Lanjutkan! Jokowi Tetap Lanjutkan Program Kartu Prakerja pada Tahun 2023 Targetnya 1 juta Penerima

Jokowi kembali melanjutkan program kartu pra kerja pada tahun 2023 dengan skema normal. Pada pelaksanaan program kartu pra kerja Jokowi menargetkan akan ada 1 juta penerima manfaat.

Penyaluran program kartu prakerja akan dilakukan dalam dua kali periode, untuk periode pertama ada 595 ribu orang penerima manfaat dengan alokasi dana Rp 2,67 T. Sedangkan untuk periode kedua ada 405 ribu penerima manfaat dengan total anggaran Rp 1,7 T.

Implementasi pelaksanaan kartu pra kerja akan mengalami penyesuaian baru dengan skema normal. Nantinya kegiatan ini akan dilaksanakan secara luring, daring maupun bauran.

Program kartu pra kerja secara luring sementara akan difokuskan pada 10 provinsi, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jateng, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT dan Papua.

Besaran bantuan yang diterima Rp 4,2 juta/ orang dengan rincian biaya pelatihan Rp 3,5 dan insentif pascapelatihan Rp 600 untuk satu kali. Serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Batas minimal durasi pelatihan akan ditingkatkan menjadi 15 jam.

Penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan untuk menjadi peserta Kartu Pra Kerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi kerja ini.

Implementasi skema normal ini akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang. Pelatihan ini merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.

Negara berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakarya dengan mengikuti sejumlah asesmen dan seleksi yag telah ditentukan.

 

Read More

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Sosial di Balikpapan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sejumlah bantuan sosial (bansos) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Cabang Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022). Bantuan sosial yang diserahkan antara lain bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan subsidi upah (BSU).

Presiden menegaskan, bantuan ini dapat digunakan oleh para penerima manfaat untuk meningkatkan gizi anak. 

“Ini yang Rp1,2 juta bantuan presiden, yang Rp300 (ribu) BLT BBM. Bisa dibelikan untuk gizi anak,” ujar Presiden Jokowi kepada para penerima manfaat.

Presiden juga berjanji akan meningkatkan besaran bansos apabila ada kelebihan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Nanti kalau APBN ada lebih, insyaallah akan kita tambah. Yang penting sekarang sudah diterima semuanya,” ujarnya.

Sementara itu, dalam keterangannya usai penyerahan bansos, Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini penyaluran BLT BBM sudah mencapai 99,7 persen sedangkan BSU sudah mencapai 72 persen. Presiden pun berharap bantuan sosial tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli bisa terjaga, sehingga ini akan memengaruhi growth (pertumbuhan) ekonomi baik di daerah maupun di negara kita,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

 

Read More

Serahkan Bansos di Pasar Toboali Bangka Selatan, Presiden: Gunakan untuk Penuhi Gizi Anak

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat di Pasar Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis (20/10/2022). Pada kesempatan tersebut, Presiden berpesan agar bantuan tersebut digunakan dengan baik, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

“Gunakan sebaik-baiknya untuk yang berkaitan dengan misalnya gizi anak, boleh. Untuk beli beras, beli telur boleh, beli susu boleh. Jangan dibelikan handphone, jangan dibelikan baju baru. Saya titip itu saja, untuk kepentingan pendidikan anak boleh,” ucap Kepala Negara.

Di pasar tersebut, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) senilai Rp1,2 juta kepada para pedagang kaki lima (PKL) dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, Presiden juga memastikan bahwa para penerima manfaat telah menerima bantuan langsung tunai (BLT) BBM dari pemerintah.

“Bapak Ibu sudah terima ini semua ya? BLT BBM sudah? BLT BBM itu Rp300 ribu, yang bantuan Presiden ini Rp1,2 juta,” tutur Presiden.

Sebelumnya, Kepala Negara terbang dari Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU dan mendarat di helipad Stadion Junjung Besaoh, Kabupaten Bangka Selatan. Presiden disambut oleh Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid.

