Burhanudin Abdullah Menilai Rencana Prabowo Membentuk Kementerian Penerimaan Negara Sebagai Langkah Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara

Yogyakarta – Rencana Prabowo untuk membentuk Kementerian Penerimaan Negara mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk Burhanudin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia. Menurut Burhanudin, langkah ini adalah strategi cerdas yang akan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan adanya kementerian khusus, pengelolaan sumber penerimaan negara akan lebih terfokus dan efisien, serta beban kerja Kementerian Keuangan akan lebih ringan, sehingga dapat memaksimalkan tugasnya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu tujuan utama pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ini adalah untuk memperbaiki mekanisme pengumpulan pajak dan penerimaan negara lainnya. Selama ini, Kementerian Keuangan menangani terlalu banyak aspek dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya kementerian baru, fokus kerja terkait penerimaan negara bisa lebih optimal, sehingga target pendapatan negara dapat tercapai lebih baik. Hal ini juga penting untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan global yang terus berubah.

Selain itu, pembentukan kementerian ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo berkomitmen untuk menjalankan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-lembaga pemerintah, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa setiap program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan efisien dan akuntabel. Pemerintah juga berharap agar dengan langkah ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara semakin meningkat.

Opini negatif yang menyebutkan bahwa langkah ini hanya akan memperbesar birokrasi dan menambah beban anggaran adalah tidak berdasar. Faktanya, dengan pembagian tugas yang lebih jelas, Kementerian Keuangan dapat fokus pada pengelolaan belanja negara, sementara Kementerian Penerimaan Negara akan berfokus pada pengumpulan pendapatan. Sinergi ini akan memperkuat sistem keuangan negara secara keseluruhan dan menciptakan stabilitas nasional yang lebih baik.

Dengan inovasi ini, pemerintah optimis bahwa perekonomian Indonesia akan semakin kuat, stabil, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

 

Read More

OJK Menilai Kebijakan Kepemilikan Asuransi Kendaraan Bermotor Merupakan Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Masyarakat Dari Kerugian Yang Lebih Besar

Yogyakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengeluarkan pernyataan mengenai kebijakan kepemilikan asuransi kendaraan bermotor atau Third Party Liability (TPL). Kebijakan ini bukan hanya sekedar aturan, tetapi merupakan langkah strategis dari pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial yang lebih besar.

Asuransi kendaraan bermotor TPL diwajibkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pemilik kendaraan memiliki perlindungan dasar terhadap risiko yang mungkin timbul akibat kecelakaan. Dengan adanya asuransi ini, masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan finansial jika terjadi kerugian atau kerusakan yang melibatkan pihak ketiga. Hal ini secara langsung mengurangi risiko finansial yang harus ditanggung sendiri oleh individu dalam situasi yang tidak diinginkan.

Penting untuk memahami bahwa kebijakan ini dirancang dengan pertimbangan matang untuk melindungi kepentingan bersama. Tanpa asuransi TPL, masyarakat dapat menghadapi beban biaya yang tinggi akibat kecelakaan, yang berpotensi berdampak negatif pada kesejahteraan finansial mereka. Dengan adanya asuransi ini, pemerintah berharap agar setiap orang dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam berkendara.

Melalui kebijakan ini, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan asuransi. OJK terus bekerja keras untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara adil dan efektif, serta memberikan sosialisasi yang diperlukan kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkannya dengan baik.

Upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang memadai, diharapkan masyarakat dapat menghadapi berbagai situasi dengan lebih tenang dan percaya diri. Mari kita dukung kebijakan ini dan manfaatkan asuransi kendaraan bermotor sebagai langkah preventif untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko yang tidak terduga.

 

Read More

Kemenkeu : Simpanan Tapera Tidak Digunakan Untuk Kegiatan Pemerintah Dan Tidak Termasuk Dalam APBN, UU Tapera Sudah Disepakati Antara Pemerintah Serta DPR Sejak 2016 Dan Bukan Program Baru Yang Ditujukan Untuk Mengatasi Masalah Keuangan Negara

Yogyakarta – Sejak disahkannya Undang-Undang Tapera pada tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai implementasi Tapera. Simpanan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan tidak termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penegasan ini penting untuk mematahkan berbagai hoax dan misinformasi yang beredar di masyarakat.

