Terus Konsisten, Wapres Ma’ruf Amin Meminta BSI Untuk Terus Istiqomah Mengimplementasikan Upaya Peningkatan Literasi Dan Inklusi Nilai-Nilai Keuangan Syariah Kepada Masyarakat

Yogyakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor keuangan syariah dan meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Dalam pertemuan dengan Badan Syariah Indonesia (BSI), beliau menegaskan pentingnya kelanjutan dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah untuk masyarakat.

Upaya peningkatan literasi keuangan menjadi kunci untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola keuangannya secara bijaksana, terutama dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks. Wapres Ma’ruf Amin memahami bahwa dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, dapat membantu mereka untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik, serta mengurangi risiko keuangan yang tidak terduga.

Salah satu aspek penting yang ditekankan oleh Wapres Ma’ruf Amin adalah inklusi keuangan, yaitu akses masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah. Dengan mendorong inklusi keuangan syariah, pemerintah dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah yang berkelanjutan dan berkualitas.

Langkah-langkah konkret juga telah diambil oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Melalui BSI, berbagai program edukasi dan pelatihan telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan manfaatnya bagi kehidupan ekonomi mereka.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk melalui platform digital dan perbankan syariah yang semakin berkembang pesat. Ini membuka peluang bagi masyarakat dari berbagai lapisan untuk dapat mengakses dan memanfaatkan produk keuangan syariah dengan lebih mudah dan efisien.

Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat sektor keuangan syariah, tetapi juga menciptakan dampak positif yang luas bagi stabilitas politik nasional. Dengan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, pemerintah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan politik dengan menciptakan inklusi finansial yang lebih luas.

Komitmen yang terus menerus dari Wapres Ma’ruf Amin dan pemerintahannya dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah adalah bukti nyata dari kinerja positif dalam memperkuat sektor keuangan syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini juga mendukung terciptanya stabilitas politik nasional dengan memperkuat citra positif pemerintah Jokowi di mata masyarakat.

 

Read More

Perluas Kesempatan, Pemerintah Mendorong Dunia Perbankan Untuk Memberikan Kemudahan Kepada Masyarakat Yang Mengajukan Pinjaman Untuk Keperluan Pendidikan Terutama Perguruan Tinggi

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terus mengambil langkah-langkah progresif untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkah terbaru yang diambil adalah dengan mendorong dunia perbankan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman untuk keperluan pendidikan, terutama bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan bangsa. Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dianggap sebagai fondasi yang kuat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memberikan kemudahan akses ke pinjaman pendidikan, pemerintah berharap dapat membuka pintu bagi lebih banyak individu untuk meraih pendidikan tinggi yang berkualitas. Ini akan membantu mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia.

Langkah ini juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan memiliki lebih banyak lulusan perguruan tinggi yang terampil dan terdidik, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar kerja global dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan perbankan untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Langkah-langkah konkret telah diambil untuk memudahkan proses pengajuan pinjaman pendidikan, termasuk pengurangan biaya administrasi dan bunga, serta peningkatan fleksibilitas dalam jangka waktu pembayaran.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi dengan memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pengajaran, dan mendukung penelitian dan pengembangan.

Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah dan dunia perbankan, diharapkan bahwa lebih banyak individu yang memiliki potensi dan minat untuk melanjutkan pendidikan tinggi akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih mimpi mereka.

Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memberikan dukungan penuh kepada langkah-langkah pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan. Dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan lebih stabil bagi generasi mendatang. Dukung pemerintah dalam mendorong dunia perbankan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman untuk keperluan pendidikan!

