Terus Berlanjut, Kementerian PAN – RB Lakukan Uji Coba Dan Pembobotan Instrumen Evaluasi

Yogyakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya. Baru-baru ini, Kementerian tersebut melaksanakan uji coba dan pembobotan instrumen evaluasi sebagai bagian dari upaya penguatan sistem evaluasi kinerja pemerintah.

Uji coba ini dilakukan sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efisiensi penggunaan anggaran negara. Dengan menguji dan mengevaluasi instrumen yang digunakan dalam proses evaluasi kinerja, Kementerian PAN-RB menunjukkan komitmennya untuk terus melakukan penyempurnaan demi mencapai hasil yang lebih baik.

Pembobotan instrumen evaluasi juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah. Dengan memperhatikan bobot yang tepat untuk setiap indikator evaluasi, pemerintah dapat lebih objektif dalam menilai capaian kinerja dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan program dan anggaran.

Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga untuk memperkuat stabilitas politik nasional. Dengan menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam melakukan perbaikan dan inovasi, pemerintah memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka selalu bekerja untuk kepentingan bersama.

Keberhasilan Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan uji coba dan pembobotan instrumen evaluasi merupakan cerminan dari kinerja positif pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat citra positif pemerintah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola negara.

Selain itu, upaya penguatan kinerja pemerintah ini juga mencerminkan semangat untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan mengimplementasikan sistem evaluasi yang lebih baik, pemerintah siap menghadapi tantangan masa depan dan menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Mari kita dukung langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan stabilitas politik yang kokoh. Dengan kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kita dapat bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk Indonesia.

 

Read More

Siap Lakukan Pembaharuan, Kemen PAN RB Mendorong Seluruh Instansi Pemerintahan Supaya Melakukan Transformasi Digital Sebagai Langkah Realisasi Masyarakat Sentris (Citizen Centris) Sesuai Dengan Perpres No 82/2023

Yogyakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) mengambil peran penting dalam memacu pembaharuan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam upaya menjawab tuntutan zaman yang semakin digital, Kementerian PAN RB, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menginisiasi langkah-langkah konkret untuk mendorong seluruh instansi pemerintahan dalam melakukan transformasi digital.

Perpres No 82/2023 yang dikeluarkan menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi digital menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Langkah-langkah konkret yang diambil oleh Kementerian PAN RB termasuk penyediaan infrastruktur digital yang memadai, pelatihan bagi pegawai pemerintah dalam menguasai teknologi informasi, serta penyusunan regulasi yang mendukung implementasi transformasi digital di semua lini pemerintahan. Ini merupakan upaya nyata untuk memastikan bahwa setiap langkah reformasi dijalankan secara terukur dan efektif.

Dengan adanya transformasi digital, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik. Masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan pemerintah dengan lebih mudah dan cepat melalui platform digital. Proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu dan biaya dapat dipermudah melalui integrasi sistem yang lebih efisien.

Selain itu, transformasi digital juga dapat membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Dengan memperkuat infrastruktur digital, pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi. Ini akan mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan pelaku usaha, serta menarik minat investor dalam mengembangkan sektor digital di Indonesia.

Langkah Kementerian PAN RB dalam mendorong transformasi digital juga memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik nasional. Dengan memperkuat sistem pemerintahan yang responsif dan efisien, pemerintah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik dan ketegangan politik, serta menciptakan suasana politik yang lebih stabil dan harmonis.