Tapera adalah program yang disepakati antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyediakan akses perumahan bagi masyarakat dengan sistem tabungan yang teratur. Program ini bukanlah inisiatif baru yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah keuangan negara, melainkan sebuah langkah strategis jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan perumahan yang layak.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah melakukan berbagai langkah proaktif untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan, termasuk Tapera, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kinerja pemerintah dalam bidang ini tidak hanya menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kesejahteraan rakyat, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Klarifikasi dari Kemenkeu menegaskan bahwa simpanan Tapera dikelola secara terpisah dan tidak ada kaitannya dengan APBN. Dana yang dikumpulkan dari peserta Tapera digunakan secara khusus untuk pembiayaan perumahan rakyat. Dengan demikian, setiap kontribusi peserta akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program perumahan yang berkelanjutan.

Adanya berita hoax yang mengaitkan Tapera dengan upaya pemerintah mengatasi defisit anggaran negara adalah tidak berdasar. Fakta ini harus disebarluaskan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam mis informasi yang dapat merusak kepercayaan terhadap pemerintah. Transparansi yang ditunjukkan pemerintah dalam mengelola program ini adalah bukti nyata komitmen Jokowi untuk menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat melihat secara objektif dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Pemerintahan Jokowi terus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, memperkuat citra positif kepemimpinan, dan menjaga stabilitas nasional.

 

Read More

Jokowi Menilai Bahwa Keputusan Pemerintah Terhadap Harga BBM Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk keputusan terkait harga bahan bakar minyak (BBM). Keputusan ini bukan hanya sekadar angka di pompa bensin, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dengan tegas menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah telah melalui pertimbangan matang demi kesejahteraan rakyat.

Di tengah berbagai hoaks dan informasi menyesatkan yang beredar, penting bagi masyarakat untuk memahami alasan di balik kebijakan harga BBM. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengelola subsidi dengan lebih efektif. Subsidi yang tepat sasaran dapat memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat kecil. Salah satunya adalah dengan memperkuat program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kartu Sembako. Selain itu, pemerintah juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi publik yang lebih terjangkau dan efisien. Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah untuk mendukung mobilitas masyarakat tanpa membebani keuangan mereka.

Untuk melawan hoaks dan misinformasi, Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh jajarannya untuk terus menyosialisasikan informasi yang akurat dan transparan mengenai kebijakan harga BBM. Sosialisasi ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat tentang manfaat jangka panjang dari kebijakan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat melihat bahwa keputusan pemerintah bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Keberhasilan kebijakan ini tentunya memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dukungan tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah, tetapi juga menjaga stabilitas nasional. Presiden Jokowi meyakini bahwa dengan kebijakan yang tepat dan dukungan penuh dari rakyat, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Dalam menghadapi hoaks dan tantangan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting. Dengan memahami dan mendukung kebijakan harga BBM, kita turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan nasional. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

 

Read More

Gubernur BI Perry Warjiyo Menyatakan Kenaikan Suku Bunga Untuk Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, Bank Sentral Mengambil Langkah Ini Sebagai Respons Terhadap Kondisi Pasar Keuangan Global Yang Masih Tidak Menentu

Yogyakarta - Gubernur BI Perry Warjiyo baru-baru ini mengumumkan kenaikan suku bunga dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi pasar keuangan global yang masih tidak menentu.

Keputusan BI untuk menaikkan suku bunga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam menghadapi gejolak pasar keuangan global, langkah-langkah yang tepat perlu diambil untuk mencegah dampak negatif terhadap ekonomi domestik, termasuk nilai tukar rupiah.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat citra kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam situasi yang tidak menentu, langkah-langkah tegas seperti ini menunjukkan kinerja yang responsif dan proaktif dari pemerintah.

