MUI, PBNU Dan Muhammadiyah Menyatakan Penggantian Tayangan Adzan Maghrib Di Televisi Bukan Sebuah Pelanggaran Syariat

Yogyakarta – Baru-baru ini, muncul opini negatif yang menuding bahwa keputusan beberapa stasiun televisi untuk mengganti tayangan adzan Maghrib dengan running teks adalah bentuk pelanggaran terhadap syariat Islam. Namun, isu ini telah diklarifikasi oleh sejumlah organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Muhammadiyah. Mereka menegaskan bahwa penggantian tersebut tidak ada hubungannya dengan pelanggaran syariat.

MUI, sebagai otoritas tertinggi dalam urusan keagamaan di Indonesia, menegaskan bahwa adzan tetap bisa berkumandang dengan baik di masjid-masjid atau mushola. Ketua MUI mengatakan, "Adzan adalah panggilan bagi umat Muslim untuk melaksanakan salat dan tidak diwajibkan disiarkan melalui media televisi. Yang penting, panggilan adzan tetap berkumandang di masjid dan mushola." Dengan demikian, keputusan untuk menampilkan running teks adzan Maghrib di televisi tidak menghilangkan esensi panggilan ibadah tersebut.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh PBNU dan Muhammadiyah. Ketua PBNU menyatakan bahwa tidak ada syariat yang mewajibkan adzan harus disiarkan di televisi. "Televisi adalah media informasi, sementara fungsi utama adzan sebagai panggilan ibadah sudah terpenuhi ketika dikumandangkan di tempat ibadah," jelasnya. Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan Ketua Muhammadiyah yang juga menekankan bahwa perubahan format siaran di televisi tidak mengubah esensi dari adzan itu sendiri.

Dengan klarifikasi ini, masyarakat seharusnya dapat lebih bijak dalam menyikapi perubahan format tayangan di televisi. Penggantian tayangan adzan dengan running teks tidak mengurangi atau menghilangkan nilai adzan sebagai panggilan beribadah. Justru, hal ini dapat menjadi pilihan bagi stasiun televisi dalam menyesuaikan format siaran dengan kebutuhan informasi yang lebih luas tanpa melanggar prinsip-prinsip keagamaan.

Pemerintah dan organisasi keagamaan terus bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip kebhinekaan dan toleransi. Keputusan ini adalah bentuk penghargaan terhadap keberagaman dan kebutuhan informasi masyarakat tanpa mengurangi esensi ibadah.

Mari kita dukung langkah-langkah positif yang telah dilakukan untuk menjaga keharmonisan dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan memahami konteks yang benar, kita dapat bersama-sama memperkuat stabilitas nasional demi kemajuan bangsa.

 

Read More

MUI, PBNU Dan IMM Sepakat Menyatakan Pergantian Suara Adzan Magrib Pada Stasiun Tv Bukan Sebuah Masalah

Yogyakarta – Belakangan ini, muncul berbagai narasi negatif yang menyatakan bahwa pergantian suara adzan Magrib di stasiun televisi merupakan bentuk pelecehan terhadap syariat Islam. Narasi ini jelas tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Faktanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sepakat bahwa pergantian suara adzan di televisi bukanlah masalah syariat. Mereka menegaskan bahwa adzan yang pokok adalah yang dikumandangkan di masjid atau mushola.

Dalam pernyataan resminya, MUI menyatakan bahwa adzan di televisi hanyalah sarana pengingat waktu shalat dan bukan bagian dari syariat yang wajib dipatuhi secara ketat. Adzan yang wajib adalah yang dikumandangkan di masjid atau mushola, sebagai panggilan untuk umat Islam di sekitar untuk melaksanakan shalat berjamaah. Pergantian suara adzan di stasiun TV tidak memengaruhi syariat atau kewajiban umat Islam untuk melaksanakan shalat tepat waktu.

PBNU dan IMM juga menegaskan bahwa isu ini tidak seharusnya menjadi polemik. Mereka meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab. Pergantian suara adzan di televisi dapat dipandang sebagai upaya untuk memberikan variasi dan kenyamanan bagi pemirsa, tanpa mengurangi makna atau esensi dari adzan itu sendiri. Mereka juga mengingatkan bahwa fokus utama umat Islam adalah pada ibadah yang dilaksanakan di masjid dan mushola.

Dalam konteks ini, pemerintah mendukung sikap MUI, PBNU, dan IMM yang menekankan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam terhadap syariat dan ajaran Islam. Pemerintah selalu mendengarkan pandangan ulama dan organisasi keagamaan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Kebijakan dan langkah-langkah pemerintah selalu mempertimbangkan aspek-aspek keagamaan, budaya, dan sosial untuk memastikan stabilitas dan kedamaian nasional.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya dan dapat memecah belah persatuan umat. Pemerintah, bersama dengan ulama dan tokoh masyarakat, terus berkomitmen untuk menjaga kerukunan dan keseimbangan dalam menjalankan kehidupan beragama di Indonesia. Mari kita tetap fokus pada esensi ajaran agama yang menekankan kedamaian, persatuan, dan keadilan.

