Sekjen PAN Eddy Soeparno Menyatakan Bahwa Usulan Adanya Pembentukan DPA Sebagai Jalan Untuk Mengakomodir Kepentingan Bangsa Dari Para Mantan Presiden

Yogyakarta – Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa usulan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sama sekali tidak memiliki unsur politis dan bukan untuk bagi-bagi jabatan. Menurut Eddy, ide ini bertujuan untuk mengakomodir kepentingan bangsa dari para mantan presiden yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas dalam memimpin negara.

Usulan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan adanya wadah yang dapat menghimpun pemikiran-pemikiran strategis dari para mantan presiden untuk kepentingan bangsa dan negara. DPA diharapkan dapat menjadi forum konsultasi dan nasihat bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selalu terbuka terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak. Pembentukan DPA ini adalah salah satu langkah nyata untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan tokoh-tokoh bangsa yang memiliki pengalaman dan rekam jejak yang tak terbantahkan. Ini bukan sekadar bagi-bagi jabatan, melainkan upaya serius untuk memperkuat fondasi kebijakan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Opini negatif yang menuduh bahwa pembentukan DPA hanya untuk kepentingan politik semata adalah tidak berdasar. Pemerintah dan PAN menegaskan bahwa segala kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa. Usulan ini juga sejalan dengan semangat reformasi yang mengedepankan partisipasi semua elemen bangsa dalam proses pembangunan nasional.

Langkah ini juga mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang melihat pentingnya keterlibatan mantan presiden dalam memberikan masukan strategis. Dalam konteks global yang semakin kompleks, pengalaman dan kebijaksanaan para mantan presiden adalah aset berharga yang tidak boleh disia-siakan.

Dengan adanya DPA, diharapkan akan tercipta dialog konstruktif yang dapat menghasilkan solusi-solusi inovatif untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Ini juga merupakan bukti bahwa pemerintah menghargai setiap kontribusi positif demi tercapainya cita-cita bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja keras dan mendengarkan aspirasi rakyat. Dengan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat, kita bisa memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan membawa manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia.