Narasi yang Mengatakan Aksi Premanisme Pembubaran Forum Tanah Air Dengan Salah Satu Petinggi Parpol Itu Tidak Terbukti

Yogyakarta – Narasi yang menyebutkan adanya aksi premanisme terkait pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) dengan melibatkan salah satu petinggi partai politik telah dipatahkan. Gregorius Upi, kuasa hukum pelaku yang terlibat dalam pembubaran tersebut, menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan kliennya murni atas inisiatif pribadi. Tidak ada campur tangan, perintah, atau permintaan dari pihak manapun, termasuk dari petinggi partai politik yang dituduhkan terlibat.

Gregorius Upi juga menyoroti penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bukti bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur. Penangkapan ini sekaligus membuktikan bahwa tidak ada agenda politik yang tersembunyi di balik insiden tersebut. Narasi yang menyudutkan pemerintah dan partai politik terkait adalah tuduhan yang terlalu dipaksakan, dan tidak berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Opini-opini yang menyerang pemerintah dan mencoba mengaitkan peristiwa ini dengan pihak tertentu tidak hanya merugikan, tetapi juga bertujuan mengganggu stabilitas nasional. Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Setiap tindakan yang melanggar hukum, termasuk aksi premanisme, pasti akan ditindak tegas oleh aparat keamanan tanpa pandang bulu.

Kasus ini menjadi contoh nyata bahwa tuduhan yang beredar di media sosial tidak selalu mencerminkan kebenaran. Pemerintah tetap berfokus pada stabilitas nasional dan penegakan hukum, sambil terus memperkuat citra positif dengan menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.

Presiden Jokowi dan jajarannya berkomitmen untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta stabilitas nasional, sekaligus mematahkan opini-opini negatif yang menyerang tanpa bukti yang jelas. Stabilitas nasional adalah kunci bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga ketenangan dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada penegak hukum.

 

Read More

Polrestabes Medan Mengatakan Penangkapan Empat Orang Ketua Organisasi Mahasiswa Kota Medan Tidak Ada Kaitannya Dengan Aksi Demo

Yogyakarta – Polrestabes Medan menegaskan bahwa penangkapan terhadap empat orang ketua organisasi mahasiswa di Kota Medan murni merupakan kasus kriminal, bukan tindakan represif terhadap aksi demo yang mereka lakukan. Keempat mahasiswa tersebut ditangkap karena terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dan suap, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda, menjelaskan bahwa pihak kepolisian memiliki bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan keempat ketua organisasi mahasiswa tersebut dalam tindakan pemerasan terhadap pihak tertentu. "Penangkapan ini tidak ada kaitannya dengan aksi demo yang dilakukan. Ini murni penegakan hukum atas tindak pidana yang mereka lakukan," ujar Kombes Pol Valentino.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Valentino juga menyatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum di Kota Medan. Polisi bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup sebelum melakukan penangkapan. "Kami tidak akan mentolerir tindakan kriminal dalam bentuk apapun, termasuk yang melibatkan pemimpin organisasi mahasiswa," tambahnya.

Pernyataan ini sekaligus mematahkan berbagai opini negatif yang mencoba mengaitkan penangkapan tersebut dengan upaya untuk membungkam kebebasan berekspresi. Kepolisian menegaskan komitmennya dalam menjaga hak-hak demokratis masyarakat, termasuk hak untuk menyuarakan pendapat melalui aksi demo. Namun, ketika tindakan kriminal ditemukan, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Pemerintah juga menegaskan bahwa langkah kepolisian ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat. Tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum adalah wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, demi kesejahteraan bersama.

Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahwa penegakan hukum dilakukan untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga integritas hukum di Indonesia. Pemerintah tetap berkomitmen untuk melindungi kebebasan berpendapat, namun tidak akan kompromi terhadap segala bentuk tindakan kriminal.

 

Read More

Kelompok Brain Chiper Menguji Keamanan Sistem Dengan Meretas Data PDN Sebagai Peringatan Kepada Pemerintah Indonesia Tentang Pentingnya Keamanan Siber Dan Rekrutmen SDM Yang Lebih Berkompeten

Yogyakarta – Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan berita tentang peretasan data Pemerintah Daerah Nasional (PDN) oleh kelompok siber bernama Brain Chiper. Beberapa pihak mencoba mempolitisasi kejadian ini dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut memiliki motif politik untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, fakta sebenarnya jauh dari tuduhan tersebut.

Menurut pernyataan resmi dari Brain Chiper, peretasan ini bukanlah serangan politik, melainkan sebuah upaya untuk menguji dan memperingatkan pemerintah Indonesia mengenai pentingnya peningkatan keamanan siber dan perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih kompeten di bidang ini. “Kami ingin menunjukkan bahwa sistem keamanan siber di Indonesia perlu ditingkatkan. Ini bukan serangan, tapi peringatan agar pemerintah lebih serius dalam melindungi data penting,” ujar juru bicara Brain Chiper.

