Tampilkan postingan dengan label Gandum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Gandum. Tampilkan semua postingan

Senin, 08 Agustus 2022

Jokowi Ingin Kembangkan Sorgum Sebagai Subtitusi Gandum, Ekonom: Belum Bisa

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai langkah pemerintah untuk mengembangkan sorgum untuk mengalahkan gandum sebagai substitusi impor tidak akan mudah.

"Belum bisa. Skala produksinya masih terlalu kecil," ujar Bhima kepada Tempo pada Sabtu, 6 Agustus 2022.

Persoalan skala produksi ini menurutnya penting karena hanya sebagian wilayah di Nusa Tenggara atau di Indonesia bagian Timur yang bisa ditanami sorgum. Sementara di wilayah lainnya, masyarakat lebih tertarik menanam beras karena faktor stabilitas harga.

"Ada harga pembelian beras atau gabah dari Bulog misalnya. Jadi ada kepastian lanjutan bisnis jangka panjang bagi petani," ucapnya.

Selain masalah lahan, menurut Bhima jika pemerintah ingin membuat food estate sorgum seharusnya perbaiki dulu food estate yang sudah ada sekarang. Sebab, banyak food estate yang masih belum baik dari segi on farm maupun off farm-nya, juga pada saat pengerjaan maupun saat pengolahan paska panennya.

Kegagalan dalam proyek food estate saat ini, kata dia, harus menjadi pelajaran terlebih dahulu bagi pemerintah agar bisa menata kekurangannya. Seperti masalah irigasi, masalah manajemen, maupun persoalan kerja sama dengan para petani yang terjadi di banyak daerah food estate.

"Sehingga aneh sebenarnya ketika food estate rame gitu. Padahal dalam dua tahun terakhir luas lahan panen padi itu turun 2 persen di tahun 2021, data dari BPS," tuturnya.

Untuk tanaman beras saja, menurutnya, food estate itu terbukti gagal, apalagi ketika mengembangman sorgum. Terlebih mimpi pemerintah besar sekali untuk menjadikan sorgum sebagai pengganti dari gandum.

Bhima menjelaskan komoditas sorgum itu banyak juga digunakan untuk bio ethanol atau untuk bahan bakar, sama halnya dengan tebu. Jadi kegunaan sorgum terbagi dua, sehingga pemerintah harus memilih ke arah mana pengembangan yang akan dilakukan, apakah untuk energi atau untuk pangan.

Ia berpendapat jika proyek pemerintah ini hanya sebagai inisiasi, maka masih memungkinkan tercapai. Namun apabila targetnya untuk mengantikan posisi gandum, menurutnya belum bisa. "Dan saya kira yang paling penting sekarang kalau mau serius gausah muluk-muluk lah, untuk sorgum bisa menjadi pangan yang bisa menggantikan beras di kawasan NTB NTT itu sudah lebih dari bagus," ujarnya. 

Bhima berharap pemerintah dapat memperbaiki dulu food estate yang sudah ada sekarang, baru membahas soal komoditas lainnya. Sehingga anggaran untuk proyek tersebut tidak terbuang percuma. Apalagi jika pemerintah ingin menjawab krisis pangan, perlu dipikirkan jangka waktu proyek ini membuahkan hasil. 

 

Share:

Sabtu, 06 Agustus 2022

Rencana Besar Jokowi Kala Banyak Negara Setop Ekspor Gandum

Konflik Rusia-Ukraina memberikan dampak besar pada dunia, termasuk di bidang pangan. Hal itu membuat sejumlah negara menyetop ekspor pangan guna mengamankan pasokannya sendiri.

Kondisi ini pun diantisipasi Indonesia. Indonesia menyiapkan langkah untuk menggenjot produksi pangan di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada sembilan negara yang menyetop ekspor gandum di antaranya Kazakhstan, India, Afghanistan, Algeria, Kosovo, Serbia, dan Ukraina. Sementara, Indonesia punya sejumlah alternatif seperti sorgum, sagu, dan singkong.

Airlangga menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar komoditas-komoditas tersebut dipersiapkan sebagai substitusi dan diversifikasi.

"Dengan demikian kita harus mengembangkan tanaman pengganti ataupun substitusi gandum. Indonesia punya beberapa alternatif selain sorgum itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong," katanya seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/8/2022).

