Burhanudin Abdullah Menilai Rencana Prabowo Membentuk Kementerian Penerimaan Negara Sebagai Langkah Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara

Yogyakarta – Rencana Prabowo untuk membentuk Kementerian Penerimaan Negara mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk Burhanudin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia. Menurut Burhanudin, langkah ini adalah strategi cerdas yang akan meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan adanya kementerian khusus, pengelolaan sumber penerimaan negara akan lebih terfokus dan efisien, serta beban kerja Kementerian Keuangan akan lebih ringan, sehingga dapat memaksimalkan tugasnya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu tujuan utama pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ini adalah untuk memperbaiki mekanisme pengumpulan pajak dan penerimaan negara lainnya. Selama ini, Kementerian Keuangan menangani terlalu banyak aspek dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya kementerian baru, fokus kerja terkait penerimaan negara bisa lebih optimal, sehingga target pendapatan negara dapat tercapai lebih baik. Hal ini juga penting untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan global yang terus berubah.

Selain itu, pembentukan kementerian ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo berkomitmen untuk menjalankan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-lembaga pemerintah, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa setiap program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan efisien dan akuntabel. Pemerintah juga berharap agar dengan langkah ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara semakin meningkat.

Opini negatif yang menyebutkan bahwa langkah ini hanya akan memperbesar birokrasi dan menambah beban anggaran adalah tidak berdasar. Faktanya, dengan pembagian tugas yang lebih jelas, Kementerian Keuangan dapat fokus pada pengelolaan belanja negara, sementara Kementerian Penerimaan Negara akan berfokus pada pengumpulan pendapatan. Sinergi ini akan memperkuat sistem keuangan negara secara keseluruhan dan menciptakan stabilitas nasional yang lebih baik.

Dengan inovasi ini, pemerintah optimis bahwa perekonomian Indonesia akan semakin kuat, stabil, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

 

Read More

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Mengatakan Revisi UU Kementerian Negara Bukan Upaya Bagi – Bagi Kekuasaan Tetapi Sebagai Upaya Menyongsong Indonesia Emas 2045

Yogyakarta – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Kementerian Negara bukanlah upaya bagi-bagi kekuasaan seperti yang sering disalahpahami. Langkah ini justru merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dan DPR untuk mempersiapkan Indonesia menyongsong visi Indonesia Emas 2045, dengan menciptakan struktur pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap tantangan global.

Revisi UU ini bertujuan untuk menata ulang kelembagaan kementerian agar lebih dinamis dan adaptif dalam menghadapi kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks. Dengan revisi ini, diharapkan setiap kementerian dapat berfungsi optimal, tanpa tumpang tindih kewenangan, sehingga mampu mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek pemerataan dan keberlanjutan.

Opini negatif yang menyebutkan revisi ini sebagai upaya bagi-bagi kekuasaan adalah tidak berdasar dan menyesatkan. Faktanya, revisi ini merupakan hasil kajian mendalam dan diskusi panjang antara pemerintah dan DPR untuk memperkuat fondasi pemerintahan. Langkah ini penting dilakukan agar Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang kokoh dan siap menghadapi era baru, di mana dinamika global semakin cepat berubah dan membutuhkan respons yang tepat.

Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga membangun infrastruktur kelembagaan yang kuat dan modern. Dengan revisi UU Kementerian Negara ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, mampu berinovasi, dan dapat memberikan pelayanan publik yang prima. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan yang kuat dan dapat dijalankan secara efektif.

Pemerintah dan DPR terus berkolaborasi untuk menghadirkan perubahan positif demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Mari kita dukung bersama langkah-langkah strategis ini, karena Indonesia Emas 2045 bukanlah mimpi, tetapi tujuan nyata yang bisa kita capai dengan kerja keras dan komitmen bersama. Dengan struktur pemerintahan yang kuat dan efisien, Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan global dan menjadi salah satu kekuatan besar dunia.

