PEDULI KEMANUSIAAN, Menko PMK Memastikan Pemerintah Indonesia Mengirimkan Bantuan Sebesar US$1 Juta Atau Setara Rp15 Miliar Untuk Palestina

Yogyakarta – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, memastikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan sebesar US$1 juta atau setara dengan Rp15 miliar untuk Palestina. Langkah ini menandai komitmen Indonesia dalam mendukung kemanusiaan di tengah konflik yang terus berkecamuk di Timur Tengah.

Bantuan ini merupakan upaya nyata Pemerintah Indonesia dalam memperlihatkan solidaritasnya terhadap rakyat Palestina yang telah lama mengalami konflik dan kesulitan kemanusiaan. Langkah kemanusiaan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang berfokus pada perdamaian, keadilan, dan kepentingan bersama di tingkat internasional.

Mengirimkan bantuan sejumlah US$1 juta menunjukkan bahwa Pemerintah Jokowi peduli terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina. Langkah ini tidak hanya sebagai bentuk dukungan moral, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Keputusan ini juga mencerminkan kerja keras pemerintahan Jokowi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional dengan menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Dengan menunjukkan kepedulian terhadap kemanusiaan di Palestina, Indonesia memperkuat citra positifnya di mata dunia sebagai negara yang peduli dan berperan aktif dalam isu-isu global.

Selain itu, langkah ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas politik di tingkat nasional. Dengan memperlihatkan kepedulian terhadap kemanusiaan, Pemerintah Jokowi dapat memperkuat solidaritas dan dukungan dari masyarakat Indonesia, serta menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang diambil bertujuan untuk kebaikan bersama.

Meskipun bantuan sejumlah US$1 juta mungkin terasa kecil dibandingkan dengan skala konflik yang ada di Palestina, namun langkah ini tetap memiliki makna yang besar dalam konteks kemanusiaan dan diplomasi. Indonesia, sebagai negara yang memiliki peran penting dalam forum-forum internasional, menunjukkan komitmennya untuk turut serta dalam upaya mencari solusi damai bagi konflik di Timur Tengah.

Dengan demikian, pengiriman bantuan oleh Pemerintah Indonesia untuk Palestina tidak hanya sebagai tindakan kemanusiaan semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Langkah ini menegaskan bahwa Pemerintah Jokowi berkomitmen untuk terus mendukung perdamaian dan keadilan di dunia, sebagai upaya untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan berkelanjutan bagi semua.

 

Read More

Independen! Jokowi nyatakan bahwa ASEAN harus berdiri secara kokoh tidak boleh menjadi proxy siapapun juga

Yogyakarta – Jokowi bertemu dengan para Menlu perwakilan dari negara anggota ASEAN dan Sekjen ASEAN di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan para MEnlu tersebut merupakan serangkaian pertemuan pertama negara – negara ASEAN di bawah keketuan Indonesia.

Jokowi menyampaikan pesan kepada para Menlu bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proxy siapapun juga. 

Jokowi menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi hukum internasional hak asasi manusia. sesuai dengan apa yang ada di dalam piagam ASEAN. Jokowi juga menekankan bahwa five point of consensus akan tetap menjadi mekanisme utama ASEAN di dalam mengatasi perkembangan di Myanmar. 

Kedua, Jokowi menekankan bahwa ASEAN harus menjadi epicentrum of growth atau pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini. Namun, Jokowi kembali lagi mengingatkan bahwa tujuan ini bisa dicapai kalau negara ASEAN mampu menjaga stabilitas perdamaian di kawasan.

Setelah pertemuan para Menlu di Istana, mereka akan melakukan serangkaian pertemuan working lunch yang membahas soal Myanmar dan ASEAN coordinating council. Ujar Retno

 

Read More

Jokowi Dorong Perdamaian Demi Generasi Muda

Joko Widodo turut berbicara perdamaian di pembukaan KTT G20 Bali. Ia meminta agar negara-negara menghormati Piagam PBB dan mendukung perdamaian demi generasi muda. 

