Tuntutan Aksi 411 Itu Absurd Sekali

Tuntutan massa aksi 411 agar Joko Widodo mundur dari jabatannya sangat absurd dan tidak berdasar. Karena saat ini masyarakat tahu bahwa negara sedang bekerja keras untuk selesaikan pandemi Covid-19 dan berbagai masalah-masalah akibat ketidakpastiaan global. Ujar DEPUTI IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, Jakarta Pada Senin.

"Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat," kata Juri

Juri menjelaskan saat ini masyarakat mengetahui bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat ketidakpastian global seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan. Di saat yang sama, kata Juri, negara juga terus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan lebih cepat bagi Indonesia.

"Jadi kalau tuntutannya Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja," ucap Juri.

Juri juga menilai aksi dari kelompok masyarakat yang melakukan demo 411 tersebut, sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi yang sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat.

"Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan momen-momen seperti ini yang justru mengganggu kepentingan masyarakat," ujar Juri.

Massa aksi 411 atau 4 November, pada Jumat, memadati kawasan Tugu Arjuna Widjaja, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sejak siang. Massa mulai berkumpul di kawasan tersebut sejak siang setelah melakukan pawai dari kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat usai Shalat Jumat. Mereka melakukan aksi untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada kepala negara. Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya menyatakan sebanyak 3.790 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta bersiaga mengamankan unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta pada Jumat ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Endra Zulpan dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan ada dua unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat ini yang pertama ada demo 411 di Bundaran Patung Kuda, dan aksi massa buruh di kantor Kemenakertrans. Terkait aksi tersebut, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah melakukan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Istana Kepresidenan dan Monas dalam rangka pengaman aksi demo.

 

Read More

Jokowi Lega, Momok yang Ditakutkan itu Mulai Jinak

Momok seram yang amat ditakuti oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Inflasi kini mulai menjinak. Bahkan hingga akhir tahun, inflasi bisa terealisasi di bawah perkiraan.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (3/11/2022).

"Semula waktu penyesuaian harga BBM, inflasi Oktober bisa mencapai 6,1% (year on year/yoy). Tapi sekarang realisasinya 5,7%. Akhir tahun semula 6,1% dan dengan realisasi ini bisa lebih rendah 6,3% akhir tahun," jelasnya

Sementara itu inflasi inti pada Oktober 2022 mencapai 3,31% year on year (yoy). Menurut Perry, realisasi tersebut juga lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 3,7%.

"Ini inflasi inti lebih rendah. Di akhir tahun inflasi inti bisa mencapai 4,3%, dengan realisasi inflasi bisa lebih rendah dari 4,3%," ujarnya.

Terkendalinya inflasi, kata Perry merupakan hasil koordinasi BI dengan pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam kelompok pangan seperti cabai, bawang, telur ayam dan daging ayam. Di samping itu, inflasi terkendali akibat stabilisasi nilai tukar rupiah. "Inflasi pangan yang deflasi jadi faktor positif," kata Perry.

 

Read More

Jokowi Dapat Bisikan: 28 Negara Kini Antre Jadi Pasien

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan tanda-tanda kegelapan ekonomi global semakin nyata. Jokowi mengungkapkan dirinya mendapatkan informasi dari Washington DC pagi ini.

"Dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antre di markasnya IMF menjadi pasien," papar Jokowi, Selasa (11/10/2022).

Jokowi pun mengungkapkan ketidakpastian dan volatilitas yang menyelimuti dunia semakin tinggi.

"Dari yang dulunya relatif mudah diprediksi, mudah dihitung, mudah dikalkulasi menjadi dunia yang sulit dihitung, diprediksi, dikalkulasi. Penuh ketidakpastian tinggi dan volatilitas tinggi," kata Jokowi.

Alhasil, pertumbuhan global pada 2023 diproyeksi hanya akan tumbuh 2,2% dari proyeksi awal 3%.

Hal ini dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina yang memporakporandakan ekonomi dunia, menurut Jokowi.

"Inilah yang sering disampaikan membayar harga dari sebuah perang yang harganya sangat mahal sekali," tegasnya Jokowi.

 

Read More

Ramalan Jokowi Nyata! Banyak Negara Kena Krisis Utang Akut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kali kesempatan pidatonya membicarakan ada 60 negara yang terancam dalam krisis utang, karena rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) melebihi 100% saat ini. Pernyataan Jokowi nyata dan krisis utang akut tersebut tengah terjadi di beberapa negara.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menjabarkan, dari data yang dihimpun dari laman Trading Economics, pada 2021 Venezuela merupakan negara yang memiliki rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tertinggi di dunia, yakni mencapai 350%.
Selain Venezuela ada Jepang dengan rasio utang terhadap PDB-nya mencapai 266%, Greece 193%, Italia 151%, Amerika Serikat 137%, Bahrain 128%, Inggris 95,9%, Argentina 80,5%, Brazil 80,3%, India 74%, Afrika Selatan 69,9%, Jerman 69,3%, China 66,8%.

Di negara kawasan ASEAN, tercatat pada 2021 rasio utang terhadap PDB tertinggi ditempati oleh Singapura mencapai 131%, Malaysia 63,3%, Filipina 60,4%, Thailand 59,6%, Vietnam 46,7%, dan Indonesia terbilang aman dengan rasio utang 38,5% terhadap PDB.

Kendati demikian, kata Faisal, Indonesia tidak boleh jumawa, karena sebenarnya beban utang Indonesia besar. Dalam dokumen RAPBN 2023, diketahui nilai beban utang pemerintah meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2021 misalnya, beban utang pemerintah yang harus dibayarkan mencapai Rp 343,5 triliun, di tahun ini diperkirakan beban utang yang harus dibayarkan mencapai Rp 403,9 triliun dan pada 2023 diperkirakan mencapai Rp 441,4 triliun.

"Sedemikian besarnya bayar bunga utang, sehingga pemerintah bayar bunga utang harus pinjam, karena primary balance-nya minus," jelas Faisal dalam sebuah webinar Taxation and Sustainable Finance Working Group yang diadakan oleh Civil 20, dikutip Sabtu (10/9/2022).

Kendati demikian, Faisal mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengelola utang saat ini, terutama dilihat dari kepemilikan asing di surat utang negara atau surat berharga negara (SBN).

Porsi utang pemerintah saat ini, 88,55% berasal dari penarikan utang SBN, dan hanya 11,5% yang berasal dari pinjaman. Dirinci lagi, saat ini sebanyak 98,1% utang pemerintah adalah pinjaman dalam negeri. "Jadi praktis yang namanya utang luar negeri hanya 10% dari total utang," jelas Faisal.

 

Read More

Jokowi: Belajar dari Pandemi, Kita Harus Hati-hati Ambil Kebijakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kalau dunia belum benar-benar pulih dari krisis akibat pandemi. Jokowi mewanti-wanti masyarakat untuk siap menghadapi tantangan baru.

Hal itu diungkap Jokowi dalam sambutannya di Rakernas PAN. Jokowi memberikan sambutan melalui video tapping yang ditayangkan di acara penutupan rakernas PAN di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (27/8/2022).

"Ketum PAN zulhas, dan seluruh jajaran pengurus PAN baik pusat, wilayah dan daerah. Hadirin yg berbahagia, saat ini dunia berada dalam posisi yang sangat sulit. Global betul-betul berada dalam kondisi yang tidak mudah, dunia belum pulih betul dari krisis kesehatan akibat pandemi lalu, sudah muncul konflik perang sehingga kita harus bersiap menghadapi berbagai tantangan tantangan baru dan juga mengatasi ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi dan ancaman krisis keuangan," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar tetap hati-hati untuk mengambil setiap kebijakan saat ini. Dia bicara pentingnya persatuan dalam menghadapi suasana ketidakpastian di masa mendatang.

"Belajar dari menghadapi pandemi COVID-19 kita harus waspada dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan yang terpenting kita harus bersatu dalam menghadapi ketidakpastian di masa mendatang agar bangsa kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan RI memiliki momentum pulih lebih cepat terutama di sektor perekonomian. Untuk itu, dia juga berpesan momentum ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan.

"Kita memiliki momentum untuk pulih lebih cepat perekonomian kita tumbuh sangat baik, kwartal kedua tahun 2022 bahkan tumbuh mencapai 5,44%, neraca perdagangan kita juga surplus 27 bulan berturut-turut, ini yang harus dijaga betul agar kinerja yang terus dapat ditingkatkan," katanya.

"Untuk itulah kita harus terus membangun infrastruktur di berbagai daerah memperkuat sistem pertahanan pangan, melakukan reformasi struktural, memulai realisasi industri dan mengembangkan ekosistem ekonomi hijau serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif," lanjut Jokowi.

 

Read More

Jokowi Sebut Situasi Kian Rumit, Banyak Negara Bakal Ambruk!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan bahwa ketidakpastian yang terjadi saat ini tidak mudah dan semakin rumit. Bahkan diperkirakan, akan makin banyak negara yang bakal ambruk imbas krisis yang terjadi.

Hal tersebut ditekankan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) se-Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa (23/8/2022).

