[HOAKS] Video Mengenai Presiden Jokowi Akan Diadili Oleh PBB Terkait Dengan Ijazah Palsu Adalah Hoax. Faktanya PBB Tidak Memiliki Kewenangan Menggelar Pengadilan Terhadap Kepala Negara Karena Hal Tersebut Adalah Ranah Mahkamah Internasional

Yogyakarta – Belakangan ini, beredar sebuah video yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan diadili oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dugaan penggunaan ijazah palsu. Informasi ini tidak hanya menyesatkan tetapi juga sepenuhnya tidak berdasar dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Faktanya, PBB tidak memiliki kewenangan untuk menggelar pengadilan terhadap kepala negara. Proses hukum terhadap kepala negara adalah ranah Mahkamah Internasional, bukan PBB.

Kepemimpinan Presiden Jokowi selama ini telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan integritas. Berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang telah diluncurkan di bawah kepemimpinan beliau membuktikan dedikasi yang besar untuk kemajuan bangsa. Misinformasi seperti tuduhan ijazah palsu ini adalah upaya untuk mendiskreditkan kinerja positif pemerintahan Jokowi dan menciptakan ketidakstabilan nasional.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah berulang kali menyatakan komitmen untuk memberantas hoaks dan berita palsu yang beredar di masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat adalah akurat dan dapat dipercaya. Penyebaran hoaks dapat merusak kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas nasional, oleh karena itu diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak untuk melawannya.

Kinerja pemerintahan Jokowi juga tercermin dari berbagai penghargaan internasional yang diterima Indonesia, seperti peningkatan peringkat kemudahan berbisnis dari Bank Dunia dan pengakuan atas penanganan pandemi COVID-19 yang efektif. Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia terus berkembang dan mendapatkan pengakuan dunia.

Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita palsu yang beredar. Sebaliknya, kita harus bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan lancar dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan, Presiden Jokowi terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Mari kita dukung kepemimpinan beliau dan bersama-sama melawan hoaks demi tercapainya stabilitas dan kemajuan bangsa.

 

Read More

Tidak Ada Kaitannya, Narasi Yang Mengatakan Bahwa PBB Akan Melakukan Sidang Kepada Presiden Jokowi Dengan Tuntutan Ijazah Palsu Merupakan Berita Bohong, Faktanya, PBB Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Menggelar Pengadilan Terhadap Kepala Negara Atau Terhadap Negara-Negara Di Dunia

Yogyakarta -- Berita yang menyebutkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar sidang terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tuduhan ijazah palsu adalah kabar bohong. Faktanya, PBB tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan pengadilan terhadap kepala negara atau negara-negara di dunia.

Narasi tersebut adalah bentuk disinformasi yang tidak didukung oleh bukti atau fakta yang jelas. PBB merupakan organisasi internasional yang berfokus pada perdamaian, keamanan, dan kerja sama antar negara, bukan lembaga yudisial yang memiliki otoritas untuk mengadili kepala negara.

Isu tentang ijazah palsu Presiden Jokowi telah berulang kali dibantah oleh pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut. Upaya untuk menyebarkan informasi palsu ini hanya bertujuan untuk menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.

Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi menjalani proses verifikasi dan pengesahan dokumen yang ketat sebelum mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Prosedur ini melibatkan berbagai instansi resmi yang memastikan keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki oleh calon presiden.

Perlu dipahami bahwa PBB tidak memiliki mandat untuk mengadili persoalan domestik internal suatu negara, termasuk isu terkait dokumen pribadi kepala negara. Tugas utama PBB adalah memfasilitasi dialog antar negara, menangani isu-isu global seperti perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya pada berita-berita yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Penting untuk selalu memeriksa informasi dari sumber resmi dan terpercaya sebelum menyebarkannya lebih lanjut.

Pemerintah dan instansi terkait terus berupaya untuk meluruskan informasi yang salah dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya literasi digital. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dalam menerima dan menanggapi berbagai informasi yang beredar, terutama di media sosial.

Kesimpulannya, narasi tentang sidang PBB terhadap Presiden Jokowi terkait ijazah palsu adalah tidak berdasar dan tidak memiliki kebenaran. PBB tidak memiliki otoritas untuk mengadili kepala negara, dan informasi ini hanyalah hoax yang bertujuan untuk menyesatkan masyarakat. Masyarakat dihimbau untuk selalu mencari informasi dari sumber yang valid dan terpercaya.

