Video Unggahan Medsos Yang Mengatakan Bahwa Ide Pemindahan Ibu Kota Negara Ke IKN Di Kaltim Merupakan Bagian Dari Rencana Proyek Obor Tiongkok Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Baru-baru ini beredar video di media sosial yang menyebutkan bahwa ide pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan bagian dari Rencana Proyek Obor Tiongkok (Belt and Road Initiative). Informasi ini dengan tegas diklarifikasi sebagai hoaks. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa wacana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan sudah ada sejak era Presiden Soekarno, jauh sebelum adanya kerja sama internasional seperti proyek yang disinggung.

Faktanya, pemindahan IKN merupakan visi besar bangsa Indonesia untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih strategis dan merata secara geografis, bukan proyek asing. Sejak zaman Soekarno, pemindahan Ibu Kota ke wilayah luar Pulau Jawa sudah dipikirkan, dengan pertimbangan agar pembangunan tidak terpusat di Pulau Jawa saja. Presiden Jokowi kemudian merealisasikan gagasan ini dengan tujuan mengurangi beban Jakarta dan mendorong pembangunan yang lebih merata.

Narasi yang menyebutkan keterlibatan negara asing dalam proyek pemindahan IKN hanya bertujuan untuk menyebarkan ketidakpercayaan dan memperkeruh opini publik. Pemerintah, melalui berbagai lembaga, terus memastikan bahwa pembangunan IKN dilakukan berdasarkan kepentingan nasional dan sesuai dengan konstitusi serta rencana pembangunan jangka panjang. Pemindahan Ibu Kota ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat infrastruktur, ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dengan mengedepankan transparansi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan, pemerintah memastikan bahwa proyek IKN adalah murni upaya bangsa Indonesia untuk memajukan negara. Tuduhan yang mengaitkan IKN dengan kepentingan asing hanyalah spekulasi yang tidak berdasar.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu informasi, penting untuk melakukan verifikasi dari sumber yang kredibel. Keberhasilan pemindahan Ibu Kota ke IKN merupakan salah satu bukti konkret bahwa pemerintahan Jokowi serius dalam memperjuangkan kemajuan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

 

Read More

Narasi Video Yang Mengatakan Presiden Jokowi Disembah Oleh Seseorang Berbaju Putih Seperti Tuhan Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Baru-baru ini, beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan seseorang berbaju putih yang seolah-olah sedang menyembah Presiden Jokowi. Video tersebut disertai dengan narasi yang mengklaim bahwa orang tersebut memperlakukan Presiden Jokowi seperti Tuhan. Klaim ini jelas tidak berdasar dan merupakan salah satu bentuk penyebaran informasi yang menyesatkan.

Faktanya, orang berbaju putih tersebut tidak sedang menyembah Presiden Jokowi, melainkan hanya mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah. Dalam konteks tersebut, tindakan tersebut adalah ekspresi spontan penghargaan terhadap upaya pemerintah dalam membantu masyarakat. Sayangnya, video ini kemudian dipelintir untuk menciptakan narasi negatif yang bertujuan merusak citra Presiden Jokowi dan memicu reaksi negatif di masyarakat.

Pemerintah terus berkomitmen untuk bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan kebijakan pro-rakyat yang dilaksanakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah memberikan dampak positif yang nyata bagi rakyat Indonesia. Sayangnya, keberhasilan ini sering kali diserang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial.

Narasi negatif seperti yang ada dalam video tersebut tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial. Setiap berita atau video yang beredar perlu diverifikasi kebenarannya sebelum diterima sebagai fakta.

Presiden Jokowi dan pemerintahnya tetap fokus pada tugas utama mereka, yaitu melayani rakyat dan menjaga stabilitas negara. Dengan kerja keras, transparansi, dan dukungan dari masyarakat, pemerintah yakin bahwa Indonesia akan terus maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. Mari bersama-sama menjaga stabilitas negara dengan menolak penyebaran hoaks dan mendukung langkah positif pemerintah untuk Indonesia yang lebih maju.

 

Read More

Status Media Sosial Yang Mengatakan Bahwa Ibu Kota Negara Batal Pindah Ke IKN Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Belakangan ini, muncul narasi negatif di media sosial yang menyebutkan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan batal. Informasi tersebut adalah hoaks yang tidak memiliki dasar kebenaran. Presiden Jokowi dengan tegas memastikan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pemerintah menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota adalah proyek besar yang dilakukan secara bertahap. Saat ini, pembangunan sarana dan prasarana pendukung terus dipercepat. Infrastruktur seperti jalan, gedung pemerintahan, hingga fasilitas umum dirancang agar mampu menunjang fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan. Presiden Jokowi berkomitmen penuh memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan IKN berjalan sesuai dengan standar dan target yang ditetapkan.