"Prosesnya belum selesai, tidak semakin gampang, tapi makin rumit," kata Jokowi.

Dunia saat ini dilanda berbagai macam krisis. Mulai dari krisis energi, krisis pangan, hingga krisis keuangan yang dipicu oleh perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir.

Jokowi bahkan mendapatkan 'bisikan' dari sejumlah lembaga internasional bahwa situasi ini akan menyebabkan sejumlah negara ambruk. Bahkan, kini diperkirakan jumlah negara yang akan jatuh diproyeksikan akan lebih besar dibandingkan sebelumnya.

"Dulu misalnya diperkirakan lembaga internasional 9 negara akan ambruk, tambah 25, tambah 43, terakhir 66 negara ekonominya akan ambruk. Satu per satu sudah mulai. Ini yang kita hadapi sekarang ini," katanya

"Bertubi-tubi krisis kesehatan, krisis pangan masuk krisis energi masuk ke krisis keuangan, enggak mudah. Untuk pangan saja sangat mengerikan," jelasnya.

 

Read More

Horor! Ada 4 Krisis Ancam RI, Jokowi Ingin RI Lebih Waspada

Dunia kini tengah diselimuti awan gelap. Beberapa negara bahkan terancam menghadapi triple krisis, yaitu pangan, energi dan keuangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan hal tersebut. Namun tidak cuma tiga, melainkan empat. Sebab ada satu lagi yang sejak tiga tahun terakhir belum sepenuhnya selesai, yaitu krisis kesehatan.

"ini keadaan dunia memang sangat sulit dan bahkan lembaga internasional mengatakan tahun depan akan gelap signifikan. ini kan sebuah keadaan, tantangan yang betul-betul tidak mudah," ungkap Jokowi dalam wawancara khusus bersama CNBC Indonesia.

"Tadi disampaikan triple krisis, bukan. Tapi empat ya. Di mulai dari krisis kesehatan, krisis pangan, energi dan keuangan. Semua berbarengan, dimulai dari pandemi covid-19," jelasnya.

Pandemi covid-19 memang belum sepenuhnya selesai. Beberapa negara belakangan waktu bahkan kewalahan dengan kehadiran varian covid-19 baru sebab tingkat penyebaran yang lebih cepat. China adalah salah satunya.

Hal ini yang harus menjadi kewaspadaan bagi banyak negara termasuk Indonesia. Walaupun bagi dari sisi penganganan covid-19 maupun ekonomi sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sederet negara lainnya.

"Kita harus tetap optimis, realistis, waspada, hati-hati itu penting," tegas Jokowi.

Kasus covid-19 di dalam negeri cenderung terkendali sekalipun ada varian baru. Dari sisi perekonomian, pertumbuhan tinggi terjadi pada kuartal II-2022 sebesar 5,44%. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor serta investasi.

Data-data perekonomian Indonesia sangat bagus. Dari pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga rupiah dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Angka-angka seperti ini pun harus diwaspadai secara detil," ujar Jokowi.

Pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada kuartal II-2022 sebesar 5,44%, melanjutkan tren positif dalam beberapa kuartal sebelumnya. Dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter-to-quarter/qtq), ekonomi tumbuh 3,72%. Ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor serta investasi.

Inflasi 4,94% (year on year/yoy) pada akhir Juli 2022, naik ketimbang bulan sebelumnya di 4,35% yoy. Sementara, angka inflasi inti berada di 2,86% yoy. Tapi masih lebih rendah dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN maupun belahan dunia lain seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Nilai tukar rupiah juga terkendali pada rata-rata level Rp 14.700 per dolar Amerika Serikat. Sempat melemah ke level Rp 15.000 per dolar AS, akan tetapi kini kembali menguat.

Cadangan devisa pada Juli 2022 berada di US$ 132,2 miliar. Meskipun berkurang US$ 4,2 miliar dibandingkan bulan sebelumnya, tapi masih dinilai aman karena setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

APBN kembali mencetak surplus hingga akhir Juli 2022. Nominalnya bahkan amat fantastis, yaitu mencapai Rp 106,1 triliun atau 0,57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Akan tetapi menurut Jokowi, angka-angka tersebut hanya bersifat makro. Maka dari itu, Jokowi minta seluruh menteri agar mengecek ke lapangan untuk mengetahui realitas di lapangan. "Jangan hanya terjebak di angka saja, tapi lapangan seperti apa juga dicek," tegasnya.

 

Read More

Jokowi Minta Menteri Tak Bekerja Standar Saat Kondisi Dunia Sedang Tak Normal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuntut para menteri dan pejabat pemerintahan lain tidak hanya bekerja standar dan melakukan rutinitas biasa karena kondisi dunia sedang tidak normal.