Turut mendampingi Presiden Jokowi saat mengunjungi Pasar Toboali antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, dan Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi.

 

Read More

Presiden Pastikan Penyaluran BSU dan BLT BBM di Jabar Berjalan Lancar

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Provinsi Jawa Bara, Kamis (13 /10/2022.) Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan bahwa penyaluran BLT BBM dan BSU terus berjalan dengan baik.

“Hari ini kita kembali di Bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai,” ujar Presiden dalam keterangannya di kantor pos.

Sementara itu, Presiden menyampaikan bahwa penyaluran BLT BBM kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) sudah hampir selesai dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah.

“Untuk yang BLT BBM sama, sudah tadi kita berikan dan mendekati selesai,” tutur Kepala Negara.

Sebelumnya, Kepala Negara juga turut menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang di Pasar Kosambi, Kota Bandung.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. 

 

Read More

Jokowi Minta BPJS Ketenagakerjaan Hati-Hati, Ada Apa?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk berhati-hati dalam mengelola dananya.

"Bapak Presiden tadi titip dana yang besar ini dikelola dengan sangat baik dan hati-hati," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, usai bertemu dengan Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dikutip Minggu (9/10/2022).

Anggoro menyampaikan saat ini dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp607 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 89% diinvestasikan ke government related investment, dengan 65% di antaranya ada di Surat Berharga Negara (SBN).

"Tentu saja untuk memastikan bahwa dana tersebut bisa aman dan saat dibutuhkan nantinya tetap ada dananya," ungkapnya.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan juga turut melaporkan sejumlah kinerja yang dicapai selama 19 bulan sejak dilantik pada 22 Februari 2021 lalu.

Salah satunya adalah meningkatnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 28 juta peserta menjadi 35 juta peserta. "Kami menargetkan dalam 5 tahun tumbuh 2 kali lipat menjadi 70 juta," ucap Anggoro.

Selain itu, Anggoro mengungkapkan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan digitalisasi layanan melalui Jamsostek Mobile dalam rangka memberikan kecepatan layanan dan meningkatkan kepuasan peserta, sesuai arahan dari Presiden Jokowi.

"Untuk layanan yang juga menjadi concern Bapak Presiden, layanan yang baik bagi para pekerja, kami menyampaikan bahwa kami telah melaksanakan digitalisasi dalam layanan sehingga kalau dulu peserta itu klaim butuh waktu 10-15 hari, saat ini klaim hanya 15 menit bisa klaim dengan Jamsostek Mobile," kata Anggoro.

Terakhir, kata Anggoro, dewan direksi juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait perkembangan data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah mengirimkan data penerima BSU hingga tahap 4, sedangkan tahap 5 akan segera dikirimkan dalam waktu dekat.

"Totalnya 14 juta data BSU kita kirimkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk divalidasi," tandasnya.

 

Read More

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah tersalur kepada 19.700.000 penerima.

Menurut Jokowi, jumlah itu setara dengan 95,9 persen dari total penerima manfaat.

"BLT BBM realisasi sampai hari ini sudah (disalurkan ke) 19.700.000 penerima manfaat. Artinya sudah 95,9 persen. Sudah hampir selesai," ujar Jokowi usai meninjau penyaluran bantuan sosial di Kantor Pos Baubau, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (27/9/2022), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Saat disinggung soal target penyelesaian penyaluran BLT BBM ini, Jokowi menegaskan dirinya akan terus memantau hingga selesai.

Jokowi mengaku optimis penyaluran BLT BBM bisa selesai secara tuntas hingga akhir tahun 2022.

"Targetnya sampai selesai. Akhir tahun pasti selesai," katanya.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan informasi perkembangan penyaluran bantuan langsung upah (BSU) terhitung hingga Selasa (27/9/2022).

Jokowi mengungkapkan, saat ini sebanyak 77.077.000 pekerja sudah tersalurkan bantuan langsung upah.

"BSU yang sudah tersalur adalah 77.077.000 artinya sudah 48,3 persen yang tersalur dan terus berjalan. Dan kecepatannya sangat baik,".ujar Jokowi.

Diketahui, pemerintah telah mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk tambahan bansos sebesar Rp 24,17 triliun.

BLT BBM merupakan salah satu bantuan sosial yang diberikan pemerintah dari anggaran tersebut.

Sasaran dari BLT BBM adalah 20,65 juga kelompok keluarga penerima manfaat.

Besaran BLT BBM yang diberikan yakni Rp 150.000 selama empat bulan dan dibayarkan dalam dua termin lewat Kantor Pos Indonesia.

Read More

Presiden Jokowi Akan ke Kota Baubau Berikan BSU dan BLT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan bakal mengunjungi Kota Baubau, Sulawesi Tenggara dalam rangka penyerahan bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan langsung tunai (BLT) dampak penyesuaian harga BBM. 

"Hari ini Gubernur Ali Mazi telah bergerak menuju Kota Baubau, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan, bersiap menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Bantuan Subsidi Upah dan Modal Kerja," kata Juru Bicara Gubernur Sultra Ilham Q. Moehiddin dalam keterangan tertulisnya diterima di Kendari, Sabtu (24/9/2022). 

Dia mengatakan Presiden Jokowi akan kembali mengunjungi Sulawesi Tenggara pada 26 sampai 27 September 2022. Sementara itu, Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers dan Media Kementerian Sekretariat Negara RI Mohamad Yusuf Permana mengatakan, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana bakal bertolak menuju Bandara Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan sekitar pukul 16.00 WIB, pada Senin 26 September 2022. 

“Pada pukul 19.45 WITA, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana diperkirakan tiba di Bandara Haluoleo,” katanya.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana menuju Bandara Haluoleo untuk kemudian menuju Kota Baubau. Di Kota Baubau, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana kemudian menuju lokasi penyerahan Bantuan Subsidi Upah dan Pemberian Bantuan Modal Kerja. 

Setelah menyerahkan bantuan tersebut, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana bersama rombongan kemudian menuju Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan dengan agenda yang sama. 

“Dari Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan, acara selesai, selanjutnya Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana dan rombongan menuju Bandara Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya lepas landas menuju Ternate,” tutup Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers dan Media Kementerian Sekretariat Negara RI, Mohamad Yusuf Permana.

 

Read More

Presiden Jokowi: Pembagian BLT BBM serta BSU Harus Mudah, Cepat, dan Tepat Sasaran

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembagian program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang telah berjalan sejak akhir Agustus lalu dapat terus dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan pers bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/09/2022) siang.

“Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik, dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat dan tepat sasaran,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara melanjutkan, pihaknya selalu meninjau secara langsung proses penyerahan bantuan sosial tersebut dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah. Misalnya pada penyerahan BLT BBM di Kabupaten Jayapura,  Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kota Bandar Lampung.

“Kemarin juga saya melihat juga di Provinsi Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tual, di Kepulauan Aru dan juga di Kabupaten Maluku Barat Daya,” ucapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Pemerintah secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022 yang lalu agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Anggaran subsidi tersebut kemudian dialihkan ke dalam bentuk bantalan sosial. Pertama, BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan. Kedua, BSU dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun diperuntukkan bagi 16 juta pekerja.

 

Read More

40% BLT BBM Tersalurkan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat penerima manfaat di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, saat ini pemerintah telah menyalurkan sebanyak 40 persen dari total target penerima manfaat BLT BBM yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau penyerahan BLT BBM, sembako, dan BLT kepada peserta program keluarga harapan (PKH) di Kantor Pos Cabang Pembantu Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, pada Kamis (15/09/2022).

“Di seluruh Indonesia telah tersalurkan kurang lebih 40 persen, memang masih banyak yang belum, masih 60 persen. Ini akan terus kita dorong agar itu bisa segera cepat diselesaikan,” ujar Presiden.

Presiden juga memastikan bahwa BLT BBM tersebut akan diserahkan kepada seluruh masyarakat penerima manfaat hingga ke pelosok Tanah Air. Presiden menyebut saat ini Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan salah satu kepulauan terluar Indonesia telah memulai penyaluran BLT BBM tersebut.

