Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Pemerintah Menangguhkan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Pembelian Properti Di Bawah Rp 2 Miliar

Yogyakarta – Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait penurunan daya beli, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga dialami oleh banyak negara di seluruh dunia. Krisis global yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk inflasi dan ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi, menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian properti di bawah Rp 2 miliar. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sektor properti dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin memiliki hunian pertama. Dengan adanya insentif ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses properti, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memonitor kondisi ekonomi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Selain penangguhan PPN, berbagai program dan kebijakan lain juga dirancang untuk mendukung pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap sektor UMKM, peningkatan investasi, dan pengembangan infrastruktur merupakan fokus utama dalam upaya memperkuat perekonomian nasional.

Dalam menghadapi tantangan global, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah bekerja keras untuk menciptakan solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Komunikasi yang baik dan transparansi dalam setiap kebijakan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Mari kita bersama-sama mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah demi stabilitas dan kesejahteraan bersama. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat mengatasi segala tantangan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.

 

Read More

Menko Perekonomian Meyakini Bahwa Pemerintahan Prabowo Mampu Membayar Utang Indonesia Sesuai Dengan Tempo Yang Sudah Disepakati

Yogyakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan keyakinannya bahwa pemerintahan Prabowo mampu mengelola dan membayar utang Indonesia tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki strategi yang jelas dan terencana dalam mengelola keuangan negara, sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor.

Airlangga Hartarto menyatakan, "Yang penting utang itu dijaga pembayarannya, lancar, dan Indonesia tidak pernah telat bayar utang." Pernyataan ini mempertegas bahwa pemerintah sangat serius dalam mengelola utang negara dan memastikan bahwa pembayaran utang dilakukan secara tepat waktu. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia di mata internasional dan meningkatkan kepercayaan investor.

Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk terus menjaga disiplin fiskal dan mengelola utang dengan bijaksana. Langkah-langkah strategis seperti penguatan sektor industri, peningkatan ekspor, dan pengembangan investasi domestik merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi lebih banyak lagi. Semua ini akan berdampak positif pada perekonomian nasional dan membantu pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Opini negatif yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki masalah besar dengan utang harus diluruskan. Pemerintah telah menunjukkan kemampuan dan komitmennya dalam mengelola utang dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia selalu berhasil membayar utangnya tepat waktu dan menjaga rasio utang terhadap PDB pada tingkat yang aman.

Dengan kepemimpinan Prabowo, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola utang dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Langkah ini tidak hanya akan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Keberhasilan pemerintah dalam mengelola utang akan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan terus bergerak maju menuju kemakmuran. Dengan demikian, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

 

Read More

Ketangguhannya Sudah Teruji, Menko Perekonomian: Indeks Rupiah Masih Lebih Baik Jika Dibandingkan Dengan Berbagai Negara Lain Serta Relatif Sedikit Lebih Baik Daripada (Ringgit) Malaysia Juga (Yuan) China Terhadap Konflik Israel Dan Iran

Yogyakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa ketangguhan ekonomi Indonesia telah teruji, terutama dalam menghadapi dampak konflik antara Israel dan Iran. Indeks Rupiah, meskipun mengalami fluktuasi, masih menunjukkan performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan berbagai negara lain. Bahkan, relatif sedikit lebih baik daripada Ringgit Malaysia dan Yuan China.

Kondisi geopolitik yang tidak stabil, seperti konflik di Timur Tengah, seringkali memicu ketidakpastian di pasar keuangan global, termasuk terhadap nilai tukar mata uang. Namun, Rupiah telah menunjukkan ketahanan yang kuat, bahkan di tengah ketegangan tersebut.

Dibandingkan dengan mata uang negara-negara tetangga seperti Ringgit Malaysia dan Yuan China, Rupiah masih mempertahankan posisinya dengan baik. Meskipun terjadi fluktuasi, Rupiah tetap relatif stabil dan dapat diandalkan dalam menghadapi tekanan eksternal.