 

Read More

Terus Dikembangkan, Pemerintah Dan Balai Bahasa Dan Budaya Indonesia (BBBI) Sedang Merancang Upaya Untuk Menjadikan Bahasa Indonesia Lebih Mendunia Setelah Resmi Menjadi Bahasa Sidang Umum Yang Ditetapkan UNESCO

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia bersama dengan Balai Bahasa dan Budaya Indonesia (BBBI) sedang menggarap rencana untuk memperluas penggunaan Bahasa Indonesia di kancah internasional. Langkah ini diambil setelah Bahasa Indonesia resmi diakui sebagai salah satu bahasa sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN) yang ditetapkan oleh UNESCO.

Keputusan UNESCO ini merupakan tonggak sejarah yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah diakui sebagai salah satu bahasa resmi untuk forum internasional tertinggi di dunia, memberikan kesempatan emas bagi Indonesia untuk memperluas cakupan penggunaan bahasa nasionalnya di tingkat global.

Dalam keterangan resminya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan komitmen pemerintah dalam memajukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang lebih diakui. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat identitas nasional dan meningkatkan reputasi Indonesia di dunia.

Selain itu, BBBI turut aktif terlibat dalam merancang strategi dan program untuk mempromosikan Bahasa Indonesia di kancah internasional. Dengan menyediakan sumber daya dan fasilitas pendukung, BBBI bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran dan penggunaan Bahasa Indonesia bagi kalangan internasional.

Reaksi positif pun datang dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah, akademisi, maupun masyarakat umum. Mereka menyambut dengan antusias keputusan UNESCO ini sebagai pencapaian yang membanggakan bagi bangsa Indonesia.

Langkah ini juga diharapkan akan membuka peluang baru dalam berbagai bidang, seperti diplomasi, perdagangan, dan pariwisata. Dengan Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi di forum internasional, Indonesia dapat lebih aktif berperan dalam arena global dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain.

Namun, tantangan tidaklah sedikit. Untuk menjadikan Bahasa Indonesia lebih mendunia, diperlukan upaya bersama dari seluruh komponen masyarakat. Dukungan penuh dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum diperlukan untuk mempromosikan dan memperkuat penggunaan Bahasa Indonesia di tingkat internasional.

Dengan demikian, langkah-langkah progresif ini bukan hanya akan memperkuat stabilitas politik dan identitas nasional, tetapi juga akan membuka peluang baru dalam meningkatkan hubungan antarnegara dan mengangkat martabat bangsa Indonesia di mata dunia.

 

Read More

Investasi Selaras Dengan Kemanusiaan, Pemerintah Indonesia Menunjukan Keberhasilannya Membina PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Dalam Menerapkan Prinsip Environmental, Social, And Governance (ESG) Pada Acara Sidang Dialog Komite Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya PBB

Yogyakarta – Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik (ESG), Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keberhasilannya dalam membina PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Langkah ini dipaparkan dalam acara Sidang Dialog Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana Indonesia menyoroti pentingnya investasi yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya perusahaan-perusahaan untuk menerapkan prinsip ESG dalam semua aspek kegiatan mereka. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dijadikan contoh keberhasilan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini. Dengan demikian, BUMI menjadi teladan bagi perusahaan lainnya dalam upaya menjaga lingkungan, mendukung masyarakat lokal, dan memperbaiki tata kelola perusahaan.

Melalui pendekatan ini, Pemerintah Indonesia tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Langkah-langkah ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Partisipasi Indonesia dalam Sidang Dialog Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB merupakan bukti nyata dari keterlibatan aktif dalam forum internasional untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan berbagi pengalaman dan keberhasilan dalam menerapkan prinsip ESG, Indonesia memberikan kontribusi positif dalam upaya global untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih besar.

Dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam mendorong investasi yang ramah lingkungan dan kemanusiaan menjadi tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat. Dengan memberikan dukungan dan partisipasi aktif, kita semua dapat memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pemimpin dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam membina perusahaan-perusahaan untuk menerapkan prinsip ESG tidak hanya membawa manfaat bagi negara dan masyarakat, tetapi juga memperkuat stabilitas politik dan ekonomi. Langkah-langkah ini membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, di mana pembangunan ekonomi selaras dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

 

Read More

Semangat Demokrasi Indonesia Jadi Cermin KTT G20

Semangat demokrasi Indonesia harus tecermin pada pelaksanaan G20 Indonesia termasuk dalam puncak Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, hari ini. 

“Sebagai negara demokrasi Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan dan semangat yang sama ini harus ditunjukkan pada G20,” kata Joko Widodo dalam sambutannya membuka secara resmi Forum KTT G20.

Jokowi menjelaskan meski Indonesia memiliki 17 ribu pulau, 1.300 suku bangsa, serta lebih dari 700 bahasa daerah, namun semangat demokrasi mampu berjalan dari tataran paling rendah.

Menurutnya, semangat demokrasi di Indonesia berjalan dari tataran tingkat desa, yaitu pemilihan kepala desa sampai tataran negara seperti pemilihan kepala negara, pemimpin daerah. Dirinya menekankan bahwa G20 tidak punya pilihan lain selain mempertahankan paradigma kolaborasi karena sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia.

“Kita semua memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk orang-orang kita, tetapi juga untuk orang-orang di dunia,” tegasnya.

Menurutnya, tanggung jawab tersebut berarti termasuk menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bertanggung jawab juga berarti menciptakan situasi yang saling menguntungkan, bukan menciptakan situasi yang kalah dan menang.

Jokowi menegaskan, bertanggung jawab pun memiliki arti bahwa G20 harus mengakhiri perang karena jika perang tidak berakhir maka akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju.

“Kita tidak boleh membagi dunia menjadi beberapa bagian. Kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang perang dunia lainnya,” tegas Jokowi.

 

Read More

Jokowi Dorong Perdamaian Demi Generasi Muda

Joko Widodo turut berbicara perdamaian di pembukaan KTT G20 Bali. Ia meminta agar negara-negara menghormati Piagam PBB dan mendukung perdamaian demi generasi muda. 

Jokowi berkata menghormati hukum internasional merupakan bentuk sebagai tanggung jawab. Namun, ia tidak secara eksplisit menyebut Rusia atau Ukraina saat membahas isu perang. 

"Kita punya tanggung jawab tidak hanya kepada rakyat kita, tetapi juga rakyat dunia)," ujar Jokowi.

"Bertanggung jawab di sini juga berarti kita harus mengakhiri perang. Jika perang tidak berakhir, maka akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Jika perang tidak berakhir, maka akan sulit untuk  bertanggung jawab untuk generasi sekarang dan generasi selanjutnya," tegas Jokowi.

Kata-kata tersebut diberikan Jokowi di hadapan para pemimpin dunia seperti Joe Biden, Xi Jinping, Ursula von der Leyen, dan Sergey Lavrov. 

Pihak Uni Eropa saat ini berupaya agar ada tekanan kepada Rusia di G20. Mereka juga ingin supaya deklarasi G20 ikut memberika kecaman Rusia dengan cara menyorot pentingnya Piagam PBB di deklarasi tersebut. 

Salah satu poin Piagam PBB adalah melarang perebutan batas wilayah negara lain. Aksi Rusia yang menyerang Ukraina, serta menganeksasi wilayah dengan referendum ilegal juga telah dikecam oleh PBB.

 

Read More

Jokowi Terima Penghargaan Global Citizen Award Tahun 2022

Jokowi menerima penghargaan Global Citizen Award dari Atlantic Council dalam acara Global Food Security Forum yang digelar di Kecak Ballroom, Sofitel Nusa Dua Beach Resort, Bali. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan motivasi untuk meningkatkan peran serta dalam menyelesaikan permasalahan dunia.

“Terima kasih atas penghargaan Global Citizen Award kepada saya dan ini akan makin memotivasi saya dan pemerintah Indonesia untuk menjalankan tanggung jawab besar menjadi bagian dari solusi dunia,” ujar Jokowi

Menurut Jokowi, selama bekerja dirinya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan penghargaan. Presiden mengaku hanya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan nilai kemanusiaan.