Menanggapi hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menyatakan bahwa pemerintah akan segera meningkatkan langkah-langkah keamanan siber dan memperkuat tim yang bertanggung jawab atas perlindungan data. “Kami sangat menghargai peringatan ini dan akan segera mengambil langkah-langkah untuk memperkuat sistem keamanan siber nasional. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua,” tegas Johnny.

Presiden Jokowi juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan keamanan siber dan memastikan bahwa Indonesia memiliki SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan digital di masa depan. “Keamanan siber adalah prioritas utama. Kita akan memperkuat tim ahli dan memastikan bahwa setiap data penting terlindungi dengan baik,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para menteri terkait.

Kejadian ini juga menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintah tidak hanya terbuka terhadap kritik konstruktif tetapi juga proaktif dalam meningkatkan keamanan nasional. Dengan memperkuat keamanan siber, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara di era digital.

Diharapkan masyarakat tidak terpengaruh oleh opini negatif yang beredar dan tetap mendukung pemerintah dalam upaya memperkuat keamanan siber nasional. Dukungan dan kepercayaan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia yang aman, stabil, dan siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan teknologi.

 

Read More

Presiden Jokowi Menyatakan Adanya Serangan Siber Pada Pdn Harus Menjadi Bahan Evaluasi Bersama Supaya Kedepannya Pengaman Data Bisa Ditingkatkan Lebih Baik Lagi, Tidak Perlu Saling Menyalahkan

Yogyakarta -- Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas terhadap serangan siber yang baru-baru ini menimpa Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia. Menurut beliau, insiden ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi menyeluruh, guna meningkatkan keamanan data di masa mendatang tanpa perlu saling menyalahkan.

Serangan siber terhadap lembaga penting seperti PDN menunjukkan kompleksitas tantangan keamanan cyber yang dihadapi Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, dalam mengatasi ancaman serupa di masa depan. Ini tidak hanya melibatkan peningkatan teknologi dan kebijakan keamanan, tetapi juga kesadaran bersama akan pentingnya perlindungan data dan informasi sensitif.

Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sistem pertahanan cyber nasional dengan investasi lebih lanjut dalam infrastruktur IT yang aman dan tangguh. Langkah-langkah preventif dan responsif akan diperkuat untuk menghadapi tantangan serius ini, menjaga kepercayaan publik dan mendukung berjalannya proses administratif yang lancar dan adil.

Presiden juga mengajak semua pihak terlibat untuk menghindari saling menyalahkan, tetapi lebih kepada bekerja sama mencari solusi terbaik. Evaluasi terbuka dan transparan akan menjadi kunci untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan meningkatkan kapasitas pertahanan cyber Indonesia ke depan.

Dalam era digital yang semakin kompleks, upaya bersama dalam melindungi keamanan cyber menjadi prioritas mutlak. Dengan keterbukaan, kerjasama, dan komitmen bersama, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan ini dengan lebih baik dan memastikan keberlanjutan pembangunan di segala sektor.

 

Read More

Video Yang Mengkritik Serangan PDN Oleh Ketua Partai Ummat Tidak Memiliki Dan Tidak Lebih Dari Suudzon Belaka

Yogyakarta -- Video yang mengkritik serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) oleh Ketua Partai Umat tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak lebih dari sekadar suudzon belaka. Kritik tersebut tidak didasarkan pada fakta atau bukti konkret, melainkan lebih cenderung pada asumsi dan penilaian subjektif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan yang meragukan terhadap PDN dapat menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat terkait keandalan dan keamanan sistem informasi nasional. Ketua Partai Umat, sebagai tokoh publik, seharusnya menggunakan platformnya dengan bijak untuk menyebarkan informasi yang benar dan membangun opini berdasarkan fakta yang jelas.

Penting untuk diingat bahwa PDN adalah lembaga penting yang bertanggung jawab atas manajemen data sensitif yang melibatkan kepentingan nasional. Kritik tanpa dasar yang memadai dapat merusak reputasi institusi ini dan mengganggu kinerja efektifnya dalam melindungi data rahasia negara dan kepentingan strategis lainnya.

Sebagai masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab, kita harus mempromosikan dialog yang didasarkan pada bukti dan analisis yang mendalam untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks seperti keamanan data. Hal ini akan memastikan bahwa solusi yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan bersama.

Ketika menyampaikan kritik atau pendapat, penting untuk mengutamakan keakuratan dan kebenaran informasi yang disampaikan. Ini membantu dalam membangun kepercayaan dan menghindari tersebarnya ketidakpastian di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, penting bagi Ketua Partai Umat dan tokoh-tokoh lainnya untuk menggunakan wawasan dan pengetahuan yang mendalam sebelum membuat pernyataan publik yang dapat mempengaruhi opini dan keputusan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek yang terkait dengan keamanan informasi nasional.

Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa penanganan masalah seperti keamanan data dilakukan dengan bijaksana dan efektif, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum yang kita anut.