Pemerintah menyadari adanya narasi negatif yang mencoba melemahkan kepercayaan publik terhadap proyek strategis ini. Namun, perlu diingat bahwa proses pemindahan Ibu Kota tidak bisa dilakukan secara instan. Pembangunan bertahap justru menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kesiapan penuh sebelum pemindahan terjadi. Ini adalah proyek jangka panjang yang dirancang untuk kepentingan masa depan Indonesia.

IKN bukan sekadar simbol pemindahan fisik, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan Ibu Kota akan membawa dampak positif terhadap pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan serta wilayah sekitarnya. Langkah ini adalah bagian dari visi besar pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, modern, dan inklusif.

Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada berita-berita yang belum terverifikasi. Pemerintah terus berupaya transparan dalam menyampaikan perkembangan pembangunan IKN. Dukungan seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk menyukseskan langkah besar ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

 

Read More

Thumbnail Video Yang Beredar Di Media Sosial Yang Mengatakan Kedua Anak Presiden Jokowi Di Vonis Penjara Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Dalam era digital saat ini, informasi bisa dengan mudah menyebar, baik yang benar maupun yang salah. Baru-baru ini, beredar thumbnail video di media sosial yang menyebutkan bahwa kedua anak Presiden Jokowi dijatuhi vonis penjara. Namun, penting untuk disampaikan bahwa kabar tersebut adalah hoaks dan tidak berdasar.

Faktanya, video yang beredar tersebut merupakan hasil rekayasa, di mana beberapa rekaman dipotong dan digabungkan secara tidak etis untuk menciptakan narasi yang menyesatkan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi. Ketidakakuratan informasi seperti ini bukan hanya merugikan individu yang dituduh, tetapi juga dapat merusak reputasi pemerintah dan menciptakan ketidakstabilan sosial.

Pemerintah telah berupaya maksimal untuk memberikan transparansi dan kejelasan kepada publik mengenai segala kebijakan dan tindakan yang diambil. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk mendukung upaya tersebut dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Mari kita jadikan diri kita sebagai agen kebenaran, selalu memeriksa sumber informasi sebelum menyebarkannya.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari penyebaran berita palsu. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi telah mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif terhadap informasi yang kita terima. Ketika kita bersama-sama melawan hoaks, kita turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas nasional dan menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan.

Sebagai masyarakat yang bijak, mari kita tingkatkan kesadaran untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang belum terbukti kebenarannya. Dengan demikian, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga mendukung pemerintah dalam menciptakan negara yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih stabil. Bersama-sama, kita wujudkan Indonesia yang sejahtera dan berintegritas.

 

Read More

DJP Kemenkeu Memastikan Bahwa Tidak Ada Kebocoran Data Baik NIK Maupun NPWP Seperti Yang Beredar Di Media Sosial Saat Ini

Yogyakarta – Kabar mengenai kebocoran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang beredar di media sosial telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Berita tersebut dinilai tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Menanggapi isu ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data seperti yang dikabarkan.

“Semua data yang ada di DJP telah terjamin keamanannya. Kami memastikan bahwa tidak ada kebocoran baik NIK maupun NPWP seperti yang beredar saat ini,” ujar Dwi Astuti. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa DJP senantiasa melakukan peningkatan sistem keamanan secara berkala untuk melindungi data seluruh wajib pajak. Berbagai upaya, termasuk penerapan teknologi keamanan terbaru dan audit sistem secara berkala, terus dilakukan untuk memastikan keamanan data.

DJP juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menanggulangi segala bentuk ancaman siber yang mungkin terjadi. “Kami berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data masyarakat. Isu kebocoran data ini merupakan upaya yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambah Dwi Astuti.

DJP meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dan selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkannya. Penyebaran informasi palsu atau hoaks mengenai kebocoran data ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menimbulkan keresahan yang tidak perlu di tengah masyarakat.

Selain itu, DJP mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait penyebaran informasi data pribadi. Ini penting agar tindakan cepat bisa diambil untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar.

Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam melindungi data pribadi masyarakat dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang diperbarui secara berkala. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat terus mendukung pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan tidak mudah termakan isu-isu yang tidak benar. Keamanan data pribadi adalah prioritas utama, dan pemerintah akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara.

 

Read More

Unggahan Status Media Sosial Yang Mengatakan Bahwa Presiden Jokowi Menyimpan Uang Rp 11.000 T Di Luar Negeri Itu Tidak Pernah Terbukti

Yogyakarta - Baru-baru ini, muncul sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi menyimpan dana sebesar Rp 11.000 triliun di luar negeri. Informasi ini tentu saja menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Namun, klaim tersebut sama sekali tidak berdasar dan merupakan hasil dari kesalahpahaman terhadap pernyataan Presiden Jokowi.