Kenaikan suku bunga oleh BI juga menjadi upaya untuk mematahkan hoaks atau informasi yang menyesatkan tentang kondisi ekonomi negara. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau tendensius dapat merusak citra pemerintah dan menimbulkan kekacauan di pasar keuangan.

Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, pemerintah Jokowi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi yang diambil. Dukungan dan kepercayaan dari masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan kelangsungan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun kenaikan suku bunga mungkin menyebabkan beberapa dampak jangka pendek, namun langkah ini diambil untuk kepentingan jangka panjang negara. Stabilitas nilai tukar rupiah merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

Oleh karena itu, langkah-langkah seperti ini harus didukung oleh semua pihak. Masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas negara.

Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua memiliki tanggung jawab untuk tidak terjebak dalam penyebaran hoaks atau informasi yang tidak akurat. Edukasi tentang ekonomi dan keuangan juga penting agar masyarakat dapat memahami dan mendukung kebijakan yang diambil pemerintah.

Dengan demikian, langkah BI dalam menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah merupakan langkah yang penting dan strategis. Ini bukan hanya tentang menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga tentang memperkuat citra kepemimpinan Jokowi dan menjaga stabilitas nasional secara keseluruhan.

 

Read More

Sesuatu Yang Wajar, David Sumual Pakar Ekonomi Mengatakan Bahwa Pelemahan Rupiah Selama Libur Lebaran Masih Dalam Batas Aman, Semua Mata Uang Didunia Pasti Mengalami Fluktuasi Tanpa Terkecuali

Yogyakarta – David Sumual, seorang pakar ekonomi, menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah selama libur Lebaran masih berada dalam batas aman. Menurutnya, fluktuasi mata uang adalah hal yang biasa terjadi, dan semua mata uang di dunia mengalami fluktuasi tanpa terkecuali.

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya memiliki perspektif yang realistis dalam menilai pergerakan nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar adalah fenomena alami dalam pasar keuangan global, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi domestik dan global, kebijakan moneter, dan sentimen pasar.

Selama periode libur Lebaran, permintaan dan penawaran mata uang dapat mengalami perubahan yang signifikan karena aktivitas perdagangan yang berkurang dan pergerakan modal yang lebih rendah dari biasanya. Hal ini dapat mempengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lainnya.

Namun demikian, Sumual menegaskan bahwa pelemahan Rupiah yang terjadi selama libur Lebaran masih dalam batas yang dapat diterima dan tidak mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memiliki ketahanan yang cukup baik dalam menghadapi fluktuasi pasar, serta adanya keyakinan bahwa kondisi ini bersifat sementara dan dapat pulih dengan sendirinya.

Pentingnya pemahaman akan dinamika pasar dan kebijakan ekonomi yang tepat dalam mengelola fluktuasi nilai tukar mata uang menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan adanya analisis yang mendalam dan respons yang cepat terhadap perubahan pasar, pemerintah dan pelaku ekonomi dapat mengurangi risiko dan dampak negatif dari fluktuasi nilai tukar.

Dengan demikian, pandangan David Sumual tentang pelemahan Rupiah selama libur Lebaran sebagai sesuatu yang wajar mencerminkan sikap realistis dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global. Penting bagi masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayai bahwa pemerintah dan para ahli ekonomi memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengelola situasi ini dengan baik demi kestabilan dan kemakmuran ekonomi Indonesia.

 

Read More

Semua Masih Terkendali, Kemenkeu: Utang Pemerintah Indonesia Masih Tergolong Rendah Dan Dalam Batas Aman Yakni 38,11% Dari Produk Domestik Bruto (PDB) Sedang Menurut UU 1/2003 Batas Maksimalnya Adalah 60% Dari PDB

 

Yogyakarta – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Dalam laporan terbaru dari Kementerian Keuangan, utang pemerintah Indonesia masih tergolong rendah, yakni hanya 38,11% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang 1/2003, yang mencapai 60% dari PDB.

