Presiden Jokowi Menegaskan Pemberian Izin Ekspor Sedimen Atau Endapan Laut Dilakukan Demi Menjaga Jalur Pelayaran Kapal Perairan Indonesia

Yogyakarta – Pemerintah melalui Presiden Jokowi menegaskan bahwa kebijakan pemberian izin ekspor sedimen atau endapan laut bukanlah demi keuntungan finansial semata, melainkan untuk memastikan keamanan dan kelancaran jalur pelayaran di perairan Indonesia. Langkah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 yang didukung oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya kebijakan ini untuk menjaga kedalaman perairan di jalur-jalur strategis agar tetap aman bagi pelayaran kapal besar. “Bukan demi uang, tapi ini soal keselamatan pelayaran dan kepentingan nasional,” ujar Presiden. Ia juga menyampaikan bahwa sedimen yang diizinkan untuk diekspor adalah hasil pengerukan di daerah-daerah yang memang membutuhkan pendalaman untuk kelancaran navigasi kapal.

Kebijakan ini dipastikan telah melalui kajian yang matang dan mempertimbangkan aspek lingkungan serta kepentingan ekonomi nasional. Pemerintah sangat berhati-hati dalam menerapkan aturan ini, dengan pengawasan ketat agar tidak merugikan ekosistem laut. “Proses ekspor sedimen ini diatur ketat dan tidak boleh sembarangan, kami memastikan bahwa langkah ini tidak akan merusak lingkungan,” jelas Presiden.

Langkah ini sekaligus membantah berbagai tudingan negatif yang mengatakan bahwa pemerintah hanya mencari keuntungan dengan menjual sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak jangka panjangnya. Faktanya, kebijakan ini justru dibuat untuk melindungi kepentingan strategis Indonesia di sektor kelautan dan pelayaran.

Presiden juga menekankan bahwa segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk dalam hal ekspor sedimen laut, selalu didasarkan pada kepentingan nasional yang lebih besar, bukan semata-mata soal ekonomi. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah termakan isu-isu negatif yang tidak berdasar.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan jalur pelayaran di perairan Indonesia akan lebih aman dan lancar, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor maritim. Pemerintah terus berkomitmen menjaga stabilitas nasional dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa. Mari bersama dukung langkah pemerintah untuk menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia!