Burhanudin Abdullah Menilai Rencana Prabowo Membentuk Kementerian Penerimaan Negara Sebagai Langkah Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara

Yogyakarta – Rencana Prabowo untuk membentuk Kementerian Penerimaan Negara mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk Burhanudin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia. Menurut Burhanudin, langkah ini adalah strategi cerdas yang akan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan adanya kementerian khusus, pengelolaan sumber penerimaan negara akan lebih terfokus dan efisien, serta beban kerja Kementerian Keuangan akan lebih ringan, sehingga dapat memaksimalkan tugasnya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu tujuan utama pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ini adalah untuk memperbaiki mekanisme pengumpulan pajak dan penerimaan negara lainnya. Selama ini, Kementerian Keuangan menangani terlalu banyak aspek dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya kementerian baru, fokus kerja terkait penerimaan negara bisa lebih optimal, sehingga target pendapatan negara dapat tercapai lebih baik. Hal ini juga penting untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan global yang terus berubah.

Selain itu, pembentukan kementerian ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo berkomitmen untuk menjalankan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-lembaga pemerintah, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa setiap program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan efisien dan akuntabel. Pemerintah juga berharap agar dengan langkah ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara semakin meningkat.

Opini negatif yang menyebutkan bahwa langkah ini hanya akan memperbesar birokrasi dan menambah beban anggaran adalah tidak berdasar. Faktanya, dengan pembagian tugas yang lebih jelas, Kementerian Keuangan dapat fokus pada pengelolaan belanja negara, sementara Kementerian Penerimaan Negara akan berfokus pada pengumpulan pendapatan. Sinergi ini akan memperkuat sistem keuangan negara secara keseluruhan dan menciptakan stabilitas nasional yang lebih baik.

Dengan inovasi ini, pemerintah optimis bahwa perekonomian Indonesia akan semakin kuat, stabil, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

 

Read More

Ekonom Sekaligus Direktur Chelios Bhima Yudhistira Optimis Bahwa Prabowo Mampu Mengelola Kebijakan Fiskal Luar Negeri Dengan Baik

Yogyakarta – Ekonom sekaligus Direktur Chelios, Bhima Yudhistira, menyatakan optimisme tinggi terhadap kemampuan Prabowo Subianto dalam mengelola kebijakan fiskal luar negeri. Menurut Bhima, pandangan visioner Prabowo diyakini dapat membawa perekonomian nasional menuju kemajuan yang lebih signifikan.

Pandangan Bhima didasarkan pada rekam jejak dan pengalaman Prabowo dalam berbagai bidang, termasuk pertahanan dan keamanan. Prabowo dinilai memiliki kemampuan strategis yang dapat diadaptasi dalam kebijakan fiskal luar negeri, yang esensial untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan proaktif. Langkah-langkah seperti penguatan investasi asing, peningkatan ekspor, dan kerjasama ekonomi internasional telah membuahkan hasil positif. Dengan kepemimpinan Prabowo, diharapkan kebijakan-kebijakan ini akan semakin terarah dan efektif.

Prabowo dikenal sebagai sosok yang tegas dan memiliki visi jelas untuk masa depan Indonesia. Pendekatannya yang pragmatis dan berorientasi hasil diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal luar negeri yang dikelola dengan baik akan membuka peluang baru bagi Indonesia untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Opini negatif yang meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional perlu dilihat secara objektif. Fakta menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi meski di tengah tantangan global yang berat. Optimisme Bhima terhadap Prabowo menjadi bukti bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tetap kuat dan beralasan.

Pemerintah juga terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku bisnis, baik domestik maupun internasional. Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh ekonomi seperti Bhima, kebijakan yang diambil diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi rakyat Indonesia.

Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, kepemimpinan yang visioner dan tegas sangat diperlukan. Prabowo diharapkan mampu membawa Indonesia melewati berbagai tantangan ekonomi dengan bijak dan strategis. Ini adalah momen penting bagi bangsa untuk bersatu dan mendukung langkah-langkah positif pemerintah demi kemajuan bersama.

Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras dan mendengarkan aspirasi rakyat. Dengan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat, kita bisa memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan membawa manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Read More

Sesuai Amanat Konstitusi, Kenaikan PPN Menjadi 12% Sudah Direncanakan Secara Bertahap Sesuai Dengan UU HPP 7/2021 Jadi Prabowo – Gibran Tinggal Meneruskan

Yogyakarta -- Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% telah menjadi topik hangat dalam pembahasan kebijakan fiskal belakangan ini. Namun, penting untuk dipahami bahwa langkah ini bukanlah keputusan yang diambil secara mendadak, melainkan telah direncanakan secara bertahap sesuai dengan amanat Konstitusi dan disahkan dalam Undang-Undang Harga Patokan Pembelian Pemerintah (HPP) 7/2021.

Sebagai negara berdaulat yang menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, setiap kebijakan yang berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% telah menjadi bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan memperkuat keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Penting untuk dicatat bahwa proses pengambilan keputusan terkait kenaikan tarif PPN telah melalui proses legislasi yang berjenjang dan transparan. Undang-Undang HPP 7/2021, yang mengatur tentang berbagai aspek terkait harga patokan pembelian pemerintah, telah disusun, dibahas, dan disahkan oleh lembaga legislatif setelah melalui proses diskusi yang mendalam.