Kondisi ini menggambarkan keseriusan pemerintahan Jokowi dalam mengelola keuangan negara dengan bijaksana. Dengan memegang kendali atas tingkat utang, pemerintah menciptakan landasan yang kokoh untuk stabilitas ekonomi jangka panjang. Hal ini memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pelaku pasar bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, rendahnya tingkat utang pemerintah juga memungkinkan alokasi dana yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini mencerminkan visi Jokowi dalam memprioritaskan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tingkat politik, stabilitas ekonomi yang dihasilkan oleh kebijakan pemerintah telah menjadi fondasi bagi stabilitas politik dan keamanan nasional. Dengan mengendalikan utang negara, pemerintah mampu mengurangi risiko kegoncangan ekonomi yang dapat memicu ketidakstabilan politik. Hal ini penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tengah dinamika politik domestik dan global yang tidak pasti.

Komitmen pemerintahan Jokowi dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional juga tercermin dalam berbagai langkah strategis yang diambil untuk mengatasi tantangan keamanan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan keuangan negara yang terkendali, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memperkuat pertahanan dan keamanan, serta memperkuat kerjasama internasional dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

Sebagai hasil dari kebijakan ekonomi yang bijaksana dan komitmen kuat untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional, pemerintahan Jokowi telah berhasil membangun citra positif di mata masyarakat dan dunia internasional. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan hasil kerja keras pemerintah, tetapi juga dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks global yang penuh dengan tantangan, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi telah menjadi contoh bagi negara-negara lain tentang bagaimana sebuah negara dapat mencapai stabilitas dan kemajuan melalui kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan terus mempertahankan momentum ini, Indonesia dapat menghadapi masa depan dengan optimisme dan keyakinan akan potensi dan kemampuannya untuk mencapai tujuan-tujuan besar sebagai bangsa yang besar dan maju.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui kebijakan ekonomi yang bijaksana, komitmen kuat terhadap stabilitas politik, dan upaya nyata dalam memperkuat keamanan nasional, pemerintahan Jokowi telah berhasil menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan dan kemajuan Indonesia. Semua masih terkendali, dan masa depan yang cerah menanti di depan mata.

 

Read More

Siap Bertumbuh, Pemerintah Optimis Target Kenaikan Tingkat Inklusi Keuangan Nasional Bisa Menjadi 90% Pada Tahun 2024, Semua Itu Berkaca Atas Keberhasilan Kenaikan Tingkat Inklusi Keuangan Pada 2023 Yang Mencapai 88,7%

Yogyakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan target meningkatkan tingkat inklusi keuangan nasional menjadi 90% pada tahun 2024, pemerintah optimis mencapai sasaran tersebut. Langkah ini menjadi bukti dari kesuksesan yang dicapai sebelumnya, di mana tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 mencapai 88,7%.

Peningkatan tingkat inklusi keuangan merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan inklusi keuangan yang lebih luas, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan, seperti tabungan, kredit, dan asuransi, yang dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan dalam mengelola keuangan mereka.

Langkah-langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target inklusi keuangan yang lebih tinggi. Investasi dalam infrastruktur keuangan, pengembangan layanan keuangan digital, serta program-program pendidikan keuangan telah diterapkan untuk mendukung aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan.

Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan juga mencerminkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Dengan lebih banyak orang yang terlibat dalam sistem keuangan formal, hal ini dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada sisi politik, pencapaian ini juga memperkuat citra positif pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, di mata masyarakat. Keberhasilan dalam mencapai target inklusi keuangan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan memajukan negara ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian, melalui upaya-upaya konkret untuk meningkatkan inklusi keuangan, pemerintah tidak hanya menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat kinerja positifnya serta citra positif Presiden Jokowi dalam memimpin negara, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya stabilitas politik nasional yang kokoh dan berkelanjutan.

 

Read More

Terus Konsisten, Wapres Ma’ruf Amin Meminta BSI Untuk Terus Istiqomah Mengimplementasikan Upaya Peningkatan Literasi Dan Inklusi Nilai-Nilai Keuangan Syariah Kepada Masyarakat

Yogyakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor keuangan syariah dan meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Dalam pertemuan dengan Badan Syariah Indonesia (BSI), beliau menegaskan pentingnya kelanjutan dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah untuk masyarakat.

