Menko Perekonomian Meyakini Bahwa Pemerintahan Prabowo Mampu Membayar Utang Indonesia Sesuai Dengan Tempo Yang Sudah Disepakati

Yogyakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan keyakinannya bahwa pemerintahan Prabowo mampu mengelola dan membayar utang Indonesia tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki strategi yang jelas dan terencana dalam mengelola keuangan negara, sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor.

Airlangga Hartarto menyatakan, "Yang penting utang itu dijaga pembayarannya, lancar, dan Indonesia tidak pernah telat bayar utang." Pernyataan ini mempertegas bahwa pemerintah sangat serius dalam mengelola utang negara dan memastikan bahwa pembayaran utang dilakukan secara tepat waktu. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia di mata internasional dan meningkatkan kepercayaan investor.

Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk terus menjaga disiplin fiskal dan mengelola utang dengan bijaksana. Langkah-langkah strategis seperti penguatan sektor industri, peningkatan ekspor, dan pengembangan investasi domestik merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi lebih banyak lagi. Semua ini akan berdampak positif pada perekonomian nasional dan membantu pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Opini negatif yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki masalah besar dengan utang harus diluruskan. Pemerintah telah menunjukkan kemampuan dan komitmennya dalam mengelola utang dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia selalu berhasil membayar utangnya tepat waktu dan menjaga rasio utang terhadap PDB pada tingkat yang aman.

Dengan kepemimpinan Prabowo, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola utang dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Langkah ini tidak hanya akan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Keberhasilan pemerintah dalam mengelola utang akan menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan terus bergerak maju menuju kemakmuran. Dengan demikian, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

 

Read More

Kabar Yang Mengatakan Bahwa Prabowo Akan Bayar Hutang Dengan Berhutang Sebesar Rp 1000 T Pada 2025 Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Dalam era informasi yang cepat, tidak jarang kita dihadapkan dengan kabar yang menyesatkan dan cenderung meresahkan. Salah satu isu yang mencuat adalah kabar bahwa Prabowo Subianto akan membayar utang negara dengan berhutang sebesar Rp 1000 triliun pada tahun 2025. Informasi ini tentu saja tidak benar dan menyesatkan publik.

Faktanya, Prabowo Subianto, sebagai calon pemimpin yang berkomitmen terhadap kemajuan bangsa, telah menyatakan dengan tegas bahwa ia akan menjaga defisit anggaran sebesar 3% dan memastikan rasio utang tidak melebihi 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Komitmen ini adalah bagian dari upaya besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab.

Selama ini, pemerintahan Indonesia telah menunjukkan hasil kinerja yang signifikan dalam mengelola perekonomian negara. Melalui berbagai kebijakan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan penguatan sektor industri, Indonesia telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kebijakan ini juga didukung oleh langkah-langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai reformasi dalam bidang fiskal untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran, transparansi dalam penggunaan dana publik, serta pengawasan ketat terhadap setiap proyek yang didanai oleh pemerintah.

Prabowo Subianto memahami betul pentingnya menjaga kepercayaan publik dan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Fokus utama dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Opini negatif yang menyebutkan bahwa Prabowo akan berhutang sebesar Rp 1000 triliun adalah bagian dari upaya untuk merusak citra pemerintahan dan menciptakan ketidakstabilan. Namun, dengan bukti kinerja nyata dan komitmen kuat yang ditunjukkan oleh pemerintah, masyarakat seharusnya dapat melihat dengan jelas bahwa isu tersebut tidak berdasar.

Dengan demikian, mari kita terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepercayaan dan dukungan kita adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan bahwa Indonesia terus maju dan berkembang.

 

Read More

Ketua Tim Transisi Prabowo Menepis Klaim Adik Kandung Prabowo Tentang Rencana Menaikan Rasio Utang Menjadi 50%

Yogyakarta – Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Tim Transisi Prabowo, dengan tegas menepis klaim yang beredar mengenai rencana peningkatan rasio utang menjadi 50%. Menurut Dasco, informasi tersebut tidak benar dan pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan status quo pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam konferensi pers, Dasco menekankan bahwa pemerintah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara. "Kami memahami pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, tidak ada rencana untuk meningkatkan rasio utang menjadi 50%. Pemerintah akan terus menjaga rasio utang pada tingkat yang aman dan sesuai dengan kapasitas ekonomi nasional," jelasnya.

