Eddy Soeparno Menyatakan Dirinya Tidak Pernah Mengatakan Bahwa Pemerintahan Yang Baru Akan Memangkas Subsidi BBM Demi Program Makan Siang Gratis

Yogyakarta – Belakangan ini, muncul isu yang beredar di masyarakat tentang pernyataan yang diduga keluar dari Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, terkait rencana pemerintahan baru untuk memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) demi mengalokasikan anggaran untuk program makan siang gratis. Kabar ini dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu kekhawatiran serta opini negatif di kalangan masyarakat. Namun, perlu diketahui bahwa informasi tersebut tidaklah benar dan telah diklarifikasi langsung oleh Eddy Soeparno.

Eddy Soeparno dengan tegas membantah bahwa dirinya pernah membuat pernyataan tersebut. Menurutnya, isu ini adalah salah satu bentuk misinformasi yang sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Eddy menyatakan bahwa fokus pemerintahan ke depan adalah memastikan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang berkeadilan, tanpa harus mengorbankan subsidi yang selama ini dinikmati oleh masyarakat.

Pemerintah saat ini dan yang akan datang, memahami betul bahwa subsidi BBM merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Kebijakan subsidi ini bukan hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga berperan dalam menjaga daya beli dan stabilitas harga. Oleh karena itu, sangat tidak logis jika subsidi ini dikorbankan untuk program lain yang sebenarnya bisa dibiayai melalui anggaran lain yang telah direncanakan.

Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar tanpa verifikasi. Pemerintah terus berupaya menjaga transparansi dan berkomunikasi secara jelas kepada publik mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa masyarakat selalu mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab.

Dengan terus menjaga kewaspadaan dan memeriksa kebenaran informasi, kita dapat bersama-sama menjaga stabilitas nasional dan mendukung pembangunan yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat. Pemerintah tetap berkomitmen untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kesejahteraan rakyat. Mari lawan misinformasi dan tetap dukung pembangunan yang berkelanjutan demi Indonesia yang lebih baik.

 

Read More

HOAX, Beredar Unggahan Di Media Sosial Facebook Yang Mengklaim Bahwa Masyarakat Yang Telat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Dapat Membeli BBM Bersubsidi. Faktanya Klaim Dalam Unggahan Tersebut Tidak Benar Belum Ada Aturan Nasional Yang Melarang Pembelian BBM Bersubsidi Jika Telat Membayar Pajak Kendaraan

Yogyakarta - Belakangan ini, media sosial, khususnya Facebook, telah menjadi tempat tersebarnya informasi yang tidak benar atau hoax. Salah satu hoax yang belakangan beredar adalah klaim bahwa masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan bermotor tidak dapat membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, faktanya klaim ini tidak benar dan tidak didukung oleh aturan nasional yang berlaku.

Sebagai platform yang digunakan oleh jutaan orang, media sosial seharusnya digunakan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Namun, sayangnya, banyak pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu demi kepentingan tertentu.

Dalam kasus klaim tentang pembelian BBM bersubsidi oleh masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan, penting bagi kita semua untuk mengetahui fakta sebenarnya. Tidak ada aturan nasional yang mengatur larangan bagi masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi.

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, selalu menempatkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Larangan semacam itu tidak akan diberlakukan tanpa dasar hukum yang kuat dan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, klaim tersebut dapat dipastikan sebagai hoax yang bertujuan untuk menyesatkan masyarakat.

Membongkar hoax seperti ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya. Dalam era informasi digital yang begitu cepat dan mudah tersebar, kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi sangatlah penting.

Kita sebagai masyarakat harus mampu membedakan antara informasi yang benar dan hoaks, serta tidak terpancing emosi dalam menyikapinya. Dukungan dan kepercayaan terhadap kepemimpinan Jokowi harus didasarkan pada fakta dan kinerja nyata, bukan pada informasi yang tidak terbukti kebenarannya.

