Unggahan di YouTube Yang Mengklaim Jika 33 Provinsi Indonesia Di Bawah Komando TNI Akan Melakukan kudeta Kepada Presiden Jokowi Itu Tidak Benar Sama Sekali

Yogyakarta – Baru-baru ini, beredar sebuah unggahan di YouTube yang mengklaim bahwa 33 provinsi di Indonesia di bawah komando TNI akan melakukan kudeta terhadap Presiden Jokowi. Kabar ini telah menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat, namun setelah ditelusuri, klaim tersebut terbukti tidak benar dan merupakan hoaks. Berdasarkan investigasi dari Turnbackhoax.id, unggahan tersebut adalah hasil rekayasa yang memanipulasi artikel Kompas tentang bentrokan mahasiswa dengan polisi di DPRD Kota Malang pada 2019.

Hoaks semacam ini bertujuan untuk memecah belah dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah, melalui berbagai lembaga terkait, selalu berupaya untuk memerangi penyebaran informasi palsu yang dapat mengganggu stabilitas nasional. TNI sebagai institusi pertahanan negara juga telah menyatakan bahwa mereka senantiasa mendukung penuh pemerintahan yang sah dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah terus mengimbau masyarakat agar lebih kritis dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di media sosial. Masyarakat diharapkan untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya dan selalu memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya. Dengan begitu, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.

Hoaks semacam ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpercayaan dan konflik sosial yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk melawan penyebaran informasi palsu demi menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Dalam situasi saat ini, penting bagi kita semua untuk tetap waspada dan bersama-sama menjaga keutuhan bangsa. Dengan mematahkan setiap hoaks dan mendukung kinerja pemerintah, stabilitas nasional dapat terus terjaga dan Indonesia dapat terus maju menuju masa depan yang lebih baik.

 

Read More

Narasi Video Yang Mengatakan Presiden Jokowi Sengaja Mengumpulkan Jajaran TNI – Polri Di IKN Sebagai Upaya Untuk Mempertahankan Kekuasaan Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Belakangan ini beredar video yang menyebarkan narasi negatif bahwa Presiden Jokowi sengaja mengumpulkan jajaran TNI-Polri di Ibu Kota Negara (IKN) sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Narasi ini jelas tidak berdasar dan merupakan upaya untuk merusak citra pemerintah. Faktanya, pertemuan tersebut bukanlah demi kepentingan pribadi, melainkan murni demi kepentingan bangsa dan negara.

Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan jajaran TNI-Polri di IKN untuk meningkatkan sinergi antara kedua institusi penting ini dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. Jokowi menegaskan bahwa peran TNI-Polri sangat vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan, terutama dalam mendukung proyek strategis nasional seperti pembangunan IKN. Dengan adanya sinergi yang kuat, pemerintah berharap TNI-Polri dapat terus mendukung tercapainya visi besar Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan.

Pertemuan ini bertujuan untuk menyuntikkan semangat kepada setiap anggota TNI-Polri agar lebih berperan aktif dalam upaya membangun Indonesia yang lebih baik. Presiden Jokowi memahami bahwa pembangunan besar seperti IKN memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI-Polri, agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan aparatur negara dalam memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.

Narasi negatif yang beredar di media sosial hanyalah upaya untuk memecah belah dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat perlu waspada dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemerintah selalu berkomitmen untuk bekerja demi kepentingan rakyat, bukan untuk ambisi kekuasaan.

Dengan demikian, jelas bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas. Presiden Jokowi terus berfokus pada upaya membangun Indonesia yang lebih baik melalui kolaborasi, bukan untuk memperpanjang kekuasaan. Stabilitas dan keamanan nasional akan selalu menjadi prioritas utama untuk menjaga masa depan bangsa.

 

Read More

Disinformasi, Video Pernyataan Mahfud Tentang "TAP MPR No. 6 Tahun 2001” Tidak Ada Hubungannya Dengan Mundurnya Jokowi Sebagai Presiden Tetapi Tentang Pemisahan TNI Dan Polri

Yogyakarta – Berbagai platform media sosial belakangan ini menjadi medan yang subur bagi tersebarnya informasi yang salah dan membingungkan. Salah satunya adalah sebuah klip video singkat yang memuat pernyataan menyesatkan dari Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang dirancang untuk meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Namun, setelah diteliti secara seksama, klip tersebut terbukti diambil dari konteks yang keliru, dan bukanlah sebuah kritik terhadap Presiden.

