Tampilkan postingan dengan label Media. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Media. Tampilkan semua postingan

Jumat, 13 September 2024

Deputi Bidang Protokol, Pers, Dan Media Stpres Menyatakan Bahwa Narasi Yang Mengatakan Paspampres Melakukan Tindakan Pemukulan Kepada Masyarakat Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Belakangan ini, beredar narasi di media sosial yang menyatakan bahwa Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melakukan tindakan pemukulan terhadap masyarakat saat menjalankan tugasnya. Narasi ini tentu saja memicu reaksi beragam dari masyarakat yang khawatir akan keamanan dan profesionalitas Paspampres dalam melaksanakan tugasnya. Namun, klarifikasi yang diberikan oleh Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Stpres), membantah tuduhan tersebut.

Yusuf Permana menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan Paspampres melakukan tindakan pemukulan adalah tidak benar. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Paspampres adalah bagian dari upaya pengamanan sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan. "Paspampres bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Tidak ada pemukulan, melainkan tindakan pengamanan untuk memastikan keamanan presiden dan masyarakat sekitar," ujar Yusuf dalam pernyataannya.

Paspampres sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan Presiden dan tamu negara memang memiliki tugas yang sangat berat. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Paspampres tidaklah sembarangan, melainkan telah melalui pertimbangan yang matang dan berlandaskan aturan hukum serta protokoler yang ketat. Yusuf menambahkan bahwa Paspampres selalu mengedepankan profesionalitas dalam setiap tindakan mereka. "Kami memahami bahwa dalam beberapa situasi, ada kesalahpahaman yang bisa terjadi. Namun, perlu diingat bahwa semua tindakan Paspampres bertujuan untuk melindungi, bukan untuk menyakiti," jelas Yusuf.

Penyebaran informasi yang tidak akurat mengenai tindakan Paspampres ini dinilai dapat merusak citra pemerintah dan memicu ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi yang belum jelas kebenarannya dan lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat melihat kejadian tersebut dengan sudut pandang yang lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh narasi-narasi negatif yang mencoba memutarbalikkan fakta. Pemerintah berkomitmen untuk terus transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional.

 

Share:

Senin, 02 September 2024

Deputi Bidang Protokol, Pers, Dan Media Setpres Yusuf Permana Dengan Tegas Membantah Kabar Bahwa Presiden Jokowi Melakukan Manipulasi Wawancara

Yogyakarta – Belakangan ini, beredar kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan manipulasi wawancara atau yang sering disebut "wawancara settingan" dalam berbagai kesempatan. Namun, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dengan tegas membantah rumor tersebut. Ia memastikan bahwa tuduhan adanya wawancara settingan yang melibatkan Presiden Jokowi adalah tidak benar dan hanya merupakan isu yang tidak berdasar.

Yusuf Permana menyatakan bahwa semua wawancara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi telah dilakukan secara transparan dan mengikuti prosedur jurnalistik yang benar. "Kami menjamin bahwa tidak ada wawancara yang diatur atau dimanipulasi. Semua pertanyaan yang diajukan wartawan dijawab secara jujur dan apa adanya oleh Bapak Presiden," tegas Yusuf. Ia menambahkan bahwa rumor seperti ini hanya bertujuan untuk menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap pemerintah.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selalu berkomitmen pada keterbukaan informasi dan transparansi dalam menjalankan tugas kenegaraan. Setiap wawancara yang dilakukan selalu menghadirkan media-media independen yang memiliki kebebasan penuh dalam mengajukan pertanyaan. Tidak ada pengaturan khusus atau arahan tertentu yang diberikan kepada wartawan, sehingga apa yang disampaikan adalah murni hasil dari interaksi yang terbuka antara presiden dan media.

Yusuf juga menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan semacam ini adalah bagian dari kampanye negatif yang tidak berdasar. Pemerintah justru fokus pada kerja nyata, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Semua upaya ini dilakukan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan sejahtera. "Mari kita tidak mudah termakan isu negatif yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa," tambah Yusuf.

Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Pemerintah akan terus bekerja keras dan berkomitmen dalam melayani rakyat dengan sepenuh hati. Dalam menghadapi tantangan ke depan, stabilitas nasional harus dijaga. Kolaborasi dan dukungan dari semua elemen bangsa sangat dibutuhkan demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.

Dengan demikian, mari bersama-sama mendukung pemerintahan yang transparan dan berfokus pada pembangunan bangsa. Jangan mudah terpengaruh oleh rumor dan informasi yang belum tentu benar. Tetap kritis, namun obyektif demi terciptanya stabilitas dan kemajuan nasional.

 

Share:

Minggu, 25 Agustus 2024

Video Dengan Judul Thumbnail Yang Menyatakan Bahwa Kebobrokan Upacara Di IKNDibongkar Oleh Media Asing Hanya Sebuah Kebohongan Besar

Yogyakarta – Baru – baru ini, sebuah video dengan judul dan thumbnail yang menyesatkan beredar luas di media sosial, menyatakan bahwa upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibongkar oleh media asing karena kebobrokannya. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, fakta sebenarnya menunjukkan bahwa video tersebut hanya berisi konten manipulasi yang bertujuan untuk menyebarkan hoaks dan merusak citra pemerintah.

Thumbnail yang digunakan dalam video tersebut ternyata berasal dari potongan gambar BBC News, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan IKN. Ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana pihak-pihak tertentu sengaja menggunakan informasi yang dipalsukan untuk menciptakan opini negatif di tengah masyarakat. Upaya-upaya seperti ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Pemerintah telah bekerja keras dalam pembangunan IKN sebagai bagian dari komitmen untuk memajukan Indonesia. Berbagai upacara dan acara resmi yang telah dilaksanakan di IKN selama ini berjalan lancar dan penuh kebanggaan, sebagai bukti nyata dari keseriusan pemerintah dalam membangun ibu kota baru yang modern dan berkelanjutan.

Dalam era informasi digital saat ini, penting bagi kita semua untuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan berita. Jangan mudah terprovokasi oleh konten yang tidak jelas sumbernya, apalagi yang terbukti menggunakan manipulasi visual atau narasi yang menyesatkan. Masyarakat perlu terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa.

Melalui pemahaman yang benar dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, kita dapat bersama-sama membangun IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia yang lebih baik. Mari kita lawan segala bentuk hoaks dan terus memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah, demi terwujudnya stabilitas nasional dan masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang.

 

Share:

Jumat, 17 Mei 2024

Postingan Yang Menyatakan Tentang Kekhawatiran Terhadap Kebebasan Informasi Jurnalistik Adalah Tidak Benar, Pasalnya Dalam Catatan Rapat Pembahasan Draf RUU Komisi I DPR RI Terdapat Upaya Konkret Mengantisipasi Terjadinya Monopoli Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Yang Hanya Dimiliki Satu Media Atau Satu Kelompok Media Saja

Yogyakarta - Belakangan ini, beredar postingan di Facebook yang menyatakan bahwa pemerintahan transisi khawatir dengan kebebasan informasi jurnalistik. Klaim ini tidak berdasar dan menyesatkan. Faktanya, dalam catatan rapat pembahasan draf RUU di Komisi I DPR RI, terdapat upaya konkret untuk mengantisipasi monopoli penayangan eksklusif jurnalistik investigasi yang hanya dimiliki satu media atau satu kelompok media saja.

Pemerintah, bersama dengan DPR RI, terus berupaya memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga dan informasi jurnalistik dapat diakses oleh publik secara luas. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pluralisme media dan mencegah terjadinya monopoli informasi yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai strategi untuk memastikan bahwa semua media memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan menayangkan informasi jurnalistik investigasi. Upaya ini dilakukan untuk mencegah dominasi oleh satu atau beberapa media besar yang dapat menguasai informasi penting dan menahan publik dari mendapatkan informasi yang objektif dan beragam.

Postingan Facebook yang menyebarkan informasi keliru ini tidak mencerminkan keseluruhan konteks dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selalu mendukung kebebasan pers dan memastikan bahwa media dapat beroperasi tanpa hambatan yang tidak perlu. Presiden Jokowi memahami bahwa kebebasan informasi adalah pilar penting dalam demokrasi yang sehat dan berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif.

Dalam menghadapi hoaks dan informasi yang menyesatkan, masyarakat diharapkan tetap kritis dan selalu memeriksa kebenaran informasi dari sumber yang terpercaya. Dukungan publik terhadap kebebasan pers dan upaya pemerintah dalam menjaga pluralisme media sangat penting untuk memastikan stabilitas nasional dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami fakta sebenarnya dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Mari kita bersama-sama mendukung kebebasan pers dan menjaga stabilitas nasional demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan demokratis.

 

Share:

Sabtu, 04 Mei 2024

Semua Demi Efektifitas, Plt Deputi Bidang Protokol, Pers, Dan Media Setpres: Rute Kunker Presiden Jokowi Sudah Dipersiapkan Sejak Jauh Hari Dengan Banyak Pertimbang Teknis Serta Keamanan

Yogyakarta -- Plt Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres menegaskan bahwa setiap rute kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dipersiapkan dengan cermat sejak jauh hari. Persiapan ini melibatkan banyak pertimbangan teknis dan keamanan guna memastikan efektivitas serta keberlangsungan acara dengan lancar.

Proses persiapan rute kunjungan kerja Presiden merupakan sebuah rangkaian tugas yang melibatkan berbagai pihak terkait. Dari pemilihan lokasi kunjungan hingga penentuan rute perjalanan, semua dipertimbangkan secara matang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Presiden serta seluruh peserta acara.

