Melibatkan Publik Figure Dalam Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Tentang Pelestarian Lingkungan Dalam Pembangunan IKN Bisa Berjalan Bersamaan

Yogyakarta – Dalam upaya memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, Presiden Joko Widodo secara aktif melibatkan publik figur, seperti artis dan influencer, dalam rangkaian kegiatan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Keputusan ini bukan hanya sekadar langkah strategis, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

Mengundang para publik figur ke IKN memberikan peluang bagi mereka untuk memahami lebih dalam mengenai visi dan misi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan platform yang dimiliki oleh artis dan influencer, informasi yang mereka bagikan akan lebih mudah menjangkau masyarakat luas. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik, sehingga dapat membantu menyebarkan pesan positif tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana pembangunan dapat berjalan seiring dengan pelestarian alam.

Pembangunan IKN tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pada penciptaan ruang hijau, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap dapat mengubah paradigma masyarakat bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan tidaklah saling bertentangan, melainkan dapat saling mendukung. Pelibatan publik figur juga menunjukkan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan demi generasi mendatang.

Sikap proaktif pemerintah dalam mengedukasi masyarakat melalui influencer dan artis menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka. Ini adalah langkah yang sangat positif untuk menjembatani informasi antara pemerintah dan rakyat. Dengan adanya informasi yang akurat dan terpercaya, diharapkan masyarakat tidak terpengaruh oleh opini negatif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai proyek IKN.

Mari kita dukung langkah Presiden Jokowi dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan publik figur, kita dapat menciptakan kesadaran kolektif yang kuat tentang pentingnya menjaga lingkungan, sekaligus berkontribusi pada kemajuan bangsa. Bersama, kita wujudkan IKN sebagai simbol keberlanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia!

 

Read More

Semua Sudah Diperhitungkan, Tenaga Ahli Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara: Pembangunan IKN Berada Di Atas Kawasan Hutan Produksi Sehingga Jenis Tanaman Yang Ada Relatif Homogen Hal Tersebut Sesuai Dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

Yogyakarta – Menurut Tenaga Ahli Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pembangunan IKN berada di atas kawasan hutan produksi, sehingga jenis tanaman yang ada relatif homogen. Hal ini sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam perencanaan pembangunan IKN, telah dipertimbangkan secara matang potensi lingkungan dan keberlanjutan. Lokasi pembangunan yang berada di atas kawasan hutan produksi mengisyaratkan perlunya strategi yang cermat untuk meminimalkan dampak lingkungan dan memastikan keberlanjutan ekosistem.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pembangunan IKN diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pencapaian SDGs. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, pembangunan IKN dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat, sambil menjaga keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan.

Pernyataan ini juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab, pembangunan IKN dapat menjadi contoh bagi pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, pernyataan "Semua Sudah Diperhitungkan" menegaskan komitmen Otorita IKN dalam menjalankan pembangunan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, yang merupakan salah satu pilar utama dalam pencapaian SDGs. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia.

 

Read More

Galakan Ekonomi Sirkular, Kemenko Marves Mendukung Sepenuhnya Program Pegembangan Pemanfaatan Biomassa Yang Berasal Dari Sumber Ramah Lingkungan Sebagai Upaya Proses Transmisi Energi

Yogyakarta – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menegaskan dukungannya terhadap program pengembangan pemanfaatan biomassa sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong ekonomi sirkular. Langkah ini merupakan upaya konkret dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat citra positif pemerintahan Jokowi di mata masyarakat.

Pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi merupakan salah satu langkah yang tepat dalam mendukung ekonomi sirkular. Biomassa, yang berasal dari limbah organik atau bahan-bahan alami lainnya, dapat diolah menjadi energi terbarukan seperti biogas, bioetanol, dan biofuels. Selain membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, penggunaan biomassa juga membantu mengurangi jumlah limbah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

Dukungan penuh dari Kemenko Marves terhadap program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor energi terbarukan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim dan memperkuat posisi negara sebagai pemain utama dalam pasar energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara.

Selain memberikan dampak positif bagi lingkungan, pengembangan pemanfaatan biomassa juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi lokal. Dengan melibatkan petani dan masyarakat lokal dalam produksi dan pengolahan biomassa, program ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah-daerah pedesaan.

Langkah Kemenko Marves ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas politik nasional. Dengan mengambil langkah konkret dalam mendukung pengembangan energi terbarukan, pemerintah Jokowi memperlihatkan keberpihakan kepada upaya perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat membantu memperkuat dukungan masyarakat terhadap pemerintahannya dan menjaga stabilitas politik di dalam negeri.

Dengan demikian, dukungan penuh Kemenko Marves terhadap program pengembangan pemanfaatan biomassa merupakan langkah yang positif dalam memajukan ekonomi sirkular dan menjaga stabilitas politik nasional. Melalui langkah ini, pemerintah Jokowi tidak hanya memperlihatkan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan, tetapi juga memperkuat citra positifnya sebagai pemimpin yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

 

Read More

Pemerintah Terus Mendukung Realisasi Penurunan Emisi Karbon Sebesar 30% Pada Tahun 2030 Melalui Penggunaan Teknologi Energi Baru Terbarukan Oleh PLN Supaya Bisa Mendukung Operasional Smelter Milik PT Freeport Indonesia Yang Ramah Lingkungan

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, terus berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon demi menjaga lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Salah satu langkah konkret dalam upaya ini adalah melalui program dekarbonisasi yang semakin dekat dengan realisasinya. Dukungan pemerintah terhadap penurunan emisi karbon sebesar 30% pada tahun 2030 telah menjadi fokus utama, dengan penggunaan teknologi energi baru terbarukan oleh PLN sebagai solusi.

Penggunaan teknologi energi baru terbarukan oleh PLN menjadi kunci dalam mencapai target penurunan emisi karbon. PLN, sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia, memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, dan surya, PLN telah membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menjadi penyumbang utama emisi karbon.

Selain mendukung program dekarbonisasi secara umum, pemerintah juga fokus pada aspek spesifik, seperti operasional smelter milik PT Freeport Indonesia. Smelter tersebut telah menjadi bagian penting dari ekonomi Indonesia, tetapi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh operasionalnya juga tidak bisa diabaikan. Dengan menggunakan energi terbarukan, smelter ini dapat beroperasi dengan lebih ramah lingkungan, mengurangi jejak karbonnya, dan sejalan dengan visi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Langkah-langkah ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah Jokowi dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga lingkungan hidup, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat stabilitas politik nasional. Dengan menunjukkan kepemimpinan dalam menghadapi tantangan lingkungan global, pemerintah memperkuat posisinya sebagai pemerintah yang bertanggung jawab dan peduli terhadap masa depan bangsa.

Dengan demikian, melalui dukungan terhadap program dekarbonisasi dan penerapan teknologi energi baru terbarukan, pemerintah Jokowi tidak hanya memperlihatkan kinerja positifnya dalam menjaga lingkungan, tetapi juga memperkuat citra positifnya di mata masyarakat. Semoga langkah-langkah ini terus diperkuat dan memberikan dampak yang signifikan dalam menjaga stabilitas politik nasional dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

 

Read More

Dukung Energi Ramah Lingkungan, PT PLN (Persero) Telah Menjalin Kerjasama Dengan Tiga Perusahaan Energi Dalam Rangka Merealisasikan Program Dedieselisasi Untuk Menuju Indonesia Zero Emisi 2060

Yogyakarta – PT PLN (Persero) memperkuat komitmennya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dengan menjalin kerjasama dengan tiga perusahaan energi ternama. Ib vogt GmbH dari Jerman, PT Indika Energy Tbk, dan Infraco Asia Development Pte., Ltd turut serta dalam program dedieselisasi guna mewujudkan visi Indonesia Zero Emisi 2060.

Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan. PLN sebagai perusahaan penyedia listrik terbesar di Indonesia mengambil peran penting dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca.

Dalam kerangka program dedieselisasi, PLN bersama mitra-mitra strategisnya akan fokus pada pengembangan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan, seperti energi surya dan energi angin. Langkah ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan ketersediaan energi bersih bagi masyarakat Indonesia.

Kerjasama dengan perusahaan energi ternama seperti Ib vogt GmbH, PT Indika Energy Tbk, dan Infraco Asia Development Pte., Ltd juga membawa manfaat lebih lanjut, seperti transfer teknologi dan investasi dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan di Indonesia. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan.