Dengan mematahkan hoaks seperti klaim tentang larangan pembelian BBM bersubsidi bagi masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan, kita dapat memperkuat citra kepemimpinan Jokowi sebagai presiden yang transparan, adil, dan peduli terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan langkah yang penting dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun masyarakat yang cerdas dan berpikiran kritis.

 

Read More

Keadilan Yang Merata, Kepala BPH Migas Erika Retnowati: Pemerintah Melakukan Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Sebagai Upaya Untuk Memberikan Keadilan Bagi Seluruh Masyarakat Berupa Penyaluran BBM Bersubsidi Supaya Lebih Tepat Sasaran

 

Yogyakarta – Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 oleh pemerintahan Jokowi menjadi bukti konkret dari komitmen untuk memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat melalui penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menegaskan bahwa langkah ini adalah upaya nyata untuk memastikan bahwa subsidi BBM tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan benar-benar mampu memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan.

Pemerintah Jokowi memahami pentingnya keadilan dalam kebijakan energi, terutama terkait penyaluran BBM bersubsidi. Melalui revisi Perpres ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa bantuan subsidi BBM tepat sasaran, mencapai mereka yang benar-benar membutuhkannya.

Langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah Jokowi dalam menangani masalah penyaluran BBM bersubsidi menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan stabilitas politik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelarasan kebijakan energi menjadi salah satu prioritas pemerintahan Jokowi dalam rangka menciptakan ketahanan energi nasional yang kokoh dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar menjaga stabilitas politik, langkah-langkah pemerintah ini juga bertujuan untuk memperkuat citra positif pemerintah di mata masyarakat. Dengan menunjukkan kesungguhan dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, pemerintah terus memperkuat kepercayaan dan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

Penting untuk memahami bahwa keadilan berlandaskan kebijakan adalah pondasi utama dalam menciptakan stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengoptimalkan penyaluran subsidi BBM, pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas politik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, langkah-langkah pemerintah Jokowi dalam memperbaiki sistem penyaluran BBM bersubsidi menjadi bagian integral dari upaya lebih besar untuk menciptakan keadilan sosial, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan politik yang sehat dan kondusif bagi kemajuan bangsa. Dengan keberpihakan pada kepentingan rakyat, Indonesia dapat terus maju dan berkembang di bawah kepemimpinan Jokowi yang bijaksana.

 

Read More

Presiden Pastikan Penyaluran BSU dan BLT BBM di Jabar Berjalan Lancar

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Provinsi Jawa Bara, Kamis (13 /10/2022.) Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU terus berjalan dengan baik.

“Hari ini kita kembali di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai,” ujar Presiden dalam keterangannya di kantor pos.

Sementara itu, Presiden menyampaikan bahwa penyaluran BLT BBM kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) sudah hampir selesai dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah.

“Untuk yang BLT BBM sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai,” tutur Kepala Negara.

Sebelumnya, Kepala Negara juga turut menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. 

 

Read More

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah tersalur kepada 19.700.000 penerima.

Menurut Jokowi, jumlah itu setara dengan 95,9 persen dari total penerima manfaat.

"BLT BBM realisasi sampai hari ini sudah (disalurkan ke) 19.700.000 penerima manfaat. Artinya sudah 95,9 persen. Sudah hampir selesai," ujar Jokowi usai meninjau penyaluran bantuan sosial di Kantor Pos Baubau, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (27/9/2022), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Saat disinggung soal target penyelesaian penyaluran BLT BBM ini, Jokowi menegaskan dirinya akan terus memantau hingga selesai.

Jokowi mengaku optimis penyaluran BLT BBM bisa selesai secara tuntas hingga akhir tahun 2022.

"Targetnya sampai selesai. Akhir tahun pasti selesai," katanya.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan informasi perkembangan penyaluran bantuan langsung upah (BSU) terhitung hingga Selasa (27/9/2022).

Jokowi mengungkapkan, saat ini sebanyak 77.077.000 pekerja sudah tersalurkan bantuan langsung upah.