Ketangguhan Rupiah ini bukanlah hasil dari keberuntungan semata, tetapi merupakan hasil dari kebijakan ekonomi yang kuat dan reformasi struktural yang telah dilakukan oleh pemerintah. Langkah-langkah untuk memperkuat fundamental ekonomi, meningkatkan daya saing, serta menjaga stabilitas makroekonomi terbukti efektif dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Meskipun tantangan-tantangan eksternal seperti konflik Israel dan Iran dapat memberikan tekanan tambahan, pemerintah Indonesia telah siap menghadapinya dengan langkah-langkah yang tepat dan antisipatif. Melalui kebijakan yang prudent dan responsif, pemerintah berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan menjaga kestabilan ekonomi nasional.

Kesimpulannya, ketangguhan ekonomi Indonesia, yang tercermin dalam kinerja Rupiah yang stabil di tengah ketegangan geopolitik global, merupakan bukti nyata dari fondasi ekonomi yang kokoh. Dengan kebijakan yang tepat dan kesiapan menghadapi tantangan, Indonesia siap menjaga stabilitas ekonomi dan melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik.

 

Read More

Mulai Menunjukan Kemajuan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Mengatakan Bahwa Harga Kebutuhan Pokok Mulai Mengalami Penurunan Sampai 0,5% Selama Ramadhan Terutama Beras, Daging Sapi, Gula Serta Minyak Goreng Jika Dibandingkan Bulan Sebelumnya

 

Yogyakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, melalui pernyataannya, memberikan kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Selama bulan Ramadhan, terjadi penurunan harga kebutuhan pokok, menunjukkan tanda-tanda positif dalam pemulihan ekonomi. Harga beras, daging sapi, gula, dan minyak goreng mengalami penurunan hingga 0,5% dibandingkan bulan sebelumnya.

Kondisi ini tidak hanya mencerminkan kinerja positif pemerintah dalam mengelola ekonomi negara, tetapi juga memberikan dampak positif bagi stabilitas politik nasional. Penurunan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan memberikan kelonggaran finansial bagi masyarakat, terutama di tengah pandemi yang masih berlangsung. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, berhasil memberikan hasil yang nyata.

Penurunan harga kebutuhan pokok seperti beras, daging sapi, gula, dan minyak goreng memiliki implikasi positif yang luas bagi masyarakat. Selain memberikan rasa lega bagi konsumen, hal ini juga membantu meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Keberhasilan dalam menekan harga kebutuhan pokok juga merupakan cermin dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengelola sektor pertanian dan perindustrian domestik. Upaya untuk meningkatkan produksi dan distribusi secara efisien telah berbuah hasil yang positif, menciptakan kondisi yang lebih stabil dalam pasokan barang-barang kebutuhan pokok.

Lebih dari itu, penurunan harga kebutuhan pokok juga memperkuat citra positif pemerintah Jokowi di mata masyarakat. Tindakan cepat dan tepat dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Indonesia selama bulan Ramadhan menunjukkan bahwa pemerintah peduli dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Dengan demikian, penurunan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan adalah bukti konkret bahwa pemerintah Jokowi sedang bergerak dalam arah yang benar untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan menciptakan stabilitas politik yang lebih kokoh di Indonesia. Semangat untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan situasi ekonomi harus terus ditingkatkan, sehingga Indonesia dapat bersaing secara global dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

 

Read More

Menko Perekonomian Berharap Dengan Terbentuknya Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) Bisa Memberikan Masukan Strategis Terkait Pembangunan Sipil Dan Militer Untuk Mendorong Kemajuan Pembangunan Indonesia

Yogyakarta – Menko Perekonomian terkemuka, yang juga merupakan anggota kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan harapannya terhadap pembentukan Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI). Langkah ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis terkait pembangunan sipil dan militer, untuk mendorong kemajuan pembangunan di Indonesia.

Dalam pernyataannya, Menko Perekonomian menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor sipil dan militer dalam pembangunan. Ia meyakini bahwa dengan adanya ISI, akan tercipta sinergi yang kuat antara kepentingan ekonomi dan keamanan nasional, yang pada akhirnya akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Pembentukan ISI juga dipandang sebagai langkah strategis untuk menghadapi dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Dengan memanfaatkan kecerdasan strategis yang terkumpul di ISI, Indonesia dapat lebih responsif terhadap perubahan-perubahan di lingkungan regional dan global, sehingga mampu menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional dengan lebih efektif.