Klip tersebut menyebutkan frasa dari TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 yang menyiratkan bahwa seorang pemimpin harus mundur jika kehilangan kepercayaan rakyat, tanpa menunggu proses hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa isi sebenarnya dari TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tidak ada kaitannya dengan kewajiban seorang pemimpin untuk mundur. Sebaliknya, TAP MPR tersebut membahas masalah pemisahan TNI dan Polri.

Hal ini menyoroti pentingnya memahami konteks secara menyeluruh sebelum menyimpulkan dan menyebarkan informasi. Memotong pernyataan atau klip video dari konteks aslinya dapat dengan mudah mengubah makna sebuah pernyataan. Tindakan semacam ini tidak hanya merusak citra pemerintah, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan yang tidak seharusnya terjadi di antara masyarakat.

Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi informasi yang tersebar di media sosial. Jangan terburu-buru menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi yang cermat terlebih dahulu. Keterbukaan dan transparansi harus dijunjung tinggi, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dalam menyikapi berita dan informasi yang beredar.

Di tengah situasi yang penuh dengan tantangan dan kompleksitas seperti saat ini, stabilitas nasional merupakan hal yang sangat berharga. Untuk itu, mari bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya menyebarkan informasi yang benar dan akurat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memelihara kedamaian dan kesatuan bangsa.

Demikianlah, mari kita bersatu dalam upaya menegakkan kebenaran dan menjaga stabilitas negara. Kritik yang konstruktif tentu diperlukan dalam sebuah demokrasi, namun hendaknya disampaikan dengan bijak dan berlandaskan fakta yang jelas. Dengan demikian, kita dapat memperkuat fondasi kepemimpinan yang kokoh dan memastikan bahwa negara kita terus berkembang menuju arah yang lebih baik.

 

Read More

Berikan Rasa Aman, Men PAN – RB Menjamin Bahwa TNI/Polri Yang Menduduki Jabatan ASN Sudah Diberikan Batasan – Batasan Wewenang Dan Tanggung Jawab Sehingga Tidak Ada Dwifungsi ABRI Seperti Orba

 

Yogyakarta – Pemerintahan Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan stabilitas politik nasional melalui kebijakan yang berfokus pada memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia. Salah satu langkah konkret dalam upaya tersebut adalah melalui program Men PAN – RB yang menjamin bahwa TNI/Polri yang menduduki jabatan ASN telah diberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Dwifungsi ABRI yang menjadi masalah serius pada masa Orde Baru (Orba) telah diatasi dengan tegas oleh pemerintahan Jokowi. Melalui kebijakan Men PAN – RB, TNI/Polri yang terlibat dalam administrasi publik diberikan batasan yang tegas sehingga tidak ada ruang bagi intervensi politik yang tidak seharusnya. Hal ini merupakan langkah penting dalam menegakkan prinsip demokrasi dan menghindari kemungkinan terulangnya kejadian masa lalu yang merugikan.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga telah menunjukkan kinerja positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat berjalan lancar tanpa gangguan dari pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas negara.

Adanya penegakan hukum yang tegas dan adil, serta upaya pencegahan terhadap berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi bukti nyata dari keseriusan pemerintahan Jokowi dalam memastikan stabilitas politik nasional. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan tenteram dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga terus berupaya untuk memperkuat citra positifnya di mata masyarakat. Melalui komunikasi yang transparan dan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, pemerintah terus berusaha untuk memenangkan kepercayaan rakyat dan membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Hal ini tercermin dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mulai dari program infrastruktur hingga program kesehatan dan pendidikan, pemerintahan Jokowi terus bergerak maju untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi telah menunjukkan kinerja positif dalam menciptakan stabilitas politik nasional. Melalui program Men PAN – RB dan berbagai kebijakan progresif lainnya, pemerintahan Jokowi telah berhasil memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memperkuat citra positifnya di mata publik. Semua ini merupakan langkah yang sangat penting dalam memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang stabil dan sejahtera di tengah dinamika politik global yang terus berubah.

 

Read More

Pantau Progres Pembangunan IKN! Jokowi memimpin Rapat Terbatas (Ratas) bersama jajaran membahas perencanaan dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Yogyakarta – Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas Progres Pembangunan Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam rapat tersebut, Presiden memutuskan bahwa 70 persen hunian ASN, TNI, dan Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) adalah rumah dinas milik negara yang tidak diperjualbelikan. Keputusan tersebut akan memastikan bahwa KIPP akan selalu dihuni oleh para ASN dan petugas dari hankam yang bekerja di sana, sehingga mereka tidak harus tinggal di tempat yang jauh dari tempat kerja mereka.

Selain itu, 30 persen hunian lainnya akan dapat dimiliki oleh para ASN, TNI, dan Polri, serta masyarakat umum. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan kebutuhan hunian ASN, tetapi juga masyarakat umum.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa pembangunan hunian ASN, TNI, dan Polri di IKN telah berjalan sesuai dengan tahapan perencanaan dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Dengan adanya RTBL, pembangunan menjadi lebih mudah dan terstruktur.

Lebih dari itu, jumlah aparatur negara yang akan menghuni IKN mencapai 16.990 orang. Hal ini menunjukkan komitmen Presiden Jokowi untuk memberikan hunian yang layak bagi para ASN, TNI, dan Polri yang akan bekerja di IKN.

Dalam mengambil keputusan, Presiden Jokowi mempertimbangkan kepentingan para ASN dan petugas dari hankam, serta masyarakat umum. Keputusannya menunjukkan bahwa pemerintah sangat peduli terhadap kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Presiden Jokowi terus memperkuat citra positifnya sebagai pemimpin yang peduli dengan kebutuhan rakyatnya dan berupaya untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.

 

Read More

Jokowi berikan ucapan selamat kepada TNI AU yang pada tahun ini genap berusia 77 Tahun, modern, Tangguh, transformatif serta dihormati di dunia dalam menjaga ruang udara ibu pertiwi

 

Yogyakarta – Bulan April bisa dikatakan sebagai hari jadi angkatan udara Indonesia yang diperingati setiap tahunnya. Pada tahun ini TNI AU telah genap merayakan hari ulang tahun (HUT) ke 77 yang diperingati di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut Jokowi memberikan ucapan selamat kepada TNI AU Swa Bhuwana Paksa yang ke 77 melalui video. Jokowi mengatakan bahwa TNI AU harus menjadi pasukan yang modern, tangguh, transformatif serta dihormati di dunia dalam menjaga ruang udara ibu pertiwi.

Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil TNI AU yang selalu setia dan tidak kenal lelah menjaga ruang udara Indonesia. Jokowi mengatakan bahwa kepemimpinan akan terus melakukan pembaharuan terkait alutsista TNI AU supaya tidak ketinggalan.

Jokowi mengatakan bahwa TNI AU bakal menerima pesawat angkut baru jenis cargo yakni Pesawat C - 130J super hercules A – 1399 sebanyak 5 unit hingga akhir tahun 2024.

 

Read More

Prioritas Pembangunan! Jokowi meminta kepada TNI – Polri untuk saling berkolaborasi dalam menjaga keamanan wilayah Papua

 

Yogyakarta – Jokowi meminta kepada TNI dan Polri untuk bersinergi bersama dalam kolaborasi dalam melakukan pengamanan. Jokowi juga meminta kepada TNI – Polri untuk ikut mengamankan pembangunan yang sedang berlangsung di Papua.

Jokowi mengatakan pembangunan yang dilakukan di Papua sangat penting sekali demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jokowi menegaskan pembangunan yang dilakukan di Papua masuk dalam skala prioritas dan merupakan bagian dari komitmen penegasan Indonesia – sentris.

Jokowi semenjak menjabat memang gencar melakukan pembangunan ke berbagai pelosok negeri termasuk ke Papua. Berkat pembangunan yang dilakukan Jokowi tersebut lambat laun kesejahteran masyarakat di luar Pulau Jawa mengalami peningkatan kesejahteraan.

Jokowi memaparkan sejumlah pembangunan yang telah dilakukan di Papua, mulai dari pembangunan Jalan Trans Papua dan jalan perbatasan, pembangunan dan revitalisasi bandar udara (bandara), hingga pembangunan kawasan perbatasan dan pos lintas batas negara (PLBN).

 

Read More

Terus Tingkatkan! Jokowi terus lakukan pembangunan di Papua sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat

Yogyakarta – Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran pengamanan wilayah Provinsi Papua di Kota Jayapura. Jokowi meminta kepada TNI dan Polri untuk turut mengawal pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Jokowi meminta kepada TNI – Polri untuk bisa lebih berkolaborasi dalam melakukan pengawalan terhadap program – program pembangunan di Papua. Kapolri menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut salah satunya melalui dukungan dalam pembangunan di wilayah Papua.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa TNI akan terus berkolaborasi bersama Polri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui operasi penegakan hukum.

Menurut Panglima, saat ini jumlah pasukan TNI di wilayah Papua dinilai masih mencukupi untuk melaksanakan operasi penegakan hukum tersebut.

Panglima TNI menyampaikan bahwa pihaknya mendorong pelaksanaan operasi pasukan pengamanan masyarakat (Pam) baik di perbatasan darat maupun laut yang berada di wilayah Papua.