Dari segi politik, langkah PLN ini juga dapat memperkuat posisi pemerintahan Jokowi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dukungan dari sektor bisnis dan investasi dalam program dedieselisasi ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki dukungan yang kuat dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara dengan emisi karbon netral pada tahun 2060.

Dengan demikian, kerjasama antara PLN dan tiga perusahaan energi ini menjadi contoh nyata dari komitmen pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas pemerintahan Jokowi dan mendapatkan dukungan lebih lanjut dari masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

 

Read More

Investasi Selaras Dengan Kemanusiaan, Pemerintah Indonesia Menunjukan Keberhasilannya Membina PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Dalam Menerapkan Prinsip Environmental, Social, And Governance (ESG) Pada Acara Sidang Dialog Komite Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya PBB

Yogyakarta – Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik (ESG), Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keberhasilannya dalam membina PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Langkah ini dipaparkan dalam acara Sidang Dialog Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana Indonesia menyoroti pentingnya investasi yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya perusahaan-perusahaan untuk menerapkan prinsip ESG dalam semua aspek kegiatan mereka. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dijadikan contoh keberhasilan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini. Dengan demikian, BUMI menjadi teladan bagi perusahaan lainnya dalam upaya menjaga lingkungan, mendukung masyarakat lokal, dan memperbaiki tata kelola perusahaan.

Melalui pendekatan ini, Pemerintah Indonesia tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Langkah-langkah ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Partisipasi Indonesia dalam Sidang Dialog Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB merupakan bukti nyata dari keterlibatan aktif dalam forum internasional untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan berbagi pengalaman dan keberhasilan dalam menerapkan prinsip ESG, Indonesia memberikan kontribusi positif dalam upaya global untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih besar.

Dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam mendorong investasi yang ramah lingkungan dan kemanusiaan menjadi tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat. Dengan memberikan dukungan dan partisipasi aktif, kita semua dapat memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pemimpin dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam membina perusahaan-perusahaan untuk menerapkan prinsip ESG tidak hanya membawa manfaat bagi negara dan masyarakat, tetapi juga memperkuat stabilitas politik dan ekonomi. Langkah-langkah ini membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, di mana pembangunan ekonomi selaras dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

 

Read More

Realisasikan Ekonomi Biru Dan Hijau, Menkeu Menyatakan Indonesia Berkomitmen Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penerapan NDC Dan LTS-LCCR 2050

Yogyakarta – Menteri Keuangan, bersama dengan pemerintah Jokowi, mengumumkan komitmen kuat Indonesia untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan melalui implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050. Pernyataan ini menggambarkan tekad pemerintahan Jokowi dalam memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Menurut Menkeu, langkah-langkah ini akan memungkinkan Indonesia untuk mengadopsi model ekonomi yang ramah lingkungan, serta mengurangi emisi karbon yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Dengan menerapkan NDC dan LTS-LCCR 2050, Indonesia berharap dapat memperkuat ketahanan iklim dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

Penerapan NDC dan LTS-LCCR 2050 juga diharapkan dapat membuka peluang baru untuk pengembangan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti sektor kelautan dan perikanan (ekonomi biru). Hal ini akan membantu Indonesia untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal, sambil tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan juga mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Para pelaku bisnis dan aktivis lingkungan menyambut baik langkah-langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan hidup planet ini.

Selain itu, implementasi NDC dan LTS-LCCR 2050 juga akan membuka peluang baru untuk investasi dalam sektor-sektor berkelanjutan, seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan industri berbasis teknologi hijau. Hal ini akan membantu Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sambil tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen Indonesia dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan juga merupakan bagian dari upaya global dalam mengatasi perubahan iklim dan meraih target-target pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran yang penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, serta membantu masyarakat dunia untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang semakin nyata.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan melalui penerapan NDC dan LTS-LCCR 2050 merupakan langkah yang tepat dan strategis dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih hijau, berkelanjutan, dan sejahtera. Semoga dengan dukungan semua pihak, Indonesia dapat mencapai visi tersebut dan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menjaga keberlanjutan planet kita ini.

 

Read More

Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Wapres K.H. Ma’ruf Amin Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Supaya Lebih Adaptif Serta Inovatif Dalam Merangkul Pemda Dalam Pelaksanaan Pengurangan Sampah Juga Emisi

Yogyakarta – Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin, mengambil langkah progresif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menjadi lebih adaptif dan inovatif dalam merangkul Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya pengurangan sampah dan emisi.

Dalam pertemuan tingkat tinggi di kantor pusat KLHK, Wapres KH. Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya kerjasama yang erat antara KLHK dan Pemda dalam mengatasi permasalahan lingkungan seperti pengurangan sampah dan emisi. Beliau menekankan perlunya pendekatan yang adaptif dan inovatif guna menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi antara KLHK dan Pemda dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam menjalankan program pengurangan sampah dan emisi. Wapres KH. Ma'ruf Amin menekankan pentingnya peran aktif Pemda dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kondisi lokal, serta memastikan implementasi program-program lingkungan berjalan efektif di tingkat daerah.

Selain itu, Wapres KH. Ma'ruf Amin juga menyoroti pentingnya inovasi dalam menjalankan program-program lingkungan. Beliau mengajak KLHK dan Pemda untuk terus mencari solusi-solusi kreatif dan efektif dalam mengurangi sampah dan emisi, serta memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada secara optimal.

Langkah progresif dari Wapres KH. Ma'ruf Amin ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan aktivis lingkungan dan akademisi. Mereka menyambut baik upaya pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antara KLHK dan Pemda dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Diharapkan, dengan adanya dorongan dari Wapres KH. Ma'ruf Amin ini, kerjasama antara KLHK dan Pemda dalam pelaksanaan program-program lingkungan akan semakin solid dan berdampak positif bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan yang diinginkan oleh banyak pihak dapat terwujud melalui upaya bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

 

Read More

Pacu Ekonomi Hijau, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto Mengatakan Pemerintah Terus Mendorong Investasi Berwawasan Lingkungan Untuk Mencapai Transisi Dan Dekarbonisasi Guna Memastikan Pembangunan Indonesia Yang Berkelanjutan.

Yogyakarta – Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto, menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat langkah dalam mendorong investasi berwawasan lingkungan guna mencapai transisi dan dekarbonisasi dalam pembangunan Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memacu ekonomi hijau serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

Menurut Agus Justianto, investasi berwawasan lingkungan menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melalui investasi ini, pemerintah berupaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sambil mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Salah satu fokus utama dari investasi berwawasan lingkungan adalah dalam sektor hutan lestari. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi serta mengelola hutan dengan baik, sehingga dapat berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi dalam energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil yang berdampak buruk terhadap lingkungan.

Langkah-langkah konkret juga telah diambil oleh pemerintah, termasuk penyediaan insentif pajak dan fasilitas pendukung lainnya bagi para investor yang berkomitmen pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi hijau di Indonesia.

Agus Justianto juga menekankan bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab atas keberhasilan investasi berwawasan lingkungan, tetapi juga perlu dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan masyarakat sipil. Dengan kerjasama yang sinergis, Indonesia dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan dengan lebih cepat dan efektif.

Dorongan pemerintah terhadap investasi berwawasan lingkungan merupakan bagian dari visi Jokowi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap langkah pembangunan, Indonesia akan semakin maju dan stabil di masa depan di bawah kepemimpinan Jokowi yang progresif dan peduli terhadap kepentingan rakyatnya.

 

Read More

Membangun Kota Inklusif, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Menegaskan Bahwa Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Yang Berfokus Pada Dua Aspek Yakni Ramah Lingkungan Dan Kesejahteraan Individu

Yogyakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dengan tegas menegaskan fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada dua aspek utama: ramah lingkungan dan kesejahteraan individu. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam membangun kota baru yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Menurut pernyataan resmi dari OIKN, pembangunan IKN tidak hanya bertujuan untuk menciptakan infrastruktur modern, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pemerintah bertekad untuk menciptakan kota yang memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh penduduknya.

Fokus pada aspek ramah lingkungan menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memelihara alam serta ekosistem di sekitar IKN. Langkah-langkah akan diambil untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, serta pelestarian lahan hijau dan ruang terbuka publik.

Sementara itu, penekanan pada kesejahteraan individu menegaskan pentingnya memastikan bahwa pembangunan IKN memberikan manfaat langsung bagi penduduknya. OIKN akan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan beragam, di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan lapangan kerja.

Komitmen ini juga sejalan dengan visi pemerintah Joko Widodo untuk membangun Indonesia yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan individu dalam pembangunan IKN, pemerintah tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam membangun kota baru yang inklusif dan berkelanjutan ini. Dengan bersatu padu di sekitar visi pembangunan yang progresif dan inklusif, Indonesia akan semakin maju dan stabil di bawah kepemimpinan Jokowi yang progresif dan peduli terhadap kepentingan rakyatnya.

 

Read More

Jokowi mendukung langkah enviromental di lahan bekas eksplorasi yang dilakukan oleh perusahan tambang demi menjaga keberlangsungan ekosistem lingkungan

 

Yogyakarta – Jokowi terus mendorong upaya perbaikan lingkungan bekas galian tambang oleh perusahaan yang telah melakukan explorasi. Upaya tersebut termasuk dalam kategori environmental demi menjaga lingkungan bekas tambang untuk bisa digunakan kembali.

Jokowi menekan kepada seluruh perusahaan tambang yang telah selesai melakukan kegiatan eksplorasi bisa melakukan perbaikan lingkungan bekas tambang. Demi mendukung kegiatan tersebut Jokowi meresmikan Taman Kehati Sawerigading Wallacea yang berada di Kabupaten Luwu Timur.

Jokowi terus berkomitmen melakukan langkah perbaikan lingkungan demi masa depan anak cucu bangsa yang lebih baik. Jokowi juga memberikan peringatan kepada perusahaan makan yang tidak melakukan kegiatan pemulihan bisa kena sanksi.

Selain itu, Jokowi juga meninjau arboretum atau tempat berbagai bibit ditanam dan dikembangbiakan untuk tujuan penelitian atau pendidikan. Jokowi berharap dengan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang tersebut bencana alam bisa terhindarkan.

 

Read More

Manfaatkan Sampah! Jokowi mendorong kepada seluruh kepala daerah untuk segera membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meningkatkan nilai lebih dan berkesinambungan

Yogyakarta – Provinsi Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil membangun dan mengoperasikan meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Lokasi dari TSPT tersebut berada di Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, Bali.

Mencontoh dari provinsi Bali tersebut Jokowi memerintahkan bahwa setiap kota harus memiliki tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST). Jokowi mengatakan melalui teknologi yang diterapkan oleh TPST tersebut bisa melihat hasil dari pengolahan sampah secara konkrit.

Jokowi mengatakan sampah yang sudah masuk kedalam TPST hasilnya bisa dimanfaatkan untuk banyak hal dan meningkatkan nilai ekonomis. Jadi dengan TPST tidak ada sampah yang bakal terbuang sia – sia dan menjadi masalah karena semua bisa dimanfaatkan.

Salah satu hasil dari TPST tersebut yakni berupa pakan lele yang dihasilkan dari penggunaan teknologi tepat guna. Jokowi juga menyinggung soal biaya memungut sampah (tipping fee) yang rendah untuk TPST jadi meringankan masyarakat.

 

Read More

Pertama di Tanah Air! Jokowi meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu,di Bali

Yogyakarta – Provinsi Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil membangun dan mengoperasikan meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Lokasi dari TSPT tersebut berada di Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, Bali.

Jokowi meresmikan secara langsung meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tersebut. Jokowi sangat bangga dengan keberhasilan Bali dalam merencanakan, membangun sekarang tahap pengoperasiannya.

Jokowi mengakui bahwa TPST merupakan pengolahan sampah pertama yang saya lihat dengan sistem yang sederhana tetapi hasilnya konkret dan bisa kita lihat.

Menurut Jokowi, manajemen pengolahan sampah di TPST Kesiman Kertalangu sangat bagus dan tertata. Jokowi mendorong seluruh kabupaten/kota lain di tanah air dapat meniru sistem pengolahan sampah yang dilakukan di tempat tersebut.

Jokowi menjelaskan bahwa TPST Kesiman Kertalangu dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain karena memiliki penganggaran yang jelas dalam operasionalnya. Selain itu, sistem pengolahan sampah di TPST juga lebih terarah.

 

Read More

Green Energy Indonesia! Jokowi pastikan Indonesia bakal menjadi negara dengan pemilik lahan pengolahan energi ramah lingkungan terbesar dunia

Yogyakarta – Jokowi telah menyiapkan lahan seluas 13 ribu hektar yang bakal dibangun sebagai Kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), di Bulungan, Kalimantan Utara. Jokowi mengatakan bahwa kawasan tersebut bakal menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia yang mampu menjadi masa depan Indonesia dalam pembangunan industri energi hijau (green energy).