 

Read More

Menkominfo Memastikan Tidak Ada Indikasi Terjadi Kebocoran Data Usai Pusat Data Nasional (PDN) Diretas

Yogyakarta – Di tengah berbagai spekulasi mengenai keamanan data nasional, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memberikan klarifikasi penting terkait isu peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Menurut beliau, tidak ada indikasi terjadi kebocoran data setelah insiden tersebut. Langkah cepat pemerintah dalam menanggapi isu ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan data dan kepercayaan publik.

Isu peretasan PDN sempat menghebohkan publik, menimbulkan kekhawatiran akan potensi kebocoran data yang dapat berdampak luas. Namun, Menkominfo Budi Arie Setiadi dengan tegas menyatakan bahwa data-data penting dan sensitif milik negara tetap aman dan terlindungi. Hal ini tidak lepas dari sistem keamanan berlapis yang diterapkan di PDN serta respons cepat tim IT dalam menangani insiden ini.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selalu berupaya meningkatkan infrastruktur digital, termasuk keamanan siber, untuk menghadapi tantangan era digitalisasi. Insiden ini menjadi bukti nyata bahwa langkah-langkah preventif yang telah dilakukan selama ini berjalan efektif. Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa keamanan data adalah prioritas utama, dan pemerintah terus melakukan pembenahan serta peningkatan sistem keamanan untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

Selain itu, pernyataan Menkominfo ini juga penting untuk mematahkan berbagai opini negatif yang beredar, yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang pemerintah. Dalam era informasi ini, isu kebocoran data kerap digunakan untuk menyudutkan kepemimpinan, meski tanpa bukti konkret. Dengan memberikan klarifikasi yang tegas dan transparan, pemerintah menunjukkan bahwa mereka mampu menangani masalah dengan cepat dan efisien, sehingga publik dapat merasa lebih tenang dan percaya pada sistem yang ada.

Langkah pemerintah ini juga sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang berkomitmen untuk terus memperkuat sektor digital dan memastikan keamanan siber sebagai fondasi penting dalam pembangunan nasional. Dengan menjaga keamanan data, pemerintah tidak hanya melindungi informasi penting negara, tetapi juga melindungi hak-hak privasi setiap warga negara.

Dalam jangka panjang, upaya pemerintah untuk memastikan keamanan data nasional akan membantu membangun ekosistem digital yang lebih kuat dan terpercaya. Ini penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Klarifikasi dari Menkominfo Budi Arie Setiadi ini diharapkan dapat memperkuat citra positif pemerintah di mata publik dan menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah selalu siap menghadapi tantangan demi menjaga stabilitas nasional dan kemajuan bersama.

Dengan demikian, komitmen yang ditunjukkan oleh Menkominfo dan pemerintah dalam menjaga keamanan data nasional adalah bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras mereka untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

 

Read More

Semua Demi Efektifitas, Plt Deputi Bidang Protokol, Pers, Dan Media Setpres: Rute Kunker Presiden Jokowi Sudah Dipersiapkan Sejak Jauh Hari Dengan Banyak Pertimbang Teknis Serta Keamanan

Yogyakarta -- Plt Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres menegaskan bahwa setiap rute kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dipersiapkan dengan cermat sejak jauh hari. Persiapan ini melibatkan banyak pertimbangan teknis dan keamanan guna memastikan efektivitas serta keberlangsungan acara dengan lancar.

Proses persiapan rute kunjungan kerja Presiden merupakan sebuah rangkaian tugas yang melibatkan berbagai pihak terkait. Dari pemilihan lokasi kunjungan hingga penentuan rute perjalanan, semua dipertimbangkan secara matang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Presiden serta seluruh peserta acara.

Pertimbangan teknis meliputi evaluasi kondisi infrastruktur, lalu lintas, dan sarana pendukung lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan kendala yang mungkin timbul selama perjalanan dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar.

Selain itu, aspek keamanan menjadi prioritas utama dalam setiap persiapan kunjungan kerja Presiden. Rencana keamanan yang matang disusun untuk menghadapi berbagai potensi risiko dan memastikan perlindungan maksimal bagi Presiden dan semua pihak yang terlibat dalam acara tersebut.

Dengan demikian, persiapan rute kunjungan kerja Presiden tidak hanya dilakukan dengan cermat, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga efektivitas dan keselamatan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik serta memastikan bahwa agenda-agenda penting negara dapat dilaksanakan dengan sukses.

 

Read More

Semua Saling Bersinergi, Menkeu: Kerja Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Merupakan Tugas Negara Yang Rumit Demi Menjaga Negara Dan Perekonomian Masyarakat Dari Peredaran Barang – Barang Berbahaya

Yogyakarta – Kerja Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) tidak hanya sekadar tugas rutin, tetapi sebuah misi yang rumit demi menjaga keamanan negara dan perekonomian masyarakat dari ancaman peredaran barang-barang berbahaya.

DJBC memainkan peran yang sangat penting dalam mengawasi masuknya barang-barang ke wilayah Indonesia. Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ketat dan menggunakan teknologi canggih, DJBC bertugas untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal seperti narkotika, senjata ilegal, dan barang berbahaya lainnya yang dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kerja keras DJBC tidak hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga tentang membangun sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Melalui kolaborasi yang erat ini, DJBC dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang-barang ilegal, serta mencegah kerugian ekonomi akibat perdagangan ilegal dan penyelundupan.