 

Read More

Formappi Menilai Perubahan UU Kementerian Negara Dilakukan Demi Mendukung Keleluasan Prabowo Dalam Mewujudkan Zaken Kabinet

Yogyakarta – Perubahan Undang-Undang (UU) Kementerian Negara yang baru-baru ini disahkan memicu berbagai spekulasi, termasuk tudingan bahwa perubahan ini dilakukan demi kepentingan politik tertentu. Namun, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyatakan bahwa perubahan UU ini justru dilakukan demi kepentingan bangsa. Menurutnya, perubahan ini diperlukan untuk memberikan keleluasaan bagi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam menentukan jumlah pembantunya sesuai dengan kebutuhan yang ada dan mewujudkan kabinet yang lebih profesional, atau yang dikenal dengan istilah "zaken kabinet".

Lucius menjelaskan bahwa perubahan UU ini memungkinkan presiden membentuk kabinet yang lebih responsif dan efisien dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin kompleks. “Perubahan ini bukan semata-mata untuk menambah atau mengurangi jumlah menteri, tetapi agar presiden memiliki fleksibilitas dalam memilih dan menempatkan orang-orang terbaik di pos strategis yang dibutuhkan,” ujar Lucius. Dengan demikian, presiden dapat lebih optimal dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan program-program prioritas nasional.

Lebih lanjut, Lucius menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien. Zaken kabinet yang diusung oleh Prabowo akan berfokus pada pengisian jabatan oleh para profesional yang berkompeten di bidangnya. Hal ini diyakini dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan mempercepat pencapaian target pembangunan.

Lucius juga membantah tudingan miring yang menyebut perubahan UU ini sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu. “Narasi bahwa perubahan UU ini dilakukan hanya untuk kepentingan politik adalah salah kaprah. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan demi kepentingan rakyat dan negara,” tegasnya.

Perubahan ini harus dilihat sebagai upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Dengan dukungan yang lebih luas dari masyarakat, diharapkan perubahan ini akan membawa manfaat besar bagi pembangunan nasional. Lucius pun mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada presiden terpilih dalam mengimplementasikan perubahan ini dan melihat hasil nyata dari kebijakan yang diambil.

Perubahan UU Kementerian Negara ini merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat membawa pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan responsif dalam menghadapi tantangan global dan nasional. Mari dukung upaya ini demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

 

Read More

Adi Prayitno Menilai Pelantikan 3 Wamen Baru Oleh Presiden Jokowi Merupakan Strategi Pemerintah Untuk Melakukan Percepatan Kinerja Kementerian

Yogyakarta – Pelantikan tiga Wakil Menteri (Wamen) baru oleh Presiden Jokowi baru-baru ini menuai banyak pujian dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik UIN, Adi Prayitno. Adi menilai langkah ini sebagai strategi cerdas untuk mempercepat kinerja kementerian menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi.

Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Jokowi telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan efektif dan tepat waktu. Penunjukan tiga Wamen baru adalah salah satu upaya untuk memperkuat kabinet dan mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis nasional.

Menurut Adi Prayitno, pelantikan ini tidak hanya menunjukkan komitmen Presiden Jokowi terhadap peningkatan kinerja pemerintahan, tetapi juga merupakan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi negara saat ini. "Dengan adanya tambahan Wamen, kementerian dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam mengejar target-target yang telah ditetapkan," ujar Adi.

Wamen yang dilantik membawa berbagai latar belakang dan keahlian yang berbeda, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan kinerja kementerian masing-masing. Penunjukan ini juga menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam merespons berbagai isu penting seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, peningkatan investasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, langkah ini juga merupakan upaya pemerintah untuk mematahkan berbagai opini negatif yang seringkali dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan menunjuk para profesional yang kompeten, pemerintah membuktikan bahwa mereka siap bekerja keras untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan.

Pelantikan tiga Wamen baru ini juga mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang berharap bahwa dengan adanya Wamen baru, program-program pemerintah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. "Kita semua harus mendukung langkah ini karena ini adalah untuk kebaikan dan kemajuan bersama," tambah Adi.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu padu dalam mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk memajukan Indonesia. Stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama yang terus diupayakan.