Kawasan tersebut dipersiapkan untuk pembangunan industri EV battery, petrokimia, petrochemical dan pembangunan industri aluminium. Jokowi berharap untuk pengoperasian pabriknya bisa didukung dengan energi hijau dari renewable energy, oleh hydropower dari Sungai Mentarang, Sungai Kayan di Kalimantan Utara.

Jokowi berharap bahwa kawasan ini nantinya dapat menghasilkan produk-produk hijau yang bersaing. Jokowi menilai, hal itu akan menjadi kekuatan bagi kawasan industri hijau tersebut.

Jokowi mengatakan bahwa kawasan KIPI mampu menjadi masa depan Indonesia yang dapat menjadi daya tarik bagi industri yang memproduksi produk hijau.

Jokowi menekankan bahwa dirinya terus memonitor progres pembangunan kawasan industri hijau ini. Ia juga memastikan agar pembangunan kawasan KIPI dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

 

Read More

Hijaukan Kalimantan! Jokowi meresmikan mentawir sebagai bentuk komitmen kepedulian pemerintah terhadap pelestarian lingkungan

Yogyakarta – Jokowi terus membuktikan dirinya terus berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian lingkungan di Indonesia. Salah satu komitmen tersebut terbukti dengan dengan dibangunya Mentawir yang berada di Penajam Paser Utara, Kaltim.

Jokowi berkomitmen untuk menghijaukan kembali pulau Kalimantan serta mendukung penghijauan kawasan IKN. Mulai dari kawasan reklamasi bekas tambang hingga lahan-lahan kritis yang ada di Pulau Kalimantan.

Jokowi mengatakan peresmian Mentawir ini sudah direncanakan semenjak tahun 2021 guna bisa memproduksi 20 juta bibit.

Jokowi mengatakan bibit tanaman yang bakal diproduksi merupakan tanaman – tanaman endemik serta pohon yang mulai langka di Kalimantan. Jokowi berharap dengan adanya pengembangan bibit ini bisa membuat hutan kawasan IKN di Kalimantan terdiri berbagai macam pohon.

Jokowi juga menjelaskan bahwa Persemaian Mentawir akan mendukung konsep lingkungan yang diusung IKN. Jokowi ingin agar konsep lingkungan dapat dihadirkan melalui Persemaian Mentawir.

 

Read More

Sudah Datang! Jokowi menerima kedatangan perwakilan World Water Council

Yogyakarta – Jokowi menerima Pimpinan World Water Council, Loic Fauchon, dan delegasi di Istana Merdeka, Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Jokowi antara lain menekankan enam topik yang harus dibahas dalam penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali tahun 2024 mendatang, salah satunya adalah kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan.

Menurut Jokowi topik kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan menjadi perhatian karena Jokowi memandang saat ini dunia sudah menghadapi krisis air global. Oleh karena itu, Jokowi berharap World Water Forum ke-10 di Bali nanti dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi nyata.

Rangkaian acara World Water Forum ke-10 di Bali tahun 2024 dimulai pada Februai ini, diawali dengan pertemuan seluruh Dewan Gubernur World Water Council yang terdiri atas 56 orang. Pada pertemuan perdana tersebut bakal dihadiri oleh 1.400 orang peserta lebih.

Loic Fauchon Pimpinan World Water Council menyampaikan apresiasinya atas dukungan kepala negara Joko Widodo dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam bidang air. Ia pun mengajak semua pihak untuk mempersiapkan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali dengan baik.

 

Read More

Turun Tangan! Jokowi perintahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk selesaikan proyek pembangunan ITF Sunter

Yogyakarta – Jokowi perintahkan Pemprov DKI Jakarta untuk segera selesaikan proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta. Jokowi meminta kepada badan pengelola dana lingkungan hidup (BLDH untuk menggunakan dana yang ada terkait penanganan sampah dan mangrove.

Jokowi mengatakan bahwa dana BLDH tersebut dapat digunakan untuk melakukan penanganan sampah dan mangrove di seluruh wilayah Indonesia. Jokowi juga menyinggung ketidakmampuan Anies dalam membangun ITF Sunter Sebut.