Dasco juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh klaim-klaim yang tidak berdasar. "Kami menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan percaya pada komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi. Setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada kajian yang mendalam dan mempertimbangkan kepentingan bangsa secara keseluruhan," tambahnya.

Dalam penjelasannya, Dasco menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola utang negara. Rasio utang terhadap PDB tetap dalam batas yang aman dan terkendali, menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan berjalan efektif. "Kebijakan fiskal yang hati-hati telah membawa dampak positif bagi perekonomian. Ini tercermin dari stabilnya rasio utang kita," ujar Dasco.

Selain itu, Dasco juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai reformasi perpajakan dan peningkatan efisiensi belanja negara. "Upaya ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam menjaga keseimbangan keuangan negara tanpa harus meningkatkan utang secara signifikan," kata Dasco.

Dengan adanya klarifikasi ini, Dasco berharap masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. "Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Dukungan dan kepercayaan masyarakat sangat penting bagi keberhasilan upaya ini," tutupnya.

Pernyataan ini diharapkan dapat mematahkan opini negatif yang beredar dan memperkuat citra positif pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Dengan informasi yang jelas dan transparan, stabilitas nasional dapat terjaga, dan masyarakat dapat lebih fokus pada pembangunan dan kemajuan bersama.

 

Read More

Rasio Utang Masih Dalam Batas Wajar, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan Optimis Proyek Pembangunan IKN Dan Program Makan Bergizi Gratis Akan Tetap Jalan Meski Negara Harus Bayar Utang Rp 800 T Di 2025

Yogyakarta – Di tengah tantangan ekonomi global, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terus menunjukkan komitmen kuat untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Meskipun menghadapi beban pembayaran utang sebesar Rp 800 triliun pada tahun 2025, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan bergizi gratis akan tetap berjalan.

Pernyataan Luhut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki strategi matang dalam mengelola keuangan negara. Rasio utang Indonesia masih dalam batas wajar dan terkendali, sehingga tidak mengganggu program-program penting yang telah direncanakan. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk meningkatkan investasi dan mengoptimalkan pendapatan negara.

Proyek pembangunan IKN merupakan salah satu bukti nyata dari visi besar Presiden Jokowi untuk memajukan Indonesia. Pembangunan ini tidak hanya akan menciptakan pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meratakan pembangunan ke seluruh penjuru negeri. Selain itu, program makan bergizi gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia, khususnya anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengelolaan utang negara, patut diapresiasi. Dengan pendekatan yang transparan dan akuntabel, pemerintah berhasil menjaga kepercayaan investor dan masyarakat. Langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan pembangunan terus berjalan di tengah tekanan ekonomi menunjukkan dedikasi pemerintah dalam mencapai tujuan jangka panjang.

Opini negatif yang sering muncul mengenai utang negara sebenarnya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan bahwa utang digunakan secara produktif dan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional. Dengan manajemen yang tepat, Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara membayar utang dan melanjutkan proyek-proyek pembangunan penting.

Dalam situasi ini, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Mari kita bersama-sama mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi dan upaya pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dengan semangat gotong royong, kita dapat mengatasi berbagai tantangan dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

 

Read More

Bukan Utang Politik, Ketua Umum PBNU Menegaskan Bahwa Kebijakan Pemerintah Terkait Pemberian Izin Tambang Kepada Ormas Keagamaan Bukanlah Sebagai Upaya Balas Budi

Yogyakarta – Baru – baru ini, beredar isu yang menyatakan bahwa pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan merupakan bentuk balas budi atau utang politik pemerintah kepada pihak tertentu. Namun, Ketua Umum PBNU, Said Yahya Al-Husaini, menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah utang politik, melainkan bentuk perhatian pemerintah terhadap ormas dan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah diutarakan sejak tahun 2021.