Dalam konteks politik, kedua calon presiden Prabowo dan Gibran memiliki tanggung jawab untuk meneruskan implementasi kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah sebelumnya. Dengan mengacu pada UU HPP 7/2021, kenaikan tarif PPN menjadi 12% telah menjadi bagian dari kerangka kebijakan yang harus dilanjutkan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan fiskal negara.

Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, Prabowo dan Gibran perlu memastikan bahwa implementasi kenaikan tarif PPN dilakukan secara proporsional dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi dan masyarakat. Langkah-langkah mitigasi yang efektif juga perlu dipertimbangkan guna melindungi kelompok masyarakat yang rentan terdampak akibat kenaikan tarif PPN ini.

Dengan demikian, sesuai dengan amanat konstitusi dan landasan hukum yang telah ada, kenaikan tarif PPN menjadi 12% merupakan bagian dari agenda kebijakan yang harus dijalankan secara bertahap dan bertanggung jawab oleh pemerintah yang akan datang. Prabowo dan Gibran, apabila terpilih sebagai pemimpin negara, memiliki tugas untuk melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

 

Read More

Tumbuh 5,7%! Jokowi siapkan berbagai strategi untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai rencana

Yogyakarta – Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 5,3%-5,7% di 2024, atau tepatnya di akhir masa jabatan. Jokowi membahas target dalam rapat terbatas (ratas) terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) tahun 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tema dalam penyusunan KEM-PPKF adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu indikasinya yakni pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5%.

Airlangga menuturkan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024, Jokowi telah menyiapkan strategi, salah satunya dengan menjaga agar ekonomi tetap tangguh dengan berbagai aturan perundang-undangan. Seperti dengan implementasi Perppu Cipta Kerja, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD).

Adapun seiring dengan target pertumbuhan ekonomi, Jokowi menargetkan sejumlah asumsi makro lainnya di 2024. Seperti nilai tukar rupiah ditargetkan mencapai Rp 14.800-Rp 15.400 per dollar AS.

 

Read More

Tiga Kebijakan Fiskal Jokowi dalam hadapi Pandemi Covid-19

Selama pandemi, pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai berhasil merilis sejumlah kebijakan fiskal yang tepat sasaran.

Hal tersebut diungkapkan oleh ekonom senior Indef, sekaligus komisaris Allo Bank Aviliani dalam Diskusi Pakar 2022 'Peran APBN dalam rangka Pemulihan Ekonomi dan Antisipasi Resesi'

Aviliani menuturkan bahwa sepanjang tahun 2020-2022, ketika pandemi melanda, ada tiga kebijakan fiskal pemerintah yang cukup baik.

Pertama adalah relaksasi defisit fiskal ke atas 5%. Bahkan, menurutnya, pemerintah mengelontorkan dana PEN. Kedua, fungsi Bank Indonesia (BI) yang diperbolehkan membeli SBN di pasar primer.

"Ini bagus karena suku bunga tidak melonjak jauh," ujar Aviliani.

Jika BI tidak bisa membeli SBN di pasar primer, maka yield SBN akan naik tinggi ketika pasar mengalami gejolak.

"Akibatnya pemerintah akan mengeluarkan biaya yang sangat besar," kata Aviliani lagi.

Ketiga adalah restrukturisasi. Menurut Aviliani, program ini sangat membantu perbankan. Ada sekitar Rp 1.000 triliun kredit yang direstrukturisasi. Sekarang nilai sudah berkurang hingga Rp 500 triliun.

Artinya apa, dalam dua tahun terakhir sudah terjadi perbaikan karena orang sudah bisa mengangsur kembali kreditnya. Saat ini, bahkan, ada kebijakan untuk memperpanjang program restrukturisasi.

"Jadi artinya apa? jika kondisi belum normal boleh saja pemerintah mengajukan kembali, untuk kebijakan-kebijakan yang membutuhkan hal-hal baru, seperti restrukturisasi," ungkapnya.

Dia berharap kebijakan agar BI diperbolehkan membeli SBN di pasar primer bisa dilanjutkan. Pasalnya, kenaikan suku bunga pada akhirnya akan menaikkan yield SBN.

Kondisi ini akan menjadi beban bagi pemerintah. "Pemerintah jualan obligasi lebih mahal. Jadi memang perlu dievaluasi tidak harus semua kebijakan ini selesai," pungkasnya.

  

Read More

Intip Deretan Cara Pemerintahan Jokowi 'Perangi' Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data inflasi Indonesia periode Juli 2022 sebesar 4,94%. Ini artinya lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 4,35% sekaligus jadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.

Inflasi tinggi akan menjadi momok bagi negara kita karena menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Lalu apa saja langkah yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia mengatasi masalah ini?

Menanggapi hal ini Jokowi melakukan beberapa kebijakan, diantaranya kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kemudian kebijakan fiskal seperti meningkatkan tarif pajak, memangkas pengeluaran di pemerintahan, dan melakukan pinjaman.

Terakhir kebijakan non fiscal dan non moneter yaitu menambah hasil produksi, memperlancar serta mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, dan melakukan pengawaan terhadap pendistribusian barang.

 

Read More