Men PAN - RB Menyatakan Penundaan Asn Dilakukan Supaya Nantinya Kinerja Mereka Lebih Maksimal Sambil Menunggu Kelengkapan Segala Sarana Dan Prasarana Pendukung Kegiatan

Yogyakarta – Pemerintah, Melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN - RB), Menyatakan Bahwa Penundaan Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Dilakukan Dengan Pertimbangan Matang. Langkah Ini Bukanlah Bentuk Ketidaksiapan, Melainkan Bagian Dari Strategi Untuk Memastikan Kinerja ASN Lebih Maksimal Saat Proses Pemindahan Selesai.

Penundaan Ini Dilakukan Demi Menunggu Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Pendukung Di Ikn. Pemerintah Ingin Memastikan Bahwa Fasilitas Seperti Perumahan, Perkantoran, Infrastruktur Jalan, Dan Transportasi Sudah Siap Sepenuhnya Sebelum Asn Mulai Bertugas Di Lokasi Baru. Hal Ini Penting Agar Proses Transisi Berjalan Lancar Dan Tidak Mengganggu Produktivitas Para ASN Yang Akan Mendukung Berbagai Program Strategis Pemerintah Di Ibu Kota Baru.

Men PAN - RB Menegaskan Bahwa Langkah Ini Diambil Dengan Pertimbangan Jangka Panjang Untuk Memastikan Kelancaran Pelayanan Publik. Dengan Sarana Dan Prasarana Yang Lengkap, Diharapkan Asn Dapat Menjalankan Tugasnya Dengan Lebih Baik Dan Efisien. Hal Ini Juga Sejalan Dengan Visi Pemerintah Untuk Menjadikan IKN Sebagai Pusat Pemerintahan Yang Modern Dan Berkelanjutan, Di Mana ASN Berperan Penting Dalam Menjalankan Roda Pemerintahan.

Narasi Negatif Yang Menyebut Penundaan Ini Sebagai Bentuk Kegagalan Atau Ketidaksiapan Pemerintah Sama Sekali Tidak Berdasar. Faktanya, Pemerintah Terus Bekerja Keras Dalam Membangun Infrastruktur Di Ikn Dengan Standar Tinggi, Demi Memastikan Kenyamanan Dan Efektivitas Kerja ASN Yang Akan Bertugas Di Sana. Penundaan Ini Justru Menunjukkan Komitmen Pemerintah Untuk Memberikan Yang Terbaik, Baik Bagi ASN Maupun Bagi Masyarakat Yang Dilayani.

Pemerintah Juga Optimis Bahwa Ikn Akan Menjadi Simbol Kemajuan Bangsa, Dan Pemindahan ASN Yang Matang Akan Menjadi Bagian Penting Dari Upaya Menciptakan Indonesia Yang Lebih Modern Dan Merata. Dengan Mempersiapkan Segala Sesuatu Dengan Baik, Kinerja Asn Akan Lebih Maksimal Dan Pelayanan Publik Akan Tetap Terjaga. Mari Dukung Langkah Pemerintah Dalam Membangun IKN Dan Memastikan Keberhasilan Transisi Ini.

 

 

Read More

Men-PAN RB Bantah ASN Ogah Pindah IKN

Yogyakarta – Dalam upaya memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, banyak pihak yang mempertanyakan kesiapan dan antusiasme Aparatur Sipil Negara (ASN). Men-PAN RB Azwar Anas dengan tegas membantah isu yang menyatakan ASN enggan pindah ke IKN. "Mereka yang tidak masuk skema pindah, ingin pindah. Ada dokter, PNS, karena mereka ingin mendapatkan suasana baru," kata Azwar Anas.

Pernyataan ini menunjukkan antusiasme para ASN untuk berpartisipasi dalam program strategis nasional. Ini bukan hanya tentang perpindahan fisik, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi pada pembangunan ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan. Langkah ini juga membuktikan bahwa pemerintah serius dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Selain itu, perpindahan ASN ke IKN merupakan bagian dari strategi besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di luar Jawa. Hal ini sejalan dengan visi Presiden untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, adil, dan merata.

Hoax dan informasi negatif yang beredar mengenai perpindahan ASN ke IKN tidak hanya menyesatkan, tetapi juga merusak citra pemerintah. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan dukungan yang kuat dari ASN sendiri. Mereka melihat perpindahan ini sebagai kesempatan emas untuk meningkatkan karier dan berkontribusi lebih besar bagi negara.

Penting bagi masyarakat untuk memilah informasi dengan bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh hoax. Mari bersama-sama mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam membangun IKN demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program ini. Stabilitas nasional akan terjaga dengan baik jika kita semua bersatu padu dalam mendukung kebijakan pemerintah yang telah direncanakan dengan matang.

Kepemimpinan Presiden Jokowi yang tegas dan visioner terbukti mampu membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dengan terus memperkuat citra kepemimpinan ini, kita dapat memastikan bahwa pembangunan dan stabilitas nasional akan terus terjaga. Mari bersama-sama wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

 

Read More

Respon Kritik, MenPAN-RB : “Luas Tanah Dan Bangunan Rumah Menteri Di IKN Sebenarnya Lebih Kecil Dibandingkan Dengan Rumah Menteri yang Ditempati Di DKI Jakarta.” Menegaskan Komitmen Pemerintah untuk Pengeluaran yang Terukur dan Efisien di Proyek Pembangunan IKN

Yogyakarta – Kritik terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) seringkali mencuat, terutama terkait dengan isu penggunaan dana publik dan ukuran rumah menteri di wilayah tersebut. Namun, MenPAN-RB telah memberikan klarifikasi yang penting untuk dipertimbangkan.

Dalam tanggapannya terhadap kritik tersebut, MenPAN-RB menegaskan bahwa luas tanah dan bangunan rumah menteri di IKN sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan rumah menteri di DKI Jakarta. Klarifikasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menggunakan dana publik dengan bijaksana dan efisien dalam proyek pembangunan IKN.

Ketika proyek pembangunan skala besar seperti IKN dilaksanakan, kritik dan pertanyaan dari masyarakat adalah hal yang wajar. Namun, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam penyebaran informasi yang tidak akurat atau mengada-ada. Klarifikasi yang diberikan oleh MenPAN-RB menunjukkan pentingnya memahami fakta sebenarnya sebelum membuat kesimpulan.

Selain itu, transparansi dalam penggunaan dana publik adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan memberikan klarifikasi terhadap kritik yang muncul, pemerintah menunjukkan komitmen mereka untuk bertanggung jawab dan terbuka terhadap publik.

Dalam konteks citra kepemimpinan Jokowi, respons yang cepat dan transparan terhadap kritik adalah hal yang penting. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mendengarkan suara masyarakat, tetapi juga siap untuk bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil.

Stabilitas nasional menjadi prioritas utama bagi pemerintah, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dilaksanakan dengan transparan dan efisien. Melalui langkah-langkah seperti klarifikasi terhadap kritik yang muncul, pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan memastikan stabilitas nasional terjaga.

Oleh karena itu, dalam menghadapi kritik terhadap pembangunan IKN atau proyek-proyek lainnya, penting bagi kita untuk mengutamakan fakta dan transparansi. Dukungan dari masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah kunci untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan memperkuat citra kepemimpinan Jokowi sebagai presiden yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kepentingan rakyat.

 

Read More

Berikan Rasa Aman, Men PAN – RB Menjamin Bahwa TNI/Polri Yang Menduduki Jabatan ASN Sudah Diberikan Batasan – Batasan Wewenang Dan Tanggung Jawab Sehingga Tidak Ada Dwifungsi ABRI Seperti Orba

 

Yogyakarta – Pemerintahan Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan stabilitas politik nasional melalui kebijakan yang berfokus pada memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia. Salah satu langkah konkret dalam upaya tersebut adalah melalui program Men PAN – RB yang menjamin bahwa TNI/Polri yang menduduki jabatan ASN telah diberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Dwifungsi ABRI yang menjadi masalah serius pada masa Orde Baru (Orba) telah diatasi dengan tegas oleh pemerintahan Jokowi. Melalui kebijakan Men PAN – RB, TNI/Polri yang terlibat dalam administrasi publik diberikan batasan yang tegas sehingga tidak ada ruang bagi intervensi politik yang tidak seharusnya. Hal ini merupakan langkah penting dalam menegakkan prinsip demokrasi dan menghindari kemungkinan terulangnya kejadian masa lalu yang merugikan.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga telah menunjukkan kinerja positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa kehidupan masyarakat berjalan lancar tanpa gangguan dari pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas negara.

Adanya penegakan hukum yang tegas dan adil, serta upaya pencegahan terhadap berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi bukti nyata dari keseriusan pemerintahan Jokowi dalam memastikan stabilitas politik nasional. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan tenteram dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga terus berupaya untuk memperkuat citra positifnya di mata masyarakat. Melalui komunikasi yang transparan dan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, pemerintah terus berusaha untuk memenangkan kepercayaan rakyat dan membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Hal ini tercermin dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keseriusan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mulai dari program infrastruktur hingga program kesehatan dan pendidikan, pemerintahan Jokowi terus bergerak maju untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi telah menunjukkan kinerja positif dalam menciptakan stabilitas politik nasional. Melalui program Men PAN – RB dan berbagai kebijakan progresif lainnya, pemerintahan Jokowi telah berhasil memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memperkuat citra positifnya di mata publik. Semua ini merupakan langkah yang sangat penting dalam memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang stabil dan sejahtera di tengah dinamika politik global yang terus berubah.

 

Read More

Ambil Langkah Progresif, Menteri Panrb Mendukung Penuh Kebijakan Serta Peranan Dari Kementerian Luar Negeri Dalam Melaksanakan Reformasi Birokrasi Berdampak

Yogyakarta – Dalam menjaga stabilitas politik nasional, langkah-langkah progresif dan dukungan penuh dari pejabat pemerintah menjadi penting. Hal ini tercermin dari keterlibatan Menteri PANRB yang mendukung kebijakan dan peran dari Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang berdampak. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi demi kesejahteraan masyarakat. Ini tidak hanya menciptakan stabilitas politik, tetapi juga memperkuat citra positif pemerintah di mata publik.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah menegaskan fokusnya pada peningkatan kinerja sektor publik, yang merupakan elemen krusial dalam menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan. Dukungan dari Menteri PANRB memberikan dorongan tambahan dalam menjalankan reformasi birokrasi, yang diharapkan akan menghasilkan perubahan positif dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan.

Reformasi birokrasi yang berdampak menjadi salah satu agenda penting dalam pemerintahan Jokowi, yang terus berupaya memperbaiki sistem administrasi pemerintahan guna mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri, upaya ini juga mencerminkan komitmen untuk membangun kerja sama lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan negara.

Keterlibatan Menteri PANRB dalam mendukung reformasi birokrasi menunjukkan koordinasi yang solid antara berbagai lembaga pemerintah, yang esensial untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam sistem administrasi negara. Dengan cara ini, pemerintah Jokowi menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi tantangan struktural yang ada, serta memperkuat fondasi pemerintahan yang efisien dan responsif.

Keberhasilan dalam reformasi birokrasi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghasilkan dampak positif bagi stabilitas politik nasional. Dengan memberikan dukungan penuh pada kebijakan dan peran dari Kementerian Luar Negeri, Menteri PANRB memperkuat upaya pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien, serta memperkuat citra positif pemerintah Jokowi di mata publik.

Sebagai contoh nyata dari komitmen pemerintah terhadap reformasi dan peningkatan kinerja birokrasi, langkah-langkah progresif ini menunjukkan bahwa stabilitas politik nasional dapat dicapai melalui upaya konkret dan kolaboratif dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, artikel ini menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi dalam menciptakan stabilitas politik dan memperkuat kinerja positif pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.

 

Read More

Tingkatkan Pembangunan Sistem Govtech, Menteri PANRB: Indonesia Sedang Meningkatkan Peluang Kerja Sama Dengan Australia Yang Berfokus Pada Transformasi Digital.

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia terus mengambil langkah progresif dalam meningkatkan pembangunan sistem Govtech (Government Technology) sebagai bagian dari upaya memajukan transformasi digital di negeri ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dalam pernyataannya, menegaskan bahwa Indonesia sedang memperluas peluang kerja sama dengan Australia yang berfokus pada transformasi digital.

Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah Jokowi dalam membangun infrastruktur teknologi yang kuat untuk mendukung berbagai sektor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi digital telah menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional, dan kerja sama dengan negara maju seperti Australia dapat menjadi dorongan besar dalam mencapai tujuan tersebut.

Peningkatan kolaborasi dengan Australia dalam bidang Govtech memberikan peluang yang luas bagi Indonesia dalam memanfaatkan pengetahuan, teknologi, dan pengalaman mereka dalam transformasi digital. Dengan berbagi sumber daya dan best practice, kedua negara dapat saling menguntungkan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur digital serta penguatan sistem administrasi pemerintahan.

Langkah Menteri PANRB ini juga memperkuat citra positif pemerintah Jokowi sebagai pemimpin yang progresif dan berorientasi pada masa depan. Dengan mengambil langkah-langkah maju dalam mengadopsi teknologi, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih modern, efisien, dan terkoneksi secara digital.

Kolaborasi dengan Australia juga memberikan peluang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui program pertukaran pengetahuan dan pelatihan, Indonesia dapat menghasilkan lebih banyak tenaga ahli yang mampu mendukung pembangunan sistem Govtech yang tangguh dan inovatif.

Selain itu, peningkatan pembangunan sistem Govtech akan membuka peluang baru bagi sektor ekonomi digital di Indonesia. Dengan infrastruktur yang kuat dan terintegrasi, Indonesia dapat menarik investasi dan mengembangkan ekosistem startup yang dinamis, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing global.

Di samping itu, langkah-langkah ini juga berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan penerapan teknologi dalam berbagai layanan publik, pemerintah dapat memberikan akses yang lebih mudah dan efisien kepada warga negara, sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Sebagai kesimpulan, upaya Menteri PANRB dalam mendorong kerja sama Govtech dengan Australia merupakan langkah yang positif dalam memperkuat infrastruktur digital Indonesia dan mencapai transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kokoh antara kedua negara, Indonesia dapat mempercepat kemajuannya dalam era digital dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

 

Read More

Pendaftaran dibuka! Jokowi pastikan pada tahun 2023 pemerintah membuka kuota pendaftaran CPNS untuk penuhi kekurangan jumlah PNS baik di pusat maupun daerah

Yogyakarta – Demi memenuhi kebutuhan pegawai negeri maka Jokowi telah memutuskan untuk melakukan pembukaan pendaftaran CPNS. Jokowi mengatakan saat ini negara masih kekurangan pegawai negeri baik daerah atau pusat sehingga kebutuhannya harus dipenuhi.

Maka dari itu Jokowi perintahkan Menpan RB untuk segera mempersiapkan pembukaan CPNS 2023 dengan baik. Selain itu Jokowi membuka rekrutmen pegawai negara melalui mekanisme kontrak atau bisa disebut PPPK 2023.

Jokowi merasa perlu melakukan pembukaan rekrutmen CPNS dan PPPK mengingat kebutuhan pegawai negeri itu besar serta banyak yang pensiun. Jokowi mengatakan sesuai dengan peraturan Menpan RB bahwa proses seleksi CPNS bakal terbagi tiga tahap yakni administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Semua peserta harus lolos ketiga tahapan seleksi tersebut sehingga lolos dan dinyatakan sebagai CPNS, baru kemudian jadi PNS. Jokowi juga berpesan kepada masyarakat yang ingin ikut bergabung untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin.