“Tidak pernah terpikir di benak saya memperoleh penghargaan yang terhormat ini. Yang selama ini saya lakukan adalah hanya bekerja sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab demi nilai-nilai kemanusiaan.,” ucap Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa dunia tidak dapat dibangun dengan rivalitas dan keserakahan, namun harus dibangun dengan toleransi dan kerja sama yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Melalui semangat toleransi dan kerja sama tersebut, Indonesia akan menjalankan amanat sebagai pemimpin G20 tahun 2022 dan keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 mendatang.

“Indonesia di G20 tahun ini dan keketuaan Indonesia di ASEAN tadi sudah diserahterimakan kepada saya tahun depan dilandasi dengan semangat-semangat tersebut,” ujar Jokowi

Untuk diketahui, penganugerahan Global Citizen Award merupakan acara tahunan yang diselenggarakan Atlantic Council di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Sejumlah tokoh dunia juga pernah mendapat penghargaan tersebut karena dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi dunia. Di antaranya adalah mendiang Shinzo Abe, Justin Trudeau, mantan Moon Jae-in, hingga Mark Rutte.

Selain kepada Jokowi, penghargaan Global Citizen Award tahun 2022 juga dianugerahkan kepada Sauli Niinistö, Magdalena Andersson, CEO Google dan Alphabet Sundar Pichai, serta aktor dan UNESCO Special Envoy for Peace and Reconciliation Forest Whittaker.

 

Read More

Ma'ruf Amin Hadiri KTT COP 27

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin telah tiba di Sharm El Sheikh, Republik Arab Mesir, pada Minggu malam (6/7/2022). 

Dikutip dari laman wapres.go.id pada Senin (7/11/2022) menyebutkan, kedatangan Wapres untuk menghadiri rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties (COP) ke-27.

Wapres dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Sharm El Sheikh sekitar pukul 18.30 waktu setempat, setelah menempuh penerbangan dari Kairo. Tampak menyambut kedatangan Wapres di tangga pesawat, Menteri Kerja Sama Internasional Mesir Rania Al-Mashat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar, serta Atase Pertahanan RI di Mesir Aria Sanggita Saleh.

Wapres akan mewakili Presiden Joko Widodo menghadiri Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi KTT COP ke-27 di Sharm El Sheikh International Convention Center.

Tidak hanya itu, usai menghadiri pembukaan KTT, Wapres juga dijadwalkan menyampaikan pidato pada agenda High Level Segment. Pada acara itu, seluruh kepala negara/pemerintahan diberikan kesempatan menyampaikan pidato, termasuk Wapres yang memperoleh urutan ke-33 setelah Wapres Kuwait.

Sebagai informasi, KTT Perubahan Iklim sebelumnya, yakni COP26 diselenggarakan pada 31 Oktober-12 November 2021 di Glasgow, Skotlandia, dengan mengangkat tema “Leading Action Together Climate”. Adapun Inggris bertindak sebagai Presiden dan Italia sebagai mitra penyelenggara selama periode 2020-2021. Pada KTT itu, Presiden Jokowi hadir langsung dan memberikan pidato pada World Leaders Summit on Forest and Land Use.

 

Read More

JOKOWI JALANKAN TUGAS KONSTITUSI DENGAN KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI

Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia, penting dan bermanfaat walau hasilnya belum segera terlihat. Presiden Jokowi dinilai sedang menjalankan tugas tugas konstitusional dalam kunjungan tersebut.

Hal tersebut merupakan inti dari diskusi online bertajuk “Jokowi Pembawa Misi Perdamaian” yang digelar DPP PSI, Selasa (5/6/22) malam. Hadir sebagai narasumber Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Philips J Vermonte dan Analis Pertahanan-Militer Connie Rahakundini Bakrie.

Menurut Philips, ada sesuatu yang tidak terkatakan dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Namun, tutur dia, kunjungan tersebut memiliki tujuan yang jelas, yakni Presiden Jokowi ingin memastikan kehadiran negara-negara G-20 dalam pertemuan pada November 2022.

“Jangan sampai konflik mengganggu pertemuan G-20 yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemulihan ekonomi dunia,” ucap Philips dalam keterangannya, Rabu (6/7/2022).

Selain itu, menurut Philips, kunjungan Presiden Jokowi merupakan keharusan, karena mandat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia.