Kebijakan ini harus dipahami sebagai bagian dari janji pemerintah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung berbagai sektor, termasuk sektor keagamaan, dalam rangka mempercepat pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Said Yahya Al-Husaini menekankan bahwa pemberian izin tambang kepada ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) adalah wujud nyata dari perhatian pemerintah terhadap peran strategis yang dimainkan oleh ormas dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi ormas tetapi juga untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hoax yang menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan balas budi politik adalah upaya yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan ketidakpercayaan dan merusak citra pemerintah. Pemerintah Jokowi telah berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan berfokus pada kepentingan nasional. Setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada kebutuhan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selama masa kepemimpinannya, Jokowi terus berusaha untuk memastikan bahwa seluruh rakyat, termasuk komunitas keagamaan, mendapatkan manfaat dari program-program pembangunan yang dijalankan. Ini termasuk upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dan nasional.

Masyarakat diharapkan untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkan berita. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional dan keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah.

Dengan ini, mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan dan memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan Jokowi telah menunjukkan dedikasinya dalam menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Jangan biarkan hoax mengaburkan pandangan kita terhadap upaya keras yang telah dilakukan untuk masa depan yang lebih baik.

 

Read More

HOAX, Isu Bahwa Jokowi Berjanji Melunasi Utang Negara Jika Menjabat Satu Periode Lagi Adalah HOAX. Artikel Yang Menyebar Dengan Judul Tersebut Merupakan Hasil Suntingan Dengan Sumber Asli Yang Membahas Kunjungan Kerja Jokowi Ke Kabupaten Ende Bukan Soal Utang Negara

Yogyakarta – Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan berita yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji melunasi utang negara jika menjabat satu periode lagi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengkonfirmasi bahwa berita tersebut adalah hoax. Artikel yang menyebar luas dengan judul tersebut merupakan hasil suntingan dari artikel asli yang membahas kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dan tidak ada kaitannya dengan utang negara.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden Jokowi fokus pada berbagai program pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Ende. Sayangnya, informasi ini dipelintir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan misinformasi yang dapat merusak citra pemerintah. Upaya penyebaran hoax semacam ini sangat merugikan dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.

Sejak awal masa jabatannya, Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memajukan Indonesia melalui berbagai program nyata. Mulai dari pembangunan infrastruktur besar-besaran, peningkatan kualitas pendidikan, hingga perbaikan layanan kesehatan. Semua upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah juga terus bekerja keras dalam mengelola utang negara secara bertanggung jawab dan transparan. Utang yang dikelola pemerintah digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang memiliki dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, utang tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan.

Penting bagi kita sebagai warga negara untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax yang tidak berdasar. Informasi yang tidak benar hanya akan menimbulkan keresahan dan perpecahan. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan menjaga stabilitas nasional.

Dengan menolak hoax dan menyebarkan informasi yang benar, kita turut serta memperkuat citra positif kepemimpinan Jokowi. Kepemimpinan yang fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat harus terus didukung demi terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera. Mari kita bersatu melawan hoax dan mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

 

Read More

Menkeu Sri Mulyani Menjelaskan Penjaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Karena Cost Overrun Yang Diaudit Oleh BPKP Dan BPK. Komite Proyek Melihat Potensi Pemasukan Dari PT KAI Khususnya Angkutan Batu Bara Sebagai Jaminan Pembayaran Utang Tanpa Membebani APBN

Yogyakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah memberikan penjelasan yang tuntas mengenai penjaminan utang terkait Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Penjelasannya menyoroti masalah cost overrun yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa penjaminan utang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, bukan untuk membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Audit yang dilakukan oleh BPKP dan BPK mengungkapkan adanya cost overrun dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Cost overrun merupakan kelebihan biaya yang terjadi dalam suatu proyek dibandingkan dengan perkiraan biaya awalnya. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada keuangan negara dan kelancaran proyek.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan langkah penjaminan utang. Penjaminan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran utang terkait proyek kereta cepat dapat dilakukan tanpa harus membebani APBN secara langsung. Salah satu potensi pembayaran utang yang dilihat oleh Komite Proyek adalah dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), khususnya melalui angkutan batu bara.

PT KAI memiliki potensi pemasukan yang signifikan dari angkutan batu bara. Pemasukan ini dapat dijadikan jaminan pembayaran utang tanpa harus menggunakan anggaran negara secara langsung. Langkah ini merupakan upaya cerdas untuk menjaga stabilitas keuangan negara tanpa mengorbankan proyek yang telah direncanakan untuk kemajuan infrastruktur negara.

