Lanjutkan! Jokowi Tetap Lanjutkan Program Kartu Prakerja pada Tahun 2023 Targetnya 1 juta Penerima

Jokowi kembali melanjutkan program kartu pra kerja pada tahun 2023 dengan skema normal. Pada pelaksanaan program kartu pra kerja Jokowi menargetkan akan ada 1 juta penerima manfaat.

Penyaluran program kartu prakerja akan dilakukan dalam dua kali periode, untuk periode pertama ada 595 ribu orang penerima manfaat dengan alokasi dana Rp 2,67 T. Sedangkan untuk periode kedua ada 405 ribu penerima manfaat dengan total anggaran Rp 1,7 T.

Implementasi pelaksanaan kartu pra kerja akan mengalami penyesuaian baru dengan skema normal. Nantinya kegiatan ini akan dilaksanakan secara luring, daring maupun bauran.

Program kartu pra kerja secara luring sementara akan difokuskan pada 10 provinsi, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jateng, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT dan Papua.

Besaran bantuan yang diterima Rp 4,2 juta/ orang dengan rincian biaya pelatihan Rp 3,5 dan insentif pascapelatihan Rp 600 untuk satu kali. Serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Batas minimal durasi pelatihan akan ditingkatkan menjadi 15 jam.

Penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan untuk menjadi peserta Kartu Pra Kerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi kerja ini.

Implementasi skema normal ini akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang. Pelatihan ini merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.

Negara berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakarya dengan mengikuti sejumlah asesmen dan seleksi yag telah ditentukan.