 

Read More

Instruksi Jokowi Kepada Kemhan harus bisa menyampaikan informasi intelijen secara cepat

Yogyakarta - Jokowi mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2023. Rapat tersebut diselenggarakan di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kemhan, Jakarta.

Pada rapat tersebut Jokowi meminta Kemhan supaya bisa melakukan mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan (hankam). Karena menurut Jokowi Informasi intelijen merupakan kunci untuk menentukan langkah preventif di tengah instabilitas global.

Jokowi menilai Indonesia memiliki beberapa sumber informasi intelijen pertahanan dan keamanan. Informasi intelijen tersebut dapat bersumber dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, Jokowi juga meminta Kemhan untuk dapat menyampaikan informasi intelijen secara cepat sehingga dapat digunakan untuk menentukan langkah mitigasi atas kejadian yang sudah diketahui sebelumnya.

 

Read More

Jokowi Segera Siapkan Calon Pengganti Panglima TNI

Joko Widodo segera menyiapkan Calon pengganti Panglima TNI yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember mendatang, Sudah semua nama calon di kantong nanti segera dipilih dari kepala staff. Ujar Jokowi di Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Pengamat militer Muradi mengatakan Panglima TNI periode ini kalau merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pemilihan panglima TNI. Maka  seharusnya berasal dari Angkatan Laut. Hal itu mengingat penguasa samudera tanah air belum pernah menjabat pimpinan tertinggi di militer semasa kepemimpinan Joko Widodo,

“Kan dari semenjak Pak Jokowi selama berkuasa dari 2014 sampai hari ini angkatan laut belum pernah menjabat sebagai Panglima.”

Alasan terkuat ialah berkaitan dengan poros maritim hingga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang memerlukan unsur kekuatan laut. Ujar Muradi

Dia melihat bahwa saat ini sudah waktunya Laksamana menjadi Panglima TNI.

“Jadi artinya Pak Jokowi momen pergantian panglima ini adalah harusnya dari angkatan laut, semacam given, artinya sudah jatahnya lah,” ucapnya.

Lebih lanjut Muradi menilai jika Jenderal Dudung Abdurrachman terpilih menjadi Panglima pun tidak menyalahi aturan.

Namun hal itu terkesan tidak ada sirkulasi jabatan setelah sebelumnya jabatan panglima diduduki dari Jenderal berlatar belakang Angkatan Darat.

“Ya bisa, tapi kemudian kan sudah berturut turut angkatan darat, jangan dong, jadi lebih aman,” katanya.

Muradi menyebutkan jika Dudung legawa untuk tidak menjadi Panglima, maka mantan Panglima Kodam Jayakarta itu bisa menjadi Wakil Panglima TNI.

“Sebenarnya kalau Pak Dudung masih punya keinginan bantu ya, membantu Panglima dia bisa ada dalam posisi wakil Panglima, kan Keppresnya sudah ada wakil Panglima tapi gak pernah diisi karena kebutuhan organisasi,” kata dia.

Namun alih-alih menjadi Wakil Panglima, Muradi menilai Dudung lebih nyaman menjadi KSAD.

Sebab kewenangan jabatan KSAD bisa lebih leluasa, mengingat posisinya membawahi sekira 250 ribu prajurit di Indonesia.

“Kalau saya jadi Pak Dudung, saya lebih nyaman jadi KSAD ketimbang jadi Wakil Panglima, karena kan KSAD pegang administrasi, dia pegang pasukan betul,” katanya.

Muradi beranggapan, Presiden Jokowi harus memilih calon Panglima TNI yang sesuai kebutuhan dan kenyamanan dirinya.

Ia lantas mencontohkan ketika era Gatot Nurmantyo dan Hadi Tjahjanto.

 

Read More

Lima Arahan Presiden Jokowi kepada Jajaran Polri

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sedikitnya lima arahan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), mulai dari para pejabat utama Mabes Polri, kepala kepolisian daerah (kapolda), hingga kepala kepolisian resor (kapolres) seluruh tanah air, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022)/

Pertama, Presiden meminta Polri untuk memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat kepada institusi Polri.

“Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri, 29,7 persen itu ini sebuah persepsi karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya itu yang begitu. Sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan yang represif, jauhi. Mencari-cari kesalahan nomor yang ketiga, 19,2 persen. Dan yang keempat, hidup mewah yang tadi sudah saya sampaikan,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, Polri merupakan aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat dan paling sering berinteraksi dengan masyarakat. Untuk itu, Presiden menyampaikan arahan keduanya yakni meminta kepada para petinggi dan perwira Polri untuk selalu mengingatkan anggotanya agar memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Yang kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat itu—ini masalah persepsi—rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang. Karena apa pun, Polri adalah pengayom masyarakat. Hal-hal yang kecil-kecil, tolong betul-betul dilayani itu. Masyarakat kehilangan sesuatu, harus direspons cepat sehingga rasa terayomi dan rasa aman itu menjadi ada,” ungkapnya.