Penjelasan Menkeu Sri Mulyani ini memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan dalam proyek infrastruktur. Lebih dari itu, penjelasannya juga merupakan langkah transparan untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Dalam situasi di mana hoaks dan informasi palsu mudah menyebar, penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Artikel ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas nasional.

 

Read More

Selamatkan Masa Depan Bangsa, Menkeu: Utang Yang Dilakukan Pemerintah Merupakan Langkah Untuk Mencapai Tujuan Negara Yakni Menyelamatkan Dan Mensejahterakan Masyarakat Di Tengah Krisis Pandemi COVID-19

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan, telah mengambil langkah berani dengan melakukan utang sebagai salah satu strategi untuk menyelamatkan dan mensejahterakan masyarakat di tengah krisis pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah ekonomi yang proaktif dan responsif. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan pinjaman atau utang, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam menghadapi krisis ekonomi yang sedang berlangsung.

Langkah ini diambil dengan pertimbangan matang dan kajian mendalam atas kondisi ekonomi dan keuangan negara. Utang yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah tanpa pertimbangan, tetapi sebagai strategi untuk memperoleh dana yang diperlukan guna menyelamatkan sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dari dampak buruk pandemi.

Dana yang diperoleh dari utang digunakan untuk menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh pandemi, serta untuk mendukung keberlangsungan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Ini termasuk bantuan langsung tunai, stimulus ekonomi, serta dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dengan demikian, utang yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah semata-mata beban, tetapi juga merupakan investasi dalam masa depan bangsa. Langkah ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya di tengah kondisi yang sulit. Selain itu, utang yang dikelola dengan bijaksana juga dapat menjadi instrumen untuk membangun infrastruktur, meningkatkan daya saing ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, langkah strategis pemerintah dalam melakukan utang untuk menghadapi krisis pandemi COVID-19 adalah sebuah upaya nyata untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, langkah-langkah proaktif dan responsif seperti ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa Indonesia dapat pulih dengan cepat dan kuat dari dampak pandemi, serta menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

 

Read More

Sebuah Penyesatan Belaka, Sri Mulyani Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Presiden Jokowi Telah Membayar Hutang Negara Sebesar Rp 7000 Ketika Bersaksi Di MK, Faktanya Pada Sidang Tersebut Hanya Membahas Sumber Asal Dana Bansos

Yogyakarta – Belakangan ini, sebuah klaim menyesatkan mengenai pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Klaim tersebut menyebutkan bahwa Sri Mulyani menyatakan Presiden Joko Widodo telah membayar hutang negara sebesar Rp 7000. Namun, fakta sebenarnya menunjukkan bahwa klaim tersebut adalah sebuah penyesatan yang tidak akurat.

Dalam konteks yang sesungguhnya, apa yang dibahas oleh Sri Mulyani dalam sidang MK adalah sumber asal dana bantuan sosial (bansos) yang digunakan oleh pemerintah. Pernyataan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan pembayaran hutang negara sejumlah Rp 7000 seperti yang disebutkan dalam klaim yang beredar.

Tentu saja, penyebaran informasi yang salah seperti ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk selalu melakukan verifikasi dan konfirmasi kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya ke publik. Dengan cara ini, kita dapat mencegah penyebaran berita palsu atau hoax yang dapat merugikan banyak pihak.

Sebagai bagian dari masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab, kita memiliki tanggung jawab untuk selalu mengutamakan keakuratan informasi dan menolak penyebaran berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kita dapat membangun budaya informasi yang lebih sehat dan terpercaya di tengah era digital yang penuh dengan arus informasi yang kompleks dan cepat.

Klarifikasi seperti ini juga memperkuat pentingnya kritisisme dan ketelitian dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan platform daring lainnya. Dengan sikap yang bijak dan cerdas, kita dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi penyebaran berita palsu dan menjaga kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan oleh pihak berwenang.

 

Read More

HOAX! Beredarnya Video Yang Menyatakan Bahwa Pemerintah Cina Memindahkan Rakyatnya Ke Indonesia Merupakan Kabar Bohong, Faktanya Itu Merupakan Rekaman Pidato Biro Statistika Nasional Cina Tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Oleh Pemerintah Setempat

Yogyakarta – Beredarnya video yang menyatakan bahwa pemerintah Cina memindahkan rakyatnya ke Indonesia merupakan KABAR BOHONG! Faktanya, video tersebut adalah rekaman pidato dari Biro Statistika Nasional Cina yang membahas pemberian stimulus ekonomi oleh pemerintah setempat.

