Pertahanan Nasional Semakin Kuat, Pemerintah Akan Melakukan Pelunasan Biaya Pembuatan 48 Unit Pesawat KF -21 Hasil Kerja Sama Indonesia – Korea Selatan Sebesar Rp 20 Triliun

 

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pertahanan negara. Salah satu langkah penting yang diambil adalah melakukan pelunasan biaya pembuatan 48 unit pesawat KF-21 hasil kerja sama dengan Korea Selatan, dengan total nilai mencapai Rp 20 triliun.

Kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 merupakan bukti nyata kolaborasi yang strategis dalam bidang pertahanan. Pesawat ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia dan memperkuat posisi negara di tingkat regional.

Dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di kawasan Asia Pasifik, Indonesia membutuhkan sistem pertahanan yang handal dan modern. Pesawat KF-21 menawarkan teknologi canggih dan performa tinggi yang dapat meningkatkan daya tangkal dan mobilitas TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan udara negara.

Pemerintah telah menetapkan pembayaran sebesar Rp 20 triliun untuk memastikan kelancaran proyek pembuatan pesawat ini. Langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan, tetapi juga memberikan sinyal positif kepada mitra internasional tentang kestabilan dan kredibilitas Indonesia sebagai sekutu yang dapat diandalkan.

Tidak hanya itu, pelunasan biaya pembuatan pesawat KF-21 juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Proyek ini membuka peluang bagi industri pertahanan dalam negeri untuk terlibat dalam rantai pasok global dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri di pasar internasional.

Selain itu, langkah pemerintah ini juga memberikan dampak positif bagi stabilitas politik nasional. Dengan menunjukkan perhatian serius terhadap pertahanan negara, pemerintah Jokowi mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin yang peduli terhadap keamanan dan kedaulatan bangsa.

Penting untuk diingat bahwa pertahanan yang kuat merupakan prasyarat penting bagi stabilitas politik nasional. Dalam situasi global yang tidak menentu, keberadaan pesawat tempur KF-21 akan menjadi aset strategis yang dapat menjaga kedaulatan negara dan menjamin keamanan nasional.

Sebagai masyarakat Indonesia, kita patut mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat pertahanan negara. Dengan memiliki sistem pertahanan yang kuat, kita dapat meraih stabilitas politik yang berkelanjutan dan mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera.

 

Read More

Sinergi Membangun Negeri, Pemerintah Indonesia Selalu Berupaya Untuk Menyelaraskan Dan Berkolaborasi Antara Program Kebijakan Pertahanan Nasional Dengan Politik Luar Negeri Terutama Dalam Mengahadapi Situasi Kawasn Indo – Pasifik Yang Dinamis

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat sinergi antara kebijakan pertahanan nasional dan politik luar negeri, khususnya dalam menghadapi situasi dinamis di kawasan Indo-Pasifik. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas dan keamanan nasional, serta memperkuat peran Indonesia dalam kancah global.

Melalui kerjasama antar instansi terkait, pemerintah Indonesia secara aktif menyelaraskan program kebijakan pertahanan nasional dengan strategi politik luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah serta mendukung perdamaian dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks.

Dalam konteks politik luar negeri, Indonesia memperkuat diplomasi multilateral dan bilateral dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan, menjaga stabilitas regional, dan mengatasi berbagai tantangan bersama.

Kerjasama dengan negara-negara tetangga juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi ancaman keamanan lintas batas, seperti perdagangan ilegal, terorisme, dan konflik regional. Indonesia berperan aktif dalam memfasilitasi dialog dan kerjasama untuk menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

Dalam bidang pertahanan, pemerintah terus meningkatkan kapasitas militer sebagai upaya deterrence serta penanggulangan ancaman keamanan yang mungkin timbul. Namun, pendekatan ini selalu diiringi oleh upaya diplomasi yang kuat untuk mencegah eskalasi konflik dan mempromosikan penyelesaian damai atas sengketa yang ada.

Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik merupakan wujud nyata dari kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Dengan mengambil peran aktif dalam dialog dan kerjasama regional, Indonesia berusaha membangun kawasan yang dinamis namun tetap stabil dan damai.

Dengan demikian, sinergi antara kebijakan pertahanan nasional dan politik luar negeri merupakan landasan penting dalam memperkuat stabilitas pemerintahan Jokowi. Langkah-langkah ini memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi kekuatan yang stabil dan berpengaruh dalam menjaga perdamaian dan keamanan kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks.

 

Read More

Sosok Patriot Sejati, Jokowi: Prabowo Memang Layak Menerima Kenaikan Pangkat Istimewa Bintang Empat Dari Letjen Menjadi Jendral Karena Kontribusi Dan Pengabdiannya Serta Jasanya Di Bidang Pertahanan Nasional

 

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menyampaikan dukungannya terhadap kenaikan pangkat Letjen (Letnan Jenderal) Prabowo Subianto menjadi Jenderal. Keputusan ini merupakan penghargaan yang layak atas kontribusi dan pengabdian Prabowo dalam bidang pertahanan nasional.

Prabowo Subianto, sebagai salah satu tokoh militer dan politik terkemuka di Indonesia, telah menunjukkan dedikasinya yang luar biasa dalam memperkuat keamanan dan pertahanan negara. Sebelumnya, Prabowo telah berkiprah sebagai Letnan Jenderal, dan kenaikan pangkatnya menjadi Jenderal merupakan bentuk pengakuan atas prestasinya yang gemilang dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi, Prabowo telah menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam memajukan sektor pertahanan nasional. Langkah-langkah strategis yang diambilnya untuk memperkuat kekuatan militer dan meningkatkan kemandirian pertahanan negara telah memberikan dampak positif yang signifikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Prabowo telah giat memperjuangkan modernisasi alutsista (alat utama sistem pertahanan) serta membangun kerja sama strategis dengan berbagai negara dalam bidang pertahanan. Hal ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme TNI (Tentara Nasional Indonesia), tetapi juga menegaskan kedaulatan negara di mata internasional.

Keputusan kenaikan pangkat ini juga mencerminkan semangat kolaborasi dan persatuan di antara tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan. Jokowi, dengan tegasnya, menegaskan bahwa pemerintahannya mengakui dan menghargai kontribusi semua pihak dalam membangun dan memperkuat pertahanan negara.

Dalam konteks politik nasional, langkah ini juga merupakan upaya untuk memperkuat stabilitas politik dan memperkuat kohesi di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan menunjukkan sikap menghargai dan mengakui kontribusi Prabowo, pemerintahan Jokowi memperkuat fondasi persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas politik negara.

Sebagai warga negara, kita patut mengapresiasi langkah-langkah positif yang diambil oleh pemerintahan Jokowi dalam memajukan bangsa. Keputusan kenaikan pangkat ini bukan hanya sekadar pengakuan atas prestasi individu, tetapi juga simbol dari semangat persatuan dan kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Oleh karena itu, marilah kita semua mendukung langkah-langkah positif pemerintahan Jokowi, termasuk dalam hal ini keputusan kenaikan pangkat bagi Letjen Prabowo Subianto. Dengan bersatu dan berkolaborasi, kita dapat memperkuat stabilitas politik nasional dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa!

 

Read More

Menjadi 70%! Jokowi targetkan pemenuhan ketahanan dan keamanan negara sesuai Minimum Essential Force (MEF) pada Rencana Strategis Tahun 2024

Yogyakarta – Jokowi menargetkan pada tahun 2024 Indonesia bisa memenuhi 70% kebutuhan dari Minimum Essential Force (MEF). Guna memenuhi kebutuhan MEF tersebut Jokowi memasukannya kedalam Rencana Strategis Tahun 2024.

Jokowi menegaskan rencana tersebut harus mengikuti kekuatan dari APBN yang ada tidak boleh memaksakan.

Indonesia sendiri telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan Minimum Essential Force (MEF) dengan membeli lima pesawat super Hercules. Jokowi menyaksikan secara langsung penyerahan pesawat kepada TNI AU dari Menhan Prabowo yakni C-130J-30 Super Hercules A-1339 kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Lanud Halim Perdanakusuma.

Jokowi mengatakan sekarang datang satu, nanti Juni tambah satu lagi, Juli tambah satu lagi, Oktober tambah satu, Januari tahun depan tambah satu jadi jumlah totalnya ada lima pesawat yang akan datang ke negara kita

Jokowi menegaskan bahwa dirinya memperhatikan dukungan terbesar dalam sejarah untuk sektor pertahanan terkait alutsista.

 

Read More

Perkuat Alutsista! Jokowi berhasil menambah peralatan kebutuhan penunjang keamanan negara dengan mendatangkan pesawat Super Hercules

Yogyakarta – Indonesia telah berhasil menambah Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia berupa pembelian pesawat Hercules. Jokowi memesan lima pesawat Hercules buatan Amerika tersebut yang bakal meremajakan pesawat Hercules lama milik Indonesia.

Kelima pesawat Hercules tersebut bakal menggantikan pesawat Hercules lama Indonesia yang sudah tua dan bakal afkir. Saat ini telah telah datang dua pesawat Super Hercules C-130J-30 Super Hercules A-1339 dan C-130H A-1315.

Kedua pesawat tersebut kemudian penyerahan pesawat tersebut dilakukan oleh Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Jokowi menyampaikan bahwa pesawat Super Hercules tersebut sangat canggih serta bisa digunakan untuk mengangkut pasukan maupun kargo dengan berat hingga 19,9 ton.