Dengan adanya pelantikan ini, Presiden Jokowi menunjukkan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk bekerja demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Mari kita bersama-sama mendukung setiap langkah positif yang diambil demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

 

Read More

Wacana Penambahan Jumlah Kementerian Dari 34 Menjadi 40 Di Kabinet Prabowo-Gibran Saat Ini Baru Sebatas Aspirasi, Bukan Keputusan Resmi. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Menekankan Bahwa Fokus Utama Prabowo Saat Ini Adalah Merancang Program Kampanye

Yogyakarta – Belakangan ini, muncul wacana mengenai penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 di kabinet Prabowo-Gibran. Informasi ini sempat menimbulkan berbagai spekulasi dan opini di kalangan masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa wacana tersebut saat ini baru sebatas aspirasi dan belum merupakan keputusan resmi.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco, menegaskan bahwa fokus utama Prabowo saat ini adalah merancang program kampanye yang efektif dan relevan bagi masyarakat. Dasco menjelaskan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Prabowo dan timnya bertujuan untuk memperkuat visi pembangunan dan kemajuan Indonesia.

Pernyataan Dasco ini penting untuk meluruskan hoax yang beredar terkait rencana penambahan kementerian. Hoax semacam ini sering kali digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu substansial dan merusak citra kepemimpinan. Dalam situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selalu berkomitmen untuk menjaga stabilitas nasional dan mempercepat pembangunan. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi telah menunjukkan keberhasilan dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Upaya keras Jokowi untuk memajukan Indonesia tidak terlepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk calon pemimpin masa depan seperti Prabowo.

Dalam konteks ini, aspirasi penambahan kementerian seharusnya dilihat sebagai bagian dari dinamika politik dan upaya untuk merespons kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks. Namun, keputusan akhir tentu harus melalui pertimbangan yang matang dan proses yang transparan.

Melalui penegasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa wacana penambahan kementerian masih dalam tahap awal dan tidak perlu dijadikan polemik yang berlebihan. Fokus utama saat ini adalah merancang program kampanye yang dapat membawa manfaat nyata bagi rakyat.

Dengan demikian, masyarakat diajak untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan memajukan negara. Klarifikasi dari Partai Gerindra ini juga memperkuat citra kepemimpinan Jokowi yang selalu berkomitmen pada transparansi dan pembangunan berkelanjutan. Mari kita bersama-sama mematahkan hoax dan mendukung pemimpin yang bekerja untuk kesejahteraan Indonesia.

 

Read More

Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Wapres K.H. Ma’ruf Amin Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Supaya Lebih Adaptif Serta Inovatif Dalam Merangkul Pemda Dalam Pelaksanaan Pengurangan Sampah Juga Emisi

Yogyakarta – Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin, mengambil langkah progresif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menjadi lebih adaptif dan inovatif dalam merangkul Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya pengurangan sampah dan emisi.

Dalam pertemuan tingkat tinggi di kantor pusat KLHK, Wapres KH. Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya kerjasama yang erat antara KLHK dan Pemda dalam mengatasi permasalahan lingkungan seperti pengurangan sampah dan emisi. Beliau menekankan perlunya pendekatan yang adaptif dan inovatif guna menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi antara KLHK dan Pemda dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam menjalankan program pengurangan sampah dan emisi. Wapres KH. Ma'ruf Amin menekankan pentingnya peran aktif Pemda dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kondisi lokal, serta memastikan implementasi program-program lingkungan berjalan efektif di tingkat daerah.

Selain itu, Wapres KH. Ma'ruf Amin juga menyoroti pentingnya inovasi dalam menjalankan program-program lingkungan. Beliau mengajak KLHK dan Pemda untuk terus mencari solusi-solusi kreatif dan efektif dalam mengurangi sampah dan emisi, serta memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada secara optimal.

Langkah progresif dari Wapres KH. Ma'ruf Amin ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan aktivis lingkungan dan akademisi. Mereka menyambut baik upaya pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antara KLHK dan Pemda dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Diharapkan, dengan adanya dorongan dari Wapres KH. Ma'ruf Amin ini, kerjasama antara KLHK dan Pemda dalam pelaksanaan program-program lingkungan akan semakin solid dan berdampak positif bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan yang diinginkan oleh banyak pihak dapat terwujud melalui upaya bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

 

Read More

Jokowi Minta Menteri Tak Bekerja Standar Saat Kondisi Dunia Sedang Tak Normal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuntut para menteri dan pejabat pemerintahan lain tidak hanya bekerja standar dan melakukan rutinitas biasa karena kondisi dunia sedang tidak normal.

