Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Akan Kembali Menyalurkan Bansos 2024 PKH Tahap 2 Dalam Rangka Meringankan Tekanan Ekonomi Warga Menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 H

Yogyakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) tahap 2 tahun 2024.

Bansos PKH tahap 2 ini dirancang sebagai upaya untuk meringankan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, terutama menjelang perayaan Lebaran Idul Fitri 1445 H. Dengan memberikan bantuan langsung kepada keluarga penerima manfaat, pemerintah berharap dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan bahwa dampak dari situasi ekonomi global dan nasional tidak berdampak terlalu berat pada rakyat. Dengan menyalurkan Bansos PKH, pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, sehingga mereka dapat tetap memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam menyambut momen penting seperti Lebaran.

Bansos PKH telah terbukti sebagai salah satu instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga didukung oleh berbagai program pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian keluarga penerima manfaat.

Dengan adanya Bansos PKH tahap 2 ini, pemerintah juga berupaya untuk memperkuat citra positifnya di mata masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Jokowi memiliki kepedulian yang nyata terhadap kebutuhan rakyatnya, terutama di tengah tantangan ekonomi yang sedang dihadapi.

Selain itu, kebijakan ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas politik nasional. Dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, pemerintah tidak hanya menciptakan keadilan sosial, tetapi juga memperkuat rasa kepercayaan dan keterlibatan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Dengan demikian, melalui langkah-langkah seperti menyalurkan Bansos PKH tahap 2, pemerintah Jokowi terus memperlihatkan kinerja positifnya dalam mengelola perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan stabilitas politik nasional dan memperkuat citra positif pemerintah di mata masyarakat, serta memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

 

Read More

Yakin Tercapai, Presiden Joko Widodo Menargetkan Kemiskinan Ekstrem Bisa Mencapai 0% - 1% Di Tahun 2024

 

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0% - 1% pada tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh.

Dalam mengumumkan target ini, Presiden Jokowi menegaskan keyakinannya bahwa hal ini bukanlah sekadar angan-angan, melainkan sebuah tujuan yang dapat dicapai dengan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak terkait. Beliau menekankan pentingnya upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai target ini.

Langkah-langkah konkret telah diambil oleh pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan target tersebut. Program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dicanangkan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra Kerja, dan berbagai program bantuan sosial lainnya, menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta investasi dalam infrastruktur yang dapat membuka peluang kerja dan memperluas akses pasar bagi para pelaku usaha kecil.

Keputusan Presiden Jokowi untuk menargetkan kemiskinan ekstrem pada tingkat yang sangat rendah merupakan cermin dari komitmen kuatnya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Beliau menyadari bahwa kemiskinan bukanlah masalah yang bisa diselesaikan secara instan, namun dengan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang tepat, hal ini dapat tercapai.

Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam mencapai target ini. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Selain itu, sektor swasta juga diharapkan ikut serta dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Melalui kerja sama yang sinergis dan langkah-langkah yang terencana dengan baik, target Presiden Jokowi untuk mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1% pada tahun 2024 dapat tercapai, sehingga Indonesia dapat melangkah menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi secara berkelanjutan.

 

Read More

Presiden Jokowi Bagikan Bansos di Pasar Muntok Bangka Barat

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Muntok di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (20/10/2022). Kedatangan Presiden adalah untuk membagikan sejumlah bantuan sosial bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Setibanya di Pasar Muntok, Presiden Jokowi langsung menyapa para penerima manfaat PKH dan menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) senilai Rp1,2 juta. Kepada para penerima manfaat, Presiden juga menanyakan apakah mereka telah menerima bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM).

“Yang pertama kan Rp300 ribu. Nanti diterima lagi Rp300 ribu di akhir November atau awal Desember ya,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga berpesan kepada para penerima agar mensyukuri bantuan yang diterimanya. Menurut Presiden, bantuan sosial tersebut bisa ditambah lagi jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah berlebih.

“Nanti kalau APBN ada berlebih nanti akan ditambahi lagi ya,” ungkap Presiden yang diamini oleh para penerima manfaat.

Selain menyerahkan BMK bagi penerima manfaat PKH, dalam kesempatan tersebut Kepala Negara juga menyerahkan bantuan tunai kepada para pedagang. Presiden menyapa para pedagang sambil berkeliling pasar tersebut.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan di Pasar Muntok antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, dan Bupati Bangka Barat Sukirman.