"Kita tidak boleh bekerja standar, tidak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas, kaerna memang keadaannya tidak normal," kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022.

"Tidak bisa kita memakai standarr-standar baku, standar-standar pakem, tidak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga sama, tidak bisa lagi kita bekerja rutinitas, tidak," kata Presiden.

Penyebabnya, menurut Presiden Jokowi, dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah.

"Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi Covid-19 yang belum pulih dan beberapa negara saat ini masih pada angka yang tinggi, kemudian masuk muncul perang, muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan, inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit," jelas Presiden.

Dia menyebut para pejabat pemerintah tidak bisa hanya bekerja melihat angka makro.

"Tidak bisa, tidak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data karena memang keadaannya tidak normal," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi meminta agar para bupati, wali kota, dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim TPID di daerah dan Tim Inflasi di pusat.

"Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi? Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai dan dicek Tim Pengendali Inflasi Pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali (ada) 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi dengan DOB (daerah otonomi baru) yang baru. Ini negara besar," kata Jokowi.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, inflasi di Indonesia saat ini mencapai 4,94 persen atau lebih besar dari target inflasi 3 persen +/- 1 persen namun masih lebih rendah dibanding negara-negara lain.

"Lihat negara-negara lain coba, tinggi-tinggi banget sudah, di atas 5. Ada yang sudah di angka 79 persen, Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika Serikat sudah 9,1 kemarin turun 8,5 persen, bukan sesuatu yang mudah dan ini menjadi momok semua negara," kata dia.

 

Read More

Horor! Triple Krisis yang Disebut Jokowi Jadi Petaka Buat RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan situasi horor yang dialami dunia saat ini. Adalah triple krisis, yang meliputi krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.

"Kita berbicara mengenai krisis global yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Kita berbagi, sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan domestik kita, baik yang berkaitan dengan pangan, yang berkaitan dengan energi, dan juga yang berkaitan dengan keuangan," kata Jokowi akhir pekan lalu di Istana Negara, Jakarta.

Situasi global sejatinya sudah memburuk sejak pandemi covid-19. Belum sepenuhnya pulih ada lagi persoalan perang Rusia dan Ukraina yang mengganggu pasokan barang. Hal ini mendorong adanya krisis pangan dan energi di berbagai negara.

Masalah lain muncul ketika lonjakan inflasi melanda negara maju dan berkembang. Seperti Amerika Serikat (AS) mengambil respon dengan kenaikan suku bunga acuan secara agresif, sehingga menimbulkan gejolak besar. Sejarah mencatat, ketika itu terjadi maka beberapa negara alami krisis keuangan.

"Kondisi ini akan berdampak ke stabilitas sistem keuangan dari sektor keuangan dunia, terjadi sekarang outflow, dolar indeks meningkat dan suku bunga bank-bank sentral yang maju seiring kenaikan inflasi," kata Sri Mulyani akhir pekan lalu di kesempatan berbeda.

Dari proyeksi IMF, ekonomi dunia dipangkas menjadi 3,6% pada 2022 dan 2,9% pada 2023. Pemangkasan perkiraan pertumbuhan terbesar diterima oleh Amerika Serikat (AS). Pertumbuhan ekonomi AS diturunkan menjadi 2,3% tahun ini, sementara China dikoreksi menjadi 3,3% dan negara maju 2,5%.

Adapun, Indonesia hanya diturunkan 0,1% menjadi 5,4%, dari proyeksi IMF sebelumnya 5,3% pada April 2022. Pada kuartal II/2022, Sri Mulyani membeberkan sejumlah negara yang ekonominya mengalami koreksi, yaitu AS yang turun menjadi 1,6% dari 3,5% pada kuartal I; Italia terkoreksi 4,2% dari 6,2%; Prancis 4,2% dari 4,8%; Jerman 1,4% dari 3,6% dan China 0,4% dari 4,8%.

"Ini menggambarkan risiko terlihat di pertumbuhan ekonomi kuartal II di negara-negara yang cukup besar dan berpengaruh ke dunia cukup besar," ungkap Sri Mulyani.

Hal yang senada diungkapkan oleh Dody Budi Waluyo dalam Economic Update, CNBC Indonesia. Risiko stagflasi, menurut Dody, akan dialami oleh banyak negara.

Kondisi ini akan berpengaruh besar terhadap perdagangan global dan harga komoditas. Diketahui dua hal tersebut adalah mesin pendorong ekonomi dalam negeri dalam beberapa waktu terakhir, selain peningkatan konsumsi rumah tangga. "Ini akan berpengaruh ke kita," imbuhnya.

 

Read More