 

Read More

Bangun Ekosistem Keuangan Digital, Jokowi Melakukan Groundbreaking Bank Kaltimtara Di IKN Guna Mendorong Terbentuknya Kerja Sama Bank Himbara Dengan BPD

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking Bank Kaltimtara di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), menandai langkah maju dalam pembangunan ekosistem keuangan digital yang komprehensif. Langkah ini diambil untuk mendorong terbentuknya kerja sama antara Bank Himbara dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), memperkuat sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya memperkuat infrastruktur keuangan digital sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya Bank Kaltimtara di IKN, diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antara lembaga keuangan untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Pembangunan Bank Kaltimtara di IKN juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kerja sama antara Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dengan BPD. Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang saling menguntungkan dalam mendukung perekonomian daerah dan nasional.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di sektor keuangan, sesuai dengan arah global menuju ekonomi digital yang lebih efisien dan inklusif. Dengan adanya Bank Kaltimtara di IKN, diharapkan akan tercipta ekosistem keuangan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Investasi dalam pembangunan Bank Kaltimtara di IKN juga menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan sektor teknologi finansial (fintech) dan ekosistem startup di Indonesia. Dengan dukungan infrastruktur keuangan yang kuat, diharapkan akan tercipta inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan inklusivitas layanan keuangan.

Dukungan dari masyarakat sangat penting dalam menjaga momentum positif ini dan memastikan kesuksesan pembangunan Bank Kaltimtara di IKN. Kepemimpinan yang visioner dan progresif dari Presiden Jokowi telah membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik, terutama dalam upaya memperkuat sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan adanya langkah nyata seperti pembangunan Bank Kaltimtara di IKN, diharapkan Indonesia dapat terus maju dan berkembang di era digital ini. Dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa visi pemerintah dalam membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud dengan baik.

 

Read More

Terus Kembangkan Ekonomi Berkelanjutan, Jokowi Meminta Pelaku Industri Perbankan Membantu Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Peningkatan Akses Permodalan Demi Meningkatkan Resiliensi Industri Keuangan

 

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengemban misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, beliau telah mengajukan permintaan kepada pelaku industri perbankan untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan akses permodalan.

Permintaan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sebuah pertemuan dengan perwakilan industri perbankan yang digelar belum lama ini. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menekankan pentingnya peran UMKM dalam struktur ekonomi nasional serta urgensi bagi sektor perbankan untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap sektor UMKM. "Kita harus memastikan bahwa UMKM memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya finansial untuk bisa bertahan dan berkembang," ungkap Presiden Jokowi.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah tentang peningkatan resiliensi industri keuangan. Jokowi menyoroti perlunya industri perbankan memiliki ketahanan yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang mungkin timbul di masa depan. Dengan memberikan dukungan kepada UMKM melalui peningkatan akses permodalan, diharapkan sektor perbankan dapat ikut serta memperkuat fondasi ekonomi nasional secara keseluruhan.

Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan inklusi keuangan yang lebih luas di Indonesia. Dengan memperluas akses permodalan bagi UMKM, diharapkan akan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal, yang pada gilirannya dapat menguatkan perekonomian secara keseluruhan.

Selain itu, langkah ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi disparitas ekonomi antara berbagai sektor masyarakat. Dengan memberikan dukungan kepada UMKM, yang seringkali merupakan pilar ekonomi di tingkat lokal, diharapkan akan terjadi peningkatan distribusi pendapatan yang lebih merata di seluruh negeri.

Dalam konteks politik, langkah ini dapat diinterpretasikan sebagai bukti nyata dari keseriusan pemerintahan Jokowi dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dengan memberikan perhatian yang lebih kepada UMKM, yang merupakan bagian penting dari basis dukungan politik di tingkat lokal, diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, permintaan dari Presiden Jokowi kepada pelaku industri perbankan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dapat dilihat sebagai langkah yang positif dan progresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memperkuat stabilitas politik pemerintahan Jokowi di masa mendatang.

 

Read More

Saling Mendukung! Jokowi meminta kepada perbankan nasional untuk turut andil dalam mensukseskan kebijakan hilirisasi lewat pemberian kredit

Yogyakarta – Demi untuk mensukseskan industri hilirisasi yang sedang di gagas oleh Jokowi, semua lini diminta untuk mendukung perkembangan industri hikirisasi minerba. Maka perlu adanya dukungan dari segala aspek termasuk perbankan sebagai lembaga penyedia pinjaman keuangan.

