Terus Tingkat Kemampuan SDM Indonesia, Pemerintah Berencana Akan Kembali Melanjutkan Program Kartu Pra Kerja Karena Dinilai Telah Berhasil Memberikan Manfaat Kepada 17,5 Juta Masyarakat Di 514 Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Selama Tiga Tahun

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan rencana untuk melanjutkan Program Kartu Prakerja. Keputusan ini diambil karena program tersebut dinilai telah memberikan manfaat yang signifikan kepada 17,5 juta masyarakat di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia selama tiga tahun terakhir.

Program Kartu Prakerja dirancang sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi tantangan dan persaingan di era ekonomi global. Melalui program ini, masyarakat diberikan akses kepada berbagai pelatihan dan kursus online serta bantuan finansial untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja.

Keberhasilan Program Kartu Pra Kerja dalam memberikan manfaat kepada jutaan masyarakat menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah Jokowi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka, diharapkan dapat tercipta tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, dan kompetitif, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Selain itu, melalui Program Kartu Prakerja, pemerintah juga turut mendukung terciptanya lapangan kerja baru dan peluang usaha bagi para peserta program. Dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan masyarakat, diharapkan akan muncul inovasi dan kreativitas baru yang dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk berkembang.

Rencana pemerintah untuk melanjutkan Program Kartu Prakerja juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah ini dianggap sebagai langkah yang strategis dan tepat dalam menjawab tantangan pembangunan SDM di Indonesia, serta sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Dukungan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun sektor swasta, sangat penting dalam menyukseskan Program Kartu Prakerja ini. Keterlibatan aktif dari berbagai stakeholder akan memperkuat implementasi program dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan melanjutkan Program Kartu Prakerja, pemerintah Jokowi sekali lagi menunjukkan keseriusannya dalam memajukan bangsa melalui pembangunan SDM yang berkualitas. Semua pihak diharapkan dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam upaya pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing di tingkat global.

 

Read More

Lanjutkan! Jokowi Tetap Lanjutkan Program Kartu Prakerja pada Tahun 2023 Targetnya 1 juta Penerima

Jokowi kembali melanjutkan program kartu pra kerja pada tahun 2023 dengan skema normal. Pada pelaksanaan program kartu pra kerja Jokowi menargetkan akan ada 1 juta penerima manfaat.

Penyaluran program kartu prakerja akan dilakukan dalam dua kali periode, untuk periode pertama ada 595 ribu orang penerima manfaat dengan alokasi dana Rp 2,67 T. Sedangkan untuk periode kedua ada 405 ribu penerima manfaat dengan total anggaran Rp 1,7 T.

Implementasi pelaksanaan kartu pra kerja akan mengalami penyesuaian baru dengan skema normal. Nantinya kegiatan ini akan dilaksanakan secara luring, daring maupun bauran.

Program kartu pra kerja secara luring sementara akan difokuskan pada 10 provinsi, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jateng, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT dan Papua.

Besaran bantuan yang diterima Rp 4,2 juta/ orang dengan rincian biaya pelatihan Rp 3,5 dan insentif pascapelatihan Rp 600 untuk satu kali. Serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Batas minimal durasi pelatihan akan ditingkatkan menjadi 15 jam.

Penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan untuk menjadi peserta Kartu Pra Kerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi kerja ini.

Implementasi skema normal ini akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang. Pelatihan ini merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.

Negara berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakarya dengan mengikuti sejumlah asesmen dan seleksi yag telah ditentukan.

 

Read More

JOKOWI SIAPKAN SKEMA NORMAL KARTU PRAKERJA

Jokowi tengah mempersiapkan program Kartu Prakerja dengan skema normal. Skema tersebut akan berfokus pada peningkatan kompetensi dan keahlian (skill) pada penerima manfaat, bukan sebagai bantuan sosial (bansos).

"Biaya pelatihan akan menjadi lebih besar dan pelatihan dapat dilakukan secara offline dan online, namun akan lebih mendorong pelatihan offline," Deputi Bidang Koordinasi ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM sekaligus Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja Rudy Salahuddin, dikutip dari pernyataan resmi, Jumat (1/7).

Ia mengatakan keputusan ini dibuat karena kondisi pandemi covid-19 sudah berubah menjadi endemi. Untuk itu, pemerintah berencana menjalankan skema normal dengan mengadakan pelatihan offline yang merupakan desain awal dari Program Kartu Prakerja.

Melalui skema normal, pemerintah berharap Program Kartu Prakerja dapat memberikan serangkai pelatihan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pelatihan dapat dilakukan secara offline, online, dan hybrid.

Oleh karena itu, dapat dipastikan bantuan biaya pelatihan akan lebih besar dari dana insentif yang diberikan.

Sejak Program Kartu Prakerja diluncurkan April 2020 lalu, terdapat total penerima manfaat sebanyak 12,8 juta orang di seluruh Indonesia. Program ini hadir di 514 kabupaten dan kota, dengan 56 persen dari populasi tinggal di desa, 49 persen dari peserta adalah perempuan, serta sekitar 3 persen merupakan penyandang disabilitas.

"Selama dua tahun program ini berjalan, Kartu Prakerja telah sukses dijalankan dengan baik. Tentunya dengan kesuksesannya, harapan yang sangat tinggi juga diemban untuk keberlanjutan ke depannya," kata Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede.

Untuk mempersiapkan penyiapan pelaksanaan skema normal Program Kartu Prakerja, tim pelaksana menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama untuk menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja, kementerian dan lembaga terkait, akademisi dan profesional, asosiasi dan industri, hingga lembaga-lembaga pelatihan.

 

Read More