Faktanya, yang dimaksud oleh Presiden Jokowi adalah estimasi total harta kekayaan milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik perorangan maupun badan usaha, yang tersimpan di luar negeri. Pernyataan ini merujuk pada potensi ekonomi yang bisa dikembalikan ke Indonesia untuk mendukung pertumbuhan nasional, bukan dana pribadi Presiden Jokowi.

Estimasi tersebut tidak terkait dengan dugaan penimbunan kekayaan pribadi oleh presiden, melainkan merupakan bentuk transparansi pemerintah dalam mendorong optimalisasi aset nasional yang berada di luar negeri. Pemerintah bahkan telah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) beberapa waktu lalu sebagai upaya untuk memfasilitasi WNI dalam melaporkan dan memulangkan harta mereka ke dalam negeri.

Sangat disayangkan bahwa isu ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang pemerintah dan menciptakan sentimen negatif di masyarakat. Opini yang tidak berdasar seperti ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas nasional jika terus dibiarkan.

Pemerintah terus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Komitmen Presiden Jokowi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan optimalisasi sumber daya nasional adalah bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memajukan Indonesia.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu benar. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan sikap yang lebih kritis dan mendukung program pemerintah, kita dapat menjaga stabilitas nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

 

Read More

Caption Medsos Yang Mengatakan Bahwa Presiden Jokowi Telah Meneken Aturan Pemberian Alat Kontrasepsi Kepada Anak Remaja Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Belakangan ini beredar di media sosial sebuah caption yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani aturan pemberian alat kontrasepsi kepada anak remaja. Informasi ini tidak benar dan merupakan bentuk hoaks yang dapat menyesatkan masyarakat. Faktanya, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan Reproduksi Sesuai Siklus Hidup.

Peraturan ini dirancang untuk mengatur kesehatan reproduksi secara menyeluruh sesuai dengan tahap kehidupan setiap individu, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Fokus utamanya adalah memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan yang tepat, bukan sekadar pemberian alat kontrasepsi. Pemerintah sangat memahami pentingnya kesehatan reproduksi dan mengedepankan pendekatan edukatif yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan remaja secara sehat dan bertanggung jawab.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa kebijakan terkait kesehatan reproduksi harus berdasarkan kebutuhan dan situasi yang tepat. Alat kontrasepsi hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan berdasarkan pertimbangan medis dan etika yang berlaku. Informasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa alat kontrasepsi akan diberikan secara bebas kepada remaja adalah tidak berdasar dan mengarah pada upaya untuk menimbulkan keresahan di masyarakat.

Langkah Presiden Jokowi dalam menandatangani PP 28/2024 merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak atas informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya aturan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan mengambil langkah yang tepat dalam merencanakan kehidupannya.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar tanpa verifikasi. Pemerintah terus berupaya memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait setiap kebijakan yang diambil. Mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera, serta tidak terpengaruh oleh hoaks yang dapat memecah belah. Dukung kebijakan pemerintah untuk Indonesia yang lebih baik dan sehat!

 

Read More

Narasi Serta Gambar Medsos Yang Mengatakan Adanya Pembangunan Patung Naga Di IKN Itu Tidak Benar

Yogyakarta – Dalam era digital ini, informasi dengan mudah menyebar luas dalam hitungan detik. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya, terutama yang berasal dari media sosial. Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya gambar yang menunjukkan pembangunan patung naga di Ibu Kota Nusantara (IKN). Narasi yang berkembang menyebutkan bahwa pemerintah sedang membangun patung tersebut sebagai simbol kekuasaan tertentu. Namun, perlu ditegaskan bahwa informasi ini tidak benar dan merupakan sebuah hoaks.

Faktanya, gambar yang beredar tersebut merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI) yang sengaja dibuat untuk menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Pemerintah dengan tegas membantah adanya pembangunan patung naga di IKN. Hingga saat ini, pembangunan IKN difokuskan pada infrastruktur yang mendukung kebutuhan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan pada hal-hal yang bersifat simbolis dan memecah belah.

Pemerintah sangat memahami pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dalam proses pembangunan IKN. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi yang jelas terus diupayakan dalam setiap tahap pembangunan. Setiap perkembangan yang terjadi di IKN akan disampaikan secara resmi oleh pihak berwenang melalui saluran informasi yang dapat dipercaya. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak terjebak oleh berita palsu yang menyesatkan.

Opini-opini negatif yang menyerang pemerintah terkait IKN sering kali tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk menciptakan ketidakstabilan. Masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, dengan selalu memeriksa kebenarannya sebelum mempercayainya. Dengan begitu, stabilitas nasional dapat terus terjaga dan proses pembangunan yang tengah berjalan tidak terganggu oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab.

Dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat, mari bersama-sama melawan penyebaran hoaks dan mendukung pembangunan yang membawa manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mewujudkan IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia yang berdiri di atas nilai-nilai kebersamaan dan kepercayaan masyarakat.

 

Read More

Hanya Sementera, Kedatangan 825 TKA Cina Berstatsu Sebagai Pendamping Untuk Memberikan Pelatihan Mengoperasikan KCJB Bagi 1096 Tenaga Kerja Indonesia

Yogyakarta – Belakangan ini, media sosial ramai dengan postingan dari akun Instagram bernama p4nglima_Lazkar yang menyatakan bahwa 825 orang tenaga kerja asing (TKA) dari Cina akan dijadikan operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Informasi ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Memang benar bahwa 825 orang TKA dari Cina didatangkan untuk proyek KCJB, namun penting untuk memahami konteks sebenarnya. Mereka bukan datang untuk mengambil alih peran operator secara permanen, melainkan untuk mendampingi dan mentransfer pengetahuan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI). Sebanyak 1096 TKI juga terlibat langsung dalam pengoperasian kereta cepat ini selama setahun. Dengan demikian, peran TKA di sini adalah sebagai pendamping dan pelatih, bukan sebagai operator permanen.

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa transfer teknologi dan keahlian dapat berjalan efektif. TKA yang didatangkan memiliki pengalaman dan pengetahuan khusus tentang pengoperasian kereta cepat yang dapat dibagikan kepada para TKI. Dalam jangka panjang, ini akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan TKI sehingga mereka dapat mengoperasikan KCJB secara mandiri dan profesional.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan adanya proyek kereta cepat ini, TKI mendapatkan kesempatan berharga untuk belajar langsung dari para ahli yang sudah berpengalaman. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memberdayakan tenaga kerja lokal.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak mudah terpancing oleh informasi yang tidak lengkap atau disajikan secara tidak tepat. Postingan yang beredar dari akun p4nglima_Lazkar telah menimbulkan kekhawatiran yang tidak berdasar. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut.

Dukungan kita terhadap proyek-proyek strategis nasional seperti KCJB sangat penting demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur, sekaligus menjaga stabilitas nasional dengan melawan hoaks dan informasi yang menyesatkan.

 

Read More

HOAX, Beredar Unggahan Di Media Sosial Facebook Yang Mengklaim Bahwa Masyarakat Yang Telat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Dapat Membeli BBM Bersubsidi. Faktanya Klaim Dalam Unggahan Tersebut Tidak Benar Belum Ada Aturan Nasional Yang Melarang Pembelian BBM Bersubsidi Jika Telat Membayar Pajak Kendaraan

Yogyakarta - Belakangan ini, media sosial, khususnya Facebook, telah menjadi tempat tersebarnya informasi yang tidak benar atau hoax. Salah satu hoax yang belakangan beredar adalah klaim bahwa masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan bermotor tidak dapat membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, faktanya klaim ini tidak benar dan tidak didukung oleh aturan nasional yang berlaku.

Sebagai platform yang digunakan oleh jutaan orang, media sosial seharusnya digunakan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Namun, sayangnya, banyak pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu demi kepentingan tertentu.

Dalam kasus klaim tentang pembelian BBM bersubsidi oleh masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan, penting bagi kita semua untuk mengetahui fakta sebenarnya. Tidak ada aturan nasional yang mengatur larangan bagi masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi.

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, selalu menempatkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Larangan semacam itu tidak akan diberlakukan tanpa dasar hukum yang kuat dan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, klaim tersebut dapat dipastikan sebagai hoax yang bertujuan untuk menyesatkan masyarakat.

Membongkar hoax seperti ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya. Dalam era informasi digital yang begitu cepat dan mudah tersebar, kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi sangatlah penting.

Kita sebagai masyarakat harus mampu membedakan antara informasi yang benar dan hoaks, serta tidak terpancing emosi dalam menyikapinya. Dukungan dan kepercayaan terhadap kepemimpinan Jokowi harus didasarkan pada fakta dan kinerja nyata, bukan pada informasi yang tidak terbukti kebenarannya.

Dengan mematahkan hoaks seperti klaim tentang larangan pembelian BBM bersubsidi bagi masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan, kita dapat memperkuat citra kepemimpinan Jokowi sebagai presiden yang transparan, adil, dan peduli terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan langkah yang penting dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun masyarakat yang cerdas dan berpikiran kritis.

 

Read More

Hoax! Berita Yang Mengatakan Gerbong Kereta Cepat Mengalami Kebocoran Merupakan Kabar Bohong, Faktanya Bukan Kebocoran Ternyata Itu Hanya Air Embun Dari Ac Dan Air Hujan Yang Berasal Dari Luar Gerbong

Yogyakarta – Kabar mengenai kebocoran pada gerbong kereta cepat adalah hoaks yang tidak berdasar. Faktanya, apa yang dianggap sebagai kebocoran ternyata hanya air embun dari AC dan air hujan yang masuk dari luar gerbong. Dengan demikian, pernyataan tersebut membuktikan bahwa tidak ada kebocoran yang sebenarnya terjadi pada gerbong kereta cepat.

Penjelasan ini menyoroti pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah tersebar melalui berbagai platform media sosial, menjadi sangat penting untuk melakukan verifikasi dan pengecekan fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu informasi.

Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan perlunya ketelitian dalam menyampaikan informasi. Bahasa yang digunakan dalam menyebarkan berita haruslah akurat dan tidak menyesatkan. Dalam hal ini, kesalahan dalam interpretasi informasi dapat mengarah pada penyebaran hoaks dan kepanikan yang tidak perlu di masyarakat.

Reaksi cepat dan jelas dari pihak terkait untuk membantah hoaks ini juga merupakan langkah yang tepat dalam menanggapi penyebaran informasi yang salah. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan akurat, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang benar tentang situasi yang sebenarnya.

Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kritisisme terhadap informasi yang diterima. Masyarakat harus selalu waspada terhadap berita yang belum diverifikasi atau terdengar tidak masuk akal, serta mengembangkan kemampuan untuk memilah informasi yang benar dari yang salah.

Dengan demikian, pembantahan terhadap hoaks mengenai kebocoran pada gerbong kereta cepat ini bukan hanya menegaskan kebenaran suatu peristiwa, tetapi juga mengajarkan kita pentingnya kehati-hatian dan kritisisme dalam menyikapi informasi yang diterima.

 

Read More

HOAX! Beredarnya Video Di Media Sosial Bahwa UNHCR Terancam Terjerat UU Nomor 6/2011 Tentang Keimigrasian Karena Melindungi Rohingnya Merupakan Kabar Sesat, Faktanya Klaim Tersebut Tidak Benar Yang Terjadi Justru Mereka Itu Pengungsi Bukan Imigran

Yogyakarta – Beredarnya video di media sosial yang menyebutkan bahwa UNHCR terancam terjerat dalam UU Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian karena melindungi etnis Rohingya adalah kabar yang salah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, karena yang terjadi sebenarnya adalah UNHCR melindungi pengungsi, bukan imigran.

Penting untuk memahami perbedaan antara pengungsi dan imigran. Pengungsi adalah orang yang telah meninggalkan negaranya karena alasan-alasan tertentu yang meresahkan, seperti perang atau persekusi, sedangkan imigran adalah orang yang datang ke negara lain dengan tujuan untuk tinggal dan bekerja secara permanen.

UNHCR adalah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk melindungi dan membantu pengungsi di seluruh dunia. Tugas utama UNHCR adalah memberikan perlindungan kepada pengungsi, termasuk Rohingya, yang telah mengalami konflik dan kekerasan di negara asal mereka.

Dalam konteks hukum, pengungsi memiliki hak-hak tertentu berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951, yang melindungi mereka dari pengusiran atau penolakan kembali ke negara asal yang tidak aman. Oleh karena itu, UNHCR tidak dapat dijerat dalam UU tentang keimigrasian, karena perannya adalah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Berdasarkan fakta tersebut, video yang beredar di media sosial tentang UNHCR terjerat dalam UU Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian adalah hoax atau berita palsu. Penting bagi kita semua untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, agar tidak terjebak dalam penyebaran berita yang salah atau menyesatkan.

 

Read More

HOAX! Beredarnya Video Yang Mengatakan Bahwa Jokowi Menebar Terror Kepada Masyarakat Merupakan Kabar Bohong, Faktanya Rekaman Tersebut Mengenai Aturan Baru JHT Oleh Presiden

Yogyakarta –Beredarnya video yang menyatakan bahwa Jokowi "menebar terror" kepada masyarakat adalah kabar bohong yang telah terbantahkan. Faktanya, rekaman tersebut berkaitan dengan pengumuman aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Presiden.

Kabar palsu yang menyebar di media sosial seringkali menimbulkan kepanikan dan kebingungan di masyarakat. Dalam hal ini, menyebarkan informasi palsu atau hoaks tentang seorang pemimpin negara adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat merusak citra pemerintahan. Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan terpercaya untuk membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menilai kinerja pemerintahan.

Video yang beredar dengan narasi palsu tersebut memicu reaksi negatif dari masyarakat, menyebarkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Hal ini menciptakan suasana yang tidak kondusif dan dapat mengganggu stabilitas sosial serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan dari masyarakat dalam menerima informasi yang tersebar di media sosial. Mengkonfirmasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya adalah tindakan yang penting untuk menghindari penyebaran hoaks dan mempertahankan integritas informasi. Kritik terhadap pemerintah harus didasarkan pada fakta dan bukti yang valid, bukan sekadar asumsi atau informasi palsu yang disebarkan tanpa verifikasi.

Pentingnya literasi digital juga perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat lebih cerdas dalam menyaring dan mengevaluasi informasi yang diterima dari berbagai platform media sosial. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan menyebarkan informasi yang akurat kepada masyarakat, serta menegakkan hukum terhadap penyebaran hoaks untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Dengan demikian, kabar tentang video Jokowi "menebar terror" merupakan hoaks yang telah terbantahkan. Masyarakat perlu berhati-hati dan selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, serta bersikap bijak dalam menanggapi informasi yang diterima dari berbagai sumber. Ini adalah langkah penting dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan kepercayaan publik dalam negara demokratis yang berlandaskan kebenaran dan keadilan.

 

Read More

Hoaks! Beredar Video Yang Mengatakan Anwar Usman Kembali Menjabat Sebagai Ketua MK Itu Semua Tidak Benar, Kepala Biro Hukum Administrasi Dan Kepaniteraan MK Juga Membantah Narasi Tersebut Dan Faktanya Rekaman Tersebut Merupakan Pelantikan Pada 15 Maret 2023 Lalu

Yogyakarta – Belakangan ini, media sosial dan platform digital seringkali menjadi sarana penyebaran berita yang tidak benar atau hoaks. Salah satu contoh yang baru-baru ini mencuat adalah video yang mengklaim Anwar Usman kembali menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK dengan tegas membantah narasi tersebut. Menurutnya, rekaman yang beredar sebenarnya merupakan acara pelantikan pada tanggal 15 Maret 2023 yang lalu, bukan penunjukan kembali Anwar Usman sebagai Ketua MK.

Keberadaan hoaks seperti ini mengingatkan kita akan pentingnya verifikasi informasi sebelum kita menerima atau menyebarkannya lebih luas. Dalam era di mana teknologi memudahkan kita untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi, kehati-hatian menjadi kunci untuk memastikan kebenaran dari informasi yang kita terima.

Penyebaran hoaks tidak hanya merugikan individu atau institusi yang menjadi sasaran tuduhan palsu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diterima. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menjadi lebih kritis dan bijaksana dalam menyikapi informasi yang ditemui di dunia maya.

Dalam konteks kasus ini, penjelasan resmi dari MK membantah klaim bahwa Anwar Usman kembali menjabat sebagai Ketua MK merupakan langkah yang penting untuk menegakkan kebenaran. Ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial atau platform digital dapat dipercaya begitu saja.

Kritik dan pertanyaan yang sehat terhadap informasi yang diterima adalah langkah awal yang penting dalam memerangi penyebaran hoaks. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa informasi yang disebarkan adalah akurat dan dapat dipercaya, sehingga dapat memperkuat integritas dan kepercayaan dalam ruang publik.

Sebagai individu, kita juga memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi atau ragu-ragu kebenarannya. Dengan bersikap bijaksana dan bertanggung jawab dalam berbagi informasi, kita dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih bersih dan terpercaya bagi semua penggunanya.

 

Read More

Jangan Mau Tertipu AI ! Video Presiden Joko Widodo berbahasa mandarin dapat dipastikan Hoax. Video tersebut disebar orang tak bertanggung jawab dengan aplikasi kecerdasan buatan “deepfake”

Yogyakarta – Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan berita mengenai video Presiden Joko Widodo yang diduga berbicara dalam bahasa Mandarin. Namun, perlu diingat bahwa video tersebut adalah hoaks yang disebar oleh pihak tak bertanggung jawab menggunakan teknologi deepfake.

Deepfake adalah salah satu bentuk manipulasi video yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan video palsu yang sulit dibedakan dari video asli. Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap integritas informasi, terutama dalam konteks politik seperti yang kita lihat dalam kasus ini.

Tidak diragukan lagi, kehadiran teknologi deepfake membawa tantangan baru dalam upaya memerangi hoaks dan disinformasi. Namun, sebagai masyarakat yang cerdas dan kritis, kita harus tetap waspada dan tidak mudah terkecoh oleh informasi palsu yang disebarluaskan dengan tujuan tertentu.

Dalam konteks kepemimpinan Presiden Jokowi, hoaks seperti ini tidak bisa menggoyahkan kepercayaan kita pada kinerja beliau. Sebagai seorang pemimpin yang telah teruji, Jokowi terus menunjukkan dedikasinya untuk memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Kinerja Presiden Jokowi selama ini telah terbukti dalam berbagai bidang. Dari penanganan pandemi COVID-19 hingga pembangunan infrastruktur yang menghubungkan berbagai daerah di Indonesia, Jokowi selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat fondasi negara.