Upaya peningkatan literasi keuangan menjadi kunci untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola keuangannya secara bijaksana, terutama dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks. Wapres Ma’ruf Amin memahami bahwa dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, dapat membantu mereka untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik, serta mengurangi risiko keuangan yang tidak terduga.

Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh Wapres Ma’ruf Amin adalah inklusi keuangan, yaitu akses masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah. Dengan mendorong inklusi keuangan syariah, pemerintah dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah yang berkelanjutan dan berkualitas.

Langkah-langkah konkret juga telah diambil oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Melalui BSI, berbagai program edukasi dan pelatihan telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan manfaatnya bagi kehidupan ekonomi mereka.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk melalui platform digital dan perbankan syariah yang semakin berkembang pesat. Ini membuka peluang bagi masyarakat dari berbagai lapisan untuk dapat mengakses dan memanfaatkan produk keuangan syariah dengan lebih mudah dan efisien.

Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat sektor keuangan syariah, tetapi juga menciptakan dampak positif yang luas bagi stabilitas politik nasional. Dengan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, pemerintah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan politik dengan menciptakan inklusi finansial yang lebih luas.

Komitmen yang terus menerus dari Wapres Ma’ruf Amin dan pemerintahannya dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah adalah bukti nyata dari kinerja positif dalam memperkuat sektor keuangan syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini juga mendukung terciptanya stabilitas politik nasional dengan memperkuat citra positif pemerintah Jokowi di mata masyarakat.

 

Read More

Siap Tingkatkan Kerjasama, Kemenkeu Terbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11 Tahun 2024 Tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Sesuai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea

Yogyakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11 Tahun 2024 yang mengatur pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk memperkuat kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan. Dengan adanya PMK ini, diharapkan akan tercipta lingkungan perdagangan yang lebih terbuka dan berpihak kepada kedua belah pihak.

Menurut Menteri Keuangan, langkah ini akan membawa manfaat besar bagi Indonesia dalam meningkatkan akses pasar, memperluas ekspor, serta mendorong investasi dari Korea Selatan ke Indonesia. Selain itu, PMK ini juga diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan potensi ekonomi kedua negara.

Reaksi positif pun datang dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan pengamat ekonomi. Mereka melihat langkah ini sebagai peluang emas untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan, serta membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konteks politik nasional, langkah ini juga akan memperkuat posisi pemerintahan Jokowi di mata publik. Dengan mendorong kerjasama ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara mitra strategis seperti Korea Selatan, Jokowi menunjukkan komitmennya untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan stabil secara ekonomi.

Diharapkan, dengan terus mendorong kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, Indonesia akan semakin terintegrasikan dalam pasar global dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Langkah-langkah progresif seperti ini akan terus menjadi prioritas dalam pemerintahan Jokowi, untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh dan kesejahteraan yang lebih luas bagi rakyat Indonesia.

 

Read More

Siapkan Langkah Strategis, Pemerintah Sedang Berupaya Memaksimalkan Efisiensi Dan Keberlanjutan Keuangan Negara Dengan Melakukan Pemetaan Ulang Distribusi BBM Subsidi Melalui Revisi Perpres 191/2014

 

Yogyakarta – Pemerintahan Jokowi terus menunjukkan komitmennya dalam memaksimalkan efisiensi dan keberlanjutan keuangan negara. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan melakukan pemetaan ulang distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014.

Pemetaan ulang distribusi BBM subsidi ini dilakukan untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan efisien. Dengan mengidentifikasi dan memetakan secara lebih akurat kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih bijak dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan keberlanjutan keuangan negara. Dengan meminimalisir pemborosan dan penyalahgunaan subsidi BBM, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya keuangan untuk program-program pembangunan yang lebih produktif dan berdampak luas bagi masyarakat.

