Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Wapres K.H. Ma’ruf Amin Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Supaya Lebih Adaptif Serta Inovatif Dalam Merangkul Pemda Dalam Pelaksanaan Pengurangan Sampah Juga Emisi

Yogyakarta – Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin, mengambil langkah progresif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menjadi lebih adaptif dan inovatif dalam merangkul Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya pengurangan sampah dan emisi.

Dalam pertemuan tingkat tinggi di kantor pusat KLHK, Wapres KH. Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya kerjasama yang erat antara KLHK dan Pemda dalam mengatasi permasalahan lingkungan seperti pengurangan sampah dan emisi. Beliau menekankan perlunya pendekatan yang adaptif dan inovatif guna menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi antara KLHK dan Pemda dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam menjalankan program pengurangan sampah dan emisi. Wapres KH. Ma'ruf Amin menekankan pentingnya peran aktif Pemda dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kondisi lokal, serta memastikan implementasi program-program lingkungan berjalan efektif di tingkat daerah.

Selain itu, Wapres KH. Ma'ruf Amin juga menyoroti pentingnya inovasi dalam menjalankan program-program lingkungan. Beliau mengajak KLHK dan Pemda untuk terus mencari solusi-solusi kreatif dan efektif dalam mengurangi sampah dan emisi, serta memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada secara optimal.

Langkah progresif dari Wapres KH. Ma'ruf Amin ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan aktivis lingkungan dan akademisi. Mereka menyambut baik upaya pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antara KLHK dan Pemda dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Diharapkan, dengan adanya dorongan dari Wapres KH. Ma'ruf Amin ini, kerjasama antara KLHK dan Pemda dalam pelaksanaan program-program lingkungan akan semakin solid dan berdampak positif bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan yang diinginkan oleh banyak pihak dapat terwujud melalui upaya bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

 

Read More

Membanggakan! Pemuda Papua berhasil membuat aplikasi Containder yang digunakan untuk mengelola sampah membuat Jokowi sangat senang dan bangga

 

Yogyakarta – Bukti keberhasilan Jokowi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua sudah terbukti sedikit demi sedikit. Buktinya adalah anak muda papua berhasil menciptakan aplikasi Containder untuk mengelola sampah.

Hal tersebut terungkap dalam pameran dalam rangka pembukaan Papua Youth Creative Hub (PYCH) Jayapura, Papua oleh Jokowi. Jokowi yang mengetahui adanya hasil karya anak Papua tersebut turut bangga atas kemajuan yang berhasil ditorehkan.

Jokowi juga terlihat sangat antusias dengan mengobrol dengan Manajer Implementasi Wilayah Papua untuk Containder Irsanto Imbiri terkait perkembangan aplikasi tersebut.Irsanto bahkan mengatakan untuk saat ini sedang berusaha untuk bisa mendapatkan kerja sama dengan kementerian lingkungan hidup (KLHK) supaya bisa diterapkan seluruh Indonesia.

Jokowi yang mendengar semangat dari Irsanto bakal mendukung supaya aplikasi tersebut bisa diterapkan di seluruh Indonesia.

Aplikasi Containder memiliki empat prinsip kerja pengawasan, pelaporan, pembayaran dan pengaduan.

 

Read More

Manfaatkan Sampah! Jokowi mendorong kepada seluruh kepala daerah untuk segera membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meningkatkan nilai lebih dan berkesinambungan

Yogyakarta – Provinsi Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil membangun dan mengoperasikan meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Lokasi dari TSPT tersebut berada di Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, Bali.

Mencontoh dari provinsi Bali tersebut Jokowi memerintahkan bahwa setiap kota harus memiliki tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST). Jokowi mengatakan melalui teknologi yang diterapkan oleh TPST tersebut bisa melihat hasil dari pengolahan sampah secara konkrit.

Jokowi mengatakan sampah yang sudah masuk kedalam TPST hasilnya bisa dimanfaatkan untuk banyak hal dan meningkatkan nilai ekonomis. Jadi dengan TPST tidak ada sampah yang bakal terbuang sia – sia dan menjadi masalah karena semua bisa dimanfaatkan.

Salah satu hasil dari TPST tersebut yakni berupa pakan lele yang dihasilkan dari penggunaan teknologi tepat guna. Jokowi juga menyinggung soal biaya memungut sampah (tipping fee) yang rendah untuk TPST jadi meringankan masyarakat.

 

Read More

Pertama di Tanah Air! Jokowi meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu,di Bali

Yogyakarta – Provinsi Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil membangun dan mengoperasikan meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Lokasi dari TSPT tersebut berada di Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, Bali.

Jokowi meresmikan secara langsung meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tersebut. Jokowi sangat bangga dengan keberhasilan Bali dalam merencanakan, membangun sekarang tahap pengoperasiannya.

Jokowi mengakui bahwa TPST merupakan pengolahan sampah pertama yang saya lihat dengan sistem yang sederhana tetapi hasilnya konkret dan bisa kita lihat.

Menurut Jokowi, manajemen pengolahan sampah di TPST Kesiman Kertalangu sangat bagus dan tertata. Jokowi mendorong seluruh kabupaten/kota lain di tanah air dapat meniru sistem pengolahan sampah yang dilakukan di tempat tersebut.

Jokowi menjelaskan bahwa TPST Kesiman Kertalangu dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain karena memiliki penganggaran yang jelas dalam operasionalnya. Selain itu, sistem pengolahan sampah di TPST juga lebih terarah.

 

Read More

Jokowi Pimpin Rapat Kerja Nasional Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam mengelola sampah

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memprioritas dua masalah lingkungan hidup, yaitu penanganan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, di Gedung A.A. Maramis, Jakarta.

Terkait penanganan sampah, Presiden mengungkapkan bahwa hal ini masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di berbagai daerah di tanah air.

“Untuk awal menurut saya, urusan sampah menjadi prioritas. Saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang, urusan sampah belum pernah yang namanya beres,” ujar Presiden.

Oleh karena itu, Presiden mendorong BPDLH untuk konsentrasi menangani masalah sampah ini hingga tuntas.

“Kalau ini anggaran di Badan ini ada, tolong di-push untuk urusan sampah ini diselesaikan. Sehingga sampah tidak lari ke laut, sampah tidak lari ke sungai, sampah tidak menjadi kotoran sebuah kota,” ujarnya.

Prioritas kedua penggunaan dana BPDLH adalah untuk merehabilitasi hutan mangrove yang memiliki dampak signifikan pada kelestarian lingkungan hidup. Presiden pun menekankan penting keberadaan persemaian atau nursery dalam upaya rehabilitasi ini.

“Kita konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki. Konsentrasi di situ. Kalau yang namanya konsentrasi di mangrove, ya saya minta konkret-konkret saja. Siapkan nursery-nya dulu, siapkan persemaiannya dulu,” ujarnya.

Dengan dua prioritas ini, Kepala Negara optimistis dana BPDLH akan memberikan dampak nyata bagi lingkungan hidup, terutama dalam menangani kerusakan lingkungan hidup dan menghadapi perubahan iklim.

Pada kegiatan yang dihadiri oleh para gubernur tersebut, Presiden juga mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menangani isu lingkungan hidup.

“Artinya, ada komitmen juga dari pemerintah daerah. Untuk sampah, siapin dulu lahan yang mau dipakai untuk insinerator misalnya. Lahannya sudah dibebaskan sudah, pemerintah pusat masuk. Ini saya kira kerja sama seperti itu yang kita inginkan. Konkret, nyata, bisa di kalkulasi, bisa dilihat, bisa dihitung,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporannya menyampaikan BPDLH yang dibentuk pada tahun 2018 berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dana BPDLH dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk kementerian negara, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“Dana yang sudah ada jumlahnya mencapai 968,6 juta Dolar AS atau Rp14,52 triliun yang bersumber dari dana reboisasi kehutanan, global environment facility dari Bank Dunia, dan sebagainya,” ujar Airlangga.

Airlangga mengungkapkan, dalam Rakernas yang diselenggarakan hingga tanggal  22 Desember 2022 ini akan dibahas tiga hal. Pertama, diseminasi komitmen global dan nasional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian perubahan iklim dan peran pemerintah daerah. Kedua, mekanisme koordinasi pusat dan daerah. Ketiga, identifikasi kerjasama pusat dan daerah dengan BPDLH.

 

Read More

Peringatan Keras!!! Jokowi Peringatkan Pemerintah Daerah yang belum bisa mengelola sampah, Proyek Pengelolaan Sampah Sunter DKI Jakarta Jadi Sorotan Tajam Jika 2023 Gagal Maka Akan diberi sanksi

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil para pejabat daerah terkait dengan masalah sampah yang hingga saat ini belum teratasi. Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, di Jakarta.

“Saya pengalaman sejak jadi Wali Kota, sampai sekarang urusan sampah enggak pernah yang namanya beres. Mau membuat incinerator saja, urusan yang namanya tipping fee sampai sekarang, (sudah) disuruh, belum juga,” kata Jokowi.

Jokowi juga mempertanyakan terkait dengan proyek pengelolaan sampah di Sunter, kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Jokowi mengatakan, dirinya senang jika memang proyek tersebut sudah berjalan, dan dapat mengatasi problem sampah selama ini.

“Saya enggak tahu apakah sekarang sudah (berjalan), tapi 2023 hati-hati, bisa mundur lagi. Tapi kalau sudah saya senang. Kalau masih 2023, saya sangsi, bukan karena Pak Heru ya, tapi ini sejak dulu seperti itu memang,” lanjut Jokowi.

Jokowi meminta para pejabat daerah untuk fokus mengatasi masalah sampah di lokasinya masing-masing. Jokowi juga menginstruksikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat (BPDLH) untuk membantu daerah terkait dengan biaya penanganan sampah tersebut.

“Kalau ada anggaran di badan ini, tolong di-push untuk urusan sampah, agar diselesaikan. Supaya sampah ini tidak lari ke laut, sungai, dan jadi kotoran sebuah kota,” ujarnya.

Menurut Jokowi, pengalokasian anggaran BPDLH untuk mengatasi masalah sampah perlu menjadi fokus. Hal ini agar dana bisa disalurkan dengan tepat, dan memberikan dampak yang baik pada lingkungan.

“Untuk awal, menurut saya sampah menjadi prioritas, yang menjadi problem besar kita, jangan sampai anggaran ini diecer-ecer kemana-mana akhirnya tidak kelihatan, dan tidak memberi dampak yang nyata kepada negara, dan dunia,” ungkap dia.

Jokowi mengingatkan, tidak masalah pengelolaan sampah menggunakan sistem apapun. Selama, masalah sampah bisa teratasi. Jokowi juga berencana langsung turun untuk mengecek masalah sampah ke lapangan.

“Mau pakai sistem apapun, silahkan, tapi selesai. Gubernur, sudah ada yang selesai belum urusan sampah? Ada yang tunjuk jari? Besok langsung saya cek ke lapangan. Belum ada, karena saya tau. Ini harus segera diselesaikan, barangnya nyata, danannya ada, tapi belum beres-beres,” tegas Jokowi.

 

Read More