“Ini Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk kepulauan terluar yang berdekatan dengan Timor Leste, yang berdekatan juga dengan Australia,” ungkap Presiden.

“Ini sudah kita serahkan BLT BBM di wilayah ini telah dimulai,” tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach.

 

Read More

Upaya Jokowi Genjot PKH Berhasil Ringankan Beban Masyarakat

Jakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen membantu meringakan beban hidup masyarakat yang kesulitan. Realisasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kunci dalam upaya menjaga keberlangsung hidup masyarakat di tengah kondisi tak menentu.

Menurut Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jawa Timur Alwi, PKH saat ini menjadi program yang sangat dibutuhkan. Masyarakat penerima bantuan merasa terbantu akan kebutuhan hidup dan mengurangi beban hidup di tengah situasi belum stabilnya kebutuhan pokok yang di sebabkan oleh situasi global yang tidak menentu. Minggu (4/9/2022).

PKH yang konsisten disalurkan pemerintahan Jokowi dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat kesejahteraan masyarakat stabil, bahkan meningkat. Program tersebut diklaim telah banyak membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari serta dapat membantu biaya pada sector lainya di masyarakat.

Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah telah menambah anggaran untuk bansos pada 2022 dengan jumlah total Rp 18,6 triliun. Tambahan bansos tersebut akan dimanfaatkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menyebar program bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun, atau senilai Rp 600 ribu untuk masing-masing penerima.

Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) tersebut dialokasikan di tengah isu harga BBM naik, yang telah membuat beban anggaran pemerintah yang terus membengkak.

Selain bansos itu, Sri Mulyani menambahkan, Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk bantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

 

Read More

Pembagian BLT BBM di Lampung Pantau Langsung Jokowi

Sabtu (03/09/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Lampung Setelah Provinsi Papua dan Provinsi Maluku

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana  beerserta rombongan tiba di Kantor Pos Bandar Lampung pukul 09.30 WIB. Langsung disambut Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial Heri Kris, dan Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Tonggo Marbun.

Jokowi  dan Iriana menyempatkan menyapa langsung para penerima BLT BBM “Ingat ya uangnya jangan dibelikan handphone”. Presiden Jokowi juga bahwa prose pemberian BLT BBM di kantor Pos sudah berjalan baik terutama dalam sistemnya tadi.

Presiden menyampaikan terkait hasil kalkulasi dan perhitungan BBM telah diterima kemarin (Jumat, 2/9) Tinggal ini kita putuskan

Tampak hadir menyertai Presiden dan Ibu Iriana, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

 

Read More

Presiden Berdialog dengan Demonstran Temukan Solusi Masalah Sekolah di Sentani

Setelah menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan BLT kepada peserta Program Keluarga Harapan di Kantor Pos Cabang Sentani Kabupaten Jayapura, Rabu (31/08/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Jokowi bersama rombongan menuju Pasar Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura.

Namun saat akan memasuki mobil, Presiden melihat sekelompok masyarakat yang tengah berdemo tepat di sebelah kantor pos.

“Ada apa ini?” tanya Presiden.

“Demo karena ada penutupan sekolah,” jawab Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho.

“Dipanggil saja perwakilan,” perintah Presiden.

Anggit pun mendatangi tempat berdemo dan meminta tiga orang perwakilan untuk bertemu Presiden.

“Gimana… gimana,” kata Presiden kepada tiga orang ibu yang menjadi perwakilan.

“Anak-anak kami tidak bisa sekolah Pak, karena sekolahnya dipalang karena tanah ulayat,” ucap salah seorang perwakilan.

Presiden pun menanyakan nama sekolahnya.

“SMP Negeri 1 Sentani,” ucap salah seorang ibu.

Presiden pun sempat berbincang dengan ketiga perwakilan masyarakat tersebut untuk mencari solusi penyelesaian karena yang terpenting bagi Presiden adalah anak-anak jangan sampai tidak bersekolah.