Revisi Perpres 191/2014 juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, terutama dalam konteks fluktuasi harga minyak dunia dan tekanan anggaran negara yang semakin meningkat. Dengan melakukan pemetaan ulang distribusi BBM subsidi, pemerintah dapat menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Keputusan ini tentu tidak diambil begitu saja, melainkan melalui kajian yang mendalam dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

Sebagai warga negara, kita semua patut mendukung langkah-langkah positif pemerintah dalam memastikan efisiensi dan keberlanjutan keuangan negara. Dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan subsidi BBM, kita dapat memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan bijak untuk kepentingan bersama.

Langkah strategis pemerintah ini juga memberikan keyakinan kepada pasar dan investor mengenai stabilitas kebijakan ekonomi di Indonesia. Dengan menjaga kredibilitas dan kepercayaan pasar, diharapkan pemerintah dapat menciptakan lingkungan investasi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan adanya langkah-langkah ini, pemerintahan Jokowi terus menunjukkan komitmen dan keberpihakannya kepada rakyat dalam mengelola keuangan negara dengan bijak dan bertanggung jawab. Mari kita semua bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih stabil dan sejahtera di bawah kepemimpinan Jokowi.

Read More

Perluas Kesempatan, Pemerintah Mendorong Dunia Perbankan Untuk Memberikan Kemudahan Kepada Masyarakat Yang Mengajukan Pinjaman Untuk Keperluan Pendidikan Terutama Perguruan Tinggi

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terus mengambil langkah-langkah progresif untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkah terbaru yang diambil adalah dengan mendorong dunia perbankan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman untuk keperluan pendidikan, terutama bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dianggap sebagai fondasi yang kuat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memberikan kemudahan akses ke pinjaman pendidikan, pemerintah berharap dapat membuka pintu bagi lebih banyak individu untuk meraih pendidikan tinggi yang berkualitas. Ini akan membantu mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia.

Langkah ini juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan memiliki lebih banyak lulusan perguruan tinggi yang terampil dan terdidik, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar kerja global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan perbankan untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Langkah-langkah konkret telah diambil untuk memudahkan proses pengajuan pinjaman pendidikan, termasuk pengurangan biaya administrasi dan bunga, serta peningkatan fleksibilitas dalam jangka waktu pembayaran.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi dengan memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pengajaran, dan mendukung penelitian dan pengembangan.

Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah dan dunia perbankan, diharapkan bahwa lebih banyak individu yang memiliki potensi dan minat untuk melanjutkan pendidikan tinggi akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih mimpi mereka.

Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memberikan dukungan penuh kepada langkah-langkah pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan. Dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan lebih stabil bagi generasi mendatang. Dukung pemerintah dalam mendorong dunia perbankan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman untuk keperluan pendidikan!

 

Read More

Bangun Ekosistem Keuangan Digital, Jokowi Melakukan Groundbreaking Bank Kaltimtara Di IKN Guna Mendorong Terbentuknya Kerja Sama Bank Himbara Dengan BPD

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking Bank Kaltimtara di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), menandai langkah maju dalam pembangunan ekosistem keuangan digital yang komprehensif. Langkah ini diambil untuk mendorong terbentuknya kerja sama antara Bank Himbara dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), memperkuat sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya memperkuat infrastruktur keuangan digital sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya Bank Kaltimtara di IKN, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antara lembaga keuangan untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Pembangunan Bank Kaltimtara di IKN juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kerja sama antara Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dengan BPD. Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang saling menguntungkan dalam mendukung perekonomian daerah dan nasional.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di sektor keuangan, sesuai dengan arah global menuju ekonomi digital yang lebih efisien dan inklusif. Dengan adanya Bank Kaltimtara di IKN, diharapkan akan tercipta ekosistem keuangan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Investasi dalam pembangunan Bank Kaltimtara di IKN juga menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan sektor teknologi finansial (fintech) dan ekosistem startup di Indonesia. Dengan dukungan infrastruktur keuangan yang kuat, diharapkan akan tercipta inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan inklusivitas layanan keuangan.