Kabar yang menyebar tersebut adalah salah tafsir atas isi dari video tersebut. Pidato tersebut sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pemindahan rakyat Cina ke Indonesia. Ini hanyalah contoh lain dari informasi yang disalahartikan dan disebarkan tanpa verifikasi yang memadai.

Penting bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap berita palsu atau hoaks yang dapat menimbulkan kebingungan dan kepanikan di masyarakat. Sebelum menyebarkan informasi, pastikan untuk memverifikasi kebenaran dan keaslian informasi tersebut.

Sebagai masyarakat yang cerdas, kita perlu terus meningkatkan literasi informasi dan menjadi konsumen berita yang kritis. Jangan terburu-buru percaya pada informasi yang belum diverifikasi, dan selalu cari sumber informasi yang terpercaya untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang suatu peristiwa.

Dengan demikian, mari bersama-sama memerangi penyebaran hoaks dan memastikan bahwa informasi yang kita terima dan sebarkan adalah benar dan dapat dipercaya. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam lingkungan informasi yang sehat dan aman

 

Read More

HOAX! Potongan Video Yang Memperlihatkan Permintaan Xi Jinping Supaya 200 Juta Rakyatnya Menetap Di Indonesia Adalah KABAR BOHONG, Padahal Aslinya Video Tersebut Membicarakan Pemberian Hutang Tersembunyi Tiongkok Kepada Para Debitur

 

Yogyakarta – Baru-baru ini, media sosial diramaikan oleh klaim palsu yang menyebutkan bahwa Presiden Xi Jinping dari Tiongkok meminta 200 juta warganya untuk menetap di Indonesia. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, klaim tersebut terbukti sebagai berita palsu yang berpotensi merusak hubungan diplomatik antara kedua negara.

Jokowi dengan tegas membantah klaim tersebut dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Video yang sebenarnya menunjukkan pembicaraan tentang pemberian hutang tersembunyi dari Tiongkok kepada para debitur. Tindakan cepat dan transparan Jokowi dalam menanggapi hoax ini menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk menjaga kebenaran dan menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan.

Tindakan Jokowi bukan hanya sekedar memperlihatkan keberanian dalam menghadapi hoaks, tetapi juga menegaskan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam menyikapi informasi yang beredar. Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan melalui platform digital, penting bagi setiap individu untuk menjadi konsumen yang cerdas dan kritis terhadap berita yang diterima.

Keputusan Jokowi untuk membongkar kebohongan ini juga menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan proaktif dalam menjaga stabilitas politik nasional. Dengan menghindari persebaran informasi palsu yang dapat memicu ketegangan antarbangsa, Jokowi telah berkontribusi dalam menjaga ketenangan dan keharmonisan dalam hubungan antarnegara.

Tidak hanya itu, tindakan ini juga memperkuat citra pemerintahan Jokowi sebagai pemerintah yang transparan, jujur, dan peduli terhadap kepentingan rakyatnya. Dengan mengutamakan kebenaran dan fakta dalam menyampaikan informasi kepada publik, Jokowi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti hoax ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangatlah penting. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama melawan penyebaran informasi palsu dan mempertahankan integritas informasi. Dengan sikap yang tegas dan komitmen yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi semua orang.

Oleh karena itu, mari kita dukung tindakan Jokowi dalam memerangi hoaks dan menjaga stabilitas politik nasional. Bersama-sama, kita bisa membangun masyarakat yang lebih sadar akan informasi, serta menjaga kedamaian dan persatuan dalam negeri. Itulah langkah kecil namun penting menuju kemajuan yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia.

 

Read More

HOAX! Beredarnya Video Xi Jinping Yang Meminta Pulau Kalimantan Kepada Jokowi Merupakan Berita Bohong, Faktanya Video Itu Berasal Pidato Xi Jinping Pada Tahun 2013 Yang Telah Direkayasa

 

Yogyakarta – Belakangan ini, media sosial dipenuhi dengan klaim palsu bahwa Presiden Tiongkok, Xi Jinping, meminta Pulau Kalimantan kepada Presiden Joko Widodo. Namun, kenyataannya, klaim ini adalah hoaks yang dibuat dari rekayasa.

