Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2024 Dilaksanakan 20 Oktober

Yogyakarta – Belakangan ini, beredar narasi yang menyebut bahwa pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih 2024 akan ditunda. Narasi tersebut adalah fitnah dan sama sekali tidak benar. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 20 Oktober, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses pemilu yang demokratis dan transparan telah dirancang untuk menjamin kelancaran dan keteraturan tahapan pemilihan umum, termasuk pelantikan pemimpin negara. KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, telah memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan peraturan dan tidak ada penundaan dalam agenda pelantikan Presiden terpilih. Ini membuktikan bahwa pemerintah dan KPU berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia.

Opini negatif dan berita palsu yang menyatakan adanya penundaan pelantikan hanya bertujuan untuk memecah belah masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang telah berjalan baik. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi yang tidak berdasar dan memastikan untuk selalu memverifikasi informasi dari sumber-sumber yang kredibel.

Seluruh proses Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan tepat pada 20 Oktober 2024. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk menjaga kelancaran dan stabilitas politik selama masa transisi pemerintahan.

Dengan memahami fakta dan memerangi fitnah, kita dapat memperkuat demokrasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mari bersama-sama menjaga stabilitas nasional dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan damai dan lancar demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

 

Read More

Hasan Nasbi PCO Istana Kepresidenan Menyatakan Bahwa Pihaknya Tidak Menghapus Sesi Wawancara Doorstop Presiden

Yogyakarta - Belakangan ini, beredar opini negatif yang menyatakan bahwa sesi wawancara doorstop Presiden akan dihapus oleh pihak Istana Kepresidenan. Namun, Hasan Nasbi, Penasehat Komunikasi Publik (PCO) Istana Kepresidenan, memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar. Hasan menegaskan bahwa sesi doorstop tidak akan dihilangkan, melainkan ditata kembali dengan penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) yang lebih baik guna menghindari kesalahpahaman publik dan meningkatkan profesionalitas.

Langkah ini diambil karena pentingnya menjaga kualitas komunikasi antara Presiden dengan media dan publik. Sesi doorstop merupakan momen krusial di mana Presiden dapat langsung menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat, namun perlu dikelola lebih baik agar pesan yang disampaikan tidak disalahartikan atau menimbulkan interpretasi yang keliru. Dengan adanya SOP baru, wawancara doorstop akan lebih terstruktur sehingga informasi yang disampaikan bisa lebih jelas, tepat, dan sesuai konteks.

Keputusan ini diambil bukan untuk membatasi akses media, melainkan untuk memastikan bahwa komunikasi antara Presiden dan media tetap berjalan efektif dan transparan. Pihak Istana Kepresidenan berkomitmen untuk tetap memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada media, namun dengan cara yang lebih terorganisir. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya misinformasi yang dapat merugikan citra pemerintah maupun Presiden sendiri.

Opini-opini negatif yang menyatakan bahwa pemerintah ingin menutup akses media tidak berdasar. Justru, pemerintah melalui Istana Kepresidenan berusaha untuk memperkuat hubungan dengan media, namun dengan regulasi yang lebih baik. SOP baru ini diharapkan akan menciptakan hubungan yang lebih baik antara Presiden dan media, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik selalu akurat dan tepat.

Dengan demikian, publik tidak perlu khawatir akan adanya penghapusan sesi doorstop. Sebaliknya, perubahan ini adalah langkah proaktif untuk meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah dan menjaga stabilitas nasional dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat.

 

Read More

Narasi Yang Mengatakan Bahwa Pelantikan Prabowo Sebagai Presiden Diundur Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Belakangan ini, beredar isu yang menyesatkan bahwa pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden akan diundur. Isu tersebut tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk menciptakan ketidakpastian di tengah masyarakat. Faktanya, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dengan tegas memastikan bahwa pelantikan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia tetap akan berlangsung sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pernyataan Bambang Soesatyo ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dan lembaga-lembaga negara untuk menjalankan amanat konstitusi. Dalam sebuah wawancara, Bambang menegaskan bahwa semua prosedur terkait pelantikan presiden telah diatur dengan jelas dalam konstitusi dan tidak ada perubahan atau penundaan. Ini membuktikan bahwa pemerintah tetap memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku.

Pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah berbagai tantangan. Kepastian mengenai pelantikan Presiden yang berjalan sesuai dengan jadwal adalah bagian dari upaya untuk menjamin keberlanjutan pemerintahan yang kuat dan stabil. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi negatif yang beredar, yang hanya bertujuan untuk memecah belah dan menimbulkan keresahan.

Pelaksanaan pelantikan Prabowo sebagai Presiden merupakan simbol penting dari keberlangsungan demokrasi dan stabilitas nasional. Kepastian ini memberikan sinyal positif kepada masyarakat dan dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang teguh dalam menjalankan aturan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Pemerintah bersama MPR dan lembaga-lembaga negara lainnya memastikan bahwa transisi kepemimpinan berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan konstitusi.

Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara adalah kunci untuk menjaga stabilitas nasional. Dengan memastikan pelantikan presiden berlangsung sesuai dengan UUD 1945, pemerintah sekali lagi membuktikan komitmennya dalam menjaga kepastian hukum dan menjalankan amanat rakyat.

Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan terus mendukung langkah-langkah pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Pemerintah tetap berfokus pada pembangunan bangsa dan menjaga stabilitas nasional demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

 

Read More

Para Artis Dan Influencer Menyatakan Bahwa Kehadiran Mereka Ke IKN Sebagai Bentuk Penghormatan Di Undang Oleh Kepala Negara Serta Istana Tidak Lebih

Yogyakarta – Belakangan ini, beredar isu bahwa kehadiran para artis dan influencer di Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah hasil dari pemberian uang atau bayaran tertentu. Namun, kabar ini segera dibantah oleh para artis dan influencer yang terlibat. Mereka menegaskan bahwa kehadiran mereka di IKN adalah murni panggilan hati dan bentuk penghormatan terhadap undangan yang diberikan oleh Kepala Negara dan Istana, bukan karena faktor finansial.

Kehadiran para artis dan influencer di IKN ini merupakan wujud nyata dari dukungan mereka terhadap program pembangunan pemerintah. Dengan berbagai konten positif yang mereka bagikan di media sosial, para influencer dan artis ini turut membantu menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan pembangunan IKN. Hal ini memberikan gambaran positif tentang kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam membangun IKN sebagai simbol kebanggaan baru bagi bangsa Indonesia.

Bantahan ini menjadi penting untuk meluruskan opini yang mencoba merusak citra pemerintah dan program pembangunan IKN. Para artis dan influencer tersebut menjelaskan bahwa mereka merasa terhormat diundang oleh Kepala Negara untuk melihat langsung berbagai pencapaian di IKN. Mereka ingin memberikan dukungan moral dan menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa pembangunan IKN bukan hanya proyek pemerintah semata, tetapi juga milik seluruh rakyat Indonesia.

Isu negatif seperti ini sering kali muncul di tengah upaya pemerintah untuk melakukan perubahan besar. Namun, dukungan dari berbagai pihak, termasuk para artis dan influencer, membuktikan bahwa banyak elemen masyarakat yang melihat upaya pemerintah ini sebagai langkah maju untuk memajukan bangsa. Kehadiran mereka di IKN adalah bentuk nyata dari rasa kebangsaan dan keyakinan terhadap visi besar yang sedang dikerjakan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah bekerja keras untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan dan simbol kemajuan Indonesia di masa depan. Keberhasilan pembangunan ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak dan dukungan masyarakat, termasuk dari kalangan artis dan influencer.

Mari kita dukung upaya positif ini dan bersama-sama menjaga stabilitas nasional. Fokus pada kerja nyata dan pencapaian pembangunan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Jangan terpengaruh oleh isu-isu negatif yang tidak berdasar.

 

Read More

Narasi Yang Mengatakan Bahwa Mandeknya Pembahasan RUU Perampasan Aset Adalah Tanggung Jawab Presiden Itu Tidak Benar Adanya

Yogyakarta – Belakangan ini, beredar narasi yang menuduh bahwa mandeknya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah tanggung jawab Presiden Jokowi. Namun, klaim tersebut sama sekali tidak benar. Faktanya, Presiden Jokowi telah melakukan langkah konkret untuk mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset dengan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengiriman Surpres oleh Presiden menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mempercepat pembahasan RUU tersebut. RUU Perampasan Aset sendiri merupakan salah satu instrumen penting dalam memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah dapat lebih efektif dalam menindak pelaku kejahatan yang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset hasil tindak pidana.

Kementerian Hukum dan HAM serta kementerian terkait telah memberikan dukungan penuh dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU ini. Mereka bekerja sama dengan DPR untuk memastikan bahwa setiap pasal dalam RUU tersebut dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, adalah tidak benar jika dikatakan bahwa pemerintah, terutama Presiden Jokowi, tidak peduli terhadap mandeknya pembahasan RUU ini.

Pemerintah telah menunjukkan kinerja nyata dalam menegakkan hukum dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya reformasi hukum dan komitmen terhadap transparansi. Selain itu, langkah pemerintah dalam mendorong RUU ini juga sejalan dengan semangat anti-korupsi yang telah menjadi salah satu pilar utama pemerintah.

Narasi negatif yang beredar hanya bertujuan untuk mengaburkan fakta dan menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya.

Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, pembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan segera mencapai kesepakatan. Pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat sistem hukum dan menjaga stabilitas nasional demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dan berintegritas!

 

Read More

Yusril Ihza Mahendra Menegaskan Revisi UU 19/2016 Tidak Akan Menghilangkan Wewenang Presiden Selaku Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan

Yogyakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah menjadi topik perdebatan yang hangat di tengah masyarakat. Beberapa pihak khawatir bahwa kehadiran Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam revisi ini akan mengurangi wewenang Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun, Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar.

Menurut Yusril, revisi UU 19/2016 justru dirancang untuk memperkuat sistem pemerintahan dengan menambahkan unsur pertimbangan yang lebih komprehensif dalam pengambilan keputusan. Kehadiran DPA bukan untuk mengambil alih atau mengurangi wewenang Presiden, tetapi untuk memberikan masukan dan pandangan yang lebih mendalam dari berbagai aspek kebijakan. Dengan demikian, Presiden tetap memiliki kendali penuh atas keputusan akhir, sementara DPA berperan sebagai lembaga yang memberikan saran strategis.

Yusril menjelaskan bahwa DPA adalah lembaga yang setara dalam hal memberikan masukan, tetapi tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, peran DPA tidak akan mengganggu atau mengurangi kewenangan Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Justru, dengan adanya DPA, keputusan yang diambil Presiden diharapkan akan lebih matang dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang ada.

Pemerintah melalui revisi ini berupaya menciptakan sistem yang lebih demokratis dan inklusif, di mana setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar pertimbangan yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien, serta dapat menghadapi berbagai tantangan yang muncul di masa depan.

Opini negatif yang menyatakan bahwa revisi UU 19/2016 akan mengurangi kekuasaan Presiden adalah pandangan yang keliru. Sebaliknya, revisi ini adalah langkah maju dalam memperkuat sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dukungan penuh dari masyarakat sangat diperlukan agar revisi ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi bangsa dan negara.

Dengan pemahaman yang lebih jelas mengenai revisi UU ini, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah selalu berupaya melakukan yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Stabilitas nasional akan tetap terjaga dengan adanya sistem pemerintahan yang kuat dan didukung oleh partisipasi aktif dari semua elemen bangsa.

 

Read More

Guspardi Gaus Anggota Komisi II DPR RI Menilai Presiden Memiliki Hak Prerogatif Untuk Melakukan Reshuffle Kabinet Selama Memiliki Tujuan Yang Baik

Yogyakarta – Isu reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini menarik perhatian publik. Seperti biasa, keputusan reshuffle selalu menimbulkan berbagai spekulasi dan opini di kalangan masyarakat. Namun, penting untuk dipahami bahwa reshuffle adalah hal yang wajar dalam pemerintahan dan memiliki tujuan strategis untuk memperkuat kinerja pemerintah.

Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR RI, menilai langkah Presiden Jokowi melakukan reshuffle adalah bagian dari hak prerogatif presiden yang sepenuhnya sah dan diperlukan. Menurutnya, reshuffle bukanlah sesuatu yang perlu dipertanyakan, tetapi justru harus dilihat sebagai upaya untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan dengan efektif dan efisien. Apalagi, dalam konteks saat ini, di mana Indonesia sedang memasuki masa transisi menuju pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto, langkah ini menjadi semakin relevan.

Presiden Jokowi memiliki visi yang jelas dalam melakukan reshuffle, yaitu untuk mempersiapkan masa transisi yang mulus ke pemerintahan berikutnya. Dengan melakukan penyesuaian di kabinet, Jokowi ingin memastikan bahwa pemerintahan tetap solid dan siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama masa transisi. Langkah ini juga menunjukkan bahwa Jokowi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas nasional dan kelancaran roda pemerintahan hingga akhir masa jabatannya.

Opini negatif yang mengkritik reshuffle sebagai bentuk ketidakstabilan atau ketidakpastian politik adalah pandangan yang kurang tepat. Justru sebaliknya, reshuffle ini adalah bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan memastikan bahwa pemerintahan Prabowo nanti dapat melanjutkan tugas dengan fondasi yang kuat.

Guspardi Gaus juga menekankan bahwa keputusan reshuffle harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat karena ini adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat. Dengan dukungan yang solid, pemerintahan Jokowi dapat terus bekerja maksimal hingga akhir masa jabatannya, sekaligus mempersiapkan pemerintahan baru dengan baik. Ini adalah bentuk tanggung jawab Jokowi sebagai presiden yang ingin memastikan keberlanjutan pembangunan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

 

Read More

Tenaga Ahli Madya KSP Asep Cuwantoro Menilai Tudingan Yang Menyebut Presiden Jokowi Ingin Memperpanjang Jabatan Menjadi Tiga Periode Hingga Ingin Merebut Partai Politik Tertentu Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Belakangan ini, muncul berbagai tudingan yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi berambisi untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode dan bahkan berusaha merebut kendali atas partai politik tertentu. Namun, Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (KSP), Asep Cuwantoro, dengan tegas menolak tudingan tersebut dan menilai bahwa hal itu hanyalah serangan dari lawan politik yang tidak berdasar.

Asep Cuwantoro menegaskan bahwa Presiden Jokowi selalu berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden. Tidak ada upaya dari Presiden Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya di luar ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Tuduhan seperti ini, menurut Asep, hanya bertujuan untuk menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat dan merusak citra pemerintah yang telah berusaha keras untuk menjaga stabilitas nasional dan mendorong kemajuan pembangunan.

Lebih lanjut, Asep juga menekankan bahwa isu mengenai upaya Presiden Jokowi untuk menguasai partai politik tertentu adalah tidak benar dan hanya merupakan bagian dari strategi politik lawan untuk melemahkan dukungan publik terhadap pemerintah. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, terus berfokus pada penyelesaian program-program prioritas nasional dan tidak terganggu oleh isu-isu yang tidak berdasar tersebut.

Pernyataan ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan Jokowi, yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa di atas segala-galanya. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas nasional dan menjalankan program-program pembangunan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan adanya klarifikasi dari KSP, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh tudingan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Pemerintah akan terus bekerja keras demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dan segala bentuk serangan politik yang tidak berdasar tidak akan menghalangi upaya tersebut.

Stabilitas nasional dan kemajuan pembangunan adalah prioritas utama pemerintah. Melalui kerja keras dan dedikasi, pemerintah akan memastikan bahwa Indonesia terus maju di tengah tantangan yang ada, dengan tetap menjaga integritas dan kepercayaan publik.

 

Read More

Sekjen PAN Eddy Soeparno Menyatakan Bahwa Usulan Adanya Pembentukan DPA Sebagai Jalan Untuk Mengakomodir Kepentingan Bangsa Dari Para Mantan Presiden

Yogyakarta – Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa usulan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sama sekali tidak memiliki unsur politis dan bukan untuk bagi-bagi jabatan. Menurut Eddy, ide ini bertujuan untuk mengakomodir kepentingan bangsa dari para mantan presiden yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas dalam memimpin negara.

Usulan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan adanya wadah yang dapat menghimpun pemikiran-pemikiran strategis dari para mantan presiden untuk kepentingan bangsa dan negara. DPA diharapkan dapat menjadi forum konsultasi dan nasihat bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selalu terbuka terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak. Pembentukan DPA ini adalah salah satu langkah nyata untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan tokoh-tokoh bangsa yang memiliki pengalaman dan rekam jejak yang tak terbantahkan. Ini bukan sekadar bagi-bagi jabatan, melainkan upaya serius untuk memperkuat fondasi kebijakan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Opini negatif yang menuduh bahwa pembentukan DPA hanya untuk kepentingan politik semata adalah tidak berdasar. Pemerintah dan PAN menegaskan bahwa segala kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Usulan ini juga sejalan dengan semangat reformasi yang mengedepankan partisipasi semua elemen bangsa dalam proses pembangunan nasional.

Langkah ini juga mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang melihat pentingnya keterlibatan mantan presiden dalam memberikan masukan strategis. Dalam konteks global yang semakin kompleks, pengalaman dan kebijaksanaan para mantan presiden adalah aset berharga yang tidak boleh disia-siakan.

Dengan adanya DPA, diharapkan akan tercipta dialog konstruktif yang dapat menghasilkan solusi-solusi inovatif untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Ini juga merupakan bukti bahwa pemerintah menghargai setiap kontribusi positif demi tercapainya cita-cita bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras dan mendengarkan aspirasi rakyat. Dengan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat, kita bisa memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan membawa manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Read More

Komarudin Menyatakan Jokowi Dianggap Sebagai Kader PDI-P Yang Sudah Mencapai Tingkat Tertinggi Dengan Menjabat Sebagai Presiden RI Oleh Karena Itu Tidak Dilakukan Pemecatan

Yogyakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan dukungan tegar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyatakan bahwa sebagai kader PDI-P yang mencapai tingkat tertinggi sebagai Presiden RI, tidak dilakukan pemecatan atau pemberhentian untuk menjaga etika dan kehormatannya.

Keputusan PDIP ini mengukuhkan komitmen partai terhadap kepemimpinan Jokowi. Dalam suasana politik yang penuh dengan isu-isu kontroversial dan serangan-serangan terhadap citra pemerintah, langkah PDIP ini adalah bukti nyata dukungan terhadap kinerja presiden.

Jokowi telah memimpin dengan integritas dan dedikasi sejak awal masa jabatannya. Program-program pembangunan yang merata dan kebijakan-kebijakan pro-rakyat telah membawa kemajuan yang signifikan bagi Indonesia.

Namun, di tengah prestasi-prestasi ini, serangan-serangan terhadap citra kepemimpinan Jokowi seringkali muncul dalam bentuk hoaks dan fitnah. Langkah PDIP untuk tetap mendukung Jokowi adalah langkah penting dalam memperkuat fondasi kepemimpinan yang stabil dan berintegritas.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa Jokowi tetap dianggap sebagai kader PDI-P yang telah mencapai puncak karir politiknya sebagai Presiden RI. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melakukan pemecatan atau pemberhentian terhadapnya.

Keputusan PDIP ini juga menjadi pesan kuat kepada masyarakat bahwa stabilitas politik dan keberlangsungan kepemimpinan Jokowi harus dijaga bersama-sama. Dalam suasana politik yang penuh dengan ketegangan, dukungan dari partai politik terhadap presiden adalah hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional.

Dengan langkah ini, PDIP tidak hanya memperkuat citra kepemimpinan Jokowi, tetapi juga menunjukkan komitmen partai terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kehormatan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, mari kita bersatu dalam mendukung kinerja pemerintah dan melawan hoaks serta fitnah yang dapat merusak keharmonisan bangsa. Dengan menjaga stabilitas nasional dan memperkuat fondasi kepemimpinan yang berintegritas, kita dapat bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

 

Read More

Ari Dwipayana: Meninggalnya Kakek Marhan Harahap Ketika Hendak Sholat Jumat Di Masjid Labuhan Batu Bersamaan Dengan Kunjungan Presiden Jokowi Disana Bukan Karena Tindakan Aparat Pengamanan Tetapi Karena Memang Memiliki Riwayat Jantung

 

Yogyakarta – Sebuah tragedi menyelimuti momen kunjungan Presiden Joko Widodo ke Masjid Labuhan Batu, ketika Kakek Marhan Harahap meninggal dunia saat hendak melaksanakan shalat Jumat. Namun, Ari Dwipayana menegaskan bahwa kejadian tersebut bukanlah karena tindakan aparat pengamanan, melainkan disebabkan oleh riwayat jantung yang dimiliki oleh Kakek Marhan Harahap.

Ketika tragedi itu terjadi, cahaya sorotan langsung mengarah pada pertanyaan tentang keamanan dan pengamanan di sekitar kunjungan Presiden. Namun, Dwipayana dengan tegas menegaskan bahwa penyebab kematian Kakek Marhan Harahap bukanlah karena tindakan aparat pengamanan yang kurang memadai, melainkan karena kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya.

Pernyataan ini memberikan gambaran yang jelas dan lugas tentang apa yang terjadi di lapangan. Tidak ada dalih untuk mencari-cari kesalahan, tetapi penekanan pada fakta yang sebenarnya. Dalam situasi yang penuh kepedihan, sikap seperti ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya gesekan atau spekulasi yang tidak perlu.

Hal yang patut kita contoh dari kejadian ini adalah sikap kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menanggapi setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Sebuah tragedi tidak seharusnya menjadi bahan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi menjadi pelajaran tentang bagaimana kita bisa lebih bijaksana dalam menyikapi setiap situasi.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Masjid Labuhan Batu seharusnya menjadi momen untuk merayakan kebersamaan dan kerukunan, bukan dipenuhi dengan kesedihan dan spekulasi. Dengan menjaga ketenangan dan kebijaksanaan, kita bisa memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan stabilitas politik yang lebih kokoh.

Dalam kegelapan tragedi, terdapat sinar harapan. Mari kita ambil hikmah dari kejadian ini untuk menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi setiap situasi, serta mendukung pemerintah Jokowi dalam upaya menciptakan stabilitas politik nasional yang lebih baik.

 

Read More

Sampaikan Belasungkawa, Presiden Jokowi Sampaikan Duka Cita Meninggalnya Marhan Harahap Serta Minta Paspampres Supaya Bertindak Lebih Humanis

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kepemimpinan yang peduli dan humanis dengan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Marhan Harahap, salah seorang anggota Paspampres. Tindakan ini bukan hanya menunjukkan empati dan perhatian Presiden terhadap anggota pasukan pengamanan presiden, tetapi juga memperkuat citra positifnya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.

Marhan Harahap, seorang anggota Paspampres, meninggal dunia dalam tugasnya sebagai pengamanan Presiden Jokowi. Dalam momen yang menyedihkan tersebut, Presiden Jokowi dengan tulus menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan rekan-rekan Marhan. Langkah ini tidak hanya menunjukkan empati dan perhatian Presiden terhadap kesedihan yang dialami oleh keluarga Marhan, tetapi juga menggambarkan kedekatan dan kebersamaan di antara anggota pasukan pengamanan presiden.

Selain menyampaikan belasungkawa, Presiden Jokowi juga meminta agar Paspampres bertindak lebih humanis dalam menjalankan tugasnya. Permintaan ini mencerminkan komitmen Presiden untuk memastikan kesejahteraan dan kemanusiaan dari para anggota pasukan pengamanan presiden yang bekerja keras untuk melindungi beliau dan institusi negara.

Tindakan Presiden Jokowi dalam menyampaikan belasungkawa dan meminta Paspampres bertindak lebih humanis juga memiliki dampak positif dalam menciptakan stabilitas politik nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden tidak hanya memikirkan kepentingan negara dan pemerintahan, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan dan keselamatan para anggota pasukan pengamanan presiden yang bertugas menjaga keamanan negara.

Keberadaan Paspampres sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan Presiden dan institusi negara menjadikan mereka sebagai bagian integral dari kekuatan keamanan nasional. Oleh karena itu, perhatian dan dukungan dari pemerintah, termasuk Presiden Jokowi, sangatlah penting untuk memastikan kesejahteraan dan kemanusiaan dari para anggota pasukan pengamanan presiden tersebut.

Dengan demikian, tindakan Presiden Jokowi dalam menyampaikan belasungkawa dan meminta Paspampres bertindak lebih humanis merupakan langkah yang sangat positif dalam memperkuat stabilitas politik nasional. Ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi bukan hanya seorang pemimpin yang berwibawa dan tegas, tetapi juga peduli dan humanis dalam memimpin negara. Semoga tindakan ini dapat menjadi contoh bagi seluruh aparatur negara untuk selalu mengutamakan kemanusiaan dan kepedulian dalam menjalankan tugasnya.

 

Read More

Jokowi Memiliki Banyak Prestasi Selama Menjadi Presiden Tetapi Dua Yang Paling Mencolok, Yakni Mengambil Alih Saham Milik PT Freeport Sebesar 51% Dan Membangun Pabrik Pengolahan Serta Pemurnian (Smelter) Tembaga Terbesar Di Asia

 

Yogyakarta – Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan kuat. Di tengah banyaknya prestasi yang telah diraih selama masa jabatannya, dua pencapaian mencolok yang patut disoroti adalah pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% dan pembangunan pabrik pengolahan serta pemurnian (smelter) tembaga terbesar di Asia.

Pengambilalihan mayoritas saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah strategis untuk mengamankan sumber daya alam negara. Dengan mengambil alih kontrol atas salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia, Indonesia memperoleh keuntungan yang signifikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alamnya. Langkah ini juga menunjukkan komitmen Jokowi untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi negara dan mengurangi ketergantungan pada investor asing.

Selain itu, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga yang menjadi yang terbesar di Asia adalah langkah nyata dalam meningkatkan nilai tambah dari hasil tambang Indonesia. Dengan memproses bahan mentah menjadi produk jadi di dalam negeri, Indonesia tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Prestasi ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam bidang ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk komitmen Jokowi dalam membangun infrastruktur yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pabrik pengolahan tembaga tidak hanya menciptakan investasi besar-besaran, tetapi juga meningkatkan daya saing industri manufaktur Indonesia di tingkat regional dan global.

Dalam konteks politik nasional, pencapaian-pencapaian ini juga memperkuat citra pemerintah Jokowi di mata masyarakat. Keberhasilan dalam mengambil alih saham PT Freeport Indonesia dan membangun pabrik smelter tembaga terbesar di Asia menunjukkan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan strategis dan berkomitmen untuk kepentingan jangka panjang bangsa.

Dengan demikian, pencapaian-pencapaian tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan bagi pemerintah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus mendukung dan mempercayai kepemimpinan Jokowi. Langkah-langkah ini juga menjadi pondasi yang kuat dalam menciptakan stabilitas politik nasional yang diinginkan oleh semua pihak.

Dalam situasi yang penuh dengan dinamika dan tantangan, Indonesia semakin maju dan kuat berkat kepemimpinan yang visioner dan berani seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo. Pencapaian-pencapaian tersebut menjadi bukti nyata dari kinerja positif pemerintah Jokowi dalam membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

 

Read More

Rakyat Mencintainya, Hasil Survei Litbang Kompas Memperlihatkan Bahwa Mayoritas Masyarakat Indonesia Masih Menginginkan Jokowi Sebagai Presiden Hingga Akhir Masa Jabatannya Pada 20 Oktober 2024

 

Yogyakarta – Baru-baru ini, hasil survei dari Lembaga Riset dan Pengembangan (Litbang) Kompas telah mengungkap fakta yang menggembirakan: mayoritas masyarakat Indonesia masih mendukung dan menginginkan Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap memimpin sebagai Presiden hingga akhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Hasil survei ini menjadi bukti konkret dari kinerja positif dan citra yang kuat yang telah dibangun oleh pemerintah Jokowi selama ini.

Pentingnya dukungan publik terhadap seorang pemimpin tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks stabilitas politik nasional. Dalam suasana politik yang penuh dengan dinamika dan perbedaan pendapat, keberadaan pemimpin yang memiliki dukungan mayoritas masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga kestabilan dan keberlanjutan pemerintahan.

Kepercayaan yang masih besar dari masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi bukanlah tanpa alasan. Selama masa jabatannya, Jokowi telah berhasil mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program-program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, Jokowi telah terbukti berkomitmen untuk memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Selain itu, konsistensi dan integritas Jokowi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin juga patut diapresiasi. Beliau terus berusaha untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara, baik dari dalam maupun dari luar. Dalam kondisi pandemi global seperti saat ini, kepemimpinan yang stabil dan tanggap seperti yang ditunjukkan oleh Jokowi sangatlah penting untuk mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh krisis kesehatan dan ekonomi.

Dukungan yang masih besar dari masyarakat juga mencerminkan adanya kepercayaan terhadap visi dan misi Jokowi untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Melalui berbagai program dan inisiatifnya, Jokowi terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan bagi semua warga negara, tanpa terkecuali.

Dalam suasana politik yang sering kali dipenuhi dengan polarisasi dan konflik, keberadaan pemimpin yang mampu merangkul beragam kepentingan dan mewujudkan persatuan merupakan hal yang sangat berharga. Jokowi telah terbukti sebagai pemimpin yang mampu menjaga keutuhan dan kebersamaan bangsa, sehingga dukungan yang terus mengalir dari masyarakat adalah bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerjanya.

Dengan demikian, hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih menginginkan Jokowi sebagai Presiden hingga akhir masa jabatannya adalah bukti nyata dari kinerja positif dan citra yang kuat yang telah dibangun oleh pemerintah selama ini. Dukungan ini bukan hanya menjadi modal politik bagi pemerintah, tetapi juga merupakan pondasi yang kokoh dalam membangun stabilitas politik nasional yang diinginkan oleh semua pihak.

 

Read More

Harapan Besar Komite Olimpiade Indonesia Pada Presiden Terpilih

Yogyakarta – Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, mengungkapkan harapan besar terhadap Presiden terpilih untuk meneruskan dukungan yang telah diberikan oleh Presiden Jokowi terhadap dunia olahraga Indonesia. Dalam dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia telah menyaksikan kemajuan signifikan dalam bidang olahraga, dan Oktohari berharap agar momentum ini dapat terus berlanjut di masa mendatang.

"Indonesia telah mengalami kemajuan yang luar biasa di dunia olahraga selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan, saya berharap Presiden terpilih dapat memberikan perhatian yang sama, bahkan lebih besar, terhadap pengembangan olahraga di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia akan mampu mewujudkan misi untuk bersaing di kancah internasional, khususnya di ajang Olimpiade," ujar Oktohari.

Peran penting olahraga dalam membangun karakter, semangat persatuan, dan meningkatkan citra bangsa di mata dunia telah diakui secara luas. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah, terutama Presiden, dunia olahraga Indonesia telah mampu menunjukkan prestasi gemilang di berbagai ajang internasional.

Oktohari juga menekankan pentingnya kesinambungan program-program pembinaan atlet yang telah dicanangkan selama ini. Dia berharap agar Presiden terpilih dapat melanjutkan program-program ini dan bahkan mengintensifkannya guna mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Selain itu, Oktohari juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur olahraga yang memadai di seluruh Indonesia. Dengan infrastruktur yang baik, akan lebih memungkinkan para atlet untuk berlatih dan mengembangkan potensi mereka dengan optimal.