Sementara itu, sesaat sebelum meninggalkan Jayapura untuk melanjutkan penerbangan ke Timika pada siang harinya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa persoalan penutupan sekolah tersebut telah terselesaikan.

“Sesuai arahan Bapak Presiden tadi, saya turut membantu menyelesaikan masalah penutupan sekolah tersebut. Jadi kita akan menyewa lahan tersebut hingga 2023,” ucap Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa minggu depan diharapkan anak-anak sudah dapat bersekolah di SMP Negeri 1 Sentani.

“Setelah tahun 2023, diharapkan gedung sekolah di lahan yang baru telah selesai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dan siap digunakan,” ucap Bahlil.

 

Read More

Menaker Dorong Penyaluran Bantuan Subsidi Upah September 2022

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022. Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel.

“Kemnaker terus menyiapkan dan memfinalkan segala hal teknis untuk proses penyaluran BSU. Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,” ujar Menaker, dikutip dari laman resmi Kemnaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (31/8/2022).

Ida menjelaskan, perihal langkah-langkah untuk penyaluran BSU, di antaranya penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU; finalisasi regulasi berupa peraturan Menaker tentang penyaluran BSU; serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data. Koordinasi dilakukan antara lain dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjaga agar BSU ini tidak tersalurkan ke Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.

Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima BSU. Koordinasi dengan himpunan bank milik negara (himbara) dan PT Pos Indonesia juga dijalin terkait teknis penyaluran BSU.

“Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut,” tegasnya.

BSU Tahun 2022 merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), BSU akan disalurkan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan yang masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu. Total anggaran BSU tahun 2022 sebesar Rp9,6 triliun.

“Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global,” pungkasnya.

 

Read More

Jokowi Mulai Salurkan BLT BBM Rp600 Ribu di Papua Pagi Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini mulai mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak atau BBM di Kantor POS Jayapura, Papua, Rabu, 31 Agustus 2022. BLT diberikan sebagai kompensasi rencana kenaikan BBM oleh pemerintah dalam waktu dekat ini.

"Hari ini kita kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu. Dan diberikan dua kali Rp300 ribu, Rp300 ribu," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 31 Agustus 2022.

Jokowi menyebut BLT BBM bakal diberikan kepada 20,6 juta penerima manfaat. Selain itu, Jokowi menyebut bakal ada BLT untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini, Jokowi berharap konsumsi masyarakat bisa menjadi lebih baik. "(BLT untuk pekerja) juga sebesar Rp600 ribu," kata Jokowi.

Total dana yang digelontorkan pemerintah untuk BLT BBM mencapai Rp 24,17 triliun. BLT Rp 600 ribu kepada kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dengan total anggaran 12,4 triliun rupiah. Uang tunai ini akan mulai dibayarkan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini sebesar Rp 150 ribu selama 4 kali.

Kedua, bantuan Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja yang punya gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran Rp 9,6 triliun. Ketiga, pengalihan 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi transportasi di daerah, ojek dan nelayan, hingga perlindungan sosial tambahan lainnya. Total anggaran Rp 2,17 triliun.

Informasi yang diperoleh Majalah Tempo menyebutkan BBM akan naik di rentang harga Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter, dari harga Pertalite saat ini yang Rp 7.650 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter. Tapi belum ada pengumuman resmi dari Jokowi sampai hari ini mengenai kenaikan harga BBM ini.

 

Read More

Alihkan Subsidi BBM, Jokowi Umumkan Bansos, Rp 150 Ribu selama 4 Kali, Pekerja dapat Rp 600 Ribu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah bakal memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) dengan total anggaran sebesar Rp 24,17 triliun.

Bansos tersebut disalurkan sebagai sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.

Jokowi berharap, penyaluran Bansos ini nantinya akan meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga sebagai dampak dinaikkannya harga BBM.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui cuitan di akun Twitternya, Senin (29/8/2022).

"Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial tambahan kepada masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.

Saya berharap agar bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga," tulis Jokowi di akun Twitternya @jokowi.