Dukungan dari masyarakat sangat penting dalam menjaga momentum positif ini dan memastikan kesuksesan pembangunan Bank Kaltimtara di IKN. Kepemimpinan yang visioner dan progresif dari Presiden Jokowi telah membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik, terutama dalam upaya memperkuat sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan adanya langkah nyata seperti pembangunan Bank Kaltimtara di IKN, diharapkan Indonesia dapat terus maju dan berkembang di era digital ini. Dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa visi pemerintah dalam membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud dengan baik.

 

Read More

Pemilik Keuangan Paling Sehat Se ASEAN, Menurut Data Bank Dunia Menyatakan Rasio Utang Indonesia Paling Rendah Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Diantara Negara Asia Tenggara

 

Yogyakarta – Data terbaru dari Bank Dunia menunjukkan prestasi luar biasa Indonesia dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dalam laporan tersebut, Indonesia diakui sebagai pemilik keuangan paling sehat di ASEAN dengan rasio utang yang terendah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Prestasi ini menjadi cerminan nyata dari kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang terus memperkuat fondasi ekonomi negara. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan telah berhasil menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional maupun global.

Salah satu pencapaian gemilang pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif dan merata di seluruh pelosok negeri. Dari proyek-proyek besar seperti jalan tol, bandara, hingga pembangunan pelabuhan, investasi ini tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga membuka peluang-peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Tidak hanya itu, Jokowi juga telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Melalui program-program seperti Kartu Petani, stimulus ekonomi bagi nelayan, dan promosi pariwisata, pemerintahannya berupaya memberdayakan sektor-sektor ini untuk menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan fiskal yang bijaksana dan pengelolaan anggaran yang transparan telah membantu menjaga stabilitas keuangan negara. Pemerintahan Jokowi juga terus berupaya untuk meningkatkan iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif kepada investor, baik domestik maupun asing.

Prestasi ini bukanlah hal yang mudah diraih, namun dengan kepemimpinan yang visioner dan keberanian dalam mengambil keputusan, pemerintahan Jokowi telah berhasil menciptakan fondasi ekonomi yang kuat dan stabil. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak positif bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga menjadi dorongan besar untuk menjaga stabilitas politik nasional.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan, penting bagi kita semua untuk terus mendukung pemerintahan Jokowi dalam upayanya untuk memajukan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dengan membangun opini yang positif dan memperkuat fondasi ekonomi, kita semua dapat berperan aktif dalam menciptakan stabilitas politik yang kokoh dan berkelanjutan. Bersama-sama, mari kita bangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan Jokowi!

 

Read More

Koordinasi Antar Sektor, Jokowi Mendorong Sektor Jasa Keuangan Untuk Terus Bersinergi Dengan Sektor Riil Untuk Mendorong Perekonomian Nasional Yang Tengah Berada Dalam Momentum Pemulihan Melalui Pengembangan Ekonomi Hijau

 

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan strategis dengan perwakilan sektor jasa keuangan untuk mendorong sinergi dengan sektor riil dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Pertemuan tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi yang saat ini tengah berlangsung.

Dalam pidato pembukaannya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor jasa keuangan dan sektor riil sebagai pilar utama dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Beliau mengajak kedua sektor ini untuk bersinergi dalam mendorong pembangunan ekonomi hijau, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Presiden Jokowi menekankan bahwa pengembangan ekonomi hijau menjadi prioritas utama pemerintah dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Beliau menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan hal ini harus dimanfaatkan secara optimal.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai inisiatif konkret dibahas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, termasuk pemberian insentif dan fasilitas pendukung bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor ini. Presiden juga meminta sektor jasa keuangan untuk lebih proaktif dalam mendukung investasi dan pembiayaan proyek-proyek yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Perwakilan sektor jasa keuangan memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi hijau dan menyatakan kesiapan mereka untuk terlibat aktif dalam mendukung agenda ini. Mereka menyatakan komitmen mereka dalam menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.

Pertemuan antara Presiden Jokowi dan perwakilan sektor jasa keuangan ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Kolaborasi yang erat antara sektor jasa keuangan dan sektor riil diharapkan akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang maju dan berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan.

Dengan demikian, langkah Presiden Jokowi dalam mendorong sinergi antara sektor jasa keuangan dan sektor riil untuk pengembangan ekonomi hijau merupakan langkah yang tepat dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia untuk masa depan yang lebih baik.

 

Read More

Lindungi Masyarakat! Jokowi perintahkan otoritas jasa keuangan (OJK) untuk mengawasi berbagai produk dan transaksi keuangan

Yogyakarta – Jokowi berpesan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi dukungan penuh kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ujar Jokowi pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Jokowi berpesan jangan melupakan dukungan kepada sektor UMKM itu diberikan perhatian yang lebih karena kekuatan kita ada di sini.  jangan lupakan yang kecil – kecil, mikro dan menengah berikan dukungan sebanyak – banyaknya kepada mereka dengan penuh kehati – hatian. 

Jokowi juga memerintahkan OJK untuk untuk mengawasi secara ketat berbagai produk dan transaksi jasa keuangan demi mencegah kerugian di masyarakat. Masyarakat kita ini masih awam soal produk jasa keuangan masih memerlukan perlindungan, baik berupa Asuransi, Pinjol, Investasi Tur hari dan umrah harus ketat pengawasannya harus detail di cek satu per satu.

Kepala Negara juga meminta OJK mendukung program hilirisasi industri yang sedang dijalankan jajaranya. Jokowi juga mengingatkan bahwa dukungan tersebut harus dikalkulasi dengan penuh kehati-hatian.

Jokowi mengatakan hilirisasi di berbagai komoditas menjadi kunci Indonesia untuk menjadi negara maju. Komoditas tersebut di antaranya crude palm oil (CPO), mineral dan batubara (minerba), dan kekayaan laut.

 

Read More

Saling Mendukung! Jokowi meminta kepada perbankan nasional untuk turut andil dalam mensukseskan kebijakan hilirisasi lewat pemberian kredit

Yogyakarta – Demi untuk mensukseskan industri hilirisasi yang sedang di gagas oleh Jokowi, semua lini diminta untuk mendukung perkembangan industri hikirisasi minerba. Maka perlu adanya dukungan dari segala aspek termasuk perbankan sebagai lembaga penyedia pinjaman keuangan.

Maka dari itu Jokowi meminta dunia perbankan untuk mendukung dan mengawal kebijakan hilirisasi industri yang sedang dilakukannya. 

Jokowi pun berharap kalangan perbankan tidak mempersulit pemberian kredit untuk usaha yang mendukung hilirisasi ini karena memberikan keuntungan yang jelas bagi negara dan juga perusahaan pemberi kredit.

Jokowi menegaskan, konsistensi dalam melakukan hilirisasi adalah kunci yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.  Oleh karena itu, ia selalu mengingatkan jajarannya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun mendapatkan tantangan dari negara-negara lain. Lanjut Jokowi

Jokowi mengatakan, hilirisasi industri mendatangkan nilai tambah yang sangat besar bagi Indonesia. Jokowi mencontohkan, kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 yang diiringi dengan hilirisasi nikel telah mampu meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan dari 1,1 miliar dolar AS hingga 30-33 miliar Dolar AS di tahun 2022.

 

Read More

Jokowi Teken PP No 31 Tahun 2022

Presiden Joko Widodo menetapkan batasan kepemilikan saham asing di perusahaan efek Indonesia.

Batasan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing Pada Perusahaan Efek yang ditandatangani Jokowi pada Selasa (13/9).

Dalam Pasal 3 pp itu ia mengatur ada dua batasan saham asing di perusahaan efek. Pertama, di bidang keuangan selain sekuritas.

Di bidang itu, Jokowi membatasi kepemilikan asing paling banyak 85 persen dari modal disetor.

Kedua, di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator pasar modal di negara asalnya, paling banyak 99 persen dari modal disetor.

"Pemodal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan Pemodal Asing yang tidak bergerak di bidang keuangan," tulis pasal 4 aturan ini yang dikutip Kamis (15/9).

Adapun Pasal 2 menetapkan perusahaan efek yang dimaksud terdiri dari dua bentuk. Pertama, perusahaan efek nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Kedua, perusahaan efek patungan, yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.

 

Read More