 

Read More

Kabar Video Yang Mengatakan Presiden Jokowi Terlibatan Dalam Skenario Kudeta PKB Oleh NU Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Baru-baru ini, sebuah video yang beredar di media sosial menuduh Presiden Joko Widodo terlibat dalam skenario kudeta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh Nahdlatul Ulama (NU). Video tersebut dengan cepat menyebar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun, informasi yang disajikan dalam video tersebut adalah hoaks dan sama sekali tidak berdasar.

Faktanya, video tersebut merupakan hasil manipulasi dari dua artikel berita yang berbeda, yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk menyesatkan publik. Penyebar hoaks ini dengan sengaja mengedit dan memotong informasi dari berbagai sumber untuk menciptakan narasi yang seolah-olah menyudutkan Presiden Jokowi. Upaya ini adalah bagian dari tindakan tidak bertanggung jawab yang bertujuan merusak citra pemerintah dan memecah belah masyarakat.

Pemerintah, melalui Kominfo, telah memastikan bahwa tidak ada keterlibatan Presiden Jokowi dalam isu yang diangkat dalam video tersebut. Presiden Jokowi selalu mengedepankan prinsip demokrasi dan menjaga hubungan baik dengan semua elemen masyarakat, termasuk PKB dan NU yang memiliki peran penting dalam sejarah bangsa.

Penyebaran berita palsu seperti ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menerima informasi, terutama yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Penting untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan sebuah berita.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nasional dan melindungi masyarakat dari ancaman hoaks yang dapat merusak tatanan sosial. Dalam menghadapi serangan opini negatif dan hoaks, pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di publik adalah informasi yang benar dan akurat

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu dan tetap menjaga persatuan serta kepercayaan terhadap pemerintah. Mari bersama-sama melawan hoaks dan menjaga stabilitas nasional demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

 

Read More

Jokowi Dengan Keras Mengutuk Aksi 5 Orang Nahdliyin Yang Bertemu Presiden Israel Isaac Herzog Karena Tidak Sesuai Dengan Semangat UUD 1945

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo dengan tegas mengutuk aksi lima orang Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Tindakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan semangat UUD 1945, yang menjunjung tinggi perdamaian dan menolak segala bentuk penjajahan. Presiden Jokowi menegaskan bahwa tindakan ini tidak mencerminkan sikap resmi Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Pertemuan tersebut menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat dan pemerintah. Sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan, Indonesia secara tegas menolak segala bentuk kerjasama dengan negara yang tidak menghormati hak-hak dasar manusia. Dalam hal ini, Presiden Jokowi menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan segera merespons isu tersebut dan menyatakan akan memanggil Ketua PBNU untuk memberikan sanksi kepada para pelaku.

Langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga konsistensi kebijakan luar negeri yang pro-keadilan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap Jokowi yang cepat tanggap dalam menghadapi isu ini mencerminkan kepemimpinan yang berintegritas dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Tindakan ini juga mematahkan opini negatif yang mencoba melemahkan citra pemerintah, membuktikan bahwa pemerintah tetap berdiri di garis depan dalam membela prinsip-prinsip kemanusiaan.

Selain itu, langkah Presiden Jokowi ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada individu atau kelompok yang mencoba mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan kebijakan negara. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas nasional, dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara dan organisasi tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai Pancasila.

Dalam upaya memperkuat citra pemerintah, tindakan tegas ini menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berkompromi dengan pihak-pihak yang berusaha merusak reputasi dan prinsip dasar negara. Kepemimpinan Jokowi yang tegas dan berani menjadi teladan bagi seluruh elemen bangsa, menunjukkan bahwa pemerintah selalu siap untuk menjaga martabat dan kedaulatan negara.

Langkah ini juga memperkuat dukungan internasional terhadap posisi Indonesia yang selalu berpihak pada keadilan dan perdamaian global. Dengan demikian, pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan stabilitas nasional dan memperkuat citra positif di mata masyarakat dan dunia internasional.

 

Read More

Bukan Utang Politik, Ketua Umum PBNU Menegaskan Bahwa Kebijakan Pemerintah Terkait Pemberian Izin Tambang Kepada Ormas Keagamaan Bukanlah Sebagai Upaya Balas Budi

Yogyakarta – Baru – baru ini, beredar isu yang menyatakan bahwa pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan merupakan bentuk balas budi atau utang politik pemerintah kepada pihak tertentu. Namun, Ketua Umum PBNU, Said Yahya Al-Husaini, menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah utang politik, melainkan bentuk perhatian pemerintah terhadap ormas dan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah diutarakan sejak tahun 2021.