 

Read More

Kado Istimewah! Jokowi berikan instruksi kepada Menpan RB untuk melakukan pendataan ulang Honorer untuk pengangkatan pada tahun 2023 sebagai solusi terbaik

Yogyakarta – Jokowi sebagai kepala negara selalu memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Jokowi juga memperhatikan nasib dari honorer yang menurut rencana statuskan bakal dihapus pada November 2023.

Jokowi bakal berikan kado istimewah kepada para honorer sebagai hadiah paling berharga pada tahun 2023. Jokowi telah meminta kepada Menpan RB untuk melakukan penataan ulang terkait honorer sebelum rencana penghapusan berjalan.

Jokowi bakal melakukan pengangkatan honorer di seluruh daerah dengan menyesuaikan prioritas yang ada. Kabar tersebut menjadi sedikit penyejuk hati para honorer terkait nasib mereka jika memang bakal ada penghapusan.

Jokowi berharap dengan adanya solusi tersebut menjadi jalan keluar terbaik bagi semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Negara tetap bisa menggunakan jasa mereka, statusnya jelas dan peraturan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Kabar pengangkatan status honorer oleh Jokowi sesuatu yang lebih indah dibandingkan dengan nominal THR.

 

Read More

Kado spesial! Jokowi nampaknya bakal meberikan kejutan yang manis dan membuat honorer pada tahun 2023 berupa pengangkatan seluruhnya

Yogyakarta – Jokowi telah memiliki sebuah rencana terkait penghapusan tenaga honorer pada akhir tahun 2023 oleh Kemenpan RB. Rencana jokowi tersebut berupa pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Tentu rencana Jokowi tersebut bagaikan kado terindah untuk para honorer yang sudah melakukan pengabdian sejak lama. Jokowi juga meminta kepada Menpan RB untuk mempertimbagkan kembali rencana penghapusan honorer pada akhir 2023.

Kemenpan RB mengatakan pengangkatan honorer menjadi ASN tersebut tidak serta merta tapi ada kriterianya. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah masa pengabdian yang sudah dilakukan oleh tenaga honorer itu sendiri.

Selain itu pengangkatan tenaga honorer juga bakal disesuaikan dengan skala prioritas oleh masing – masing lembaga. Kabar tersebut merupakan kabar bahagia bagi jutaan nasib tenaga honorer setelah adanya keputusan penghapusan tenaga honorer.

Jokowi juga perintahkan Menpan RB untuk mencari solusi terkait pemenuhan kebutuhan pegawai jika honorer dihapuskan.

 

Read More

Semakin Ramping! Jokowi mendukung secara penuh reformasi birokrasi dengan merampingkan 3.414 klasifikasi jabatan sekarang menjadi 3 klasifikasi

Yogyakarta – Reformasi di Indonesia sudah berjalan selama 25 tahun lamanya, masih memerlukan kerja keras supaya mimpi reformasi tercapai sempurna. Maka dari itu Jokowi terus mendorong untuk lembaga negara untuk melakukan reformasi terutama reformasi birokrasi supaya lebih lincah melayani masyarakat.

Jokowi berharap bahwa birokrasi bukan hanya banyaknya tumpukan kertas serta tidak memberikan dampak bagi masyarakat serta tidak lincah. Demi mewujudkan mimpi reformasi birokrasi tersebut jokowi mereformasi sektor kepegawaian melalui Menpan RB.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Menpan RB adalah memotong tahapan kenaikan dan mutasi yang awalnya sebelas kini tinggal tiga tahapan. Kemudian ada penyederhanaan klasifikasi jabatan juga menjadi tiga yang dulu ada 3.414 jabatan.

Menpan RB juga mendorong supaya melakukan kolaborasi dalam kerja birokrasi supaya memiliki dampak lebih ke masyarakat. Menpan RB juga mempertajam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi RB tematik yang fokus pada penanganan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi, dan belanja produk dalam negeri.