Jokowi kemudian merinci bansos yang diberikan.

Dikatakan Jokowi, bansos pertama yakni sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan 4 kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat.

Anggarannya sebesar Rp 12,4 triliun.

Bansos selanjutnya yakni untuk 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan, dimana para pekerja itu akan mendapatkan bansos sebesar Rp 600 ribu.

"Sebanyak Rp12,4 triliun akan disalurkan berupa bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang dibayarkan 4 kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Lalu, Rp9,6 triliun disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, masing-masing Rp600 ribu," tulisnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyampaikan, akan diberima pula bansos dari pemerintah daerah dalam bentuk subsidi transportasi kepada angkutan umum, ojek dan nelayan.

"Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran 2 persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam bentuk subsidi transportasi. Dana Rp2,17 triliun ini disalurkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, sampai nelayan," tulisnya.

Diketahui, saat ini pemerintah bersiap untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait kenaikan harga BBM subsidi.

Dieksekusi pekan ini

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernyataan senada dengan keterangan Jokowi.

Bansos sebesar Rp 24,17 triliun itu merupakan bansos tambahan sebagai bentuk kompensasi pengalihan harga BBM.

“Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan,” ujar Menkeu, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usa

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia.

“Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua,” jelas Menkeu.

Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun.

Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu.

“Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.

Ketiga, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.

Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.

“Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan,” pungkasnya.

 

Read More

Jokowi Salurkan Bantuan PKH dan BPNT di Pasar Pucang Anom Surabaya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta istri, Rini Indriyani Eri Cahyadi, mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga Kota Surabaya di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Minggu (21/8/2022).

Saat itu, Presiden Jokowi menyerahkan langsung bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan program Atensi, dan Bantuan Modal Kerja (BMK).

Kedatangan Presiden Jokowi ke Pasar Pucang Anom itu disambut antusias oleh warga. Bahkan, beberapa jam sebelum Presiden datang, mereka sudah memadati area pasar. Mereka ingin melihat langsung orang nomor satu di Indonesia ini.

Tiba di Pasar Pucang Anom, Presiden Jokowi masuk ke dalam pasar. Ia sempat menyapa warga dan berdialog dengan para pedagang. Selanjutnya, ia menyerahkan sejumlah bantuan dan berdialog langsung dengan para penerima bantuan itu. Setelah itu, ia juga sempat membagi-bagikan kaus kepada warga, bahkan ia juga sempat melayani warga untuk berfoto dan bersalaman.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa di Pasar Pucang Anom ini Presiden Jokowi memberikan bantuan PKH dan BPNT kepada 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurutnya, ini merupakan penyaluran tahap 3 yang sudah dilakukan.

“Selain itu, Bapak Presiden juga memberikan Program Atensi dari Kemensos kepada 20 KPM, dan juga Bantuan Modal Kerja (BMK) dari Kemensos kepada 10 penerima,” kata Wali Kota Eri.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin menjelaskan bahwa PKH di Surabaya ada sekitar 45 ribu lebih, dan yang BPNT ada sekitar 85 ribu lebih. Keduanya ini beririsan, sehingga yang dapat PKH bisa mungkin dapat BPNT juga.

“Jadi, ada kriteria yang memang beririsan. Makanya, satu orang penerima manfaat bisa dapat bantuan PKH dan BPNT, tergantung dengan komponen dalam keluarganya,” kata Anna.

Ia juga memastikan bahwa penyaluran bantuan PKH dan BPNT ini sudah masuk tahap ketiga, karena untuk tahap 1 dan 2 sudah selesai beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, penyaluran bantuan itu sudah sekitar 30-40 persen dan ini terus dilakukan percepatan.

“Biasanya penyalurannya itu maksimal 3 bulan. Bahkan, kami terus melakukan percepatan-percepatan, Dinsos bersama teman-teman kecamatan dan BNI berkolaborasi turut mengundang KPM-nya di kecamatan masing-masing, hal ini kami lakukan untuk mempercepat penyalurannya,” ujarnya.