Jokowi berkata menghormati hukum internasional merupakan bentuk sebagai tanggung jawab. Namun, ia tidak secara eksplisit menyebut Rusia atau Ukraina saat membahas isu perang. 

"Kita punya tanggung jawab tidak hanya kepada rakyat kita, tetapi juga rakyat dunia)," ujar Jokowi.

"Bertanggung jawab di sini juga berarti kita harus mengakhiri perang. Jika perang tidak berakhir, maka akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Jika perang tidak berakhir, maka akan sulit untuk  bertanggung jawab untuk generasi sekarang dan generasi selanjutnya," tegas Jokowi.

Kata-kata tersebut diberikan Jokowi di hadapan para pemimpin dunia seperti Joe Biden, Xi Jinping, Ursula von der Leyen, dan Sergey Lavrov. 

Pihak Uni Eropa saat ini berupaya agar ada tekanan kepada Rusia di G20. Mereka juga ingin supaya deklarasi G20 ikut memberika kecaman Rusia dengan cara menyorot pentingnya Piagam PBB di deklarasi tersebut. 

Salah satu poin Piagam PBB adalah melarang perebutan batas wilayah negara lain. Aksi Rusia yang menyerang Ukraina, serta menganeksasi wilayah dengan referendum ilegal juga telah dikecam oleh PBB.

 

Read More

UNCLOS Sebagai Fondasi Perdamaian Indo-Pasifik

Joko Widodo menyampaikan bahwa selama lima dekade terakhir, ASEAN berupaya memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan. Oleh sebab itu, upaya tersebut harus terus dilanjutkan. Demikian disampaikan Jokowi saat berbicara pada KTT Ke-17 Asia Timur di Hotel Sokha Phnom Penh.

“Negara KTT Asia Timur harus memperkokoh fondasi perdamaian di Indo-Pasifik. Bukan justru menabur benih permusuhan apalagi menabuh genderang perang. Indo-Pasifik jangan hanya dilihat dari perspektif sempit politik keamanan, namun potensi kerja sama ekonominya,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan tiga usulan yang dapat diterapkan dalam hubungan KTT Asia Timur. Pertama, perkokoh semangat dan paradigma untuk kolaborasi. Negara Asia Timur harus dapat mewadahi rasa saling percaya antarnegara.

“Budaya kerja sama harus diperkuat untuk atasi berbagai tantangan di kawasan. Untuk itu saya ajak kita perkuat kerja sama konkret, sejalan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Saya mengundang negara-negara Asia Timur untuk berpartisipasi dalam Indo-Pacific Infrastructure Forum tahun depan di Indonesia,” ujarnya.

Hal kedua, menurut Jokowi, negara Asia Timur harus menghomarti rules of the game dalam hubungan antarnegara. Piagam PBB dan instrumen hukum internasional seperti UNCLOS harus ditegakkan secara konsisten.

“Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah tidak dapat ditawar atau negosiasikan,” katanya.

Hal ketiga, adalah menciptakan arsitektur kawasan yang inklusif. “Arsitektur kawasan yang inklusif akan menjadi fondasi kuat kerja sama yang menguntungkan semua pihak. Tiga Hal Fokus Utama Jokowi Hadapi Tantangan Krisis Ekonomi di ASEAN.

Read More

Jokowi Dinilai Sukses Promosikan Misi Perdamaian Dunia

Peneliti senior Maarif Institute David Krisna Alka menilai Presiden Joko Widodo sukses mempromosikan misi perdamaian dunia. David Krisna Alka menuturkan, hal itu terkait dengan keberhasilan Jokowi mendapatkan penghargaan Global Citizen Award dari lembaga pemikiran Amerika Serikat, Atlantic Council, atas kepemimpinannya di panggung dunia.