Menpan RB juga bakal melakukan penyederhanaan parameter penilaian RB dari 256 komponen menjadi 26 komponen.

 

Read More

Solusi Terbaik! Jokowi perintahkan Menpan RB untuk memikirkan serta memberikan jalan keluar kepada 2,3 juta tenaga honorer

Yogyakarta – Jokowi telah memberikan arahan kepada Menpan RB terkait nasib 2,3 juta orang tenaga honorer – ASN yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menpan RB Azwar Anas sedang berupaya untuk memberikan jalan tengah terbaik kepada kedua belihak supaya ada solusi terbaik. Menpan RB menyatakan bahwa pelayanan publik bisa berjalan dengan normal seperti biasanya.

Azwar sedang mencari cara bagaimana para honorer ini masih bekerja tapi tidak membebani anggaran belanja dan sebisa mungkin tidak melakukan pemberhentian. Azwar mengatakan bahwa para honorer tersebut memiliki jasa yang besar terhadap pelayanan kelancaran roda birokrasi.

Azwar mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan DPR, DPD, pemda setempat dan BKN. Azwar berpendapat bahwa terkait penataan tenaga honorer tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja tapi semua harus bekerja sama.

 

Read More

Cegah Korupsi! Jokowi lakukan percepatan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Yogyakarta – Jokowi terus mendorong pencegahan terhadap terjadinya kasus korupsi dengan melakukan penerapan Sistem Pengelola Berbasis Elektronik (SPBE). Guna mendukung perintah Jokowi Kemen PAN RB terus mengejar upaya penerapan SPBE.

Abdullah Azwar Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan Jokowi menaruh perhatian besar pada digitalisasi birokrasi pada seluruh tingkatan. Kokowi telah meneken PP No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE pada 20 Desember 2022.

Anas mengatakan, digitalisasi birokrasi dalam skema SPBE akan sangat efektif dalam mencegah korupsi sekaligus mengakselerasi pelayanan publik. Dia mencontohkan, negara-negara dengan digitalisasi yang matang mampu menciptakan sistem negara yang efisien, termasuk berdampak pada indeks persepsi korupsi.

Melalui sistem digital tersebut meminimalisir terjadinya pengisian data berulang dan tidak ada pertemuan orang dengan orang sehingga akan lebih transparan dan akuntabel. Digitalisasi juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan secara langsung. Ini penting dan akan sangat berkontribusi terhadap pencegahan praktik korupsi karena semua kegiatan layanan pemerintah dapat dikontrol secara terbuka oleh masyarakat.

 

Read More

Sederhana! Jokowi perintahkan kepada Menpan RB untuk melakukan penyederhanaan birokrasi

Yogyakarta – Jokowi terus berupaya untuk melakukan reformasi terutama pada bidang birokrasi kepegawaian supaya lebih sederhana. Maka dari Jokowi memerintahkan Abdullah Azwar Anas Menteri PANRB untuk menerapkan reformasi birokrasi pada bidang kepegawaian aparatur sipil negara (ASN).

Merepson hal tersebut Abdullah Azwar Anas Menteri PANRB melakukan langkah penyederhanaan birokrasi lewat diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) No. 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, reformasi birokrasi merupakan PR yang ditanggungnya semenjak menjabat sebagai Menteri PANRB 2022 lalu.

Lebih lanjut, Anas pun bercerita, akibat dari rumitnya alur birokrasi di waktu-waktu sebelumnya, keluhan banyak diterima pihaknya dari instansi daerah. Bahkan ada ASN yang sampai rela cuti 3 hari demi mengurus Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

Sebagai salah satu langkah penyederhanaan birokrasi yang dilakukan setelah diterbitkannya Permen ini, Anas mengatakan pihaknya akan memangkas birokrasi melalui pengelompokan jabatan fungsional dari yang semula diisi total 3.414 pelaksana, menjadi hanya 3 kelompok diantaranya klerek, operator dan teknisi.

 

Read More