Meski begitu, Anna berharap warga Kota Surabaya tidak hanya bertumpu dan mengandalkan bantuan ini saja. Sebab, bantuannya hanya sekitar Rp 200 ribuan. Ia berharap warga bisa memanfaatkan bantuan program Atensi yang diberikan oleh Kemensos, karena bisa langsung membuka usaha dan pendapatannya pasti akan bertambah.

“Bahkan, ke depan bantuan dari Pemkot Surabaya dan Kemensos, akan diubah. Bagi yang usia produktif, pemkot akan menyalurkan kepada Program Padat Karya, sehingga warga bisa mendapatkan pendapatan dari program tersebut. Kalau dari Kemensos nanti juga akan dialihkan menjadi Program Usaha Ekonomi, terutama untuk warga yang masih berusia 45 tahun ke bawah. Jadi, ayo dimanfaatkan program-program ini,” pungkasnya.

 

Read More

Bansos Era Jokowi Dinilai Signifikan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Program bantuan sosial (bansos) yang digencarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai telah menghadirkan banyak kebermanfaatan dalam kehidupan masyarakat. kehadirannya dianggap mampu tingkatkan kesejahteraan secara signifikan.

Akdemisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bengkulu (Unib) Djoenet Santoso mengungkapkan, berbagai bantuan yang tergabung dalam Jaringan Pengaman Sosial (JPS) manfaatnya begitu dirasakan masyarakat.

"Bukan hanya itu, peningkatan kesejahteraan kini sudah mulai terlihat sejah program bansos Jokowi resmi digulirkan. Taraf kehidupan masyarakat terus menuju ke arah perbaikan," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (13/8/2022).

Utamanya, tambah dia, terhadap masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih lagi di tengah kondisi pandemi Covid 19 yang belum usai sampai saat ini.

"(Dampak bansos) Sangat signifikan kalau saya secara akademik berbicaranya kan data ya," kata Djoenet.

Dia menambahkan, JPS Jokowi mempunyai peran penting tidak hanya dalam peningkatan kesejahteraan. Namun lebih dari itu juga berpengaruh besar membantu menurunkan angka kemiskinan.

Untuk itu, dia menginginkan, agar ke depan program bantuan sosial dapat dijalankan dengan konsisten. Sehingga manfaat dari kehadirannya mesti bisa terus dirasakan masyarakat.

"Tapi kemudian diusahakan bantuan berbagai metode dan program termasuk JPS ini ada beberapa program. Faktanya adalah angka kemiskinannya turun," pungkas Djoenet.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyerahkan bantuan bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pasa Selasa 9 Agustus 2022.

Usai penyerahan bantuan sosial (bansos), Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan menambah bantuan sosial untuk masyarakat. Namun, tambahan tersebut akan melihat lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Read More

Berikan Bantuan Rp1,2 Juta, Jokowi: Bantuan Modal Kerja Jangan Dibelikan Handphone

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar masyarakat memanfaatkan bantuan modal kerja (BMK) senilai Rp1,2 juta yang diberikan sebagai tambahan modal kerja atau modal usaha. Bantuan tersebut, kata Presiden, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang produktif.

“Jangan ya, jangan dibelikan handphone. Kalau bisa dipakai untuk tambahan modal kerja, modal usaha. Kalau enggak ya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang produktif, jangan dipakai untuk beli pulsa,” pesan Jokowi.

Jokowi menyampaikan hal itu saat menyerahkan BMK dan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta program keluarga harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, kemarin.

sementara itu, untuk BLT, Jokowi menyarankan agar bantuan tersebut digunakan untuk pembelian sembako. “Ibu-ibu ini ya, yang Rp300 ribu silakan untuk pembelian sembako dan minyak goreng ya, namanya untuk bantuan sosial,” lanjutnya.

Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menghitung kembali anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pemberian bantuan kepada PKH. “Nanti kalau APBN-nya ada uang lebih nanti akan kita, insyaallah akan kita tambahkan,” imbuhnya

 

Read More