"Kalau melihat sejarahnya, siapa saja yang pernah mendapatkan penghargaan ini, dapat saya sebut Jokowi telah meneguhkan kepemimpinannya sebagai pemimpin yang diakui kapasitasnya di kancah internasional," kata David di Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Menurut dia, penghargaan yang diterima Jokowi sebagai bentuk apresiasi dunia atas misi kemanusiaan yang dilakukan Presiden di Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu. "Presiden Jokowi tampil meretas jalan perdamaian dengan mengunjungi kedua negara tersebut, padahal saat itu dua negara tengah bertikai," ujarnya.

Disebutkan peneliti Associate The Indonesian Institute itu bahwa apa yang dilaksanakan Jokowi selaras dengan amanat konstitusi, khususnya terkait dengan misi perdamaian. Di atas kertas Jokowi sudah membuktikan bahwa dirinya bukanlah jago kandang.

"Jadi, Presiden Jokowi tidak hanya jago kandang, tetapi juga jago di kancah internasional. Penghargaan yang diterima ini adalah bukti yang sahih," katanya menegaskan.

Ia mengatakan bahwa Maarif Institute menunggu kiprah kepemimpinan Jokowi di kancah internasional. Bukan hanya di Ukraina dan Rusia, melainkan juga di negara lain seperti potensi perang yang kian membesar antara Taiwan dan China.

"Catatannya adalah, kita juga menunggu peran Presiden Jokowi tidak hanya di Ukraina, tetapi juga di belahan negara lainnya, termasuk di Taiwan," kata David.

Ia juga berharap Presiden Jokowi makin menguatkan peran sebagai tokoh internasional yang menguatkan kemanusiaan sebagai kekuatan utama, termasuk terkait dengan persoalan keagamaan dengan mengampanyekan Islam moderat dan Islam jalan tengah yang selama ini dilaksanakan Maarif Institute.

Sementara itu, tokoh aktivis '98 Wahab Talaohu mengatakan Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara sebesar Indonesia sangat lihai dan mampu memainkan politik internasional bebas aktif. Tetap aktif dalam membangun kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara raksasa ekonomi dunia.

Menurut Talaohu, bukti konkret Jokowi memiliki kemampuan adalah upaya dirinya mendamaikan perang antara Rusia dan Ukraina. Dalam misi itu, Presiden Jokowi langsung datang bertemu dua pemimpin negara tersebut dan disambut baik dan sangat dihormati oleh Rusia dan Ukraina.

"Resolusi menuju jalan perdamaian pun mulai dirintis, hal itu tercermin dari hasil dialog Jokowi dengan Putin dan Zelensky," ujarnya.

Dikatakan pula olehTalaohubahwa puncak dari kiprah kepiawaian Jokowi adalah pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G20) yang telah bergulir sejak 1 Desember 2021 hingga pada puncak acara G20 Summit di Bali pada tanggal 14?15 November 2022.

Ia menyebutkan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah karena para pemimpin G20 menaruh kepercayaan penuh pada Presiden Jokowi yang mampu menjadi teman dan kawan bagi siapa saja.

 

Read More

Jokowi Sebut Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Jadi Negara Maju

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia punya empat kekuatan untuk mencapai visi Indonesia Maju.

Jokowi berkata salah satu kekuatan Indonesia adalah kemampuan mengatasi krisis kesehatan. Indonesia juga punya kekuatan karena kekayaan alam melimpah.

"Pertama, kemampuan mengelola pandemi. Kedua, sumber daya alam yang melimpah yang pasti menjadi kekuatan besar Indonesia, jika dikelola secara bijak dan berkelanjutan," kata Jokowo di akun Twitter @jokowi, Selasa (16/8).

Kekuatan ketiga Indonesia adalah bonus demografi. Jokowi menyebut Indonesia diberkati anak-anak muda produktif yang menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

Kekuatan terakhir adalah kepercayaan internasional. Menurutnya, Indonesia semakin sering tampil di panggung dunia.