Arahan ketiga, Kepala Negara meminta jajaran Polri menjaga kesolidan baik di internal Polri maupun dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal tersebut penting utamanya karena saat ini sudah mulai masuk tahun politik dan tahapan pemilihan umum (pemilu) sudah mulai berjalan sejak Juli lalu.

“Harus ditunjukkan soliditas di internal Polri dulu. Rampung, kemudian soliditas Polri dan TNI itu yang akan mengurangi tensi politik ke depan. Soliditas. Harus ada kepekaan, posisi politik ini seperti apa, sih. Karena Saudara-saudara adalah pimpinan-pimpinan tertinggi di wilayah masing-masing. Sense of politic-nya juga harus ada. Tidak bermain politik tetapi mengerti masalah politik karena memang kita akan masuk dalam tahapan tahun politik,” paparnya.

“Kalau dilihat Polri solid, kemudian bergandengan dengan TNI solid, bolak-balik saya sampaikan, saya memberikan jaminan, stabilitas keamanan kita, stabilitas politik kita pasti akan baik. Enggak ada yang berani coba-coba. Kalau coba-coba, ya tegas saja,” sambungnya.

Keempat, Presiden meminta adanya kesamaan visi Polri serta ketegasan terkait kebijakan organisasi. Kepada para pemimpin Polri di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, Kepala Negara mendorong agar mereka tidak gamang serta bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), dan sesuai undang-undang.

“Visi presisi, Pak Kapolri, saya minta juga tidak njelimet-njelimet, tolong disederhanakan sehingga yang di bawah itu mengerti apa yang dijalankan. Apa sih, kalau disederhanakan? Ya tadi itu yang Kapolri sampaikan tadi. Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom, dan Polri sebagai pelayan. Intinya kan ke sana. Presisinya itu apa? Jelaskan juga. Sekali lagi, secara sederhana dan jelas sehingga gampang ditangkap visi itu,” ungkapnya.

Arahan kelima, Presiden mengingatkan agar jangan sampai pemerintah maupun Polri dipandang lemah terkait dengan penegakan hukum. Untuk itu, Presiden secara tegas meminta Kapolri agar memberantas judi daring serta jaringan narkoba sehingga bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri yang menurun.

“Saya sudah perintahkan kepada Kapolri, saat itu urusan judi online, bersihkan, sudah. Saya enggak usah bicara banyak. Saudara-saudara tahu semuanya, perintah ini tahu. Dan, penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba. Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegasnya.

Di penghujung arahannya, Kepala Negara juga meminta jajaran Polri merancang komunikasi publik yang baik dan cepat dalam menghadapi sebuah isu atau peristiwa. Presiden kembali mengingatkan bahwa saat ini merupakan era media sosial dan peristiwa bisa tersebar dalam hitungan menit dan detik.

“Sekarang ini, sekali lagi, era social media, hitungannya detik, hitungannya menit, sudah bukan hari lagi. Begitu ada sebuah peristiwa kecil dan Saudara-saudara menganggap ini kecil, sehingga tidak ditangani, dikomunikasikan dengan baik, dengan kecepatan, membesar menjadi sulit untuk kemudian diselesaikan lagi,” tandasnya.

 

Read More

HUT ke-77 TNI, Presiden Anugerahkan Tanda Kehormatan Bagi Tiga Prajurit TNI

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan tanda kehormatan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dinilai berjasa besar untuk kemajuan dan pembangunan TNI.

Penganugerahan tanda kehormatan tersebut dilakukan pada Upacara Peringatan Ke-77 Hari TNI Tahun 2022, Rabu (05/10/2022) pagi, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, kepada tiga orang perwakilan penerima tanda kehormatan.

Penganugerahan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 31/TK/TH 2022, Nomor 82/TK/TH 2022, dan Nomor 84/TK/TH 2022.

Adapun ketiga prajurit tersebut adalah:

1. Kolonel PnB Firman Dwi Cahyono, Asisten Operasi Kepala Staf Komando Operasi Udara I (Asops Kaskoopsud I), dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya,

2. Kapten Inf Sudyatmoko Waluyo, Danramil 04/Waleri, Kodim 0715/Kendal, Kodam IV/Diponegoro, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, dan

3. Peltu Marinir Raden Beny Vicahyantiana, Bintara Utama Yonif 4 Pasmar 1 Kormar, dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Jalasena Nararya.

Hadir secara langsung dalam upacara peringatan ini antara lain Ibu Negara Iriana Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Hadir juga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo. 

 

Read More

Presiden Minta TNI-Polri Bersinergi Sukseskan Agenda Nasional

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersinergi dalam menyukseskan berbagai agenda nasional.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Upacara Peringatan ke-77 Hari TNI Tahun 2022, di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (05/10/2022).

“Dukung agenda-agenda nasional dalam penanganan krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Bantu kemandirian pangan, pengendalian inflasi, jaga pertahanan dan keamanan agar masyarakat bisa berkarya optimal dalam berbagai macam tantangan-tantangan yang ada,” ujar Presiden.

Di tengah tantangan bangsa yang sangat kompleks, Kepala Negara juga mengingatkan TNI untuk terus meningkatkan profesionalitas serta secara bertahap melanjutkan pemenuhan minimum essential force.

“Pembangunan kekuatan perlu terus selaras dengan pembangunan nasional dan program bela negara perlu dilanjutkan sesuai prinsip-prinsip demokrasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” tuturnya.

Presiden juga meminta prajurit TNI untuk memegang teguh jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional. Juga untuk menjadi garda terdepan dalam menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, serta  gangguan.

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah, masyarakat, bangsa, dan negara menaruh harapan besar terhadap kontribusi TNI. Presiden pun meminta TNI untuk memelihara kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena bersama rakyat TNI akan kuat.

“TNI harus bersikap dan bertindak secara profesional sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit,” ujarnya.

Terakhir, Presiden juga menekankan para prajurit untuk terus menjadi prajurit yang pantang menyerah serta loyal untuk bangsa dan negara Indonesia.

“Ingatlah selalu sifat-sifat prajurit. Prajurit itu pantang menyerah, selalu tabah, selalu loyal, selalu tulus dan selalu rela berkorban untuk kejayaan dan kemajuan rakyat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya.

 

Read More

Presiden Minta TNI Siap Hadapi Tantangan Geopolitik Global

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk selalu siap dalam menghadapi setiap tantangan dan perubahan geopolitik global.

“Ancaman, tantangan geopolitik global sekarang ini harus kita hati-hati, harus kita waspadai. Sehingga kesiapan dalam menghadapi setiap tantangan dan perubahan-perubahan apapun yang terjadi di geopolitik global, saya tadi menyampaikan TNI harus siap,” ujar Presiden usai meninjau pameran alutsista dan parade pasukan TNI dalam rangka Peringatan ke-77 Hari TNI Tahun 2022, Rabu (05/10/2022) pagi.

Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya kesiapan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dimiliki TNI dalam mendukung TNI untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dalam perubahan geopolitik global.

“[Alutsista] yang banyak [dipertunjukkan] kan tadi darat, laut sama udaranya kan tidak bisa ditunjukkan. Tetapi sekali lagi, ini adalah sebagian kecil dari alutsista yang kita kita miliki dan kesiapan dalam kita menghadapi ancaman, tantangan, di dalam perubahan geopolitik global ini harus betul-betul siap,” ujarnya.

Presiden Jokowi mengakui bahwa dirinya juga rutin mengadakan pertemuan dengan Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan untuk memastikan kesiapan TNI dalam menghadapi perubahan situasi geopolitik global tersebut.

“Hari Senin kemarin saya telah memanggil Panglima TNI beserta Kepala Staf (Darat, Laut, dan Udara). Kita berbicara karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, perubahan geopolitik global ini harus betul-betul kita waspadai,” ujarnya.

Sebelumnya, saat menyampaikan amanat pada Upacara Peringatan HUT ke-77 TNI, Presiden juga  mengingatkan mengenai situasi dunia yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang sangat berat dan penuh ketidakpastian. Setelah pandemi COVID-19 mereda, dunia diterpa krisis pangan, energi, dan finansial yang diperparah dengan adanya perang Rusia-Ukraina.

“Dalam menghadapi situasi itu, kita, bangsa Indonesia harus terus hati-hati dan waspada. Perkokoh persatuan dan kesatuan nasional, perkokoh perdamaian dan gotong royong, saling bahu membahu, kompak agar Indonesia bisa menghadapi krisis dunia yang sangat berat ini,” ujarnya.

Tak hanya bertanggungjawab dalam menangani krisis di dalam negeri, lanjut Presiden, Indonesia juga diberi kepercayaan untuk memberikan kontribusi kepada dunia. Di tahun 2022 ini Indonesia dipercaya untuk memegang presidensi G20 serta menjadi anggota Champion Group of the Global Crisis Response, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan di tahun depan Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN.

“Kita harus mampu menunjukkan pada dunia bahwa kepemimpinan Indonesia di G20 bisa menghasilkan aksi dan solusi yang konkret, agar krisis dunia tidak berlanjut dan membangun dunia yang lebih mampu menghadapi tantangan-tantangan ke depan,” tandasnya.

 

Read More

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemhan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur upacara parade senja dan penurunan bendera merah putih, di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Selasa (04/10/2022) petang.

Tiba di lokasi acara sekitar pukul 18.10 WIB, Presiden Jokowi langsung disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Selanjutnya prosesi upacara dimulai dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Presiden Jokowi selaku inspektur upacara.

“Untuk menghormati para pejuang bangsa dan para pahlawan yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta dimulai,” ucap Presiden.

Selanjutnya, dilakukan penurunan Bendera Merah Putih yang berkibar di Lapangan Bela Negara, Kemhan. Usai penurunan bendera, dikumandangkan Andhika Bhayangkari oleh pasukan marching band dari kesatuan TNI.

Usai menerima laporan Komandan Upacara, Presiden memerintahkan untuk pembubaran pasukan upacara.

Selanjutnya Presiden Jokowi didampingi Menhan Prabowo Subianto beserta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyaksikan parade (defile) yang diikuti tiga matra TNI yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Parade dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-77 TNI yang akan diperingati pada Rabu (05/10/2022) besok.

Usai parade selesai, Presiden Joko Widodo meninggalkan tempat upacara sekitar pukul 18.57 WIB.

 

Read More

Bahlil Sebut Tingkat Kepercayaan ke Presiden Jokowi Sebagai Kunci Masuknya Investasi di RI

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah faktor yang sangat mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.  

Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap presiden sebagai kepala negara, kata Bahlil, akan menarik minat swasta sebagai instrumen vital dalam penciptaan lapangan kerja, untuk menanamkan modal di Tanah Air.  

"Sektor swasta akan berinvestasi apabila ada trust kepada negara. Dalam kondisi seperti saat ini, kepercayaan terhadap presiden sangat menentukan minat investasi," ujar Bahlil dalam acara pemaparan rilis nasional Indikator Politik Indonesia, Ahad, 2 Oktober 2022.  

Lebih jauh, Bahlil yakin bahwa penanaman modal akan menjadi solusi bagi 7 juta orang yang diperkirakan sedang mencari lapangan pekerjaan. Angka ini jauh di atas volume angkatan kerja nasional, yakni sebanyak 2,9 juta orang per tahun.  

Sektor swasta, kata Bahlil, menjadi tumpuan dalam hal penciptaan lapangan kerja karena sektor ASN melalui TNI, Polri, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hanya menerima pekerja tidak lebih dari 1 juta orang per tahun.  

Dalam survei terbaru yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia diketahui penciptaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu masalah paling mendesak.

Di dalam survei tersebut ditunjukkan sebanyak 16 persen responden mengatakan perihal tersebut sebagai masalah mendesak. Di posisi pertama, masalah yang dinilai mendesak adalah pengendalian harga kebutuhan pokok dengan jumlah 42,9 persen.

Survei itu juga menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap Jokowi saat ini bahwa sekitar 67 persen dari total 1.220 responden menyatakan sangat puas dan puas terhadap kinerja Jokowi. Rincianya adalah sebanyak 13,7 persen menyatakan sangat puas dan 53,4 persen menyatakan puas.  

Sementara itu, sebanyak 30,8 persen menyatakan kurang puas dan tidak puas sama sekali. Dengan rincian tersebut, sebanyak 25,3 persen menyatakan kurang puas dan 5,5 persen mengatakan tidak puas sama sekali.  

Adapun alasan mayoritas kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi karena indikator bantuan terhadap rakyat kecil sebesar 38,9 persen, dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebesar 19,4 persen. Sementara itu, alasan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi karena indikator harga kebutuhan pokok meningkat sebesar 35,2 persen dan penyaluran bantuan yang tidak merata sebanyak 17,4 persen.

 

Read More

Presiden Jokowi Perintahkan Panglima TNI Bantu Ungkap Kasus Mutilasi di Mimika

Presiden Joko Widodo memberi atensi pada pengungkapan kasus mutilasi empat warga di Kabupaten Mimika, Papua.

Dalam kasus tersebut, selain ada empat warga sipil yang dijadikan tersangka, terdapat juga enam oknum anggota TNI yang diduga ikut menjadi pelaku.

Karenanya, Presiden memerintahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk membantu pengungkapan kasus tersebut.

"Saya perintahkan Panglima TNI untuk membantu proses hukum," ujar Presiden usai membagikan Nomor Induk Berusaha di GOR Toware, Kabupaten Jayapura, Rabu (31/8/2022).

Kepercayaan masyarakat terhadap TNI, sambung Presiden, harus dijaga sehingga kasus mutilasi tersebut harus segera diselesaikan dan seluruh pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat kepada TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas dan proses hukum," katanya.

Diberitakan sebelumnya, empat warga menjadi korban pembunuhan dan mutilasi di Kabupaten Mimika, Papua.

Kasus itu terungkap setelah dua jenazah korban mutilasi ditemukan di lokasi yang tidak berjauhan, yaitu di Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, pada Jumat (26/8/2022) dan Sabtu (27/8/2022).

Direskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani menjelaskan, kasus tersebut bermula ketika para pelaku berpura-pura ingin menjual dua pucuk senjata api.

Korban yang tertarik membeli, kemudian datang dengan membawa uang Rp 250 juta.

Namun, para pelaku kemudian membunuh korban dan memutilasinya. Pelaku lalu membawa kabur uang yang dibawa korban.

 

Read More

JOKOWI DORONG POLRI JADI INSTITUSI MODERN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus berinovasi, adaptif, responsif, dan mampu bertransformasi menjadi institusi modern.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong Polri untuk bekerja secara sinergis baik dengan kementerian, lembaga negara, maupun TNI.

Saat memberikan amanatnya dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-76 Tahun 2022 di Lapangan Bhayangkara, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa, 5 Juli 2022, Presiden Jokowi mengingatkan agar rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Menurutnya, Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) serta melakukan berbagai tindakan polisi dengan humanis, namun tegas ketika diperlukan.

“Jadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir, harus taat prosedur, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ujar Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia termasuk Polri. Selain pandemi Covid-19 yang masih memerlukan penanganan serius, pemerintah juga harus waspada terhadap situasi ketidakpastian global mulai dari krisis energi hingga keuangan, serta ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru.

“Oleh sebab itu, Polri harus memastikan kamtibmas kita agar lebih kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan ini,” ujarnya.

“Polri harus lebih maju dibandingkan pelaku kejahatan, Polri harus terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi,” kata Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi menjabarkan sejumlah agenda nasional yang memerlukan dukungan dari Polri seperti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam membangun IKN yang menjadi motor kemajuan Indonesia ke depan tersebut, Presiden meminta Polri dapat mengawal proyek tersebut agar berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Selain itu, Kepala Negara meminta Polri untuk dapat mengawal seluruh rangkaian kegiatan G20 yang telah berlangsung hingga nanti puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Provinsi Bali, bulan November mendatang. Terakhir, Presiden Jokowi meminta dukungan Polri dalam mengantisipasi rangkaian pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

“Berikan dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

 

Read More

PERKUAT PERTAHANAN LAUT, JOKOWI BANGUN MABES AL DI IKN

Lokasi calon Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus berbenah.

Kali ini, Kepala Staf Angkatan Laut ( KSAL ) Laksamana TNI Yudo Margono meninjau lahan yang bakal dijadikan Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) di IKN.

KSAL mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), TNI harus tegak lurus dengan kebijakan pemerintah. Sehingga, TNI siap menjadi benteng pertahanan dan pengamanan untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Dijelaskan Yudo, TNI AL juga berencana membuat dua Kodamar di wilayah barat dan timur IKN Nusantara. Kodamar akan dibangun di Pontianak serta di timur, yakni Tarakan dan Balikpapan, Kamis (30/6/2022).

"Kemarin kita lihat di peta, kerawanan yang mungkin terjadi adanya rudal dari laut ke permukaan. Kedua adalah penguasaan melalui laut dan pantai. Sehingga di sini perlu pertahanan pantai yang kuat," ucap Yudo dalam keterangan yang diterima, Jumat (1/7/2022).

Dia menjelaskan, pertahanan kuat dibutuhkan lantaran itu sudah merupakan tugas TNI AL di dalam Operasi Gabungan TNI.

Salah satunya adalah juga ada pertahanan pantai.

"Sehingga ini Kodamar-Kodamar nanti yang akan melaksanakan tugasnya nanti sebagai Panglima-Panglima Komando Pertahanan Pantai," ucapnya.

Tak hanya itu, dia menyampaikan bahwa Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) harus seimbang. Baik itu dari segi KRI, Pesud, Marinir maupun Pangkalan.

"Kekurangan personel akan kita penuhi, kita bangun markasnya, tentunya tetap secara seimbang, IKN sudah ditentukan di sini, maka pertahanan pantai kita yang harus kita perkuat," pungkasnya.

 

Read More