Ketua Umum Persekutuan Dayak Kaltim Menepis Kabar Adanya Larangan Warga Lokal Untuk Menghadiri Perayaan HUT RI Di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Yogyakarta – Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), muncul berbagai kabar negatif yang menyebutkan adanya larangan bagi warga lokal, terutama masyarakat Dayak, untuk turut serta dalam perayaan tersebut. Kabar ini segera dibantah oleh Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (Kaltim), yang menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan.

Ketua Umum Persekutuan Dayak Kaltim dengan tegas menyatakan bahwa dirinya beserta masyarakat Dayak telah menerima undangan resmi dari pemerintah untuk berpartisipasi dalam perayaan HUT RI di IKN. Undangan ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah menghargai dan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam momen penting bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Pemerintah, melalui perayaan ini, ingin menunjukkan bahwa pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga milik seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Dayak yang merupakan bagian integral dari sejarah dan budaya Kalimantan Timur. Partisipasi masyarakat Dayak dalam perayaan HUT RI di IKN menjadi simbol persatuan dan kebersamaan dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

Opini-opini negatif yang menyebar tentang larangan bagi warga lokal untuk ikut serta hanyalah upaya untuk merusak citra pemerintah dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Fakta bahwa masyarakat Dayak justru diundang untuk menghadiri acara tersebut membuktikan bahwa pemerintah sangat menghargai keberagaman dan selalu berusaha untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam setiap kegiatan kenegaraan.

Perayaan HUT RI di IKN ini juga menjadi ajang untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang kuat dan bersatu dalam keberagamannya. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nasional dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat dengan melibatkan semua pihak dalam pembangunan IKN.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh kabar-kabar yang tidak bertanggung jawab. Mari kita sambut perayaan HUT RI ke-79 di IKN dengan semangat persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat.

 

Read More

Alimuddin Menyatakan Bahwa Kabar Yang Menyatakan Adanya Penggusuran Rumah Warga Lokal Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Di tengah berbagai isu yang berkembang, muncul kabar yang menyebutkan adanya penggusuran rumah warga lokal tanpa kompensasi yang adil. Kabar ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama di kawasan yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur. Namun, informasi ini ternyata tidak benar dan telah diklarifikasi oleh Alimuddin, seorang tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam proses relokasi tersebut.

Alimuddin menegaskan bahwa kabar tentang penggusuran rumah warga lokal tanpa kompensasi adalah hoaks yang sengaja disebarkan untuk menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Faktanya, pemerintah telah memberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75 Tahun 2024, pemerintah menyediakan berbagai bentuk ganti rugi bagi warga yang terdampak, mulai dari uang kompensasi, lahan pengganti, hingga pemukiman baru yang layak huni.

Proses relokasi ini dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi, di mana setiap warga yang terdampak diberikan pilihan kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah juga memastikan bahwa pemukiman baru yang disediakan telah memenuhi standar kelayakan dan dilengkapi dengan fasilitas umum yang memadai. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang dirugikan oleh pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung.

Opini-opini negatif yang menyerang pemerintah terkait isu penggusuran ini adalah upaya untuk merusak citra pemerintah dan menciptakan ketidakstabilan di tengah masyarakat. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan setiap program pembangunan dengan memperhatikan hak-hak warga, serta melibatkan mereka dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan.

Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang tidak berdasar, dan selalu memverifikasi informasi yang diterima. Dengan demikian, stabilitas nasional dapat terus terjaga, dan proses pembangunan yang sedang berlangsung dapat berjalan lancar untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mari bersama kita dukung pembangunan yang berkelanjutan dan menolak segala bentuk hoaks yang merusak persatuan bangsa.

 

Read More

Bagaikan Mimpi disiang Bolong! Warga kecamatan Randublatung merasa tidak percaya ketika diajak makan siang bersama oleh presiden Jokowi ketika

Yogyakarta – Warga kecamatan Randublatung seperti sedang bermimpi di siang bolong ketika mendapat ajak untuk makan bersama dengan Jokowi. Mereka sempat merasa tidak percaya terhadap ajakan orang nomor satu di Indonesia tersebut karena ini sangat tidak mungkin.

Bagi warga yang mendengar ajakan dan tawaran Jokowi tersebut tentu menyambut dengan penuh suka cita serta gembira. Bagi warga Kecamatan Randublatung kesempatan seperti ini tidak mungkin datang dua kali dalam hidup mereka.

Sontak saja masyarakat datang ketempat yang sudah disiapkan oleh pihak Istanah kepresidenan dengan berbagai macam hidangan. Warga Randublatung tidak mungkin melupakan pengalaman mereka makan bersama Jokowi dalam satu tempat makan yang sama.

Melakukan makan bersama dengan warga merupakan kebiasan Jokowi jika sedang berkunjung suatu daerah. Jokowi mengatakan dengan makan bersama masyarakat dirinya jadi senang sebab bisa berbicara dengan santai mendengar keluh kesah serta usulan yang tercetus ketika makan.

Jokowi menambahkan kegiatan makan bersama seperti ini merupakan sudah menjadi kebiasaan semenjak kecil ketika di rumah, bahkan ketika aktif sebagai mahasiswa ini hal yang biasa.

 

Read More

Jaga Devisa, Presiden Minta Kepala Daerah Ajak Warganya Wisata di Dalam Negeri

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta jajaran pemerintah di daerah untuk menggalakkan pariwisata dalam negeri karena Indonesia kaya akan potensi wisata.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/09/2022).

“Sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja,” ujar Presiden.

