Jokowi Desak Sri Mulyani Hitung Ulang Duit Negara untuk Subsidi BBM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghitung ulang kemampuan APBN dalam menahan harga BBM jenis Pertalite dan Solar bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.

Ia menjelaskan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar bersubsidi dijual di bawah harga keekonomian. Begitu juga dengan harga LPG dan tarif listrik yang dibebankan ke konsumen.

"Pertalite, Pertamax, Solar, LPG, listrik ini bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian," ungkap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8).

Ia mengatakan pemerintah telah menggelontorkan Rp502 triliun untuk menahan harga BBM, LPG, dan tarif listrik dengan daya di bawah 3.500 VA pada 2022. Namun, Jokowi khawatir dana tersebut tak cukup sampai akhir tahun.

"Ini harus kita tahu, untuk menahan agar inflasi tidak tinggi (kami menggelontorkan subsidi Rp502 triliun). Tapi apakah terus menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh menteri keuangan," jelas Jokowi.

Dalam kesempatan sebelumnya, Jokowi mengatakan upaya pemerintah untuk menahan harga BBM sebenarnya cukup berat. Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura dan Jerman, harga BBM di Indonesia masih tergolong murah.

Di Singapura harga bensin mencapai Rp27 ribu per liter. Lalu di Jerman, harga BBM mencapai Rp31 ribu per liter.

"Kita ini Pertalite Rp7.650 (per liter), Pertamax Rp12.500 (per liter). Negara lain sudah jauh sekali. Kenapa harga kita masih seperti ini? Karena kita tahan terus, tapi subsidi makin besar. Sampai kapan kita begini? Ini PR (pekerjaan rumah) kita semua, menahan harga itu berat," kata Jokowi.

Sementara, Sri Mulyani mengatakan alokasi subsidi energi yang sebesar Rp502 triliun rentan jebol jika penyaluran Solar dan Pertalite melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Terpisah, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut kemungkinan kenaikan harga Pertalite terbuka mengingat harga minyak dunia sekarang ini cukup tinggi.

Menurut Bahlil, harga minyak mentah jauh di atas asumsi APBN 2022 yang hanya US$63 hingga US$70 per barel.

Saat ini, pemerintah masih menghitung kebutuhan Pertalite sampai akhir 2022. Hasil perhitungan sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi BBM mencapai Rp500 triliun sampai dengan Rp600 triliun.

Ia menambahkan kalau ini terjadi APBN lama-lama akan bermasalah. Pasalnya, anggaran Rp500 triliun hingga Rp600 triliun setara 25 persen dari total APBN.

"Jadi tolong teman-teman sampaikan juga kepada rakyat rasa-rasanya sih untuk menahan terus harga BBM seperti sekarang, feeling saya (tidak kuat). Ini tidak sehat. Mohon pengertian baiknya. (Jadi) harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," tutup Bahlil.

 

Read More

Jokowi Tetap Subsidi BBM, LPG dan Listrik meski Bebani Keuangan Negara

Joko Widodo (Jokowi) tetap berkomitmen memberikan subsidi kepada masyarakat meski beban fiskal pemerintah berat. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan barang dan energi dengan harga terjangkau. 

 

"Pemerintah berkomitmen memberikan subsidi, baik berkaitan BBM, Pertalite dan Solar, yang berkaitan gas dan listrik. Ini terus kami jaga," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

 

Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui penambahan alokasi dan kompensasi untuk subsidi energi pada 2022. Rinciannya, Rp 71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG dan Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik.

 

Hingga April 2022, realisasi belanja negara untuk subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 34,8 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 50% dibandingkan periode yang sama pada 2021, yakni Rp 23,3 triliun.

 

Kenaikan subsidi BBM dan LPG merupakan dampak dari kenaikan harga migas di pasar global.

 

Pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM khususnya jenis Pertalite dan LPG tiga kilogram untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas.

 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Edy Priyono mengatakan, Pemerintah sebenarnya bisa saja mencabut subsidi dan melepas BBM jenis Pertalite serta LPG tiga kilogram dengan harga keekonomian demi menjaga stabilitas APBN. Namun, opsi tersebut tidak dipilih, dan pemerintah justru menambah anggaran belanja untuk subsidi energi.

 

Edy mengatakan, pemerintah sebenarnya menyadari bahwa subsidi energi, khususnya LPG, banyak yang kurang tepat sasaran, karena banyak dinikmati oleh kelas menengah-atas.

 

Untuk itu, tambah Edy, pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan transformasi skema subsidi, dari subsidi terhadap barang menjadi subsidi terhadap orang atau sistem tertutup.

 

Di sisi lain, demi menjaga keuangan negara, Jokowi memerintahkan kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar belanja secara efisien. Para menteri juga harus menggenjot produksi barang dalam negeri demi mengurangi impor. Tujuannya agar menjaga ketersediaan barang dan berujung stabilitas harga.

 

Para menteri juga harus menggenjot produksi barang dalam negeri demi mengurangi impor. Tujuannya agar menjaga ketersediaan barang dan berujung stabilitas harga.

 

Indonesia juga memiliki sumber daya manusia (SDM) melimpah untuk menggarap peluang dari sektor pertanian dan kelautan. Oleh sebab itu krisis ini harus dijadikan peluang untuk menggarap sektor tersebut.

Read More