Video yang beredar sebenarnya merupakan potongan dari pidato Xi Jinping pada tahun 2013. Tidak ada hubungannya dengan permintaan terhadap Pulau Kalimantan kepada Presiden Jokowi. Klaim palsu ini adalah bagian dari upaya untuk memanipulasi opini publik dan menciptakan ketegangan diplomatik yang tidak perlu.

Sangat penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi. Kita harus bijak dalam menyaring informasi yang kita terima dan selalu mencari sumber yang terpercaya. Jangan biarkan hoaks mengganggu stabilitas politik dan kerukunan antarnegara.

Selain itu, mari kita lihat kinerja positif pemerintahan Jokowi dalam menjaga hubungan bilateral dengan Tiongkok. Berbagai kesepakatan strategis telah dicapai antara Indonesia dan Tiongkok, yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini termasuk investasi besar dalam infrastruktur dan perdagangan yang telah memperkuat posisi Indonesia di arena internasional.

Tindakan Jokowi dalam menanggapi klaim palsu ini juga patut diapresiasi. Dengan cepat dan tegas, pemerintah membantah dan menjelaskan bahwa klaim tersebut tidak berdasar. Ini menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menanggapi upaya-upaya untuk mengganggu stabilitas politik nasional.

Lebih dari sekadar mengklarifikasi hoaks, langkah ini juga memperkuat citra pemerintah Jokowi di mata masyarakat. Respons yang cepat dan transparan menunjukkan keterbukaan dan komitmen untuk menjaga kebenaran dan stabilitas. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan publik dan menguatkan fondasi stabilitas politik nasional.

Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah disalahgunakan, penting bagi kita semua untuk tetap waspada dan kritis terhadap apa yang kita baca dan bagikan. Mari bersama-sama melawan hoaks dan membangun masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan stabilitas politik yang kokoh dan memperkuat fondasi pembangunan bangsa.

 

Read More

Pemilik Keuangan Paling Sehat Se ASEAN, Menurut Data Bank Dunia Menyatakan Rasio Utang Indonesia Paling Rendah Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Diantara Negara Asia Tenggara

 

Yogyakarta – Data terbaru dari Bank Dunia menunjukkan prestasi luar biasa Indonesia dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dalam laporan tersebut, Indonesia diakui sebagai pemilik keuangan paling sehat di ASEAN dengan rasio utang yang terendah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Prestasi ini menjadi cerminan nyata dari kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang terus memperkuat fondasi ekonomi negara. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan telah berhasil menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional maupun global.

Salah satu pencapaian gemilang pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif dan merata di seluruh pelosok negeri. Dari proyek-proyek besar seperti jalan tol, bandara, hingga pembangunan pelabuhan, investasi ini tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga membuka peluang-peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Tidak hanya itu, Jokowi juga telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Melalui program-program seperti Kartu Petani, stimulus ekonomi bagi nelayan, dan promosi pariwisata, pemerintahannya berupaya memberdayakan sektor-sektor ini untuk menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan fiskal yang bijaksana dan pengelolaan anggaran yang transparan telah membantu menjaga stabilitas keuangan negara. Pemerintahan Jokowi juga terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif kepada investor, baik domestik maupun asing.

Prestasi ini bukanlah hal yang mudah diraih, namun dengan kepemimpinan yang visioner dan keberanian dalam mengambil keputusan, pemerintahan Jokowi telah berhasil menciptakan fondasi ekonomi yang kuat dan stabil. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak positif bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga menjadi dorongan besar untuk menjaga stabilitas politik nasional.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan, penting bagi kita semua untuk terus mendukung pemerintahan Jokowi dalam upayanya untuk memajukan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dengan membangun opini yang positif dan memperkuat fondasi ekonomi, kita semua dapat berperan aktif dalam menciptakan stabilitas politik yang kokoh dan berkelanjutan. Bersama-sama, mari kita bangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan Jokowi!