"Oleh karena itu arahan Bapak Presiden seluruhnya perlu dipersiapkan agar punya substitusi dan diversifikasi dari produk tersebut," tambahnya.

Airlangga mengatakan, Jokowi telah meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membuat peta jalan (roadmap) pengembangan sorgum. Kemudian, Jokowi meminta Kementerian Pertanian untuk menyiapkan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan ternak. Jokowi juga meminta Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM mengembangkan bioetanol.

"Namun tentu kita harus mendorong bahwa kapasitas luasan lahan yang diperluas kontinuitas produk dan mendapatkan offtaker. Salah satu offtaker yang dipertimbangkan pemerintah industri pakan ternak," jelasnya.

Airlangga menerangkan,luas tanam sorgum hingga Juni 4.355 hektare (ha) yang tersebar di enam provinsi. Adapun produksinya 15.243 ton atau dengan produktivitas 3,63 ton per ha. Jokowi meminta dibuatkan roadmap hingga 2024.

"Kami laporkan bahwa target dari musim sasaran tanam di 2022 adalah 15 ribu ha, dan ini tentu ada pengembangan sebesar 100 ribu ha. Dan Bapak Presiden minta diprioritaskan untuk daerah Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Waingapu yang kemarin sudah dilihat Bapak Presiden," katanya.

Pada 2023, akan dipersiapkan lahan untuk sorgum seluas 115 ribu ha. Lalu, 2024 seluas 154 ribu ha. "Tentu luasan tersebut akan terus dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian dan juga Kementerian LHK," ujarnya.

 

Share:

Rabu, 13 Juli 2022

Presiden Jokowi Ajak Pemda Manfaatkan Lahan Kosong untuk Bercocok Tanam

Jakarta - Presiden Jokowi mengajak pemerintah daerah memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki daerahnya untuk ditanami tanaman produktif. Menurut Jokowi, hasil pangan dari bercocok tanam tersebut dapat digunakan masyarakat memenuhi kebutuhannya sehari-hari

"Oleh karena itu yang namanya kemandirian pangan itu penting. Saya mengajak Bupati, Wali Kota, untuk memanfaatkan lahan yang sekecil apapun untuk menanam, untuk berporoduksi kebutuhan pangan sehari-hari. Penting, jangan sampai ada lahan kosong," ujar Jokowi saat berpidato di Hari Keluarga Nasional ke-29, Kamis, 7 Juli 2022.

Jokowi menyampaikan hasil panen dari pemanfaatan lahan dapat menjadi solusi memenuhi kecukupan asupan gizi anak-anak. Sehingga, problem stunting di setiap daerah dapat terselesaikan.

"Kalau anak-anak kita pintar, cerdas, kita bersaing dengan negara lain itu mudah. Tapi kalau anak kita stunting, gizi tidak baik, nutrisi tidak tercukupi, ah sudah, nanti ke depan bersaing dengan negara lain akan kesulitan kita," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan saat baru menjabat sebagai presiden pada tahun 2014, tingkat stunting di Indonesia mencapai 37 persen. Lalu pada tahun 2021, Jokowi mengklaim persentase stunting turun menjadi 24,4 persen. Jokowi menargetkan angka iji akan terus turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Selain itu, Jokowi juga mengajak masyarakat untuk memberi jarak kelahiran anak di masing-masing keluarga minimal tiga tahun. Melalui cara itu, Jokowi menyebut orang tua bakal lebih siap secara fisik dan finansial untuk memenuhi kecukupan gizi anak-anaknya.

"Sekali lagi, saya mengajak seluruh keluarga di Indonesia terutama di daerah pedesaan untuk sekali lagi memanfaatkan lahannnya untuk bercocok tanam dan beternak, jangan sampai ada lahan kosong, gunakan untuk memproduksi kebutuhan pangan sehari dan meiningkatkan asupan gizi anak-anak kita," ujar Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi juga sempat mengingatkan kepada masyarakat bahwa harga pangan di dunia saat ini melonjak drastis hingga 50 persen. Dia menyatakan bahwa kenaikan itu disebabkan oleh terganggunya pasokan gandum akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Indonesia, menurut Presiden Jokowi, mengimpor 11 ton gandum setiap tahunnya. 

