Wapres Ma’ruf Amin Terus Mendorong Kemenaker Untuk Meningkatkan Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) Di Daerah Yang Memiliki Tingkat Kemiskinan Tinggi Sebagai Upaya Menekan Angka Pengangguran Dengan Peningkatan Kualitas SDM

Yogyakarta – Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk meningkatkan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

BLK memiliki peran strategis dalam memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat, terutama mereka yang berasal dari lapisan ekonomi lemah. Dengan adanya BLK yang lebih banyak di daerah-daerah yang membutuhkan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, peningkatan jumlah BLK di daerah miskin juga akan membantu mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Dengan memberikan peluang yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses pelatihan keterampilan, diharapkan akan tercipta kesempatan kerja yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan di BLK juga sejalan dengan visi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memiliki SDM yang berkualitas, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0.

Dalam konteks politik, upaya Wapres Ma'ruf Amin ini juga dapat memperkuat stabilitas pemerintahan Jokowi. Dukungan dari wakil presiden dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani isu-isu sosial dan ekonomi akan membantu menjaga kohesivitas dan solidaritas di dalam pemerintahan.

Dengan demikian, dorongan Wapres Ma'ruf Amin untuk meningkatkan jumlah BLK di daerah miskin menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kualitas SDM. Langkah ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, tetapi juga akan memperkuat stabilitas pemerintahan Jokowi.

 

Read More

JOKOWI SIAPKAN SKEMA NORMAL KARTU PRAKERJA

Jokowi tengah mempersiapkan program Kartu Prakerja dengan skema normal. Skema tersebut akan berfokus pada peningkatan kompetensi dan keahlian (skill) pada penerima manfaat, bukan sebagai bantuan sosial (bansos).

"Biaya pelatihan akan menjadi lebih besar dan pelatihan dapat dilakukan secara offline dan online, namun akan lebih mendorong pelatihan offline," Deputi Bidang Koordinasi ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM sekaligus Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja Rudy Salahuddin, dikutip dari pernyataan resmi, Jumat (1/7).

Ia mengatakan keputusan ini dibuat karena kondisi pandemi covid-19 sudah berubah menjadi endemi. Untuk itu, pemerintah berencana menjalankan skema normal dengan mengadakan pelatihan offline yang merupakan desain awal dari Program Kartu Prakerja.

Melalui skema normal, pemerintah berharap Program Kartu Prakerja dapat memberikan serangkai pelatihan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pelatihan dapat dilakukan secara offline, online, dan hybrid.

Oleh karena itu, dapat dipastikan bantuan biaya pelatihan akan lebih besar dari dana insentif yang diberikan.

Sejak Program Kartu Prakerja diluncurkan April 2020 lalu, terdapat total penerima manfaat sebanyak 12,8 juta orang di seluruh Indonesia. Program ini hadir di 514 kabupaten dan kota, dengan 56 persen dari populasi tinggal di desa, 49 persen dari peserta adalah perempuan, serta sekitar 3 persen merupakan penyandang disabilitas.

"Selama dua tahun program ini berjalan, Kartu Prakerja telah sukses dijalankan dengan baik. Tentunya dengan kesuksesannya, harapan yang sangat tinggi juga diemban untuk keberlanjutan ke depannya," kata Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede.

Untuk mempersiapkan penyiapan pelaksanaan skema normal Program Kartu Prakerja, tim pelaksana menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama untuk menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja, kementerian dan lembaga terkait, akademisi dan profesional, asosiasi dan industri, hingga lembaga-lembaga pelatihan.

 

Read More