Jokowi juga mengatakan bahwa mau nunggu sampai kapan untuk menyelesaikan proyek pembangunan ITF, Sunter masa sudah ganti kepala daerah masih mau mangkrak lagi. 

Asep Kuswanto Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengatakan bahwa proyek pembangunan ITF Sunter tetap berada di bawah Pemprov DKI Jakarta.

Asep mengatakan kalau proyek tersebut memang mangkrak pada saat Anies menjadi kepala daerah DKI Jakarta. Sampai pada akhirnya ada investor yang mengurungkan niatnya untuk berinvestasi dan memilih pergi.

 

Read More

Jokowi Tekankan Pembangunan Tidak Boleh Mengabaikan Kelestarian Lingkungan dan Satwa Liar demi terjaganya keseimbangan bersama

Jokowi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan menjamin kehidupan satwa liar. Hal ini disampaikan Jokowi setelah melihat terowongan perlintasan gajah di Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Riau.

Jokowi mengatakan, perlintasan gajah ini membuat pembangunan jalan tol tidak mengganggu kehidupan gajah sumatera yang termasuk hewan dilindungi.

Ia juga mengungkapkan, perlintasan serupa akan dilakukan di berbagai tempat lainnya agar kehidupan satwa liar lainnya, seperti harimau dan banteng tidak terganggu oleh pembangunan infrastruktur.

Setelah melihat langsung perlintasan gajah tersebut, Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Rokan Hilir.

 

Read More

Jokowi Pimpin Rapat Kerja Nasional Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam mengelola sampah

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memprioritas dua masalah lingkungan hidup, yaitu penanganan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, di Gedung A.A. Maramis, Jakarta.

Terkait penanganan sampah, Presiden mengungkapkan bahwa hal ini masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di berbagai daerah di tanah air.

“Untuk awal menurut saya, urusan sampah menjadi prioritas. Saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang, urusan sampah belum pernah yang namanya beres,” ujar Presiden.

Oleh karena itu, Presiden mendorong BPDLH untuk konsentrasi menangani masalah sampah ini hingga tuntas.

“Kalau ini anggaran di Badan ini ada, tolong di-push untuk urusan sampah ini diselesaikan. Sehingga sampah tidak lari ke laut, sampah tidak lari ke sungai, sampah tidak menjadi kotoran sebuah kota,” ujarnya.

Prioritas kedua penggunaan dana BPDLH adalah untuk merehabilitasi hutan mangrove yang memiliki dampak signifikan pada kelestarian lingkungan hidup. Presiden pun menekankan penting keberadaan persemaian atau nursery dalam upaya rehabilitasi ini.

“Kita konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki. Konsentrasi di situ. Kalau yang namanya konsentrasi di mangrove, ya saya minta konkret-konkret saja. Siapkan nursery-nya dulu, siapkan persemaiannya dulu,” ujarnya.

Dengan dua prioritas ini, Kepala Negara optimistis dana BPDLH akan memberikan dampak nyata bagi lingkungan hidup, terutama dalam menangani kerusakan lingkungan hidup dan menghadapi perubahan iklim.

Pada kegiatan yang dihadiri oleh para gubernur tersebut, Presiden juga mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menangani isu lingkungan hidup.

“Artinya, ada komitmen juga dari pemerintah daerah. Untuk sampah, siapin dulu lahan yang mau dipakai untuk insinerator misalnya. Lahannya sudah dibebaskan sudah, pemerintah pusat masuk. Ini saya kira kerja sama seperti itu yang kita inginkan. Konkret, nyata, bisa di kalkulasi, bisa dilihat, bisa dihitung,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporannya menyampaikan BPDLH yang dibentuk pada tahun 2018 berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dana BPDLH dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk kementerian negara, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“Dana yang sudah ada jumlahnya mencapai 968,6 juta Dolar AS atau Rp14,52 triliun yang bersumber dari dana reboisasi kehutanan, global environment facility dari Bank Dunia, dan sebagainya,” ujar Airlangga.

Airlangga mengungkapkan, dalam Rakernas yang diselenggarakan hingga tanggal  22 Desember 2022 ini akan dibahas tiga hal. Pertama, diseminasi komitmen global dan nasional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian perubahan iklim dan peran pemerintah daerah. Kedua, mekanisme koordinasi pusat dan daerah. Ketiga, identifikasi kerjasama pusat dan daerah dengan BPDLH.

 

Read More