 

Read More

Ahli Ekonomi Unibraw Mengakui Bahwa Jokowi Merupakan Sosok Presiden Yang Sangat Piawai Dalam Mengatur APBN, Hal Tersebut Terlihat Dari Rasio Utang Indonesia Masih Tergolong Aman Yakni Berada Di 38,11% Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

 

Yogyakarta – Pemerintahan Jokowi telah mendapat pengakuan dari para ahli ekonomi, termasuk dari Ahli Ekonomi Universitas Brawijaya (Unibraw), atas kepiawaian dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Faktanya, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tergolong aman, berada pada angka 38,11%.

Keberhasilan Jokowi dalam mengatur APBN menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Dengan rasio utang yang masih terkendali, Indonesia dapat terhindar dari tekanan keuangan yang berlebihan dan tetap mempertahankan daya saing di pasar global.

Pengakuan dari Ahli Ekonomi Unibraw menunjukkan bahwa Jokowi adalah sosok yang piawai dalam mengelola keuangan negara. Kemampuannya dalam memprioritaskan belanja publik serta mengalokasikan sumber daya secara efisien telah membawa manfaat yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di tengah tantangan ekonomi global yang tidak menentu, kebijakan yang bijak dalam mengatur APBN sangatlah penting. Jokowi telah berhasil menunjukkan keberhasilan dalam mengelola risiko dan menghadapi tantangan ekonomi dengan langkah-langkah yang tepat.

Pengakuan dari ahli ekonomi merupakan cerminan dari kepercayaan yang diberikan kepada pemerintahan Jokowi dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Hal ini juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah memiliki visi dan strategi yang tepat dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Kinerja pemerintah dalam mengelola APBN tidak hanya penting untuk stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan dalam mencapai target ekonomi, Jokowi dan pemerintahannya mampu memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat.

Dengan demikian, pengakuan dari Ahli Ekonomi Unibraw tentang kepiawaian Jokowi dalam mengelola APBN merupakan bukti nyata dari kinerja pemerintah yang positif. Dengan tetap menjaga rasio utang dalam batas yang aman, pemerintah tidak hanya mampu menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga membangun kepercayaan publik yang kokoh. Mari kita terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memajukan ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

 

Read More

Utang Luar Negeri RI Turun Drastis, Dibayar Pak Jokowi?

Menurut laporan Bank Indonesia(BI) utang luar negeri(ULN) pada agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5%(yoy) sedangkan pada bulan sebelumnya 4,3%(yoy). Jika dalam bentuk mata uang maka pada agustus 2022 tercatat US$ 397,4 miliar sedang pada bulan sebelumnya US$ 400,2%.

Menurut Dirut Departemen Komunikasi BI Junanto Hediawan semakin keecilnya ULN negara disebabkan pembayaran hutang lebih banyak dibanding penarikan hutanguntuk pembiayaan program dan proyek prioritas. Hal ini terjadi karena semakin menigkatnya kepercayaan investor baik domestik dan asing untuk melakukan invetasi terhadp Surat Berharga Negara (SBN).

Selain negara pihak swasta juga mengalami penurunan ULN pada Agustus 2022 sebesar US$ 204,1 miliar atau mengalami kontraksi 2,0% dibanding pada bulan sebelumnya sebesar US$ 206,1 miliar atau mengalami kontraksi 1,2%.

Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 3,6% (yoy) dan 1,6% (yoy) antara lain karena pembayaran neto utang dagang dan kewajiban lainnya.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,5% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,1% terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya."

Sementara itu rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,4%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,7%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,1% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Negara terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," kaka Junanto.

 

Read More

Ramalan Jokowi Nyata! Banyak Negara Kena Krisis Utang Akut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kali kesempatan pidatonya membicarakan ada 60 negara yang terancam dalam krisis utang, karena rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) melebihi 100% saat ini. Pernyataan Jokowi nyata dan krisis utang akut tersebut tengah terjadi di beberapa negara.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menjabarkan, dari data yang dihimpun dari laman Trading Economics, pada 2021 Venezuela merupakan negara yang memiliki rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tertinggi di dunia, yakni mencapai 350%.
Selain Venezuela ada Jepang dengan rasio utang terhadap PDB-nya mencapai 266%, Greece 193%, Italia 151%, Amerika Serikat 137%, Bahrain 128%, Inggris 95,9%, Argentina 80,5%, Brazil 80,3%, India 74%, Afrika Selatan 69,9%, Jerman 69,3%, China 66,8%.