Dengan demikian, transformasi digital yang diusung oleh Kementerian PAN RB merupakan langkah positif dalam menciptakan stabilitas politik nasional dan memperkuat citra positif pemerintah Jokowi di mata masyarakat. Ini adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk terus melakukan pembaharuan demi meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Read More

Kado spesial! Jokowi nampaknya bakal meberikan kejutan yang manis dan membuat honorer pada tahun 2023 berupa pengangkatan seluruhnya

Yogyakarta – Jokowi telah memiliki sebuah rencana terkait penghapusan tenaga honorer pada akhir tahun 2023 oleh Kemenpan RB. Rencana jokowi tersebut berupa pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Tentu rencana Jokowi tersebut bagaikan kado terindah untuk para honorer yang sudah melakukan pengabdian sejak lama. Jokowi juga meminta kepada Menpan RB untuk mempertimbagkan kembali rencana penghapusan honorer pada akhir 2023.

Kemenpan RB mengatakan pengangkatan honorer menjadi ASN tersebut tidak serta merta tapi ada kriterianya. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah masa pengabdian yang sudah dilakukan oleh tenaga honorer itu sendiri.

Selain itu pengangkatan tenaga honorer juga bakal disesuaikan dengan skala prioritas oleh masing – masing lembaga. Kabar tersebut merupakan kabar bahagia bagi jutaan nasib tenaga honorer setelah adanya keputusan penghapusan tenaga honorer.

Jokowi juga perintahkan Menpan RB untuk mencari solusi terkait pemenuhan kebutuhan pegawai jika honorer dihapuskan.

 

Read More

Lakukan Efisiensi! Jokowi mendorong reformasi birokrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi digital

Yogyakarta – Jokowi terus berupaya melakukan dorongan reformasi birokrasi dilingkungan administrasi negara melalui efisiensi. Jokowi juga mendorong Kemenpan RB untuk melakukan transformasi ke arah digital mengikuti perkembangan zaman.

Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan membuat sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (SP4N – LAPOR). Melalui aplikasi tersebut kini masyarakat bisa melaporkan terkait pelayanan birokrasi yang dirasa tidak sesuai secara langsung dan bisa dimana saja.

Menpan RB Azwar Anas mengatakan pembuatan aplikasi tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Jokowi selaku kepala negara. Anas mengatakan SP4N – LAPOR tersebut merupakan salah satu bentuk dari kontrol masyarakat untuk bisa ikut mengawasi reformasi birokrasi.

Anas menambahkan bahwa sebelumnya dirinya sempat bertemu dengan Sri Mulyani terkait upaya reformasi birokrasi. Sri Mulyani mengatakan bahwa reformasi birokrasi paling berat itu merubah diri sendiri dan masyarakat untuk tertib.

 

Read More

ASN Siap-siap Pindah ke IKN, Menpan RB Diminta Jokowi Siapkan Skenario

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, mengatakan pihaknya diminta Presiden Joko Widodo (Widodo) untuk segera menyelesaikan skenario pemindahan ASN ke Ibu kota Negara Baru atau IKN di Kalimantan Timur.

"Kami juga diminta oleh Presiden segera membuat skenario ASN pindah ke ibu kota negara, karena belum beres kami di dalam saya belum ketemu pak Mendagri. Tapi minggu depan sudah selesai Insyallah," kata Azwar Anas.

Hal itu disampaikan dalam penandatanganan keputusan bersama netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Kamis (22/9/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Azwar Anas juga meminta dukungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengurus Kementerian PAN-RB.

"Mohon dukungannya ini menteri baru, saya belum menguasai keadaan. Saya lagi menyamakan data dengan BKN. Karena kalau menyelesaikan masalah datanya nggak bener maka outputnya biasanya tidak bener," ujarnya.

Demi menyamakan data tersebut, Azwar Anas mengatakan pihaknya kerap melakukan rapat dengan semua deputi hingga larut malam, serta bersama lembaga terkait seperti BKN hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN). Menurutnya, menyamakan data itu sangat penting.

"Maka berhari-hari sampai jam 9 malam saya dengan semua Deputi ketemu Pak Bima (Ketua BKN), begitu juga akan bertemu dengan LAN, karena pelatihannya ada di LAN, kebijakannya ada di sini dan teknisnya ada di BKN, ini nggak boleh beda harus satu dan data harus sama tidak boleh data dua," ujarnya

Oleh karena itu, pihaknya saat ini secara paralel sedang memperbaiki sistem data ini, dan diharapkan sistem pemerintah berbasis elektronik segera bisa Kementerian PAN-RB selesaikan. 