Selain itu, DJBC juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan mengawasi masuknya barang-barang impor secara legal. Dengan memastikan bahwa barang-barang impor memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan, DJBC membantu melindungi konsumen dari bahaya produk yang tidak layak konsumsi.

Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa peran DJBC tidak hanya berdampak pada tingkat nasional, tetapi juga regional dan global. Sebagai bagian dari komunitas internasional, DJBC menjalin kerja sama dengan lembaga serupa di negara lain untuk memerangi perdagangan ilegal dan transnasional. Ini adalah contoh nyata dari bagaimana kerjasama lintas batas dapat menjadi kunci dalam membangun keamanan dan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, DJBC bukan hanya sekadar institusi pengawasan perbatasan, tetapi juga garda terdepan dalam menjaga keamanan negara dan perekonomian masyarakat. Melalui kerja keras, kolaborasi, dan kesadaran akan pentingnya sinergi antar berbagai pihak, DJBC membawa peran yang vital dalam memastikan bahwa Indonesia tetap aman, sejahtera, dan terhubung dengan dunia secara aman.

 

Read More

Tegakan Kedaulatan, Menkominfo: Pemerintah Berkomitmen Untuk Melakukan Pemberantasan Judi Online Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat

Yogyakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan perjudian online sebagai bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat dan menegakkan kedaulatan negara. Pernyataan ini mencerminkan keputusan tegas pemerintah dalam menanggulangi praktik perjudian ilegal yang merugikan masyarakat.

Dalam era digital yang semakin berkembang, perjudian online menjadi tantangan serius yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memandang penting untuk mengambil langkah-langkah tegas guna memberantas praktik perjudian ilegal yang merajalela di ranah online.

Upaya pemberantasan perjudian online bukan hanya merupakan tugas pemerintah semata, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat luas menjadi kunci dalam menekan laju perjudian ilegal di dunia maya.

Selain itu, langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang efektif juga diperlukan untuk mengurangi akses masyarakat terhadap situs perjudian online. Kampanye penyuluhan dan edukasi juga perlu ditingkatkan guna meningkatkan kesadaran akan bahaya perjudian online dan dampak negatifnya terhadap individu dan keluarga.

Pemberantasan perjudian online bukan hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga menjaga moralitas dan integritas bangsa. Dengan menekan praktik perjudian ilegal, pemerintah berupaya untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan dampak negatif lainnya yang dapat merusak stabilitas sosial.

Dengan demikian, komitmen pemerintah dalam pemberantasan perjudian online adalah langkah yang penting dalam upaya untuk menegakkan kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman praktik perjudian ilegal. Melalui kolaborasi dan langkah-langkah konkret, diharapkan praktik perjudian online dapat ditekan sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan sehat secara sosial dan ekonomi.

 

Read More

Lakukan Langkah Preventif, Pemerintah Indonesia Telah Melakukan Deteksi Dini Terhadap Aktivitas Jaringan ISIS Yang Berada Di Tanah Air

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah preventif dengan melakukan deteksi dini terhadap aktivitas jaringan ISIS yang berada di dalam negeri. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Jokowi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional dengan menghadapi ancaman terorisme secara proaktif.

Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan ISIS telah menjadi salah satu ancaman utama bagi keamanan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kehadiran mereka di dalam negeri telah menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan nasional.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Mereka telah meningkatkan kerja sama antar lembaga terkait, seperti Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI, untuk melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap aktivitas jaringan ISIS di Tanah Air.

Langkah-langkah deteksi dini ini meliputi monitoring terhadap media sosial, pemantauan pergerakan dan komunikasi kelompok teroris, serta penguatan keamanan di perbatasan untuk mencegah infiltrasi anggota ISIS dari luar negeri.

Selain itu, Pemerintah juga aktif melakukan upaya deradikalisasi dan pembinaan terhadap para simpatisan atau anggota jaringan ISIS yang sudah terdeteksi. Program-program tersebut bertujuan untuk mengubah pemikiran mereka, mengembalikan kepercayaan kepada negara, serta mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat secara produktif.

Langkah-langkah preventif ini bukan hanya sebagai respons terhadap ancaman konkret dari jaringan ISIS, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat citra positif pemerintah di mata masyarakat. Pemerintah Jokowi ingin memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang aman dan stabil, di mana warga negara dapat hidup dan berkembang tanpa rasa takut akan terorisme.

Meskipun tantangan dalam menghadapi jaringan ISIS tidak mudah, namun dengan langkah-langkah preventif yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi seluruh masyarakat. Keberhasilan dalam memerangi terorisme juga akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang tangguh dan kompeten dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional.