 

Read More

Rp 479T Bansos Jokowi Siap Disalurkan

Joko Widodo masih akan bagi-bagi bantuan sosial pada 2023 mendatang. Besaran bansos mencapai Rp 479,1 triliun agar mampu mengurangi beban keluarga miskin dan rentan miskin atas terjadinya risiko sosial.

"Perlindungan sosial akan belanjakan Rp 479,1 triliun," ungkap Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, saat rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (20/9/2022)

Meski demikian, negara masih akan menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah. Khususnya terkait data. Menurut Isa, perbaikan data sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan antisipasi krisis di masa depan.

"Ada tantangan akurasi data terutama penerima perlinsos. Sinergi perlinsos harus ditingkatkan dan belum terukur dan struktur dan perlinsos yang adaptif dalam menghadapi krisis di masa depan," paparnya.

Siapa saja yang mendapat perlindungan sosial?

• Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM
• Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM
• Program Kartu Prakerja 500 ribu peserta
• Subsidi listrik 40,7 juta pelanggan
• Subsidi LPG 3 kg 8 juta MT
• Subsidi bantuan uang muka perumahan 220 ribu unit rumah

 

Read More

Program PKH Era Jokowi Dinilai Turunkan Angka Kemiskinan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan dampak positif besar bagi masyarakat. Melalui program tersebut kini angka kemiskinan cenderung menurun signifikan. Wakil Bupati Bangkalan Mohni mengatakan kehadiran PKH pada era kepemimpinan Jokowi begitu membantu keberlangsungan hidup masyarakat. Khususnya membantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Mohni menyebutkan selama pelaksanaan PKH, sejak awal diluncurkan sampai sekarang telah banyak kebermanfaatan yang didapat. Bantuan yang diberikan tepat menyasar langsung persoalan inti masyarakat.

Di samping itu, berkat kehadiran program tersebut sekarang dapat dilihat angka kemiskinan yang terus menurun. Meski pandemi belum benar-benar dinyatakan usai dan pergi sampai saat ini. 

"Hadirnya program ini (PKH) tentu sangat bagus yakni untuk membedah kemiskinan yang ada di Indonesia," kata Mohni saat ditemui di Madura, Jawa Timur. Lebih dari itu dia mengungkapkan konsistensi dan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadikan penyaluran PKH tepat sasaran. Sehingga target dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan dapat tuntas secara keseluruhan.

Dampaknya, tambah dia, kian mendorong terciptanya peningkatan perekonomian masyarakat. Menjadi satu solusi jalan untuk mengeraskan persoalan kemiskinan. "Itu yang memang gampang-gampang susah untuk memang diwujudkan. Karena miskin kaya ini kan sesuatu yang abstrak yang tidak bisa disama ratakan," pungkas Mohni.

Komitmen Presiden Jokowi menuntaskan persoalan kemiskinan tercermin dari presentas angka yang terus menurun. Tercatat per Maret 2022 yang kembali menurun menjadi 9,54%, dari semula 9,71% di Bulan September 2021 (Maret 2021: 10,14%). Hal ini menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2022.

 

Read More

Upaya Jokowi Genjot PKH Berhasil Ringankan Beban Masyarakat

Jakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen membantu meringakan beban hidup masyarakat yang kesulitan. Realisasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kunci dalam upaya menjaga keberlangsung hidup masyarakat di tengah kondisi tak menentu.

Menurut Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jawa Timur Alwi, PKH saat ini menjadi program yang sangat dibutuhkan. Masyarakat penerima bantuan merasa terbantu akan kebutuhan hidup dan mengurangi beban hidup di tengah situasi belum stabilnya kebutuhan pokok yang di sebabkan oleh situasi global yang tidak menentu. Minggu (4/9/2022).

PKH yang konsisten disalurkan pemerintahan Jokowi dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat kesejahteraan masyarakat stabil, bahkan meningkat. Program tersebut diklaim telah banyak membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari serta dapat membantu biaya pada sector lainya di masyarakat.

Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah telah menambah anggaran untuk bansos pada 2022 dengan jumlah total Rp 18,6 triliun. Tambahan bansos tersebut akan dimanfaatkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menyebar program bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun, atau senilai Rp 600 ribu untuk masing-masing penerima.

Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) tersebut dialokasikan di tengah isu harga BBM naik, yang telah membuat beban anggaran pemerintah yang terus membengkak.

Selain bansos itu, Sri Mulyani menambahkan, Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk bantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

 

Read More

Bansos Era Jokowi Dinilai Signifikan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta - Program bantuan sosial (bansos) yang digencarkan Presiden Joko Widodo dinilai telah menghadirkan banyak kebermanfaatan dalam kehidupan masyarakat. kehadirannya dianggap mampu tingkatkan kesejahteraan secara signifikan.