Di negara kawasan ASEAN, tercatat pada 2021 rasio utang terhadap PDB tertinggi ditempati oleh Singapura mencapai 131%, Malaysia 63,3%, Filipina 60,4%, Thailand 59,6%, Vietnam 46,7%, dan Indonesia terbilang aman dengan rasio utang 38,5% terhadap PDB.

Kendati demikian, kata Faisal, Indonesia tidak boleh jumawa, karena sebenarnya beban utang Indonesia besar. Dalam dokumen RAPBN 2023, diketahui nilai beban utang pemerintah meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2021 misalnya, beban utang pemerintah yang harus dibayarkan mencapai Rp 343,5 triliun, di tahun ini diperkirakan beban utang yang harus dibayarkan mencapai Rp 403,9 triliun dan pada 2023 diperkirakan mencapai Rp 441,4 triliun.

"Sedemikian besarnya bayar bunga utang, sehingga pemerintah bayar bunga utang harus pinjam, karena primary balance-nya minus," jelas Faisal dalam sebuah webinar Taxation and Sustainable Finance Working Group yang diadakan oleh Civil 20, dikutip Sabtu (10/9/2022).

Kendati demikian, Faisal mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengelola utang saat ini, terutama dilihat dari kepemilikan asing di surat utang negara atau surat berharga negara (SBN).

Porsi utang pemerintah saat ini, 88,55% berasal dari penarikan utang SBN, dan hanya 11,5% yang berasal dari pinjaman. Dirinci lagi, saat ini sebanyak 98,1% utang pemerintah adalah pinjaman dalam negeri. "Jadi praktis yang namanya utang luar negeri hanya 10% dari total utang," jelas Faisal.

 

Read More

Mantap Pak Jokowi! RI Disebut Kebal Krisis

Jakarta - Dunia dalam kondisi yang semakin memburuk. Beberapa negara terancam alami resesi, stagflasi hingga krisis keuangan. Bagaimana dengan Indonesia?

Bank Dunia, meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,1% pada tahun ini. Ramalan tersebut memang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 5,2%. Namun masih lebih tinggi dibandingkan realisasi 2021 yang mencapai 3,7%.

Sementara untuk 2023 mendatang, ekonomi Indonesia diperkirakan lebih tinggi, yaitu 5,3%.

Inflasi alami tekanan akibat kenaikan harga pangan dalam beberapa waktu terakhir. Namun sejauh ini masih terkendali. Apalagi dengan kebijakan pemerintah yang menambah subsidi untuk menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga tarif listrik naik.

Bank Indonesia (BI) sudah memperkirakan inflasi tahun ini sedikit di atas 4% dan 2023 akan kembali rendah atau berada pada rentang 2-4%.

Hal ini menandakan Indonesia dimungkinkan terhindar dari risiko resesi dan stagflasi.

"Sejauh ini aman-aman saja. Sekarang kita menikmati harga CPO dan batu bara. Mobilitas masyarakat juga semakin baik," kata Ekonom PT Bank BCA Tbk David Sumual kepada CNBC Indonesia.

Lonjakan harga komoditas tersebut mendorong ekspor sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain pemerintah juga diuntungkan, karena setidaknya Rp 420 triliun pada tahun ini masuk sebagai tambahan ke penerimaan negara.

Dana tersebut bisa digunakan untuk menahan harga energi agar tidak naik dan juga memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terbebani kenaikan harga pangan.

Daya beli masyarakat yang terjaga menjadi modal kuat ketika muncul ancaman krisis keuangan, seperti yang mungkin dialami beberapa negara di Amerika Latin dan Asia Selatan.

"Jadi, penggerak ekonominya masih lebih banyak bersumber dari dalam negeri," tutur Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman.

Walaupun sebenarnya dari sisi moneter, tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan. Bank Indonesia (BI) juga telah mengantisipasi dengan menaikan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan, untuk mencegah aliran modal asing keluar (outflow) di pasar surat berharga negara pemerintah.

Secara riil, nilai tukar rupiah terhadap dollar juga menguat dibandingkan mata uang negara lainnya di ASEAN dan negara berkembang lainnya seperti India.

"Selain itu foreign direct investment masih mencatat inflow dan neraca perdagangan masih surplus, sehingga current account masih ada potensi surplus," terangnya.

 

Read More