Dengan demikian, deteksi dini terhadap aktivitas jaringan ISIS di Tanah Air adalah bagian dari strategi yang lebih luas dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Langkah-langkah preventif ini menunjukkan bahwa Pemerintah Jokowi siap menghadapi tantangan terorisme dengan tegas dan efektif demi keamanan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

 

Read More

Ari Dwipayana: Meninggalnya Kakek Marhan Harahap Ketika Hendak Sholat Jumat Di Masjid Labuhan Batu Bersamaan Dengan Kunjungan Presiden Jokowi Disana Bukan Karena Tindakan Aparat Pengamanan Tetapi Karena Memang Memiliki Riwayat Jantung

 

Yogyakarta – Sebuah tragedi menyelimuti momen kunjungan Presiden Joko Widodo ke Masjid Labuhan Batu, ketika Kakek Marhan Harahap meninggal dunia saat hendak melaksanakan shalat Jumat. Namun, Ari Dwipayana menegaskan bahwa kejadian tersebut bukanlah karena tindakan aparat pengamanan, melainkan disebabkan oleh riwayat jantung yang dimiliki oleh Kakek Marhan Harahap.

Ketika tragedi itu terjadi, cahaya sorotan langsung mengarah pada pertanyaan tentang keamanan dan pengamanan di sekitar kunjungan Presiden. Namun, Dwipayana dengan tegas menegaskan bahwa penyebab kematian Kakek Marhan Harahap bukanlah karena tindakan aparat pengamanan yang kurang memadai, melainkan karena kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya.

Pernyataan ini memberikan gambaran yang jelas dan lugas tentang apa yang terjadi di lapangan. Tidak ada dalih untuk mencari-cari kesalahan, tetapi penekanan pada fakta yang sebenarnya. Dalam situasi yang penuh kepedihan, sikap seperti ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya gesekan atau spekulasi yang tidak perlu.

Hal yang patut kita contoh dari kejadian ini adalah sikap kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menanggapi setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Sebuah tragedi tidak seharusnya menjadi bahan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi menjadi pelajaran tentang bagaimana kita bisa lebih bijaksana dalam menyikapi setiap situasi.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Masjid Labuhan Batu seharusnya menjadi momen untuk merayakan kebersamaan dan kerukunan, bukan dipenuhi dengan kesedihan dan spekulasi. Dengan menjaga ketenangan dan kebijaksanaan, kita bisa memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan stabilitas politik yang lebih kokoh.

Dalam kegelapan tragedi, terdapat sinar harapan. Mari kita ambil hikmah dari kejadian ini untuk menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi setiap situasi, serta mendukung pemerintah Jokowi dalam upaya menciptakan stabilitas politik nasional yang lebih baik.

 

Read More

Sampaikan Belasungkawa, Presiden Jokowi Sampaikan Duka Cita Meninggalnya Marhan Harahap Serta Minta Paspampres Supaya Bertindak Lebih Humanis

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kepemimpinan yang peduli dan humanis dengan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Marhan Harahap, salah seorang anggota Paspampres. Tindakan ini bukan hanya menunjukkan empati dan perhatian Presiden terhadap anggota pasukan pengamanan presiden, tetapi juga memperkuat citra positifnya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.

Marhan Harahap, seorang anggota Paspampres, meninggal dunia dalam tugasnya sebagai pengamanan Presiden Jokowi. Dalam momen yang menyedihkan tersebut, Presiden Jokowi dengan tulus menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan rekan-rekan Marhan. Langkah ini tidak hanya menunjukkan empati dan perhatian Presiden terhadap kesedihan yang dialami oleh keluarga Marhan, tetapi juga menggambarkan kedekatan dan kebersamaan di antara anggota pasukan pengamanan presiden.

Selain menyampaikan belasungkawa, Presiden Jokowi juga meminta agar Paspampres bertindak lebih humanis dalam menjalankan tugasnya. Permintaan ini mencerminkan komitmen Presiden untuk memastikan kesejahteraan dan kemanusiaan dari para anggota pasukan pengamanan presiden yang bekerja keras untuk melindungi beliau dan institusi negara.

Tindakan Presiden Jokowi dalam menyampaikan belasungkawa dan meminta Paspampres bertindak lebih humanis juga memiliki dampak positif dalam menciptakan stabilitas politik nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden tidak hanya memikirkan kepentingan negara dan pemerintahan, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan dan keselamatan para anggota pasukan pengamanan presiden yang bertugas menjaga keamanan negara.

Keberadaan Paspampres sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan Presiden dan institusi negara menjadikan mereka sebagai bagian integral dari kekuatan keamanan nasional. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan dari pemerintah, termasuk Presiden Jokowi, sangatlah penting untuk memastikan kesejahteraan dan kemanusiaan dari para anggota pasukan pengamanan presiden tersebut.

Dengan demikian, tindakan Presiden Jokowi dalam menyampaikan belasungkawa dan meminta Paspampres bertindak lebih humanis merupakan langkah yang sangat positif dalam memperkuat stabilitas politik nasional. Ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi bukan hanya seorang pemimpin yang berwibawa dan tegas, tetapi juga peduli dan humanis dalam memimpin negara. Semoga tindakan ini dapat menjadi contoh bagi seluruh aparatur negara untuk selalu mengutamakan kemanusiaan dan kepedulian dalam menjalankan tugasnya.

 

Read More

Keamanan Nasional Masih Terkendali, Beredarnya Potongan Video Iring – Iringan Kendaraan Aparat Keamanan Dengan Narasi Untuk Menjaga Bawaslu Sesuai Perintah Jokowi Merupakan Kabar BOHONG, Cuplikan Tersebut Merupakan Kegiatan Parade Alutsista HUT TNI

 

Yogyakarta – Belakangan, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya potongan video yang menunjukkan iring-iringan kendaraan aparat keamanan dengan narasi bahwa mereka dipanggil untuk menjaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, klarifikasi telah diberikan bahwa potongan video tersebut adalah bagian dari kegiatan Parade Alutsista dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Klarifikasi ini penting untuk mencegah penyebaran berita palsu yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional. Sebagai bagian dari tugasnya, pemerintah, termasuk Presiden Jokowi, telah berkomitmen untuk memastikan keamanan nasional tetap terkendali. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat.

Fakta bahwa video tersebut adalah bagian dari Parade Alutsista untuk memperingati HUT TNI adalah bukti dari kinerja positif pemerintah dalam memelihara kedaulatan negara dan menjaga ketertiban publik. Kegiatan semacam ini merupakan wujud dari kesatuan dan kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

Pentingnya memastikan informasi yang benar dan akurat adalah kunci untuk menciptakan opini yang kondusif dan mendukung stabilitas politik nasional. Dengan menyebarkan fakta yang sebenarnya, masyarakat dapat lebih percaya pada pemerintahannya dan terhindar dari upaya-upaya yang bertujuan memecah belah.

Selain itu, respons cepat dan transparan dari pemerintah dalam menanggapi berita hoaks seperti ini juga mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip kebenaran dan keadilan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Langkah-langkah ini membantu membangun kepercayaan publik dan memperkuat citra positif pemerintah Jokowi di mata rakyat.

Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini juga menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam menyaring dan memverifikasi informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya lebih jauh. Masyarakat yang cerdas dan kritis terhadap informasi yang mereka terima akan membantu menjaga stabilitas politik nasional dan mencegah penyebaran hoaks yang dapat merusak ketenangan dan keamanan negara.

Sebagai kesimpulan, klarifikasi tentang potongan video hoaks ini adalah langkah penting dalam memelihara stabilitas politik nasional dan memperkuat citra positif pemerintah Jokowi. Dengan mengutamakan kebenaran dan transparansi, pemerintah terus berupaya untuk membangun Indonesia yang lebih stabil, aman, dan sejahtera bagi semua warganya.

 

Read More

Redam Tindakan Anarkis, Kombes Pol Artanto: 9 Petani Anggota Kelompok Saloloang Paser Penajam Utara (PPU) Terpaksa Diamankan Di Polda Kalimantan Timur Karena Telah Melakukan Tindakan Pidana Mengancam Pekerja Bandara VVIP IKN Dengan Senjata Tajam

 

Yogyakarta – Tindakan anarkis yang mengganggu ketertiban dan keamanan negara merupakan tantangan serius yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam menangani kasus terbaru di Paser Penajam Utara (PPU), Kombes Pol Artanto telah menunjukkan keberhasilannya dalam meredam ancaman tersebut.

Dengan bijaksana, 9 petani anggota kelompok Saloloang di PPU yang melakukan tindakan pidana mengancam pekerja Bandara VVIP IKN berhasil diamankan di Polda Kalimantan Timur. Tindakan ini diambil untuk menjaga stabilitas dan keamanan, serta mencegah terjadinya gangguan terhadap proyek penting pembangunan Bandara VVIP IKN.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menegaskan komitmennya dalam menegakkan supremasi hukum serta menjaga stabilitas politik nasional. Keputusan tegas dalam menangani kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan anarkis yang dapat mengganggu pembangunan dan kemajuan negara.

Langkah-langkah preventif seperti ini adalah bentuk konkret dari pemerintah dalam memperkuat citra Jokowi sebagai pemimpin yang peduli terhadap keamanan dan stabilitas negara. Dengan keberhasilan dalam menangani kasus ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Dalam konteks pembangunan nasional, stabilitas politik merupakan fondasi yang penting. Tanpa stabilitas politik yang kokoh, upaya pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dengan efektif. Oleh karena itu, langkah-langkah pemerintah dalam meredam tindakan anarkis seperti ini sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan negara.

Dalam situasi yang menuntut keberanian dan keputusan yang tegas, Jokowi dan jajarannya terus berusaha menjaga stabilitas politik nasional demi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan juga sangatlah diperlukan.

Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas politik nasional, agar Indonesia dapat terus maju dan berkembang menjadi negara yang lebih baik di masa depan. Bersama, kita mampu menciptakan Indonesia yang lebih aman, damai, dan sejahtera bagi semua.