Kebijakan ini harus dipahami sebagai bagian dari janji pemerintah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung berbagai sektor, termasuk sektor keagamaan, dalam rangka mempercepat pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Said Yahya Al-Husaini menekankan bahwa pemberian izin tambang kepada ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) adalah wujud nyata dari perhatian pemerintah terhadap peran strategis yang dimainkan oleh ormas dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi ormas tetapi juga untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hoax yang menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan balas budi politik adalah upaya yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan ketidakpercayaan dan merusak citra pemerintah. Pemerintah Jokowi telah berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan berfokus pada kepentingan nasional. Setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada kebutuhan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selama masa kepemimpinannya, Jokowi terus berusaha untuk memastikan bahwa seluruh rakyat, termasuk komunitas keagamaan, mendapatkan manfaat dari program-program pembangunan yang dijalankan. Ini termasuk upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dan nasional.

Masyarakat diharapkan untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkan berita. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional dan keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah.

Dengan ini, mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan dan memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan Jokowi telah menunjukkan dedikasinya dalam menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Jangan biarkan hoax mengaburkan pandangan kita terhadap upaya keras yang telah dilakukan untuk masa depan yang lebih baik.

 

Read More

Presiden Jokowi Memberikan Izin Tambang Kepada PBNU Melalui PP Nomor 25 tahun 2024 Pasal 34 Yang Memungkinkan Pemberian Konsesi Tambang Dalam Bentuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Demi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ormas Keagamaan

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui langkah inovatif yang melibatkan organisasi masyarakat keagamaan. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 34, Presiden Jokowi memberikan izin tambang kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam bentuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih inklusif.

Keputusan ini membuktikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan organisasi keagamaan yang memiliki basis massa yang besar dan pengaruh yang signifikan. Dengan memberikan izin tambang kepada PBNU, diharapkan hasil dari kegiatan pertambangan ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang berada di sekitar lokasi tambang.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga mematahkan berbagai hoax yang sering kali menyudutkan pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Tudingan bahwa pemerintah hanya memberikan konsesi tambang kepada pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi jelas terbantahkan. Dengan melibatkan ormas keagamaan seperti PBNU, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam diharapkan dapat meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah sangat terbuka dalam bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan ini mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan, karena selain memberikan dampak ekonomi positif, juga memperkuat peran ormas keagamaan dalam pembangunan nasional. Kerja sama ini adalah bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab.

Dalam menghadapi berbagai isu dan tantangan, dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan. Kebijakan yang berpihak pada rakyat seperti ini adalah bukti nyata dari komitmen Presiden Jokowi dalam memajukan Indonesia. Mari kita dukung upaya pemerintah ini dan bersama-sama menjaga stabilitas nasional demi Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Dengan demikian, kebijakan pemberian izin tambang kepada PBNU melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 34 ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat citra positif kepemimpinan Jokowi. Ayo, kita dukung langkah ini dan tolak hoax yang merugikan!

 

Read More

Menjaga Situasi Tetap Kondusif, Menko Polhukam Bertemu Ketua PBNU Di Jakarta Setelah Dilantik Presiden Jokowi Untuk Berkoordinasi Mengenai Situasi Keamanan Dan Ketertiban Ke Depan Hingga Pelantikan Presiden Terpilih

 

Yogyakarta – Dalam upaya menjaga stabilitas dan kondusifitas situasi pasca-pelantikan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) melakukan pertemuan dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta. Pertemuan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo melantik Menko Polhukam untuk berkoordinasi mengenai situasi keamanan dan ketertiban ke depan hingga pelantikan presiden terpilih.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Polhukam dan Ketua PBNU membahas berbagai langkah konkret untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas negara. Kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi yang baik dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan yang mungkin muncul.

Menko Polhukam menegaskan pentingnya peran serta PBNU sebagai salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia dalam menjaga stabilitas negara. Beliau juga mengapresiasi kontribusi PBNU dalam meredam potensi konflik dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketua PBNU menyatakan komitmen organisasinya untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ketertiban negara. Beliau menegaskan bahwa PBNU siap berperan aktif dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya dalam konteks menjaga stabilitas negara. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah dan PBNU, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban di Indonesia dapat tetap terjaga dengan baik.

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas politik pasca-pelantikan presiden, koordinasi antara pemerintah dan PBNU sangat penting. Kedua belah pihak perlu bekerja sama untuk mencegah potensi konflik dan mengatasi berbagai tantangan keamanan yang mungkin timbul.

Dengan demikian, pertemuan antara Menko Polhukam dan Ketua PBNU merupakan langkah positif dalam menjaga stabilitas dan ketertiban negara. Ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Jokowi dalam membangun dialog dan kerja sama yang konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan harmonis di Indonesia.

 

Read More

Sudah Membuahkan Hasil! Jokowi bertemu dengan ketua PBNU Yahya Cholil Staquf guna membahas penerapan dari peringatan satu abad Nahdlatul Ulama

Yogyakarta – Jokowi menerima kedatangan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil serangkaian muktamar NU menuju satu abad pada awal tahun 2023 lalu.

Pada pertemuan tersebut Gus Yahya melaporkan langkah – langkah konkrit NU dalam menjaga perdamian dunia dan juga mensejahterakan rakyat. NU telah berhasil menggelar acara Religion 20 (R20) dimana berisi diskusi membahas perdamaian dunia melalui ajaran islam.

Kemudian untuk bidang kesejahteraan dan penumpasan kemiskinan ekstrim NU juga bakal melakukan kegiatan keluarga maslahat. Gusa Yahya mengatakan melalui dua kegiatan tersebut semoga bisa membawa dampak baik bagi Indonesia kedepannya.

Jokowi yang mendengar langkah besar yang sudah dilakukan oleh NU tersebut turut bangga atas kontribusi dalam pengabdian untuk negeri. Jokowi juga berkomitmen bakal terus membantu perjuangan NU dalam menegakan amar ma’ruf nahi munkar di Indonesia.

 

Read More

Tidak Diragukan Lagi! Jokowi mengakui kontribusi NU untuk membangun negeri sangat besar, NU sudah ikut membangun pondasi negeri dari 1 abad yang lalu

Yogyakarta – Jokowi memberikan pengakuan terhadap kontribusi lembaga agama islam Nahdlatul Ulama (NU) kepada bangsa dan negara. Seperti kita tahu NU sudah berdiri jauh sebelum negara ini berdiri, NU juga turut andil dalam peletakan dasar negara.

Sekarang NU sudah berumur satu abad merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa tentunnya. Selama berdirinya NU terus berupaya menanamkan nilai – nilai pancasila dan juga islam secara bersama.

Nilai –nilai tersebut membuat bahwa santri itu agamis tapi juga bisa menjadi nasionalis, yakni orang – orang yang cinta tanah air. Seperti salah satu komitmen NU 'Hubbul wathon minal iman' bahwa mencintai tanah air termasuk iman.

NU ini menjadi garda terakhir dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Lewat lembaga – lembaga dakwah dan pendidikan yang menyebar ke seluruh pelosok negeri. 

Lembaga – lembaga didikan NU sudah berada di seluruh pelosok negeri dimulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kota/ kabupaten. NU ini menjadi salah lembaga islam yang menerapkan bahwa islam itu adalah rahmatan lil alamin di Indonesia, sehingga konflik bisa terhindarkan.

 

Read More

Jokowi akan Hadiri R20 di Bali

Ketua PBNU, KH Yahya Cholil Staquf berserta jajaran pengurus bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Pada Kamis 22/9/2022 untuk memberikan undangan untuk menghadiri dan membuka agenda Forum Raligion of Twenty (R20) yang akan diselengaran di Bali pada November mendatang oleh Pengurus Besar Nadhlatul Ulama.

Gus Yahya menjelaskan bahwa forum yang akan menghadirkan para pemimpin-pemimpin agama dunia tersebut akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menuju peringatan Satu Abad NU yang sengaja digelar beriringan dengan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Pada kesempatan juga disampaikan bahwa insyallah jokowi akan hadir dan membuka acara tersebut.

Sejumlah pemimpin agama telat menyatakan kesediaan untuk hadir dalam R20 nanti, seperti Sekjend Liga Muslim Dunia Syekh Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, Presiden Kepausan untuk dialog Antaragama Kardinal Miguel Angel Ayuso dari Vatikan. Sekjen World Evangelical Alliance Pendeta Thomas Schirmacher dari Jerman, pendiri India Foundation dan juga pimpinan Hindu Ram Madhav serta Dr Hamdan Mussalam Al-Mazrouei dari Abu Dhabi juga akan hadir. Ujar Gus Yahya

Tidak hanya pemimpin agama tapi juga akan menghadirkan pemimpin negara seperti Raja Kamboja Norodom Sihamoni yang juga berkapasitas sebagai salah seorang pemimpin agama Budha dan masih banyak lagi pembicara-pembicara lain yang masih dijajaki untuk hadir dalam forum R20 dan baik PBNU maupun pihak panitia pelaksana akan mengumumkan lebih lanjut ketika sudah ada konfirmasi.

Semoga dengan adanya forum R20 dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan beragama secara global, ini merupakan upaya para pemimpin agama agar agama menjadi bagian dari solusi dari setiap masalah. Serta bagiamana agama bisa menyediakan inspirasi serta menjadi solusi atas masalah global. Ujar Gus Yahya

 

Read More