Selain itu, ISI juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi para ahli dan praktisi di berbagai bidang untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman. Hal ini akan membantu meningkatkan kapasitas Indonesia dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan yang lebih berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Langkah Menko Perekonomian dalam mendorong pembentukan ISI juga mencerminkan komitmen pemerintahan Jokowi dalam memperkuat kedaulatan dan ketahanan nasional. Dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan keamanan, pemerintah bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia di tengah-tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Sebagai warga negara, mari kita semua mendukung langkah-langkah positif pemerintahan Jokowi dalam memperkuat kedaulatan dan kemajuan Indonesia. Pembentukan ISI merupakan salah satu langkah strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional dan global, sehingga dapat menghadapi tantangan dan peluang dengan lebih percaya diri dan efektif.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, pembentukan ISI diharapkan dapat segera terealisasi dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat dan tangguh di bawah kepemimpinan Jokowi.

 

Read More

Kabar Gembira, Menko Bidang Perekonomian Mengatakan Bahwa Harga Pangan Mulai Turun Menjelang Awal Ramadhan Dan Diprediksi Kembali Turun Setelah Masuknya Tambahan Stok Sebesar 600 Ribu Ton

 

Yogyakarta – Dalam suasana menyambut bulan suci Ramadhan, kabar baik mengenai stabilitas harga pangan datang dari Menko Bidang Perekonomian. Harga pangan mulai menunjukkan tren penurunan menjelang awal Ramadhan, dan diprediksi akan terus turun dengan masuknya tambahan stok sebesar 600 ribu ton.

Tren penurunan harga pangan ini merupakan cerminan dari keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, termasuk pengelolaan stok pangan yang efisien, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi bulan suci Ramadhan yang sebentar lagi tiba.

Menurut Menko Bidang Perekonomian, penurunan harga pangan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi diprediksi akan berlanjut setelah Ramadhan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam memasok tambahan stok pangan sebesar 600 ribu ton, yang diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan dalam jangka panjang.

Stabilitas harga pangan yang terjaga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Dengan harga pangan yang terjangkau, masyarakat dapat lebih leluasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama selama bulan puasa Ramadhan. Hal ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, dengan meningkatnya daya beli dan konsumsi masyarakat.

Keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan merupakan bukti nyata dari kinerja positif yang telah dilakukan. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, mulai dari pengelolaan stok pangan hingga pengawasan terhadap distribusi dan harga, telah menghasilkan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berubah, stabilitas harga pangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah. Keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan menjadi cerminan dari komitmen mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak pasti.

Oleh karena itu, mari kita sambut dengan gembira kabar baik ini dan berharap agar stabilitas harga pangan dapat terus terjaga dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan baik, serta menciptakan kondisi yang lebih stabil dan sejahtera bagi semua.

 

Read More

Siap Bangun Sdm Unggul, Menko Bidang Perekonomian: Stanford University Akan Membuka Kampus Cabang Di IKN, Maka Dari Itu Pemerintah Indonesia Sedang Menyiapkan Kuota LPDP Tambahan

Yogyakarta – Menko Bidang Perekonomian mengumumkan bahwa Stanford University akan membuka kampus cabang di Indonesia, yang akan berlokasi di kawasan Indonesia Knowledge City (IKN). Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

Keputusan Stanford University untuk membuka kampus cabang di Indonesia merupakan pengakuan terhadap potensi dan kualitas SDM Indonesia. Kehadiran universitas ternama ini di Indonesia akan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi tanpa harus pergi ke luar negeri.

Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan kuota tambahan untuk Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) guna mendukung mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Stanford University. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan finansial yang menghalangi akses mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas ternama tersebut.

Kehadiran kampus cabang Stanford University di Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang pendidikan dan riset. Ini akan membuka peluang bagi pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi antara kedua negara, serta memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang.

Langkah pemerintah dalam mempersiapkan SDM unggul melalui pendidikan yang berkualitas merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan Indonesia. Dengan memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah Jokowi menunjukkan komitmennya untuk menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global di era digital ini.

Kehadiran kampus cabang Stanford University di Indonesia juga akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas politik dan ekonomi di dalam negeri. Ini akan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang berkomitmen terhadap pengembangan SDM dan kerja sama internasional.

Dengan langkah-langkah progresif seperti ini, pemerintahan Jokowi terus memperkuat fondasi pembangunan bangsa. Dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan kesinambungan dan keberhasilan program-program pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah.