"BSU yang sudah tersalur adalah 77.077.000 artinya sudah 48,3 persen yang tersalur dan terus berjalan. Dan kecepatannya sangat baik,".ujar Jokowi.

Diketahui, pemerintah telah mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk tambahan bansos sebesar Rp 24,17 triliun.

BLT BBM merupakan salah satu bantuan sosial yang diberikan pemerintah dari anggaran tersebut.

Sasaran dari BLT BBM adalah 20,65 juga kelompok keluarga penerima manfaat.

Besaran BLT BBM yang diberikan yakni Rp 150.000 selama empat bulan dan dibayarkan dalam dua termin lewat Kantor Pos Indonesia.

Read More

40% BLT BBM Tersalurkan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat penerima manfaat di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, saat ini pemerintah telah menyalurkan sebanyak 40 persen dari total target penerima manfaat BLT BBM yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau penyerahan BLT BBM, sembako, dan BLT kepada peserta program keluarga harapan (PKH) di Kantor Pos Cabang Pembantu Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, pada Kamis (15/09/2022).

“Di seluruh Indonesia telah tersalurkan kurang lebih 40 persen, memang masih banyak yang belum, masih 60 persen. Ini akan terus kita dorong agar itu bisa segera cepat diselesaikan,” ujar Presiden.

Presiden juga memastikan bahwa BLT BBM tersebut akan diserahkan kepada seluruh masyarakat penerima manfaat hingga ke pelosok Tanah Air. Presiden menyebut saat ini Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan salah satu kepulauan terluar Indonesia telah memulai penyaluran BLT BBM tersebut.

“Ini Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk kepulauan terluar yang berdekatan dengan Timor Leste, yang berdekatan juga dengan Australia,” ungkap Presiden.

“Ini sudah kita serahkan BLT BBM di wilayah ini telah dimulai,” tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach.

 

Read More

Jokowi Pernah Pangkas Subsidi BBM, Indonesia Baik-baik Saja

Indonesia kini tersandera subsidi bahan bakar minyak (BBM). Padahal pemerintah pernah memangkas dana subsidi dengan sangat drastis pada 2015 silam dan ekonomi Indonesia baik-baik saja.

Kebijakan tersebut sejatinya dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat baru terpilih. Kala itu, Jokowi merasa ruang fiskal sangat sempit, sementara pembangunan infrastruktur sangat mendesak.

Juga patut diketahui, sejak sebelumnya semua pihak sudah sepakat bahwa subsidi BBM hanya ibarat kebijakan 'bakar uang' semata, karena dinikmati oleh orang kaya dan tak memberikan dampak besar ke perekonomian.

"Kita pernah melakukan reformasi yang sangat progresif tahun 2014 ke 2015, di mana subsidi dan kompensasi energi cukup tajam. Dari 3,2% PDB menjadi 1% PDB," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/9/2022)

Pada 2014, subsidi BBM menghabiskan dana sebesar Rp 240 triliun. Harga minyak dunia yang digambarkan lewat Indonesia Crude Price (ICP) US$ 96,5 per barel dan kurs Rp 12.189 per dolar AS.

Jumlah subsidi yang terus naik dari tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar dan kenaikan konsumsi hingga rawan penyelewengan.

Setelah ada reformasi subsidi, yaitu penghapusan subsidi premium dan penerapan subsidi tetap untuk solar, anggarannya turun drastis menjadi Rp 60,8 triliun pada 2015. Hingga 2021, anggaran subsidi BBM memang tidak banyak perubahan, kecuali pada 2018 yang menjadi Rp 97 triliun. Sisanya berkisar pada rentang Rp 41 triliun sampai Rp 60 triliun. Anggaran tersebut termasuk subsidi LPG.

Selama periode tersebut juga, setelah reformasi BBM, tidak ada drama politik yang terjadi di parlemen. Harga BBM naik dan turun diterima oleh masyarakat.

Pemangkasan dana subsidi, lanjut Febrio kemudian dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Pemerintah cukup gencar membangun jalan, pelabuhan, bandar udara (bandara), pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya dari Sabang sampai Merauke.

Terakhir, kebijakan subsidi mendorong korupsi dan penyelundupan produk bersubsidi ke negara tetangga atau ke sektor non-subsidi di mana harga jual lebih tinggi; menimbulkan biaya administrasi besar untuk pemantauan, mencegah dan menangani penyalahgunaan.

 

Read More

Pembagian BLT BBM di Lampung Pantau Langsung Jokowi

Sabtu (03/09/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Lampung Setelah Provinsi Papua dan Provinsi Maluku

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana  beerserta rombongan tiba di Kantor Pos Bandar Lampung pukul 09.30 WIB. Langsung disambut Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial Heri Kris, dan Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Tonggo Marbun.

Jokowi  dan Iriana menyempatkan menyapa langsung para penerima BLT BBM “Ingat ya uangnya jangan dibelikan handphone”. Presiden Jokowi juga bahwa prose pemberian BLT BBM di kantor Pos sudah berjalan baik terutama dalam sistemnya tadi.

Presiden menyampaikan terkait hasil kalkulasi dan perhitungan BBM telah diterima kemarin (Jumat, 2/9) Tinggal ini kita putuskan

Tampak hadir menyertai Presiden dan Ibu Iriana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

 

Read More

Presiden Berdialog dengan Demonstran Temukan Solusi Masalah Sekolah di Sentani

Setelah menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan BLT kepada peserta Program Keluarga Harapan di Kantor Pos Cabang Sentani Kabupaten Jayapura, Rabu (31/08/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Jokowi bersama rombongan menuju Pasar Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura.

Namun saat akan memasuki mobil, Presiden melihat sekelompok masyarakat yang tengah berdemo tepat di sebelah kantor pos.

“Ada apa ini?” tanya Presiden.

“Demo karena ada penutupan sekolah,” jawab Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho.

“Dipanggil saja perwakilan,” perintah Presiden.

Anggit pun mendatangi tempat berdemo dan meminta tiga orang perwakilan untuk bertemu Presiden.

“Gimana… gimana,” kata Presiden kepada tiga orang ibu yang menjadi perwakilan.

“Anak-anak kami tidak bisa sekolah Pak, karena sekolahnya dipalang karena tanah ulayat,” ucap salah seorang perwakilan.

Presiden pun menanyakan nama sekolahnya.

“SMP Negeri 1 Sentani,” ucap salah seorang ibu.

Presiden pun sempat berbincang dengan ketiga perwakilan masyarakat tersebut untuk mencari solusi penyelesaian karena yang terpenting bagi Presiden adalah anak-anak jangan sampai tidak bersekolah.

Sementara itu, sesaat sebelum meninggalkan Jayapura untuk melanjutkan penerbangan ke Timika pada siang harinya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa persoalan penutupan sekolah tersebut telah terselesaikan.

“Sesuai arahan Bapak Presiden tadi, saya turut membantu menyelesaikan masalah penutupan sekolah tersebut. Jadi kita akan menyewa lahan tersebut hingga 2023,” ucap Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa minggu depan diharapkan anak-anak sudah dapat bersekolah di SMP Negeri 1 Sentani.

“Setelah tahun 2023, diharapkan gedung sekolah di lahan yang baru telah selesai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dan siap digunakan,” ucap Bahlil.

 

Read More

Jokowi Mulai Salurkan BLT BBM Rp600 Ribu di Papua Pagi Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini mulai mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak atau BBM di Kantor POS Jayapura, Papua, Rabu, 31 Agustus 2022. BLT diberikan sebagai kompensasi rencana kenaikan BBM oleh pemerintah dalam waktu dekat ini.

"Hari ini kita kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu. Dan diberikan dua kali Rp300 ribu, Rp300 ribu," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 31 Agustus 2022.