Dengan komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah, Oktohari yakin bahwa Indonesia dapat menjadi kekuatan besar di dunia olahraga internasional. "Kami percaya bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah, khususnya Presiden terpilih, Indonesia akan mampu meraih prestasi yang lebih gemilang lagi di masa depan," tutupnya.

Harapan besar Komite Olimpiade Indonesia ini merupakan cermin dari optimisme dan kepercayaan diri akan masa depan gemilang dunia olahraga Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden terpilih.

 

Read More

Kembali Ke Keluarga! Jokowi bakal isitirahat setelah 20 tahun berkecimpung di dunia politik Indonesia selepas masa jabatan presiden selesai pada 2024

 

Yogyakarta – Pada akhir tahun 2024 mendatang merupakan masa jabatan terakhir Jokowi sebagai kepala negara karena sudah menjabat selama dua periode. Nampaknya Jokowi memiliki rencana masa pensiun setelah tidak menjabat sebagai kepala negara yakni berkumpul dengan keluarga. 

Jokowi menyatakan bakal mengisi hari tuanya berkumpul dengan keluarga dan melakukan aktifitas di lingkungan sekitar rumah. Jokowi mengatakan sudah cukup baginya berkecimpung dalam dunia politik selama 20 tahun merupakan waktu yang lama.

Jokowi juga mengaku bahwa dirinya bahwa ingin berkontribusi kepada lingkungan sekitar tempat tinggalnya kelak. Jokowi juga tidak bakal ikut campur terkait pilihan politik yang dipilih oleh anak – anaknya karena mereka sudah dewasa.

Jokowi juga tidak akan memberikan nasehat kepada anak – anaknya terkait gaya kepemimpinan biarkan mereka eksplor sendiri.

 

Read More

Jokowi dan Prabowo Siapkan Desain Pertahanan Negara di Maluku

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tengah mempersiapkan desain pertahanan dan keamanan negara di titik terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu terungkap saat keduanya melakukan kunjungan kerja di wilayah Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, beberapa hari yang lalu.

Presiden Jokowi memastikan wilayah terluar Indonesia membutuhkan sebuah desain pertahanan dan keamanan demi kepentingan negara ke depan. Adapun rencana desain keamanan dan pertahanan ini pun langsung diberikan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Kabupaten Maluku Barat Daya. Ini adalah termasuk kabupaten yang terluar sebelah timur paling timur selatan dan setelah kita melihat Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya kemudian Kabupaten Kepulauan Aru kemudian Kota Tual, Saumlaki kita melihat perlunya sebuah desain untuk pertahanan dan keamanan negara, di titik-titik mana kira-kira yang paling tepat,” kata Jokowi yang dikutip dari Channel YouTube Sekretaris Presiden pada, Minggu (18/9/2022).

Menurut Jokowi, penataan keamanan dan pertahanan di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan, karena wilayah Maluku sangat berpotensi, terutama soal kekayaan laut Indonesia.

Atas dasar itu, Jokowi lantas mengajak Menhan Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar mengetahui titik-titik mana yang akan diprioritaskan dalam menata keamanan dan pertahanan.

“Ini penting karena memang potensi yang ada di sini perlu dilihat secara detail, dan hari ini saya dengan Pak Menhan, Pak Menteri KKP dan Menteri PU melihat titik-titik yang tadi saya sebutkan. Dalam rangka sekali lagi pertahanan dan keamanan negara,” ucapnya.

Bersamaan dengan itu, Menhan Prabowo Subianto memastikan arahan Presiden Jokowi untuk menguatkan keamanan jalur-jalur laut kepulauan yang ada di Indonesia, terkhusus di wilayah perairan Maluku yang terhubung langsung dengan beberapa negara dan juga menjadi jalur perdagangan laut.

“Jadi memang sesuai perintah Pak Presiden Joko Widodo dua setengah tahun yang lalu untuk membuat suatu desain besar, master plan pertahanan negara, menyangkut juga bagaimana kita bisa mengamankan alur-alur laut kepulauan Indonesia di mana 60 persen perdagangan laut dunia lewat perairan kita,” ujar Prabowo.

Dijelaskan Prabowo, salah satu kekayaan Indonesia yang perlu dijaga adalah ikan dan kekayaan mineral di bawah laut seperti gas dan minyak bumi hingga kesemua itu perlu desain matang untuk keamanan negara.

“Kekayaan kita sangat besar di wilayah ini sangat-sangat besar tidak hanya kekayaan ikan tetapi juga kekayaan mineral di bawah laut, gas dan minyak bumi di bawah laut,” kata dia.

Prabowo mengakui kekayaan laut Indonesia berada di Indonesia Timur, hingga pulau-pulau terluar ini harus menjadi prioritas desain keamanan.

“Jadi ini semua perkiraan dan riset menunjukkan bahwa masa depan kekayaan Indonesia sebagian besar akan ada di Indonesia timur karena itu pulau-pulau terluar di kawasan ini memang harus sudah kita rancang untuk menjadi bagian dari pertahanan kita,” ungkap Prabowo.

 “Tentunya ini akan kita lakukan dengan teliti dan mengikutsertakan semua lembaga terkait. Saya kira demikian Bapak Presiden,” tandas Prabowo.