“Indonesia tidak bisa berdiam diri ketika ada pelanggaran kedaulatan, apa pun argumennya. Prinsip kita, dari dulu, menempatkan territory, integrity dan sovereignty sebagai acuan utama dalam menjalankan politik luar negeri. Siapa pun pemerintah yang sedang berjalan akan mendapat tugas konstitusional ini,” tuturnya.

Lebih jauh, Philips menambahkan Rusia merupakan salah salah satu kekuatan inti dunia dan salah satu mitra utama ASEAN. Dia menilai jika Indonesia bisa menjaga hubungan baik dengan Rusia, maka hal tersebut akan baik juga untuk ASEAN.

Di lain pihak, dia mengatakan Indonesia mempunyai hubungan historis dengan Ukraina. Ukraina salah satu yang pertama membantu kedaulatan Indonesia, membawa isu ke Dewan Keamanan PBB pada 1946.

“Kunjungan Pak Jokowi ini menunjukkan Indonesia konsisten dalam menjalankan politik luar negeri. Konsistensi ini penting karena akan dibaca oleh negara-negara lain dan menjadi rekam jejak,” terang mantan Direktur Eksekutif CSIS ini.

Sementara itu, Connie Rahakundini Bakrie juga menilai positif kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Namun, kata dia, hasil kunjungan tersebut memang tidak bisa segera dilihat.

“Presiden Jokowi bukan David Copperfield, bukan tukang sulap. Hari ini datang, besok berubah. Karena kompleks sekali sekali masalahnya. Sejak awal saya sudah bilang, pemerintah Ukraina menjadikan negaranya sebagai mandala atau arena perang buat musuh-musuh Rusia yang jumlahnya banyak,” ujarnya.

“Kompleksitas persoalan itu yang membuat perdamaian akan sulit. Namun, sulit bukan berarti mustahil. Jalur diplomasi harus dibuka, prosesnya bisa lama dan panjang. Kasus Bosnia saja membutuhkan 2-3 tahun sampai selesai,” tutup dia.

Connie mengatakan Indonesia adalah bagian dari gerakan non-blok. Karena itu, Indonesia harus bermain sebaik dan seaktif mungkin dengan tetap harus memikirkan kepentingan nasional kita. Selain itu, Indonesia harus memenuhi amanat konstitusi untuk menciptakan perdamaian dunia.

 

Read More

Jokowi Bertemu Zelensky, Minta Akses Impor Gandum Dari Ukraina

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Ukraina untuk membuka kembali akses ekspor bahan makanan, seperti gandum, seiring dengan kekhawatiran krisis pangan global.

“Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini,” ungkap Jokowi seperti dikutip dari keterangan resmi Hal itu diungkapkan saat melakukan pertemuan dengan Presiden Volodymyr Zelensky di Istana Maryinsky, Kiev pada Rabu (29/6/2022), waktu setempat.

Seperti diketahui, invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina telah menimbulkan kemacetan rantai pasok global dan inflasi di sektor pangan dan energi. Untuk itu, kelancaran pasokan pangan dari Ukraina sebagai pemasok seperti gandum menjadi penting.

Pada kesempatan yang sama, Zelensky mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kunjungan Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara di Asia yang secara perdana mengunjungi Ukraina yang sedang dilanda konflik.

"Rusia mengancam dunia dengan kelaparan. Mereka memblokir pasokan makanan dari Ukraina, yang memainkan peran menstabilkan pasar dunia. Puluhan juta ton gandum dari Ukraina harus sampai ke konsumen, khususnya masyarakat Indonesia," tegas Zelensky, seperti dikutip dari keterangan resmi Kantor Presiden Ukraina.

Dalam kesempatan tersebut, Zelensky mengumumkan peluncuran aturan bebas visa antara Ukraina dan Indonesia.

Menurutnya, ini adalah kabar baik dan menjadi langkah penting untuk kemajuan sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan jejaring. "Saya mengundang Indonesia, perusahaan Indonesia, dan para pakar untuk bergabung pada implementasi proyek ini, proyek ekonomi terbesar saat ini di Eropa," kata Zelensky.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi kembali menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden Zelensky untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan pada November mendatang di Bali. Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkokoh kerja sama bilateral dengan Ukraina. “Tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama yang lebih baik,” ungkapnya.

 

Read More