"Indonesia diterima oleh Rusia dan Ukraina sebagai jembatan perdamaian, dipercaya PBB sebagai Champions dari Global Crisis Response Group," ujarnya.

Tak lupa, Jokowi juga menyebut posisi Indonesia sebagai Presidensi G20. Indonesia pun akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun depan.

Sebelumnya, Jokowi mewanti-wanti masyarakat mengenai krisis yang menghantam dunia. Dia meminta semua pihak bersiap akan ketidakpastian.

Meski demikian, Jokowi juga mengatakan Indonesia menjadi sala satu negara jawara dalam krisis ini. Menurut Jokowi, kondisi Indonesia lebih baik dari banyak negara lainnya.

 

Read More

Ketua MPR Apresiasi Misi Perdamaian Jokowi ke Ukraina-Rusia, Ingatkan Krisis Global

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengapresiasi misi perdamaian Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas perang Ukraina-Rusia. Dia pun mengingatkan adanya ancaman global yang mesti diwaspadai.

Hal ini disampaikan Bamsoet dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR 2022 yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

"Kondisi global saat ini semakin tidak menentu. Semua negara sedang berupaya keras memulihkan ekonominya, pasca pandemi Covid-19. Namun, fase initerganggu oleh dinamika global, seperti konflik Rusia-Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan baru di Selat Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi," tutur Bamsoet.

Menurut Bamsoet, sikap kenegarawanan Jokowi kembali ditunjukkan melalui pelaksanaan salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

"Misi perdamaian Presiden, dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia beberapa waktu yang lalu, patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Perang dengan alasan apa pun, selalu membawa petaka, kehancuran, dan kesengsaraan. Menghancurkan peradaban, yang telah dibangun berabad-abad lamanya. Membawa krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi," jelas dia.

Ketua MPR mengutip riset Badan Pengungsi PBB, UNHCR, bahwa dalam kurun waktu kurang dari dua bulan sejak pasukan Rusia memulai perang di Ukraina, sudah sebanyak 5 juta warga Ukraina telah meninggalkan negaranya.

Warga Ukraina kini merupakan kelompok pengungsi kedua terbesar di dunia setelah pengungsi Suriah yang jumlahnya mencapai 6,8 juta. Perang antara Rusia dan Ukraina, juga telah menyebabkan sekitar 7,1 juta warga Ukraina terpaksa kehilangan tempat tinggal mereka di negaranya.

Jumlah tersebut, sambungnya, merupakan jumlah populasi terbesar di dunia yang harus kehilangan tempat tinggal akibat konflik yang melanda. Perang di Ukraina telahmemicu krisis pengungsi dan krisis kemanusiaan yang tumbuh paling cepat.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa ancaman krisis global kini ada di depan mata. Saat ini, sekitar 320 juta penduduk dunia berada dalam kondisi kelaparan akut," katanya.

Kemudian, Bamsoet juta mengutip riset data IMF dan Bank Dunia bahwa perekonomian66 negara diprediksi akan bangkrut dan ambruk. Pelambatan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi global, semakin diperburuk oleh tingginya kenaikan inflasi.

"Berkat kesigapan Pemerintah dalam menyikapi ancaman krisis, dari hasil survey Bloomberg, Indonesia dinilai sebagai negara dengan resiko resesi yang kecil, hanya tiga persen, sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa, yang mencapai 40 hingga 55 persen, ataupun negara Asia Pasifik pada rentang antara 20 hingga 25 persen," ujarnya.

·        Ancaman Inflasi

Namun demikian, Bamsoet meminta semua pihak untuk tidak boleh lalai, sebab kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Menurutnya, Badan Pusat Statistik mencatat per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen, dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen.

Bahkan, pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen. Laju kenaikan inflasi, disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi, semakin membebani masyarakat, yang baru saja bangkit dari pademi Covid-19.

"Lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US dolar per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dolar per barel. Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite,Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp 502 triliun. Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi, untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu," Bamsoet menandaskan.

 

Read More