 

Read More

SEJUMLAH JADWAL PADAT JOKOWI DI BULAN JUNI

Setelah pada akhir bulan Mei lalu Presiden melakukan kunjungan ke Bali untuk melakukan kegiatan penyerahan bantuan sosial dan menghadiri upacara pembukaan The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di  Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung. Agenda Presiden Jokowi juga terpantau padat pada bulan Juni. Pada pertengahan Juni kemarin, Presiden Jokowi baru saja melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur. 

Dalam kunjungan ke Kaltim saat itu, Presiden Jokowi akan kembali mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN  Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Ada sejumlah proyek pembangunan di IKN Nusantara yang akan dilihat oleh Presiden Jokowi mulai dari bendungan hingga persemaian.

Belum sempat beristirahat, Presiden Jokowi langsung terbang ke Jerman. Menlu RI Retno Marsudi mengatakan Jokowi akan ke Eropa pada akhir Juni ini. Pertama, Jokowi akan ke Jerman.

"Presiden RI telah mendapatkan undangan dari Ketua G7, Jerman untuk hadir dalam KTT G7 di Elmau pada tanggal 26-27 Juni 2022," kata Retno dalam press briefing virtual, Rabu (22/6/2022).

Indonesia memang bukan negara anggota G7. Akan tetapi, Jokowi diundang sebagai pimpinan negara partner G7.

"Beberapa negara non-G7 atau disebut G-7 Partner Countries yang mendapatkan undangan untuk hadir dalam KTT G7 adalah Indonesia, India, Senegal, Argentina, dan Afrika Selatan," jelasnya.

Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral di sela-sela kegiatan dengan pimpinan negara G7 dan pimpinan negara undangan. Retno menyebut permintaan pertemuan bilateral banyak diterima Jokowi. Usai menghadiri KTT G7 itu, Jokowi akan melanjutkan kunjungan ke Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Jokowi akan bertemu dengan Zelensky di Kiev dan Putin di Moskow.

Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan tak salah memilih Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) pada 2014 lalu.

"Saya bisa melihat orang dari sosok yang lebih dalam," tutur Mega.

Menurutnya, hingga saat ini pun, ia sering keheranan dengan ketangguhan Jokowi. Megawati menilai dengan fisik yang kurus, Jokowi tahan banting dengan berbagai tantangan.

 

"Saya sampai tanya karena saya bilang kalau berdua saya panggil dek, situ padahal kurus tapi kan kok bisa sih tahan banting banget?" kata Megawati mengulang pertanyaannya pada Jokowi.

Megawati lantas mencontohkan Jokowi yang kemarin baru saja bersama anaknya Puan Maharani meninjau lokasi calon Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, namun kini sudah kembali beraktivitas. Presiden ke-5 Indonesia itu pun mengucapkan rasa terima kasih karena Jokowi telah berhasil menjadi pemimpin Indonesia.

"Saya terima kasih banget. Untung kita punya presiden kuat," katanya.

Read More

G20: MOMENTUM INDONESIA UNTUK BERBICARA BANYAK DI KANCAH DUNIA

  

Pertama kalinya, Indonesia diberikan kepercayaan dan kehormatan memegang Presidensi Group of 20 (G20) tahun 2022 dari 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. G20 merupakan forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi serta pembangunan. Sebagai pemegang Presidensi tahun 2022, Indonesia memiliki peran menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20. Untuk itu, perhelatan ini dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai wadah serta ajang menunjukan posisi negara kita dalam memimpin forum global yang bertujuan mengatasi berbagai tantangan serta isu di tingkat dunia.

Tekanan serta krisis di berbagai aspek akibat pandemi COVID-19 mendorong G20 yang memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan. Untuk itu, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger". Tema ini diangkat oleh Indonesia, sebagai suatu upaya bersama dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia secara bersama-sama tanpa ada satu negara pun yang tertinggal, serta mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan serta menyeluruh pasca pandemi. Selama memegang Presidensi G20, Indonesia akan membahas penanganan kesehatan secara menyeluruh, transformasi berbasis digital, serta transisi menuju energi yang berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peristiwa-peristiwa yang memicu ketegangan global, seperti invasi Rusia ke Ukraina dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Peneliti dari Griffith University, Prof. Andrew O'Neil, mengatakan melalui kegiatan G20 ketegangan global ini coba diredakan. Sebagai tuan rumah Presidensi G20 2022, Indonesia berusaha merangkul setiap kelompok untuk membangun dunia yang lebih baik. Presiden Joko Widodo memberikan langsung undangan kegiatan Presidensi G20 Indonesia kepada Rusia dan Ukraina. Ini menunjukkan sikap netral Indonesia untuk tidak memihak pada satu kelompok.

Presiden menekankan Presidensi G20 Indonesia akan memperkokoh kembali kepemimpinan Indonesia dimata dunia, seperti yang terjadi pada masa Presiden Pertama Indonesia, Ir. Soekarno yang melakukan serangkaian upaya-upaya diplomasi yang membuat Indonesia dikenal luas oleh berbagai negara di seluruh dunia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengatakan, Presidensi G20 yang saat ini dipegang Indonesia akan dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang. 

"Presidensi G20 Indonesia kami manfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang. Terutama bidang kesehatan, transformasi digital dan transisi energi," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada sidang Komisi ke-78 UNESCAP yang disampaikannya dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Read More