Pertimbangan teknis meliputi evaluasi kondisi infrastruktur, lalu lintas, dan sarana pendukung lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan kendala yang mungkin timbul selama perjalanan dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar.

Selain itu, aspek keamanan menjadi prioritas utama dalam setiap persiapan kunjungan kerja Presiden. Rencana keamanan yang matang disusun untuk menghadapi berbagai potensi risiko dan memastikan perlindungan maksimal bagi Presiden dan semua pihak yang terlibat dalam acara tersebut.

Dengan demikian, persiapan rute kunjungan kerja Presiden tidak hanya dilakukan dengan cermat, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga efektivitas dan keselamatan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik serta memastikan bahwa agenda-agenda penting negara dapat dilaksanakan dengan sukses.

 

Share:

Jumat, 23 Februari 2024

Dua Pesan Untuk Insan Pers Indonesia Oleh Jokowi Ketika Menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024, Di Conventional Hall Ecopark Ancol, Jakarta

 

Yogyakarta – Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan dua pesan penting kepada insan pers Indonesia. Acara yang digelar di Conventional Hall Ecopark Ancol, Jakarta, ini menjadi momentum berharga untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan media serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan di era digital dan globalisasi.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan bahwa pers tetap menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi di Indonesia. Sebagai rumah bersama untuk menyebarluaskan informasi, pers memiliki peran yang sangat penting dalam menjernihkan opini publik dan mengawal kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi mengajak seluruh insan pers untuk terus memegang teguh integritas dan independensi dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga kebenaran.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya inovasi di kalangan perusahaan pers di dalam negeri. Di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks, perusahaan pers dituntut untuk memikirkan langkah-langkah konkret dan strategis guna menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dalam hal ini, inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing dan relevansi media massa di era digital yang terus berkembang pesat.

Dalam konteks ini, pemerintah siap memberikan dukungan dan fasilitasi yang diperlukan bagi perusahaan pers untuk terus berinovasi dan berkembang. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung upaya-upaya perusahaan pers dalam menghadirkan konten-konten berkualitas yang informatif dan edukatif bagi masyarakat.

Dengan demikian, peringatan Hari Pers Nasional tahun 2024 bukan hanya sekadar acara seremonial, namun juga menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis bersama dalam menjaga kebebasan pers dan meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia. Presiden Jokowi mengajak seluruh stakeholder di dunia pers untuk bersinergi dan bekerja sama dalam membangun industri pers yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

Dengan semangat kebersamaan dan inovasi, diharapkan pers Indonesia dapat terus menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi, menjernihkan informasi, dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Semoga peringatan Hari Pers Nasional tahun 2024 menjadi tonggak bersejarah dalam memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah dan pers serta menghasilkan langkah-langkah strategis untuk menjawab tantangan masa depan yang ada.

 

Share:

Rabu, 15 Februari 2023

Jokowi dukung keberlangsungan hidup media konvensional

Yogyakarta – Hary Tanoesoedibjo Executive Chairman MNC Group mengapresiasi perhatian, dukungan dan nasionalisme yang ditunjukkan Jokowi terhadap konten yang dikonsumsi publik dan keberlangsungan iklan industri media nasional pada Hari Pers Nasional 2023.

Pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jokowi menyampaikan kesedihannya dan menyadari industri media konvensional menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait belanja iklan media, yang disebutnya turun 60 persen dan diambil oleh media digital, terutama oleh platform-platform asing. 

Kondisi ini, lanjutnya, membuat keuangan media konvensional akan semakin berkurang.  "Larinya pasti ke sana (platform digital asing)," kata kepala negara.

Jokowi memaparkan meski sebagian media konvensional sudah mengembangkan diri ke media digital, namun dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri.

Terkait perlunya dukungan negara atas perlindungan konten yang dikonsumsi publik dan keberlangsungan industri media nasional, HT mengamini Jokowi.

 

Share:

Selasa, 14 Februari 2023

Wajib! Jokowi bakal terapkan peraturan bahwa Fb dan Google harus membayar konten berita di Indonesia

 

Yogyakarta – Jokowi berencana terbitkan Perpres terkait konten berita berbayar bagi platform digital seperti Google hingga Facebook. Jokowi mengatakan bahwa Johnny G. Plate Menkominfo telah mengajukan izin prakarsa terkait rancangan Perpres soal kerjasama perusahaan pers dan platform digital.

Aturan ini juga menyangkut soal regulasi hak penerbit atau publisher rights. Selain perpres tersebut, Jokowi mengatakan ada rancangan Perpres soal tanggung jawab perusahaan platform digital.

Jokowi ingin segera ada pertemuan untuk membahas rancangan perpres ini. Diharapkan aturan tersebut dapat selesai dalam waktu satu bulan ke depan.