 

Share:

Jokowi Minta Waspadai Kenaikan Harga Roti-Mi Instan Imbas Perang Ukraina

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk waspadai kenaikkan harga gandum. Presiden Jokowi menjelaskan kalau perang Rusia-Ukraina begitu berdampak pada harga komoditas pangan.

Dia mengatakan, sebagian negara di dunia kini mengalami kekurangan pangan akut akibat kekurangan stok dan kenaikan harga komoditas, termasuk gandum. Sebanyak 40% pasokan gandum dunia berasal dari Ukraina, Rusia, dan Belarusia.   Jokowi mencatat, saat ini stok gandum yang tertahan di Ukraina sebesar 77 juta ton, sedangkan stok di Rusia mencapai 130 juta ton. Stok gandum tersebut tertahan akibat konflik kedua negara tersebut.

Tertahannya stok tersebut menyebabkan harga gandum di pasar global telah naik 30%-50% secara tahun berjalan. Kenaikan harga gandum internasional akan berdampak pada industri makanan di dalam negeri, khususnya yang menggunakan bahan baku tepung terigu seperti biskuit, roti, dan mie.

"Hati-hati yang namanya komoditas pangan dunia ini naik semuanya utamanya gandum. Kita juga impor gandum gede banget, 11 juta ton, impor gandum kita. Ini hati-hati. yang suka makan roti, yang suka makan mi bisa harganya naik, karena apa? Ada perang di Ukraina," ujar Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/7/22/2022).

"Di Ukraina saja ada stok gandum waktu ke sana saya tanya langsung ke Presiden Zelenskyy berapa stok yang ada di Ukraina. 22 juta ton. Stop gak bisa dijual. Kemudian ada panen baru ini, 55 juta ton artinya stoknya sudah 77 juta ton," katanya.

Sehingga negara di Afrika dan Asia sudah mulai mengalami kekurangan pangan. Namun, Presiden Jokowi bersyukur karena pokok utamanya beras tidak terjadi kenaikan. Hal itu karena bisa diproduksi di Indonesia.

Oleh karena itu Presiden Jokowi menghimbau masyarakat agar untuk mewaspadai kenaikan harga komoditas dampak dari perang Rusia-Ukraina, dan Presiden Jokowi mengajak masyarakat Indonesia agar untuk memanfaatkan lahan kosong untuk di tanami pohon-pohon kebutuhan pokok, agar stok untuk bahan pokok tetap terjaga.

 

Share:

Senin, 04 Juli 2022

Jokowi Bertemu Zelensky, Minta Akses Impor Gandum Dari Ukraina


 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Ukraina untuk membuka kembali akses ekspor bahan makanan, seperti gandum, seiring dengan kekhawatiran krisis pangan global.

“Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini,” ungkap Jokowi seperti dikutip dari keterangan resmi Hal itu diungkapkan saat melakukan pertemuan dengan Presiden Volodymyr Zelensky di Istana Maryinsky, Kiev pada Rabu (29/6/2022), waktu setempat.

Seperti diketahui, invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina telah menimbulkan kemacetan rantai pasok global dan inflasi di sektor pangan dan energi. Untuk itu, kelancaran pasokan pangan dari Ukraina sebagai pemasok seperti gandum menjadi penting.

Pada kesempatan yang sama, Zelensky mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kunjungan Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara di Asia yang secara perdana mengunjungi Ukraina yang sedang dilanda konflik.

"Rusia mengancam dunia dengan kelaparan. Mereka memblokir pasokan makanan dari Ukraina, yang memainkan peran menstabilkan pasar dunia. Puluhan juta ton gandum dari Ukraina harus sampai ke konsumen, khususnya masyarakat Indonesia," tegas Zelensky, seperti dikutip dari keterangan resmi Kantor Presiden Ukraina.

Dalam kesempatan tersebut, Zelensky mengumumkan peluncuran aturan bebas visa antara Ukraina dan Indonesia.

Menurutnya, ini adalah kabar baik dan menjadi langkah penting untuk kemajuan sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan jejaring. "Saya mengundang Indonesia, perusahaan Indonesia, dan para pakar untuk bergabung pada implementasi proyek ini, proyek ekonomi terbesar saat ini di Eropa," kata Zelensky.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi kembali menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden Zelensky untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan pada November mendatang di Bali. Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkokoh kerja sama bilateral dengan Ukraina. “Tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama yang lebih baik,” ungkapnya.

 
Share:

Definition List

Unordered List

Support