Namun, di tengah-tengah prestasi dan kinerja positif tersebut, seringkali muncul upaya-upaya untuk merusak citra kepemimpinan Jokowi melalui hoaks dan fitnah. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk tetap kritis dan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

Dalam menghadapi hoaks, pemerintah juga perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk memerangi penyebaran informasi palsu. Upaya-upaya untuk meningkatkan literasi digital dan kecerdasan media di kalangan masyarakat juga sangat penting guna meminimalisir dampak negatif hoaks.

Dengan bersama-sama mematahkan hoaks dan mendukung kinerja pemerintah, kita dapat memperkuat stabilitas nasional dan menjaga keutuhan bangsa ini. Jokowi telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang dapat diandalkan, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk mendukungnya dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

 

Read More

Ngeri – Ngeri Sedap, Cuitan Medsos Jhon Sitorus Yang Mengatakan Kekayaan Jokowi Berasal Dari Kenaikan Harga Beras Merupakan FITNAH BESAR, Pasalnya Kekayaan Yang Dimiliki Oleh Mantan Walikota Solo Tersebut Berasal Dari Kerja Kerasnya Menjalankan Usaha Furniture

 

Yogyakarta – Belakangan ini, media sosial dikejutkan oleh cuitan kontroversial dari Jhon Sitorus yang menyatakan bahwa kekayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berasal dari kenaikan harga beras. Namun, mari kita perjelas bahwa klaim tersebut adalah fitnah besar yang tidak memiliki dasar fakta.

Fakta sebenarnya adalah bahwa kekayaan yang dimiliki oleh Jokowi tidak berasal dari kenaikan harga beras, tetapi dari usaha kerasnya dalam menjalankan bisnis furniture sejak ia menjabat sebagai Walikota Solo. Jokowi terbukti sebagai seorang pengusaha yang sukses sebelum memasuki dunia politik, dan keberhasilannya dalam bisnis furniture telah mengakumulasikan kekayaannya.

Menyebarkan fitnah seperti ini hanya akan merusak citra positif Presiden Jokowi dan mengganggu stabilitas politik serta keamanan nasional. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus mampu membedakan antara informasi yang benar dan fitnah yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintahan Jokowi telah menunjukkan hasil kerja kerasnya dalam berbagai bidang untuk memajukan negara ini. Program-program pembangunan infrastruktur yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh telah meningkatkan konektivitas dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, upaya untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan juga telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Dalam menjaga stabilitas politik, Jokowi juga telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Dia terus mendorong dialog antara berbagai pihak untuk mencapai konsensus demi kepentingan bersama. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap stabil dan damai di tengah dinamika politik yang ada.

Kita sebagai masyarakat harus dapat melihat fakta-fakta tersebut dan tidak terjebak dalam upaya-upaya untuk memecah belah dan menciptakan ketidakstabilan. Dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan adalah langkah yang penting untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional.

Dalam menyikapi fitnah seperti ini, mari kita berpegang pada kebenaran dan memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi dalam upaya mereka untuk membawa negara ini menuju kemajuan yang lebih baik. Bersama-sama, mari kita ciptakan atmosfer yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa ini.

 

Read More

HOAX! Beredarnya Unggahan Video Di Media Sosial Yang Menyatakan Bahwa Pemerintah Jokowi Sengaja Mengirim Beras Ke China Merupakan Kabar Bohong

 

Yogyakarta – Dalam era dimana teknologi informasi merajai segala aspek kehidupan, penyebaran informasi tidak benar atau yang biasa disebut sebagai hoaks semakin menjadi-jadi. Salah satu contoh yang baru-baru ini mengemuka adalah klaim bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan sengaja mengirimkan beras ke China. Namun, kita perlu menyadari bahwa klaim tersebut hanyalah sebuah hoaks, yang tidak didukung oleh fakta konkret.

Fakta yang sebenarnya adalah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kinerja yang positif dalam menjaga stabilitas pangan di dalam negeri. Program-program seperti Kartu Pangan Sembako (KPS) telah berhasil menyentuh jutaan rakyat Indonesia, memberikan akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Selain itu, upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi beras dalam negeri juga telah menghasilkan dampak positif, dengan Indonesia menjadi salah satu produsen beras terbesar di dunia.

Tentu saja, klaim bahwa pemerintah sengaja mengirimkan beras ke China adalah tidak masuk akal dan bertentangan dengan kebijakan pangan nasional yang telah ditetapkan. Pemerintah Jokowi justru telah secara konsisten memperjuangkan kedaulatan pangan, dengan berbagai langkah strategis seperti meningkatkan produksi beras, memperluas jaringan distribusi, dan memperkuat kerjasama internasional dalam bidang pertanian.