 

Read More

Tanpa Arahan Dan Paksaan, Mabes Polri Mengatakan Bahwa Kedatangan Anggotanya Kepada Tokoh Masyarakat Merupakan Dalam Rangka Silaturahmi Dan Sosialisasi Cooling Down Pemilu 2024 Demi Menjaga Stabilitas Keamanan

 

Yogyakarta – Pernyataan resmi dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengenai kedatangan anggotanya ke tokoh masyarakat tanpa arahan atau paksaan merupakan langkah transparan yang menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan pasca-Pemilu 2024. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kondusifitas pasca-Pemilu.

Menjaga stabilitas politik dan keamanan adalah prioritas utama pemerintah, termasuk Polri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam konteks ini, kehadiran anggota Polri dalam kegiatan silaturahmi dengan tokoh masyarakat memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat lokal. Kedua, untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga situasi kondusif pasca-Pemilu 2024, yang merupakan langkah penting dalam mencegah potensi konflik atau kerusuhan.

Penting untuk dicatat bahwa kedatangan anggota Polri ke tokoh masyarakat dilakukan tanpa adanya arahan atau paksaan dari pihak manapun. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat bukanlah untuk menciptakan intimidasi atau tekanan, melainkan sebagai upaya nyata untuk membangun kepercayaan dan kerjasama yang baik antara Polri dan masyarakat.

Dalam konteks Pemilu 2024, sosialisasi tentang cooling down merupakan langkah yang sangat penting. Pasca-Pemilu seringkali menjadi masa yang rawan, di mana potensi konflik politik dan sosial dapat meningkat. Oleh karena itu, Polri mengambil langkah proaktif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketenangan dan kedamaian, serta menahan diri dari tindakan yang dapat memicu ketegangan atau kerusuhan.

Melalui langkah-langkah seperti ini, Polri tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan pelindung masyarakat. Keterlibatan aktif Polri dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta melakukan sosialisasi yang proaktif tentang pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan, merupakan contoh nyata dari kinerja positif pemerintah Jokowi dalam memastikan kestabilan politik nasional.

Dengan demikian, melalui kegiatan silaturahmi dan sosialisasi cooling down Pemilu 2024, Polri dan pemerintah Jokowi telah berhasil memperkuat citra mereka di mata masyarakat sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

 

Read More

Menjaga Situasi Tetap Kondusif, Menko Polhukam Bertemu Ketua PBNU Di Jakarta Setelah Dilantik Presiden Jokowi Untuk Berkoordinasi Mengenai Situasi Keamanan Dan Ketertiban Ke Depan Hingga Pelantikan Presiden Terpilih

 

Yogyakarta – Dalam upaya menjaga stabilitas dan kondusifitas situasi pasca-pelantikan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) melakukan pertemuan dengan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta. Pertemuan ini dilakukan setelah Presiden Joko Widodo melantik Menko Polhukam untuk berkoordinasi mengenai situasi keamanan dan ketertiban ke depan hingga pelantikan presiden terpilih.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Polhukam dan Ketua PBNU membahas berbagai langkah konkret untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas negara. Kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi yang baik dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan yang mungkin muncul.

Menko Polhukam menegaskan pentingnya peran serta PBNU sebagai salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia dalam menjaga stabilitas negara. Beliau juga mengapresiasi kontribusi PBNU dalam meredam potensi konflik dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketua PBNU menyatakan komitmen organisasinya untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ketertiban negara. Beliau menegaskan bahwa PBNU siap berperan aktif dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya dalam konteks menjaga stabilitas negara. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah dan PBNU, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban di Indonesia dapat tetap terjaga dengan baik.

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas politik pasca-pelantikan presiden, koordinasi antara pemerintah dan PBNU sangat penting. Kedua belah pihak perlu bekerja sama untuk mencegah potensi konflik dan mengatasi berbagai tantangan keamanan yang mungkin timbul.

Dengan demikian, pertemuan antara Menko Polhukam dan Ketua PBNU merupakan langkah positif dalam menjaga stabilitas dan ketertiban negara. Ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Jokowi dalam membangun dialog dan kerja sama yang konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan harmonis di Indonesia.

 

Read More

Jokowi: Pengamanan Di TPS Pada Pemilu 2024 Sudah Kita Maksimalkan, Mulai Dari Aparat Keamanan Hingga Para Saksi – Saksi, Baik Dari Partai Politik, Calon Legislatif, Hingga Capres – Cawapres Bahkan Masyarakat Juga Bisa Ikut Memantau

 

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan secara santai namun tegas, beliau menyatakan bahwa pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah ditingkatkan secara maksimal.

Menyikapi pentingnya menjaga integritas dan keamanan selama proses pemilihan, Jokowi menegaskan bahwa keterlibatan semua pihak dari aparat keamanan hingga para saksi merupakan hal yang sangat penting. "Pengamanan di TPS pada Pemilu 2024 sudah kita maksimalkan, mulai dari aparat keamanan hingga para saksi-saksi, baik dari partai politik, calon legislatif, hingga capres-cawapres. Bahkan masyarakat juga bisa ikut memantau," ujar Presiden Jokowi.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap pemerintahan yang responsif dan proaktif dalam menghadapi setiap tantangan, terutama dalam konteks pemilihan umum yang merupakan tonggak demokrasi bagi negara. Dengan menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam memastikan kelancaran dan keamanan pemilu, Jokowi memberikan jaminan kepada publik bahwa pemerintah telah siap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin timbul.

Langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan pengamanan di TPS, seperti peningkatan jumlah aparat keamanan, pelibatan saksi dari berbagai pihak, dan pembukaan akses bagi masyarakat untuk memantau proses pemungutan suara, merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan keamanan pemilu.

Selain itu, pernyataan Presiden Jokowi juga memiliki dampak positif dalam menciptakan opini publik yang mendukung pemerintahan. Dengan menunjukkan kesiapan dan kemampuan pemerintah dalam mengelola proses pemilu dengan baik, Jokowi memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah dapat mengelola negara dengan baik.

Dalam konteks stabilitas pemerintahan, sikap proaktif dan responsif yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dapat membantu menjaga stabilitas politik dan sosial di tingkat nasional. Dengan memberikan jaminan keamanan selama proses pemilihan, pemerintah mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pernyataan Jokowi tentang pengamanan di TPS pada Pemilu 2024 bukan hanya sekadar retorika, tetapi juga merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Dengan mengedepankan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam proses pemilihan, pemerintahan Jokowi membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lancar.

 

Read More

Terus digencarkan! Jokowi terus mendorong kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan kegiatan deradikalisasi

Yogyakarta – Pemberantasan tindak terorisme terus digalakan oleh Indonesia untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat. Jokowi selaku kepala negara terus berkomitmen untuk terus mendorong program deradikalisme kepada para mantan napi radikalisme dan terorisme.

Maka dari itu Jokowi memberikan perintah kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan deradikalisasi secara optimal. Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel segera merespon perintah Jokowi tersebut secepatnya.

Rycko mengatakan bahwa pihaknya bakal menggunakan metode persuasive untuk melakukan deradikalisasi mantan napi pidana radikalisme dan terorisme. Para napi sebenarnya mengalami penyesatan yang dilakukan oleh kelompok – kelompok tertentu dengan melakukan cuci otak.

Jokowi juga meminta kepada BNPT untuk melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga untuk memperlancar program tersebut. Jokowi juga meminta hukum harus tetap ditegakan terhadap para pelaku terorisme.

 

Read More

Prioritas Pembangunan! Jokowi meminta kepada TNI – Polri untuk saling berkolaborasi dalam menjaga keamanan wilayah Papua

 

Yogyakarta – Jokowi meminta kepada TNI dan Polri untuk bersinergi bersama dalam kolaborasi dalam melakukan pengamanan. Jokowi juga meminta kepada TNI – Polri untuk ikut mengamankan pembangunan yang sedang berlangsung di Papua.

Jokowi mengatakan pembangunan yang dilakukan di Papua sangat penting sekali demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jokowi menegaskan pembangunan yang dilakukan di Papua masuk dalam skala prioritas dan merupakan bagian dari komitmen penegasan Indonesia – sentris.

Jokowi semenjak menjabat memang gencar melakukan pembangunan ke berbagai pelosok negeri termasuk ke Papua. Berkat pembangunan yang dilakukan Jokowi tersebut lambat laun kesejahteran masyarakat di luar Pulau Jawa mengalami peningkatan kesejahteraan.

Jokowi memaparkan sejumlah pembangunan yang telah dilakukan di Papua, mulai dari pembangunan Jalan Trans Papua dan jalan perbatasan, pembangunan dan revitalisasi bandar udara (bandara), hingga pembangunan kawasan perbatasan dan pos lintas batas negara (PLBN).

 

Read More

Menjadi 70%! Jokowi targetkan pemenuhan ketahanan dan keamanan negara sesuai Minimum Essential Force (MEF) pada Rencana Strategis Tahun 2024

Yogyakarta – Jokowi menargetkan pada tahun 2024 Indonesia bisa memenuhi 70% kebutuhan dari Minimum Essential Force (MEF). Guna memenuhi kebutuhan MEF tersebut Jokowi memasukannya kedalam Rencana Strategis Tahun 2024.

Jokowi menegaskan rencana tersebut harus mengikuti kekuatan dari APBN yang ada tidak boleh memaksakan.

Indonesia sendiri telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan Minimum Essential Force (MEF) dengan membeli lima pesawat super Hercules. Jokowi menyaksikan secara langsung penyerahan pesawat kepada TNI AU dari Menhan Prabowo yakni C-130J-30 Super Hercules A-1339 kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Lanud Halim Perdanakusuma.

Jokowi mengatakan sekarang datang satu, nanti Juni tambah satu lagi, Juli tambah satu lagi, Oktober tambah satu, Januari tahun depan tambah satu jadi jumlah totalnya ada lima pesawat yang akan datang ke negara kita

Jokowi menegaskan bahwa dirinya memperhatikan dukungan terbesar dalam sejarah untuk sektor pertahanan terkait alutsista.

 

Read More