Jokowi menyebut BLT BBM bakal diberikan kepada 20,6 juta penerima manfaat. Selain itu, Jokowi menyebut bakal ada BLT untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini, Jokowi berharap konsumsi masyarakat bisa menjadi lebih baik. "(BLT untuk pekerja) juga sebesar Rp600 ribu," kata Jokowi.

Total dana yang digelontorkan pemerintah untuk BLT BBM mencapai Rp 24,17 triliun. BLT Rp 600 ribu kepada kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dengan total anggaran 12,4 triliun rupiah. Uang tunai ini akan mulai dibayarkan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini sebesar Rp 150 ribu selama 4 kali.

Kedua, bantuan Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja yang punya gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran Rp 9,6 triliun. Ketiga, pengalihan 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi transportasi di daerah, ojek dan nelayan, hingga perlindungan sosial tambahan lainnya. Total anggaran Rp 2,17 triliun.

Informasi yang diperoleh Majalah Tempo menyebutkan BBM akan naik di rentang harga Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter, dari harga Pertalite saat ini yang Rp 7.650 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter. Tapi belum ada pengumuman resmi dari Jokowi sampai hari ini mengenai kenaikan harga BBM ini.

 

Read More

Alihkan Subsidi BBM, Jokowi Umumkan Bansos, Rp 150 Ribu selama 4 Kali, Pekerja dapat Rp 600 Ribu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah bakal memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) dengan total anggaran sebesar Rp 24,17 triliun.

Bansos tersebut disalurkan sebagai sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.

Jokowi berharap, penyaluran Bansos ini nantinya akan meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga sebagai dampak dinaikkannya harga BBM.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui cuitan di akun Twitternya, Senin (29/8/2022).

"Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial tambahan kepada masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.

Saya berharap agar bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga," tulis Jokowi di akun Twitternya @jokowi.

Jokowi kemudian merinci bansos yang diberikan.

Dikatakan Jokowi, bansos pertama yakni sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan 4 kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat.

Anggarannya sebesar Rp 12,4 triliun.

Bansos selanjutnya yakni untuk 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan, dimana para pekerja itu akan mendapatkan bansos sebesar Rp 600 ribu.

"Sebanyak Rp12,4 triliun akan disalurkan berupa bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang dibayarkan 4 kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Lalu, Rp9,6 triliun disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, masing-masing Rp600 ribu," tulisnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyampaikan, akan diberima pula bansos dari pemerintah daerah dalam bentuk subsidi transportasi kepada angkutan umum, ojek dan nelayan.

"Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran 2 persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam bentuk subsidi transportasi. Dana Rp2,17 triliun ini disalurkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, sampai nelayan," tulisnya.

Diketahui, saat ini pemerintah bersiap untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait kenaikan harga BBM subsidi.

Dieksekusi pekan ini

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernyataan senada dengan keterangan Jokowi.

Bansos sebesar Rp 24,17 triliun itu merupakan bansos tambahan sebagai bentuk kompensasi pengalihan harga BBM.

“Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan,” ujar Menkeu, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usa

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia.

“Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua,” jelas Menkeu.

Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun.

Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu.

“Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.

Ketiga, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.

Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.

“Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan,” pungkasnya.

 

Read More

Jokowi Desak Sri Mulyani Hitung Ulang Duit Negara untuk Subsidi BBM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghitung ulang kemampuan APBN dalam menahan harga BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.

Ia menjelaskan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar bersubsidi dijual di bawah harga keekonomian. Begitu juga dengan harga LPG dan tarif listrik yang dibebankan ke konsumen.

"Pertalite, Pertamax, Solar, LPG, listrik ini bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian," ungkap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8).

Ia mengatakan pemerintah telah menggelontorkan Rp502 triliun untuk menahan harga BBM, LPG, dan tarif listrik dengan daya di bawah 3.500 VA pada 2022. Namun, Jokowi khawatir dana tersebut tak cukup sampai akhir tahun.