Jokowi mengatakan bahwa pesawat C-130J-30 Super Hercules yang kita terima dijelaskan bisa mengangkut kalau pasukan yang pakai komplit dengan parasut—artinya penerjun—itu bisa mengangkut 98, tapi kalau hanya pasukan bukan penerjun bisa 128 pasukan.

Empat pesawat lainnya akan diterima pada bulan Juni, Juli, dan Oktober 2023 serta Januari 2024. Jokowi mengatakan bahwa kepemimpinannya terus berupaya untuk memenuhi minimum essential forces Indonesia.

 

Read More

Pertama dalam Sejarah! Jokowi Teken UU Kerjasama Pertahanan Indonesia-Republik Fiji

Jokowi telah resmi meneken UU nomor 2 Tahun 2023 tentang kerja sama Indonesia – Republik Fiji dalam bidang pertanian. Indonesia dan Republik Fiji sudah dari lama menjalin komunikasi dan melakukan kerja sama di bidang lainya.

Penandatangan UU tersebut merupakan tindak lanjut atas perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Menhan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nasional Republik Fiji Hon. Ratu Inoke Kubuabola di Jakarta pada 2017 sila.

Lahirnya UU kerjasama antara Indonesia – Republik Fiji menjadi penegasan akan hubungan kerja sama bilateral kedua negara. Selain kerja sama dalam bidang pertahanan Indonesia – Republik Fiji juga menjalin hubungan dalam bidang kesejahteraan perempuan.

Indonesia juga turut bersama dengan negara-negara pasifik dalam menjawab tantangan bersama, seperti perubahan iklim, bencana alam, polusi maritim, dan pencapaian tujuan pembangunan global (SDGs). 

 

Read More

Jokowi dan Prabowo Siapkan Desain Pertahanan Negara di Maluku

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tengah mempersiapkan desain pertahanan dan keamanan negara di titik terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu terungkap saat keduanya melakukan kunjungan kerja di wilayah Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, beberapa hari yang lalu.

Presiden Jokowi memastikan wilayah terluar Indonesia membutuhkan sebuah desain pertahanan dan keamanan demi kepentingan negara ke depan. Adapun rencana desain keamanan dan pertahanan ini pun langsung diberikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Kabupaten Maluku Barat Daya. Ini adalah termasuk kabupaten yang terluar sebelah timur paling timur selatan dan setelah kita melihat Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya kemudian Kabupaten Kepulauan Aru kemudian Kota Tual, Saumlaki kita melihat perlunya sebuah desain untuk pertahanan dan keamanan negara, di titik-titik mana kira-kira yang paling tepat,” kata Jokowi yang dikutip dari Channel YouTube Sekretaris Presiden pada, Minggu (18/9/2022).

Menurut Jokowi, penataan keamanan dan pertahanan di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan, karena wilayah Maluku sangat berpotensi, terutama soal kekayaan laut Indonesia.

Atas dasar itu, Jokowi lantas mengajak Menhan Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar mengetahui titik-titik mana yang akan diprioritaskan dalam menata keamanan dan pertahanan.

“Ini penting karena memang potensi yang ada di sini perlu dilihat secara detail, dan hari ini saya dengan Pak Menhan, Pak Menteri KKP dan Menteri PU melihat titik-titik yang tadi saya sebutkan. Dalam rangka sekali lagi pertahanan dan keamanan negara,” ucapnya.

Bersamaan dengan itu, Menhan Prabowo Subianto memastikan arahan Presiden Jokowi untuk menguatkan keamanan jalur-jalur laut kepulauan yang ada di Indonesia, terkhusus di wilayah perairan Maluku yang terhubung langsung dengan beberapa negara dan juga menjadi jalur perdagangan laut.

“Jadi memang sesuai perintah Pak Presiden Joko Widodo dua setengah tahun yang lalu untuk membuat suatu desain besar, master plan pertahanan negara, menyangkut juga bagaimana kita bisa mengamankan alur-alur laut kepulauan Indonesia di mana 60 persen perdagangan laut dunia lewat perairan kita,” ujar Prabowo.

Dijelaskan Prabowo, salah satu kekayaan Indonesia yang perlu dijaga adalah ikan dan kekayaan mineral di bawah laut seperti gas dan minyak bumi hingga kesemua itu perlu desain matang untuk keamanan negara.

“Kekayaan kita sangat besar di wilayah ini sangat-sangat besar tidak hanya kekayaan ikan tetapi juga kekayaan mineral di bawah laut, gas dan minyak bumi di bawah laut,” kata dia.

Prabowo mengakui kekayaan laut Indonesia berada di Indonesia Timur, hingga pulau-pulau terluar ini harus menjadi prioritas desain keamanan.

