Formappi Menilai Perubahan UU Kementerian Negara Dilakukan Demi Mendukung Keleluasan Prabowo Dalam Mewujudkan Zaken Kabinet

Yogyakarta – Perubahan Undang-Undang (UU) Kementerian Negara yang baru-baru ini disahkan memicu berbagai spekulasi, termasuk tudingan bahwa perubahan ini dilakukan demi kepentingan politik tertentu. Namun, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyatakan bahwa perubahan UU ini justru dilakukan demi kepentingan bangsa. Menurutnya, perubahan ini diperlukan untuk memberikan keleluasaan bagi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam menentukan jumlah pembantunya sesuai dengan kebutuhan yang ada dan mewujudkan kabinet yang lebih profesional, atau yang dikenal dengan istilah "zaken kabinet".

Lucius menjelaskan bahwa perubahan UU ini memungkinkan presiden membentuk kabinet yang lebih responsif dan efisien dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin kompleks. “Perubahan ini bukan semata-mata untuk menambah atau mengurangi jumlah menteri, tetapi agar presiden memiliki fleksibilitas dalam memilih dan menempatkan orang-orang terbaik di pos strategis yang dibutuhkan,” ujar Lucius. Dengan demikian, presiden dapat lebih optimal dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan program-program prioritas nasional.

Lebih lanjut, Lucius menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien. Zaken kabinet yang diusung oleh Prabowo akan berfokus pada pengisian jabatan oleh para profesional yang berkompeten di bidangnya. Hal ini diyakini dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan mempercepat pencapaian target pembangunan.

Lucius juga membantah tudingan miring yang menyebut perubahan UU ini sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu. “Narasi bahwa perubahan UU ini dilakukan hanya untuk kepentingan politik adalah salah kaprah. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan demi kepentingan rakyat dan negara,” tegasnya.

Perubahan ini harus dilihat sebagai upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Dengan dukungan yang lebih luas dari masyarakat, diharapkan perubahan ini akan membawa manfaat besar bagi pembangunan nasional. Lucius pun mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada presiden terpilih dalam mengimplementasikan perubahan ini dan melihat hasil nyata dari kebijakan yang diambil.

Perubahan UU Kementerian Negara ini merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat membawa pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan responsif dalam menghadapi tantangan global dan nasional. Mari dukung upaya ini demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.