"Ini harus kita tahu, untuk menahan agar inflasi tidak tinggi (kami menggelontorkan subsidi Rp502 triliun). Tapi apakah terus menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh menteri keuangan," jelas Jokowi.

Dalam kesempatan sebelumnya, Jokowi mengatakan upaya pemerintah untuk menahan harga BBM sebenarnya cukup berat. Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura dan Jerman, harga BBM di Indonesia masih tergolong murah.

Di Singapura harga bensin mencapai Rp27 ribu per liter. Lalu di Jerman, harga BBM mencapai Rp31 ribu per liter.

"Kita ini Pertalite Rp7.650 (per liter), Pertamax Rp12.500 (per liter). Negara lain sudah jauh sekali. Kenapa harga kita masih seperti ini? Karena kita tahan terus, tapi subsidi makin besar. Sampai kapan kita begini? Ini PR (pekerjaan rumah) kita semua, menahan harga itu berat," kata Jokowi.

Sementara, Sri Mulyani mengatakan alokasi subsidi energi yang sebesar Rp502 triliun rentan jebol jika penyaluran Solar dan Pertalite melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Terpisah, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut kemungkinan kenaikan harga Pertalite terbuka mengingat harga minyak dunia sekarang ini cukup tinggi.

Menurut Bahlil, harga minyak mentah jauh di atas asumsi APBN 2022 yang hanya US$63 hingga US$70 per barel.

Saat ini, pemerintah masih menghitung kebutuhan Pertalite sampai akhir 2022. Hasil perhitungan sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi BBM mencapai Rp500 triliun sampai dengan Rp600 triliun.

Ia menambahkan kalau ini terjadi APBN lama-lama akan bermasalah. Pasalnya, anggaran Rp500 triliun hingga Rp600 triliun setara 25 persen dari total APBN.

"Jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat rasa-rasanya sih untuk menahan terus harga BBM seperti sekarang, feeling saya (tidak kuat). Ini tidak sehat. Mohon pengertian baiknya. (Jadi) harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," tutup Bahlil.

 

Read More

Jokowi: Negara Lain Jual BBM Rp31.000, RI Masih Rp7.650

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali angkat bicara mengenai kenaikan harga bensin yang sudah terjadi di beberapa negara, karena kenaikan harga minyak dunia yang tidak terelakkan.

Berbicara dalam Zikir dan Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka, Jokowi menyebut harga bensin di sejumlah negara memang mengalami kenaikan. Namun, tidak bagi bensin di Indonesia karena mendapatkan subsidi.

"Di negara lain BBM harganya sudah Rp 32 ribu, Rp 31 ribu. Di Indonesia, Pertalite masih Rp 7.650," kata Jokowi, seperti dikutip Selasa (2/8/2022). okowi mengingatkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan subsidi bensin dengan jumlah yang cukup besar agar harga bensin tidak ikut mengalami kenaikan di tengah kenaikan harga minyak dunia.

"Sudah sangat terlalu besar. Dari Rp 170an triliun sekarang sudah Rp 502 triliun rupiah," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, tidak ada satu pun negara yang sanggup menanggung beban subsidi sebesar itu. Namun, Jokowi menegaskan pemerintah Indonesia masih cukup kuat menanggung beban tersebut.

"Negara manapun gak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Tapi sekali lagi, Alhamdulillah kita masih kuat menahannya sampai sekarang ini," kata Jokowi.

Read More

Jokowi Disebut Jamin Subsidi BBM Tetap Berlanjut Hingga Akhir 2022

Presiden Joko Widodo menjamin pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) tetap berlanjut hingga akhir 2022. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan pada Rabu (13/7/2022).

"Presiden mengatakan kita sekarang ini dijamin pemerintah sampai akhir tahun subsidi BBM akan terjaga," ujar Pemimpin Redaksi Berita Satu Primus Dorimulu usai pertemuan. "Nah subsidi BBM, subsidi energi kita sudah di atas Rp 500 triliun. Jadi banyak sekali kita punya subsidi energi BBM dan listrik. Itu pemerintah sudah komitmen untuk subsidi," lanjutnya.