Maka dari itu Jokowi meminta dunia perbankan untuk mendukung dan mengawal kebijakan hilirisasi industri yang sedang dilakukannya. 

Jokowi pun berharap kalangan perbankan tidak mempersulit pemberian kredit untuk usaha yang mendukung hilirisasi ini karena memberikan keuntungan yang jelas bagi negara dan juga perusahaan pemberi kredit.

Jokowi menegaskan, konsistensi dalam melakukan hilirisasi adalah kunci yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.  Oleh karena itu, ia selalu mengingatkan jajarannya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi meskipun mendapatkan tantangan dari negara-negara lain. Lanjut Jokowi

Jokowi mengatakan, hilirisasi industri mendatangkan nilai tambah yang sangat besar bagi Indonesia. Jokowi mencontohkan, kebijakan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 yang diiringi dengan hilirisasi nikel telah mampu meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan dari 1,1 miliar dolar AS hingga 30-33 miliar Dolar AS di tahun 2022.

 

Read More

Wajib! Jokowi wajibkan penahanan devisa hasil ekspor (DHE) selama 3 bulan kepada pengusaha eksportir di sistem perbankan dalam negeri, sebagai penerapan revisi PP 1/2019 tentang devisa hasil ekspor (DHE)

Yogyakarta – Jokowi nampak memang serius untuk melakukan revisi PP 1/2019 tentang devisa hasil ekspor (DHE) yang ternyata sudah mendekat penyelesaian. Pada PP terbaru mengenai DHE tersebut ada salah satu pointnya mengatakan bahwa pengusaha eksportir diwajibkan memarkirkan menyimpan DHE pada sistem keuangan dalam negeri selama 3 bulan.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengatasi kekeringan dollar amerika serikat di tanah air. Pasalnya selama 32 bulan ini Indonesia berhasil mencetak surplus perdagangan ekspor dan investasi tapi dollarnya tidak kelihatan.

Disisi lain, investasi asing di Tanah Air mencetak nilai fantastis sepanjang 2022, yakni US$45,6 miliar atau Rp654,4 triliun pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 44,2% jika dibandingkan pada 2021 yang sebanyak US$31,09 miliar.

Airlangga berjanji implementasi aturan ini akan paling lama semester I-2023. Saat ini, finalisasi revisi masih berlangsung.

Dalam kondisi penuh ketidakpastian, menurutnya, semua negara kini berebut dolar AS. Bahkan beberapa perbankan di negara lain menawarkan bunga yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab eksportir sering kabur membawa dolar atau devisa hasil ekspornya ke luar negeri.

 

Read More

Jokowi Targetkan Setoran Deviden BUMN Lebih Tinggi dibandingkan Perbankan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) manargetkan BUMN bisa menyetorkan dividen sebesar Rp 49,1 triliun pada 2023. Target tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

Dalam beleid yang diteken Jokowi pada 30 November 2022 itu, target pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan (KND) atau dividen terbesar didapat dari BUMN perbankan. Diperkirakan bank-bank pelat merah bisa menyetor Rp 24,85 triliun ke penerimaan negara.

"(Target) pendapatan bagian laba BUMN perbankan di bawah Kementerian BUMN Rp 24,85 triliun," tulis lampiran salinan Perpres 130/2022

12) Target 2023 tersebut naik 26,2 persen dibandingkan target pendapatan laba Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada tahun ini yang tercatat sebesar Rp 19,69 triliun. 

Adapun hingga akhir September 2022, empat bank pelat merah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah membukukan laba bersih sebesar Rp 85,9 triliun.

Rinciannya BRI telah membukukan laba sebesar Rp 39,3 triliun, Bank Mandiri Rp 30,7 triliun, BNI Rp 13,7 triliun, dan BTN senilai Rp 2,28 triliun. 

Selain dari sektor perbankan, terdapat target setoran dividen dari BUMN non perbankan yang ada di bawah Kementerian BUMN yakni sebesar Rp 23,52 triliun di tahun depan.

 

Read More