Perpres ini dimaksudkan untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Aturan ini juga menyangkut soal regulasi hak penerbit atau publisher rights.

Jokowi juga mengungkap lebih dari setengah belanja iklan dari media digital diambil platform asing. Dominasi tersebut disebutnya telah menyulitkan media di dalam negeri.

Melalui aturan tersebut, platform digital seperti Facebook dan Google harus membayar outlet media lokal dan publisher atau penerbit saat menautkan konten mereka di platform mereka.

 

Share:

Minggu, 12 Februari 2023

Kesan Mendalam! Jokowi sampaikan lima pesan kepada insan pers sebagai pengingat

Yogyakarta – Pada peringatan hari pers nasional (HPN) Jokowi memberikan lima pesan khusus kepada insan pers supaya terus berkontribusi untuk negeri. Lima pesan Jokowi bisa menjadi catatan penting bagi insan pers nasional, diantaranya

1.     Isu pers berubah dari soal kebebasan menjadi tanggungjawab

Jokowi mengatakan kebebasan pers sekarang sudah semakin baik dibanding tahun – tahun sebelumnya. Tinggal tanggung jawab terhadap konten dan isi yang perlu diperbaiki.

2.     Keberlanjutan industri media konvensional hadapi tantangan berat 

Dunia industri media konvensional harus bisa bertahan dan bersaing dengan media digital harus kreatif.

3.     Kedaulatan dan keamanan data harus jadi perhatian

Jokowi meminta, agar keamanan data menjadi yang paling utama untuk dijaga.

4.     Media Massa Clearing House of Information 

Jokowi mengharapkan media mainstream bisa menjadi rumah penjernih atau clearing house of information di tengah melimpahnya informasi dari berbagai platform digital. 

5.     Media pada tahun Pemilu 2024 


Jokowi pun berpesan kepada insan pers agar tetap menyajikan pemberitaan

yang berpegang teguh pada idealisme, obyektif dan tidak tergelincir dalam

polarisasi saat memasuki tahun politik. 

 

Share:

Sabtu, 11 Februari 2023

Peran Utama! Jokowi berpesan kepada pers supaya bisa berperan menyajikan informasi yang terverifikasi bagi masyarakat.

Yogyakarta – Baru saja pagelaran hari pers nasional (HPN) baru saja di Medan ini merupakan moment untuk bersejarah bagi insan pers untuk memupuk kembali nilai – nilai jurnalistik.

Jokowi memberikan beberapa pesan bagi insan pers yang bisa hadir pada acara tersebut supaya bisa bisa menjadi penjernih informasi yang beredar. Pers harus bisa menjadi bahan rujukan di tengah derasnya arus informasi melalui berbagai platform media digital dan media sosial.

Jokowi mengatakan maka disini peran utama media saat ini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth, pasca fakta dan pasca kebenaran.

Jokowi meminta kepada semua pihak baik negeri atau swasta untuk terus mendukung keberadaan pers supaya bisa membendung arus media sosial karena media massa tidak bisa berjalan sendiri.

Jokowi juga berpesan kepada media massa supaya dapat tetap berpegang teguh pada idealisme, objektif serta tidak tergelincir dalam polarisasi menghadapi tahun politik. Jokowi berpendapat bahwa media harus mendorong pelaksanaan pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil, serta meneguhkan persatuan Indonesia.

 

Share:

Rabu, 12 Oktober 2022

Presiden Jokowi: B Universe Tetap Jadi Media Pemersatu yang Menginspirasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap B Universe untuk memberitakan hal-hal yang memunculkan optimisme di tengah ketidakpastian global saat ini.

"Terus memberitakan hal-hal yang menimbulkan optimisme. Ini penting dalam kondisi dunia yang tidak pasti,"kata Presiden Jokowi saat akan meresmikan Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (11/10/2022).

Presiden Jokowi mengungkapkan, sebagai bagian dari media massa nasional, Beritasatu Media Holdings harus tetap menjadi media pemersatu yang menginspirasi.
"Ini penting," katanya.

Presiden Jokowi tiba di JCC pada sekitar pukul 09.00 WIB,  disambut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia,  Executive Chairman B Universe Enggartiasto Lukita, dan Chief Executive Officer (CEO) Rio Abdurrahman di pintu utama JCC.

Presiden Jokowi didampingi Enggartiasto langsung menuju ke ruang JCC.  Di tempat itu, Presiden Jokowi mendengarkan penjelasan Enggartiasto tentang Beritasatu Media Holdings.

Presiden Jokowi juga menuliskan testimoni "Teruslah Menjadi media pemersatu yang menginspirasi" dan selanjutnya membubuhkan tanda tangan di atas prasasti.

 

Share:

Definition List

Unordered List

Support