 

Read More

Terus Bertumbuh, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Menyatakan Bahwa Pemerintah Optimis, Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2024 Sebesar 5,2% Bisa Tercapai

Yogyakarta – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan optimisme bahwa pemerintah yakin proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 sebesar 5,2% bisa tercapai. Pernyataan tersebut mencerminkan keyakinan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2024 merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan langkah strategis yang telah diambil oleh pemerintah dalam mendukung sektor-sektor ekonomi yang menjadi pilar pertumbuhan. Langkah-langkah tersebut termasuk dalam upaya memperkuat sektor industri, meningkatkan investasi, dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Pemerintah Joko Widodo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Melalui serangkaian reformasi struktural dan program-program pembangunan, pemerintah terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Optimisme pemerintah terhadap capaian pertumbuhan ekonomi 5,2% di tahun 2024 juga didukung oleh berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan perbaikan dan momentum positif dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu indikator tersebut adalah peningkatan investasi dalam negeri dan pertumbuhan sektor manufaktur yang mengalami pemulihan.

Kendati demikian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa mendatang. Pemerintah terus berupaya untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mengatasinya.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan sektor swasta, sangat penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan.

Dengan terus berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas, dan reformasi struktural, pemerintah optimis bahwa Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang menjadi negara ekonomi yang lebih kuat dan stabil di masa depan.

 

Read More

Jokowi Tetapkan IKN Nusantara Jadi Proyek Strategis Nasional

JAKARTA, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN) untuk mempercepat pembangunannya.

"Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota," ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pada kesempatan ini, Jokowi juga memerintahkan agar seluruh proyek strategis nasional atau PSN yang tersisa harus rampung secara fisik sebelum 2024 serta bisa bermanfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, Jokowi juga berharap PSN tersebut bisa memberikan efek positif bagi perekonomian nasional.

"Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian," jelasnya.

Airlangga juga melaporkan sepanjang 2019-2021 sebanyak 66 PSN dengan nilai Rp414,3 triliun telah rampung. Dari Januari hingga Agustus 2022, setidaknya sembilan PSN dengan nilai Rp140,1 triliun juga telah selesai.

"Dan sampai September-Desember, ada 16 proyek dengan nilai Rp101,2 triliun," tambahnya.

Ia juga memaparkan beberapa PSN yang masih belum selesai, di antaranya adalah Bendungan Gerak Karangnongko; Tol Tuban-Lamongan; Tol Trans Sumatera; Tol Semarang-Demak; pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro; proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat; proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi; dan proyek lapangan gas Ubadari.

 

Read More

Jokowi Pimpin Rapat Terkait Evaluasi Proyek Strategis Nasional

Joko Widodo meminta jajaran terkait untuk segera menyelesaikan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) sebelum tahun 2024 mendatang. Arahan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Evaluasi PSN, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (06/09/2022).

“Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai Ratas.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya penciptaan lapangan kerja. Tidak hanya itu, Presiden juga berharap PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek berganda atau multipier effect bagi perekonomian nasional.

“Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian,” ucap Airlangga.

Dalam Ratas, Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan sebagai PSN. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah pembangunan IKN.

“Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota,” tandas Airlangga.

 

Read More

Jokowi Kampanye Tanam Sorgum, Begini Peluangnya di RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong substitusi impor agar tidak menggerus devisa negara. Apalagi, jika produk yang diimpor rentan dengan gejolak di pasar global.

Salah satu produk yang didorong segera memenuhi substitusi adalah gandum. Di mana, menurut Jokowi, Indonesia mengimpor sekitar 11 juta ton gandum. Sementara, gandum saat ini tengah terkena efek domino perang Rusia-Ukraina hingga memicu lonjakan harga dan keterbatasan pasokan.

Untuk itu, Jokowi mendorong penanaman sorgum, tanaman penghasil biji-bijian yang dapat diolah menjadi tepung seperti gandum.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengungkapkan, produksi sorgum hingga kini masih tergolong sedikit sehingga membuat industri belum bisa menyerap secara maksimal.

"Sesuai perkembangan, kan belum banyak, dan ini sudah ada beberapa yang tumbuh, terutama di industri menengah dan kecil. Jadi kalau kebutuhan terpenuhi bisa masuk ke industri-industri, kita coba matchmaking -an dengan industri besar. Kalau sekarang suplainya (dikit), namun mulai tumbuh beberapa industri sorgum yang menengah kecil," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (25/8/2022).

Indonesia sendiri belum masuk sebagai negara penghasil sorgum dunia.

Saat ini, menurut Indexmundi, produsen utama sorgum dunia adalah Amerika Serikat, Niggeria, Sudan, Meksiko, Etiopia, India, Argentina, China, Brasilm dan Burkina Faso. Sedikitnya stok membuat industri di dalam negeri belum leluasa untuk mengandalkan sorgum sebagai bahan baku.

"Di industri pasti inovasi, kreatif akan tumbuh kalau bahannya, kesediaan bahan baku sudah ada. Nggak akan sulit berkreasi kalau bahan bakunya (tersedia)," kata Putu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengatakan, luas tanam sorgum hingga Juni 4.355 hektar (ha) yang tersebar di 6 provinsi. Adapun produksinya 15.243 ton atau dengan produktivitas 3,63 ton per ha.

Jumlah ini masih kalah jauh dari negara lain seperti Amerika Serikat yang mencetak 9,67 juta ton, Nigeria 7 juta ton dan Sudan 5 juta ton.

"Ini sedang didorong untuk penyediaan bahan baku, paling nggak jadi tepung, jadi jajanan, makanan, banyak itu," ujar Putu Juli.

Sebelumnya, di hadapan pengusaha KADIN, Jokowi kembali mengajak pengusaha berinvestasi di Sorgum. Banyak lahan yang bisa dijadikan untuk berbisnis ini, apalagi menurutnya bisnis pangan menjadi yang menguntungkan saat ini.

"Dalam kondisi sesulit apa pun pasti ada peluang. Dan yang bisa memakai peluang itu adalah entrepreneur, wirausahawan, bapak ibu sekalian, nggak ada yang lain. Peluangnya apa? Ada krisis pangan berarti peluangnya ada di pangan. Jualan pangan itu paling cepat sekali," kata Jokowi saat perayaan HUT Kemerdekaan RI bersama KADIN.

 

Read More

Rencana Besar Jokowi Kala Banyak Negara Setop Ekspor Gandum

Konflik Rusia-Ukraina memberikan dampak besar pada dunia, termasuk di bidang pangan. Hal itu membuat sejumlah negara menyetop ekspor pangan guna mengamankan pasokannya sendiri.

Kondisi ini pun diantisipasi Indonesia. Indonesia menyiapkan langkah untuk menggenjot produksi pangan di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada sembilan negara yang menyetop ekspor gandum di antaranya Kazakhstan, India, Afghanistan, Algeria, Kosovo, Serbia, dan Ukraina. Sementara, Indonesia punya sejumlah alternatif seperti sorgum, sagu, dan singkong.

Airlangga menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar komoditas-komoditas tersebut dipersiapkan sebagai substitusi dan diversifikasi.

"Dengan demikian kita harus mengembangkan tanaman pengganti ataupun substitusi gandum. Indonesia punya beberapa alternatif selain sorgum itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong," katanya seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/8/2022).

"Oleh karena itu arahan Bapak Presiden seluruhnya perlu dipersiapkan agar punya substitusi dan diversifikasi dari produk tersebut," tambahnya.

Airlangga mengatakan, Jokowi telah meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membuat peta jalan (roadmap) pengembangan sorgum. Kemudian, Jokowi meminta Kementerian Pertanian untuk menyiapkan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan ternak. Jokowi juga meminta Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM mengembangkan bioetanol.

"Namun tentu kita harus mendorong bahwa kapasitas luasan lahan yang diperluas kontinuitas produk dan mendapatkan offtaker. Salah satu offtaker yang dipertimbangkan pemerintah industri pakan ternak," jelasnya.

Airlangga menerangkan,luas tanam sorgum hingga Juni 4.355 hektare (ha) yang tersebar di enam provinsi. Adapun produksinya 15.243 ton atau dengan produktivitas 3,63 ton per ha. Jokowi meminta dibuatkan roadmap hingga 2024.

"Kami laporkan bahwa target dari musim sasaran tanam di 2022 adalah 15 ribu ha, dan ini tentu ada pengembangan sebesar 100 ribu ha. Dan Bapak Presiden minta diprioritaskan untuk daerah Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Waingapu yang kemarin sudah dilihat Bapak Presiden," katanya.

Pada 2023, akan dipersiapkan lahan untuk sorgum seluas 115 ribu ha. Lalu, 2024 seluas 154 ribu ha. "Tentu luasan tersebut akan terus dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian dan juga Kementerian LHK," ujarnya.

 

Read More

Jokowi Minta Jajarannya Siapkan Peta Jalan Produksi Sorgum hingga 2024

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk membuat peta jalan atau roadmap terkait produksi dan hilirisasi sorgum hingga 2024 mendatang Arahan tersebut disampaikan presiden saat menggelar rapat internal dengan jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

"Bapak Presiden minta agar dibuatkan roadmap sampai tahun 2024," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai rapat.

a menuturkan, hingga saat ini realisasi pengembangan sorgum masih sekitar 4.355 hektare yang tersebar di enam provinsi dengan hasil produksi mencapai 15.243 ton atau sekitar 3,36 ton per hektare. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga melaporkan target musim sasaran tanam sorgum pada 2022 sebesar 15.000 hektare. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pengembangan sasaran tanam sorgum hingga 154.000 hektare pada 2024 mendatang.

"Bapak Presiden minta bahwa diprioritaskan untuk daerah Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Waingapu yang kemarin sudah dilihat oleh Bapak Presiden," kata Airlangga. "Dan di tahun 2023 dipersiapkan lahan sejumlah 115.000 hektare, dan di tahun 2024 sebesar 154.000 hektare," ungkapnya. Airlangga menjelaskan bahwa saat ini produksi sorgum di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal tanaman tersebut diyakini mampu menjadi komoditas pengganti tanaman lainnya, seperti penganti jagung dalam bahan baku pembuatan pakan ternak, dan bisa juga dijadikan bioetanol.

"Industri pakan ternak sekarang bahan bakunya 50 persen jagung dan 50 persen protein lain. Tentu dari protein lain ini salah satunya sorgum bisa dijadikan untuk off-taker, untuk pakan ternak," tutur Airlangga. Selain itu, sorgum juga bisa menjadi alternatif pengganti gandum yang saat ini mengalami permasalahan di dunia. Menurut Airlangga, sejumlah negara telah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor gandum, antara lain Kazakhstan, India, Afganistan, Serbia, hingga Ukraina.

"Dengan demikian tentu kita harus mengembangkan tanaman pengganti ataupun subtitusi dari gandum. Indonesia tentu punya beberapa alternatif, selain sorgum itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong," tambahnya.

 

Read More

Sebelum 2024 Jokowi Akan Kebut Semua Proyek Strategisnya

Presiden Jokowi memerintahkan seluruh proyek infrastruktur yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa dirampungkan pada semester pertama 2024. Ini sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Kabinet Indonesia Maju.

Perintah ini sejalan dengan arahan Jokowi dalam rapat internal terkait proyek strategis nasional. Permintaan dari Jokowi ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo.

"Bapak Presiden memberikan arahan agar semua proyek strategis nasional harus diselesaikan semester I 2024," ujar Wahyu dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Selasa (26/7).

Wahyu menjelaskan, bila terdapat proyek-proyek yang tidak dapat diselesaikan menjelang berakhir masa jabatannya, paling tidak pemerintah harus menuntaskan persoalan pembiayaan, perizinan dan ketersediaan lahan.

Adapun untuk proyek-proyek yang belum jelas pembiayaannya, Jokowi memerintahkan supaya bisa dikeluarkan dari daftar PSN.

Atas dasar itu, Kemenko Perekonomian telah melakukan evaluasi dan berencana menerbitkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022. Beleid ini mengakomodir perubahan jumlah PSN pada semester kedua 2022.

Sehingga jumlah PSN yang sebelumnya sebanyak 208, dikurangi menjadi 200 proyek. Sementara jumlah program yang awalnya 10, bertambah menjadi 12 program.

Wahyu mencontohkan sejumlah proyek yang dikeluarkan misalnya yang masih mengalami penolakan seperti Bendungan Tiro di Aceh dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api yang telah terbit Peraturan Presiden untuk mengeluarkan dari daftar PSN.

"Permenko belum bisa kita share karena dalam proses pengundangan. Kita akan segera menerbitkan aturan ini untuk merevisi Permenko Nomor 7 Tahun 2021," pungkasnya.

 

Read More