Menurut Akdemisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bengkulu (Unib) Djoenet Santoso mengungkapkan peningkatan kesejahteraan kini sudah mulai terlihat sejah program bansos Jokowi resmi digulirkan. Taraf kehidupan masyarakat terus menuju ke arah perbaikan. Sabtu 13/8/2022

Utamanya, tambah dia, terhadap masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlebih lagi di tengah kondisi pandemi Covid 19 yang belum usai sampai saat ini.

Berbagai bantuan yang tergabung dalam Jaringan Pengaman Sosial (JPS) manfaatnya begitu dirasakan masyarakat. JPS Jokowi mempunyai peran penting tidak hanya dalam peningkatan kesejahteraan lebih dari itu juga berpengaruh besar membantu menurunkan angka kemiskinan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyerahkan bantuan bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pasa Selasa 9 Agustus 2022.­­­­­_­­­

 

Read More

Jokowi Salurkan Bantuan PKH dan BPNT di Pasar Pucang Anom Surabaya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta istri, Rini Indriyani Eri Cahyadi, mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga Kota Surabaya di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Minggu (21/8/2022).

Saat itu, Presiden Jokowi menyerahkan langsung bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan program Atensi, dan Bantuan Modal Kerja (BMK).

Kedatangan Presiden Jokowi ke Pasar Pucang Anom itu disambut antusias oleh warga. Bahkan, beberapa jam sebelum Presiden datang, mereka sudah memadati area pasar. Mereka ingin melihat langsung orang nomor satu di Indonesia ini.

Tiba di Pasar Pucang Anom, Presiden Jokowi masuk ke dalam pasar. Ia sempat menyapa warga dan berdialog dengan para pedagang. Selanjutnya, ia menyerahkan sejumlah bantuan dan berdialog langsung dengan para penerima bantuan itu. Setelah itu, ia juga sempat membagi-bagikan kaus kepada warga, bahkan ia juga sempat melayani warga untuk berfoto dan bersalaman.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa di Pasar Pucang Anom ini Presiden Jokowi memberikan bantuan PKH dan BPNT kepada 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurutnya, ini merupakan penyaluran tahap 3 yang sudah dilakukan.

“Selain itu, Bapak Presiden juga memberikan Program Atensi dari Kemensos kepada 20 KPM, dan juga Bantuan Modal Kerja (BMK) dari Kemensos kepada 10 penerima,” kata Wali Kota Eri.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin menjelaskan bahwa PKH di Surabaya ada sekitar 45 ribu lebih, dan yang BPNT ada sekitar 85 ribu lebih. Keduanya ini beririsan, sehingga yang dapat PKH bisa mungkin dapat BPNT juga.

“Jadi, ada kriteria yang memang beririsan. Makanya, satu orang penerima manfaat bisa dapat bantuan PKH dan BPNT, tergantung dengan komponen dalam keluarganya,” kata Anna.

Ia juga memastikan bahwa penyaluran bantuan PKH dan BPNT ini sudah masuk tahap ketiga, karena untuk tahap 1 dan 2 sudah selesai beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, penyaluran bantuan itu sudah sekitar 30-40 persen dan ini terus dilakukan percepatan.

“Biasanya penyalurannya itu maksimal 3 bulan. Bahkan, kami terus melakukan percepatan-percepatan, Dinsos bersama teman-teman kecamatan dan BNI berkolaborasi turut mengundang KPM-nya di kecamatan masing-masing, hal ini kami lakukan untuk mempercepat penyalurannya,” ujarnya.

Meski begitu, Anna berharap warga Kota Surabaya tidak hanya bertumpu dan mengandalkan bantuan ini saja. Sebab, bantuannya hanya sekitar Rp 200 ribuan. Ia berharap warga bisa memanfaatkan bantuan program Atensi yang diberikan oleh Kemensos, karena bisa langsung membuka usaha dan pendapatannya pasti akan bertambah.

“Bahkan, ke depan bantuan dari Pemkot Surabaya dan Kemensos, akan diubah. Bagi yang usia produktif, pemkot akan menyalurkan kepada Program Padat Karya, sehingga warga bisa mendapatkan pendapatan dari program tersebut. Kalau dari Kemensos nanti juga akan dialihkan menjadi Program Usaha Ekonomi, terutama untuk warga yang masih berusia 45 tahun ke bawah. Jadi, ayo dimanfaatkan program-program ini,” pungkasnya.

 

Read More