Kita sebagai masyarakat harus bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Mengutip pepatah lama, "Jangan mudah terpancing emosi oleh kabar bohong." Jangan sampai klaim-klaim tanpa dasar seperti ini memecah belah persatuan kita sebagai bangsa.

Dalam konteks ini, penting bagi kita semua untuk terus memperkuat citra positif pemerintahan Jokowi. Melalui kebijakan-kebijakan yang progresif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerintah telah membuktikan komitmennya untuk memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Stabilitas politik yang dihasilkan dari kinerja positif pemerintah adalah fondasi utama dalam membangun negara yang kuat dan sejahtera.

Kita semua berperan dalam menjaga stabilitas politik nasional dengan menyebarkan informasi yang benar dan menghindari penyebaran hoaks. Mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih baik, karena stabilitas politik yang kokoh adalah kunci keberhasilan kita sebagai bangsa. Jadi, saat berhadapan dengan hoaks semacam itu, marilah kita bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kebenaran dan memperkuat persatuan bangsa.

 

Read More

Jokowi pimpin sidang kabinet paripurna bersama para menteri di Istana Negara, Jakarta

Yogyakarta – Jokowi melakukan Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta dengan seluruh jajaran menterinya. Jokowi berpesan dengan tegas kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) agar dapat disiplin dalam menghilangkan sifat hedonisme.

Jokowi menegur jajaran aparatur yang masih memiliki sifat hedonisme, jemawa, dan pamer kekuasaan. Jokowi menyebut, perilaku tersebut sangat merugikan dan dapat menciptakan kekecewaan bagi masyarakat.

Kepala Negara juga menginstruksikan jajaran aparatur sipil negara agar dapat lebih bijak dalam berperilaku, termasuk dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, perilaku pamer di media sosial tidak pantas dilakukan oleh seorang aparat.

Selain itu, Kepala Negara pun menekankan pentingnya meningkatkan reformasi birokrasi untuk melayani rakyat secara efektif dan akuntabel.

Read More

Hati – hati! Jokowi berpesan jangan membuat masyarakat tambah kecewa, sebab urusan pemerintahan itu banyak sektor dan instansi bukan hanya satu

 

Yogyakarta – Jokowi kali ini memberikan teguran sangat keras kepada jajaranya untuk bisa menertib kan aparatur sipil negara (ASN) yang berada di kementerian dan lembaga masing. Teguran Jokowi akibat buntut adanya ASN di Kemenkeu yang memamerkan harta kekayaan yang dimiliki dan jadi ramai di media sosial.

Jokowi memperingatkan kepada seluruh ASN supaya berhati – hati dalam memposting sesuatu di media sosial. Jokowi mengatakan bahwa dirinya memahami betapa kecewanya masyarakat terhadap tingkah laku segelintir ASN yang merusak citra semua birokrasi.

Jokowi menyoroti sampai saat ini masyarakat kecewa karena pelayanan publik belum baik, ditambah lagi masalah pamer harta membuat masyarakat pun jengkel. Bahkan, Jokowi sampai bilang pejabat negara banyak yang berperilaku hedonis, jumawa, dan tukang pamer.

Jokowi mengungkapkan bahwa ini bukan hanya urusan pajak dan bea cukai saja tapi masih ada kepolisian, aparat hukum lainya serta birokrasi lainnya.

Jokowi juga secara tegas memberikan ultimatum kepada para abdi negara di semua posisi agar jangan memamerkan kekuasaan dan kekayaan.

 

Read More

Wajib! Jokowi bakal terapkan peraturan bahwa Fb dan Google harus membayar konten berita di Indonesia

 

Yogyakarta – Jokowi berencana terbitkan Perpres terkait konten berita berbayar bagi platform digital seperti Google hingga Facebook. Jokowi mengatakan bahwa Johnny G. Plate Menkominfo telah mengajukan izin prakarsa terkait rancangan Perpres soal kerjasama perusahaan pers dan platform digital.

Aturan ini juga menyangkut soal regulasi hak penerbit atau publisher rights. Selain perpres tersebut, Jokowi mengatakan ada rancangan Perpres soal tanggung jawab perusahaan platform digital.

Jokowi ingin segera ada pertemuan untuk membahas rancangan perpres ini. Diharapkan aturan tersebut dapat selesai dalam waktu satu bulan ke depan.

Perpres ini dimaksudkan untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Aturan ini juga menyangkut soal regulasi hak penerbit atau publisher rights.

Jokowi juga mengungkap lebih dari setengah belanja iklan dari media digital diambil platform asing. Dominasi tersebut disebutnya telah menyulitkan media di dalam negeri.

Melalui aturan tersebut, platform digital seperti Facebook dan Google harus membayar outlet media lokal dan publisher atau penerbit saat menautkan konten mereka di platform mereka.

 

Read More