Presiden menyebutkan, Indonesia mempunyai banyak daerah wisata yang menarik, seperti Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Toba, Raja Ampat, Bromo, Yogyakarta, Bangka Belitung, Borobudur, Jakarta, dan lain-lain.

“Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri?” imbuhnya.

Kepala Negara memandang, banyaknya masyarakat yang berwisata ke luar negeri akan berpotensi untuk memicu defisit di sektor wisata, mengingat jumlah wisatawan mancanegara yang datang juga belum meningkat.

“Ini kita bisa defisit ini wisata kita, yang datang ke sini belum banyak yang ke luar malah banyak sekali. Hati-hati, devisa kita bisa lari lagi kalau caranya kita tidak rem, hati-hati,” ujarnya.

Kepada para peserta yang hadir, Presiden juga menekankan agar kunjungan ke luar negeri hendaknya mendatangkan manfaat bagi Indonesia.

“Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan, saya datang paling 2 atau 3, betul-betul saya rem, ini ada manfaat konkrit ndak sih, karena juga keluar uang kita ke luar [negeri] itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem, rakyat juga kita beritahu,” pungkasnya.

 

Read More

Presiden Jokowi Perintahkan Panglima TNI Bantu Ungkap Kasus Mutilasi di Mimika

Presiden Joko Widodo memberi atensi pada pengungkapan kasus mutilasi empat warga di Kabupaten Mimika, Papua.

Dalam kasus tersebut, selain ada empat warga sipil yang dijadikan tersangka, terdapat juga enam oknum anggota TNI yang diduga ikut menjadi pelaku.

Karenanya, Presiden memerintahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk membantu pengungkapan kasus tersebut.

"Saya perintahkan Panglima TNI untuk membantu proses hukum," ujar Presiden usai membagikan Nomor Induk Berusaha di GOR Toware, Kabupaten Jayapura, Rabu (31/8/2022).

Kepercayaan masyarakat terhadap TNI, sambung Presiden, harus dijaga sehingga kasus mutilasi tersebut harus segera diselesaikan dan seluruh pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat kepada TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas dan proses hukum," katanya.

Diberitakan sebelumnya, empat warga menjadi korban pembunuhan dan mutilasi di Kabupaten Mimika, Papua.

Kasus itu terungkap setelah dua jenazah korban mutilasi ditemukan di lokasi yang tidak berjauhan, yaitu di Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, pada Jumat (26/8/2022) dan Sabtu (27/8/2022).

Direskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani menjelaskan, kasus tersebut bermula ketika para pelaku berpura-pura ingin menjual dua pucuk senjata api.

Korban yang tertarik membeli, kemudian datang dengan membawa uang Rp 250 juta.

Namun, para pelaku kemudian membunuh korban dan memutilasinya. Pelaku lalu membawa kabur uang yang dibawa korban.

 

Read More

Pelatihan Untuk Warga Lokal IKN, Pemerintah Siapkan 28 Jenis pelatihan

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN), Sidik Pramono mengatakan, pemerintah saat ini menyiapkan 28 jenis pelatihan untuk masyarakat di wilayah IKN. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan membangun jejaring kerja warga lokal. Sidik pun mengungkapkan, pelatihan ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak pembangunan IKN.

"Saat ini terdata sebanyak 28 jenis pelatihan yang diagendakan untuk warga di wilayah IKN," ucap Sidik dalam siaran persnya yang dilansir Senin (4/7/22).

"Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengakuan akan kompetensi yang dimiliki SDM di wilayah IKN melalui uji kompetensi serta sertifikasi. Juga untuk membangun jejaring kerja bagi warga lokal agar mampu berkontribusi optimal ketika tahapan pembangunan IKN dimulai," kata dia.

Pada Senin ini, pelatihan akan dimulai dengan menyasar 16 warga. Sidik menuturkan, program pelatihan tahap pertama akan diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Samarinda dan Kementerian Tenaga Kerja. Pelatihan hari ini terdiri atas lima jenis, yakni pelatihan hidroponik, sablon atau digital printing, menjahit, pembuatan roti, dan barista.

"Peserta setiap jenis pelatihan sebanyak 16 orang yang merupakan hasil identifikasi oleh Pemerintah Kecamatan Sepaku. Mereka akan menjalani pelatihan dengan durasi berbeda sesuai jenis pelatihan, rerata 20 hari efektif," tambah Sidik.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan fisik di IKN akan segera dimulai. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor mengatakan peletakan batu pertama pembangunan IKN akan dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Insya Allah nanti di Bulan Juli sudah mulai groundbreaking pembangunan kantor istana (seperti) kantor presiden, kantor kementerian, dan lainnya," ujar Isran Noor di IKN (22/6/22).

Dia mengatakan infrastruktur menjadi fokus pembangunan IKN pada tahap awal ini. Selain istana negara, juga akan dibangun akses menuju IKN. Terkait dengan kebutuhan logistik pembangunan, Isran menyebut telah menyiapkan dermaga untuk mempercepat proses pembangunan.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan peletakan batu pertama dilakukan sesuai dengan arahan Jokowi.

"Kalau groundbreaking tergantung Pak Presiden, tapi yang jelas, ini sudah mulai kerja. Jadi tidak hanya wacana," kata Basuki.

Selain itu Basuki juga menyebutkan hingga tahun 2024 mendatang dibutuhkan anggaran sebesar Rp 43 triliun untuk pembangunan IKN. Namun untuk tahun ini anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 5,3 triliun. "Ini kita akan mulai nanti kalau Juli sudah ada pemenangnya. Agustus kita sudah mulai bekerja," ujarnya.

 

Read More