subsidi energi direncanakan sebesar Rp210.665,4 miliar, terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp138.335,9 miliar dan subsidi listrik sebesar Rp72.329,6 miliar.

Besaran subsidi ini jauh lebih kecil dari subsidi energi tahun ini sebesar Rp502 triliun. Namun, pemerintah memiliki kuncian untuk tetap meringkan beban masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitas APBN.

Khusus untuk solar, pemerintah menetapkan subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp1000/liter. Besaran ini meningkat dibandingkan tahun ini yang hanya sebesar Rp500/liter. Artinya, subsidi solar ini sama dengan besaran yang ditetapkan pemerintah tahun 2020.

Adapun, untuk Pertalite, pemerintah tidak mencantumkannya ke dalam daftar subsidi di RAPBN 2023.

Seperti diketahui, pemerintah akan mendorong kebijakan transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang/ penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pada tahun depan.

4. Burden Sharing dengan Bank Indonesia (BI)

Skema burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) masuk dalam salah satu pasal dalam RAPBN 2023.

Tertulis pada pasal 25, penerbitan SBN oleh pemerintah dapat dibeli BI di pasar perdana berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Adapun pertimbangan pembelian adalah melihat kondisi pasar SBN, pengaruh terhadap inflasi, jenis SBN yang dapat diperdagangkan dan kesinambungan keuangan Pemerintah dan BI.

Sementara itu, sisa dana dari penerbitan SBN pada tahun ini yang tidak terserap dapat digunakan untuk membiayai penanganan kesehatan dan kemanusiaan, dan/atau program perlindungan masyarakat lainnya.

 

Read More