Terkait subsidi itu akan berlanjut pada 2023 atau tidak, hal tersebut masih akan dilihat perkembangannya. Sebab, apabila harga berbagai komoditas turun, maka harga minyak dunia juga akan ikut turun.

 "Bagaimana ke depan 2023? Apakah subsidi akan dilonggarkan atau tidak lihat nanti, tapi kalau harga komoditas dunia turun, harga minyak dunia turun, maka harga BBM akan turun juga," jelas Primus yang juga anggota Forum Pemimpin Redaksi itu. "Kita harapkan ketegangan Rusia dan Ukraina mereda, akan sangat membantu ekonomi kita. Presiden yakin kita di atas rata-rata," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi kembali menyinggung soal kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menanggung subsidi BBM di Tanah Air. Jokowi kemudian memberikan gambaran jika APBN tidak mampu lagi menanggung subsidi tersebut.

Menurutnya, kenaikan harga BBM di Indonesia kemungkinan bisa terjadi sebagaimana kondisi di sejumlah negara.

 "(Harga bensin) kita masih Rp 7.650, karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu, ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi," ujar Jokowi di tengah-tengah sambutannya dalam rangka Hari Keluarga Nasional 2022 yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/7/2022). "Kalau (APBN) sudah tidak kuat mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik, ada yang setuju?," lanjutnya.

 

Read More

Jokowi Tetap Subsidi BBM, LPG dan Listrik meski Bebani Keuangan Negara

Joko Widodo (Jokowi) tetap berkomitmen memberikan subsidi kepada masyarakat meski beban fiskal pemerintah berat. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan barang dan energi dengan harga terjangkau. 

 

"Pemerintah berkomitmen memberikan subsidi, baik berkaitan BBM, Pertalite dan Solar, yang berkaitan gas dan listrik. Ini terus kami jaga," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

 

Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui penambahan alokasi dan kompensasi untuk subsidi energi pada 2022. Rinciannya, Rp 71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG dan Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik.

 

Hingga April 2022, realisasi belanja negara untuk subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 34,8 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 50% dibandingkan periode yang sama pada 2021, yakni Rp 23,3 triliun.

 

Kenaikan subsidi BBM dan LPG merupakan dampak dari kenaikan harga migas di pasar global.

 

Pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM khususnya jenis Pertalite dan LPG tiga kilogram untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas.

 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Edy Priyono mengatakan, Pemerintah sebenarnya bisa saja mencabut subsidi dan melepas BBM jenis Pertalite serta LPG tiga kilogram dengan harga keekonomian demi menjaga stabilitas APBN. Namun, opsi tersebut tidak dipilih, dan pemerintah justru menambah anggaran belanja untuk subsidi energi.

 

Edy mengatakan, pemerintah sebenarnya menyadari bahwa subsidi energi, khususnya LPG, banyak yang kurang tepat sasaran, karena banyak dinikmati oleh kelas menengah-atas.

 

Untuk itu, tambah Edy, pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan transformasi skema subsidi, dari subsidi terhadap barang menjadi subsidi terhadap orang atau sistem tertutup.

 

Di sisi lain, demi menjaga keuangan negara, Jokowi memerintahkan kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar belanja secara efisien. Para menteri juga harus menggenjot produksi barang dalam negeri demi mengurangi impor. Tujuannya agar menjaga ketersediaan barang dan berujung stabilitas harga.

 

Para menteri juga harus menggenjot produksi barang dalam negeri demi mengurangi impor. Tujuannya agar menjaga ketersediaan barang dan berujung stabilitas harga.

 

Indonesia juga memiliki sumber daya manusia (SDM) melimpah untuk menggarap peluang dari sektor pertanian dan kelautan. Oleh sebab itu krisis ini harus dijadikan peluang untuk menggarap sektor tersebut.

Read More