 

Read More

Presiden Jokowi sampaikan belasungkawa atas meninggalnya Tjahjo Kumolo

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2022).

Tjahjo meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun turut menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya Tjahjo Kumolo.

"Pak Presiden menyampaikan belasungkawa ya, belasungkawa sebesar-besarnya," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat, Jumat (1/6/2022). "Pak Presiden menyampaikan belasungkawa mendalam," ujarnya.

Lewat Pratikno, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia telah kehilangan seorang tokoh atas meninggalnya Tjahjo Kumolo. "Beliau berbelasungkawa telah kehilangan seorang tokoh," ungkap Pratikno.

Diketahui, Tjahjo Kumolo meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, tepat pukul 13.20 WIB di RS Abdi Waluyo peti jenazah Tjahjo Kumolo warna putih dibalut bendera merah putih keluar dan dimasukkan ke mobil jenazah milik Kogartap 1 Jakarta.

Pukul 13.27 WIB, mobil jenazah beserta iring-iringan meninggalkan RS Abdi Waluyo menuju ke Rumah Dinas di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Read More

Alasan Jokowi Kebut Hapus Honorer di 2023, PNS Diganti Robot

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah besar dalam reformasi birokrasi. Di mana menghapus tenaga honorer dan mengoptimalkan teknologi dalam birokrasi ketimbang pegawai negeri sipil (PNS)

Hal ini tertuang dalam Penghapusan tenaga honorer sendiri merupakan mandat yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

"Sebetulnya, amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (10/6/2022).

Ketika tenaga honorer menjadi PNS, sambung Tjahjo, mereka sudah memiliki standar penghasilan dan kompensasi sendiri. Begitupun saat mereka diangkat sebagai outsourcing di suatu perusahaan di mana sistem pengupahannya tunduk pada aturan.

"Kalau statusnya honorer, tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh, terangnya.

Dia sendiri telah meminta jajaran di instansi terkait untuk melakukan penataan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tjahjo meminta pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.

"Dan bagi (pegawai non-ASN) yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK," ujarnya.

Transformasi PNS Diganti Robot

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denni menjelaskan tujuan pemerintah mengurangi tenaga PNS adalah demi efisiensi dan efektivitas. 

Alex mengatakan hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana. Sementara itu, sebanyak 36% lebih berstatus sebagai guru dan dosen.

"Kemudian tenaga teknis, kesehatan dan lain-lain itu sekitar 14%. Sisa-sisanya 10-11% pejabat struktural. Kalau bicara transformasi digital, tentu pelaksana ini yang akan terdampak terlebih dahulu karena pekerjaan akan digantikan teknologi," kata Alex.

Alex mengatakan dalam 5 tahun yang akan datang, para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40% dengan rencana transformasi digital. Artinya, ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak.

"Mungkin sekitar 600 ribu dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling/reskilling melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti," tegasnya,

"Jadi harus ada negatif growth di sana. Kalau enggak, enggak lucu kita going digital tapi masih banyak padat karyanya di sana," tegasnya,

Alex mengatakan saat ini ada tiga agenda besar transformasi birokrasi. Pertama, adalah transformasi organisasi yang kerap kali digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Harus ada layering, layer-layer yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal dua. Eselon I dan Eselon II. Eselon III dan IV ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Jadi organisasinya dulu," tegasnya.

Kedua, adalah sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Alex mengatakan di era digital, perlu ada perubahan transformasi pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan.

"Ketiga, terkait manusianya sendiri. Manajemen sumber daya manusia menuju human capital tangguh. Ini PR, khususnya di kedeputian SDM aparatur," tegasnya.

 

Read More