“Jadi ini semua perkiraan dan riset menunjukkan bahwa masa depan kekayaan Indonesia sebagian besar akan ada di Indonesia timur karena itu pulau-pulau terluar di kawasan ini memang harus sudah kita rancang untuk menjadi bagian dari pertahanan kita,” ungkap Prabowo.

 “Tentunya ini akan kita lakukan dengan teliti dan mengikutsertakan semua lembaga terkait. Saya kira demikian Bapak Presiden,” tandas Prabowo.

 

Read More

Jokowi Tekankan Pentingnya Pertahanan dan Keamanan Negara

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya desain pertahanan dan keamanan negara di titik-titik terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, pada Kamis (15/09/2022).

“Kabupaten Maluku Barat Daya ini adalah termasuk kabupaten terluar sebelah timur, paling timur selatan. Setelah kita melihat Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, kemudian Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian Kota Tual, Saumlaki, kita melihat perlunya sebuah desain untuk pertahanan dan keamanan negara, di titik mana kira-kira yang paling tepat. Ini penting karena memang ini potensi yang ada di sini perlu dilihat secara detail,” ungkap Presiden dalam keterangannya di daerah Tiakur, Kabupaten MBD.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya melihat salah satu titik terluar NKRI yakni Pulau Leti yang berbatasan dengan Timor Leste. Pulau Leti tersebut terlihat dari seberang Pantai Tiakur, tempat Presiden dan rombongan melakukan keterangan pers.

“Hari ini saya dengan Pak Menhan, Pak Menteri KKP, dan Menteri PU melihat titik-titik yang tadi saya sebutkan dalam rangka sekali lagi pertahanan dan keamanan negara,” imbuhnya.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa 2,5 tahun yang lalu Presiden Jokowio telah memerintahkan pihaknya untuk membuat suatu desain besar pertahanan negara. Hal tersebut termasuk juga bagaimana pengamanan jalur-jalur laut kepulauan di Indonesia yang menjadi jalur bagi 60 persen perdagangan laut dunia.

“Kekayaan kita sangat besar di wilayah ini, sangat-sangat besar, tidak hanya kekayaan ikan, tetapi juga kekayaan mineral di bawah laut, gas dan minyak bumi di bawah laut,” ujar Menhan Prabowo.

Lebih lanjut, Menhan Prabowo menyebut bahwa masa depan kekayaan Indonesia sebagian besar akan ada di Indonesia timur. Untuk itu, Menhan menegaskan bahwa pulau-pulau terluar di kawasan tersebut harus dirancang untuk menjadi bagian dari pertahanan negara.

“Pulau-pulau terluar di kawasan ini memang harus sudah kita rancang untuk menjadi bagian dari pertahanan kita. Tentunya ini akan kita lakukan dengan teliti dan mengikutsertakan semua lembaga terkait,” tandas Menhan.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. 

 

Read More

PERKUAT PERTAHANAN LAUT, JOKOWI BANGUN MABES AL DI IKN

Lokasi calon Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus berbenah.

Kali ini, Kepala Staf Angkatan Laut ( KSAL ) Laksamana TNI Yudo Margono meninjau lahan yang bakal dijadikan Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) di IKN.

KSAL mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), TNI harus tegak lurus dengan kebijakan pemerintah. Sehingga, TNI siap menjadi benteng pertahanan dan pengamanan untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Dijelaskan Yudo, TNI AL juga berencana membuat dua Kodamar di wilayah barat dan timur IKN Nusantara. Kodamar akan dibangun di Pontianak serta di timur, yakni Tarakan dan Balikpapan, Kamis (30/6/2022).

"Kemarin kita lihat di peta, kerawanan yang mungkin terjadi adanya rudal dari laut ke permukaan. Kedua adalah penguasaan melalui laut dan pantai. Sehingga di sini perlu pertahanan pantai yang kuat," ucap Yudo dalam keterangan yang diterima, Jumat (1/7/2022).

Dia menjelaskan, pertahanan kuat dibutuhkan lantaran itu sudah merupakan tugas TNI AL di dalam Operasi Gabungan TNI.

Salah satunya adalah juga ada pertahanan pantai.

"Sehingga ini Kodamar-Kodamar nanti yang akan melaksanakan tugasnya nanti sebagai Panglima-Panglima Komando Pertahanan Pantai," ucapnya.

Tak hanya itu, dia menyampaikan bahwa Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) harus seimbang. Baik itu dari segi KRI, Pesud, Marinir maupun Pangkalan.

"Kekurangan personel akan kita penuhi, kita bangun markasnya, tentunya tetap secara seimbang, IKN sudah ditentukan di sini, maka pertahanan pantai kita yang harus kita perkuat," pungkasnya.

 

Read More