"Kita tidak boleh bekerja standar, tidak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas, kaerna memang keadaannya tidak normal," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022.

"Tidak bisa kita memakai standarr-standar baku, standar-standar pakem, tidak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga sama, tidak bisa lagi kita bekerja rutinitas, tidak," kata Presiden.

Penyebabnya, menurut Presiden Jokowi, dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah.

"Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi Covid-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih pada angka yang tinggi, kemudian masuk muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan, inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit," jelas Presiden.

Dia menyebut para pejabat pemerintah tidak bisa hanya bekerja melihat angka makro.

"Tidak bisa, tidak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi meminta agar para bupati, wali kota, dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim TPID di daerah dan Tim Inflasi di pusat.

"Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi? Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai dan dicek Tim Pengendali Inflasi Pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali (ada) 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi dengan DOB (daerah otonomi baru) yang baru. Ini negara besar," kata Jokowi.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, inflasi di Indonesia saat ini mencapai 4,94 persen atau lebih besar dari target inflasi 3 persen +/- 1 persen namun masih lebih rendah dibanding negara-negara lain.

"Lihat negara-negara lain coba, tinggi-tinggi banget sudah, di atas 5. Ada yang sudah di angka 79 persen, Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika Serikat sudah 9,1 kemarin turun 8,5 persen, bukan sesuatu yang mudah dan ini menjadi momok semua negara," kata dia.

 

Read More

Cegah Korupsi, Jokowi Minta Digitalisasi Kementerian / Lembaga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penerimaan negara berpotensi kurang jika terjadi korupsi dalam sebuah transaksi bisnis. Maka harus ada mekanisme yang bisa mengawasi transaksi agar tidak merugikan negara.

"Instruksi Bapak Presiden Jokowi bahwa kesempatan dan peluang untuk terjadinya korupsi di dalam transaksi yang dapat mengurangi penerimaan negara harus dihapuskan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Sehingga dibutuhkan platform digital yang bisa digunakan untuk bertransaksi sekaligus mempersempit dan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik bisnis yang tidak baik. Agar tidak ada lagi praktik korupsi atau kompromi terhadap integritas.

Dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan kata dia, terus melakukan transformasi digital. Pihaknya terus melakukan berbagai investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan sistem serta perubahan bisnis proses.

Pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pihaknya mengeluarkan terobosan berupa core tax, e-filing, e-payment untuk membantu agar wajib pajak mudah dalam melakukan pembayaran wajib pajaknya. "Ini tadi yang disebut kepastian dan kemudahan serta keadilan," kata dia.

DJP baru saja selesai dengan program pengampunan pajak dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dari hasil program tersebut didapat sejumlah data ara wajib pajak yang akan dilihat dan dianalisa dengan sistem digital. Tujuannya untuk terus meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak secara adil.

"Ini yang sering dikatakan bahwa mereka memang memiliki kemampuan ekonomi apalagi yang sedang menikmati boom komoditas mereka harus membayar kewajiban negara sesuai dengan amanat konstitusi," kata dia.

Namun bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak yang miskin, tidak mendapatkan pendapatan justru akan diberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat. Sehingga dalam hal ini Pajak dan PNBP menjadi instrumen keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kementerian Keuangan juga membangun Lembaga National Single Window (LNSW). Ini merupakan unit organisasi Kemenkeu yang mengelola integrasi data ekspor dan impor komoditas dalam menyediakan data yang akurat. Tak lupa disertai dengan mekanisme pengawasan yang berbasiskan pada risiko.

Selain itu, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sedang membangun sistem digital. Dengan mengintegrasikan Krisna dan Sakti lahirlah sistem pembangunan daerah SIPD dengan sistem informasi keuangan daerah atau SIKD.

"Sekali lagi sistem ini adalah sistem berbasis digital secara elektronik agar siklus penganggaran dapat dilakukan secara komprehensif dan konsisten dan tentu bisa menghindarkan pemborosan maupun kompromi terhadap integritas," pungkasnya.

 

Read More