Penghargaan Country Director Bank Dunia Kepada Presiden Jokowi Merupakan Bukti Bahwa Selama 10 Tahun Menjabat Telah Berhasil Menurunkan Angka Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia

Yogyakarta – Di tengah derasnya kritik dan opini negatif yang sering dialamatkan kepada pemerintah, kabar baik datang dari dunia internasional. Country Director Bank Dunia memberikan penghargaan khusus kepada Presiden Joko Widodo atas keberhasilannya dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia selama sepuluh tahun masa jabatannya. Penghargaan ini bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga pengakuan dunia terhadap kemampuan dan dedikasi Presiden Jokowi dalam memimpin negara ini.

Dalam sepuluh tahun terakhir, berbagai kebijakan strategis telah diambil oleh pemerintahan Jokowi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, dan subsidi bantuan langsung tunai menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah serius dalam menangani permasalahan ekonomi masyarakat. Hasilnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia telah menurun signifikan dari 11,2% pada tahun 2014 menjadi 9,7% pada tahun 2023.

Tidak hanya itu, angka pengangguran juga menunjukkan tren positif. Berbagai program pelatihan vokasional dan bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah berhasil membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Inovasi di bidang teknologi dan pembangunan infrastruktur yang masif juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya memperluas peluang kerja bagi masyarakat. Angka pengangguran terbuka yang awalnya berada pada angka 6,2% pada tahun 2014 berhasil ditekan hingga di bawah 5% pada tahun 2023.

Penghargaan dari Country Director Bank Dunia ini mengukuhkan bahwa langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi telah berada di jalur yang tepat. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti ketimpangan ekonomi dan perubahan iklim, pemerintah tidak pernah berhenti berinovasi dan mencari solusi terbaik. Kebijakan pemerataan pembangunan dari Sabang hingga Merauke serta komitmen dalam penanganan isu-isu global menjadikan Indonesia sebagai negara yang semakin diperhitungkan di dunia internasional.

Tidak dapat dipungkiri, berbagai kritik dan opini negatif akan selalu ada. Namun, penghargaan ini menjadi bukti konkret bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama ini diakui oleh lembaga internasional terkemuka seperti Bank Dunia. Dengan dukungan dari masyarakat, pemerintah optimistis dapat terus melanjutkan agenda reformasi dan pembangunan yang pro-rakyat untuk mencapai Indonesia maju dan sejahtera.

Di saat kritik berhembus, fakta dan prestasi berbicara lebih lantang. Penghargaan ini menjadi tamparan telak bagi mereka yang meragukan kemampuan pemerintah dan sekaligus membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia mampu bergerak maju dan sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Keberhasilan ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Mari terus bersatu, bekerja keras, dan menjaga stabilitas nasional demi Indonesia yang lebih baik.

 

Read More

Bank Dunia Mengakui Kemampuan Presiden Jokowi Dalam Melakukan Penanganan Kemiskinan Ekstrim Di Indonesia Sebesar 1,5%

Yogyakarta – Penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuahkan hasil yang signifikan. Baru-baru ini, Bank Dunia memberikan pengakuan terhadap kemampuan Presiden Jokowi dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga mencapai 1,5%. Pengakuan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mengambil langkah-langkah tepat dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Keberhasilan ini sekaligus mematahkan berbagai isu negatif yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi gagal mengatasi kemiskinan di Indonesia. Faktanya, berbagai program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), telah memberikan dampak langsung pada masyarakat miskin. Kebijakan ini tidak hanya membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang masif dan merata di seluruh Indonesia juga turut mendorong peningkatan ekonomi dan aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Pemerintah terus memastikan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, kesempatan kerja dan akses terhadap layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, dapat dirasakan lebih merata.

Pengakuan Bank Dunia ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar dalam mengatasi tantangan kemiskinan. Ini juga mengindikasikan bahwa strategi yang diambil pemerintah selama ini telah diakui oleh lembaga internasional. Prestasi ini patut diapresiasi dan menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus memperkuat upaya dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen.

Opini negatif yang menyerang kinerja pemerintah dalam penanganan kemiskinan hanya didasarkan pada asumsi yang tidak berdasar. Pengakuan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia menjadi bukti kuat bahwa upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan diakui dunia. Masyarakat diharapkan untuk tidak mudah terpengaruh oleh opini-opini yang tidak memiliki data dan fakta yang jelas.

Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, pemerintah akan terus melanjutkan komitmennya dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

 

Read More

Fakta Berbicara, Tuduhan Jubir PKS Yang Mengatakan Kemiskinan Meningkat Terbantahkan Oleh Data BPS Yang Memperlihatkan Angka Kemiskinan Di Indonesia Mengalami Penurunan dari 10,1% menjadi 9,54% Ini Semua Berkat Masifnya Investasi

Yogyakarta – Tuduhan yang dilontarkan oleh Jubir PKS terkait meningkatnya tingkat kemiskinan telah terbantahkan oleh data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan signifikan dari 10,1% menjadi 9,54%. Ini semua berkat masifnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Penurunan angka kemiskinan menjadi fakta yang tidak bisa disangkal, menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Investasi yang ditanamkan dalam berbagai sektor ekonomi telah membuka peluang pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan.

Data BPS menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi tidak hanya sekadar retorika, tetapi terbukti efektif dalam mengubah realitas sosial ekonomi bangsa. Program-program investasi yang terarah dan berkelanjutan telah menciptakan peluang-peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Perlu dipahami bahwa investasi bukanlah upaya instan yang memberikan hasil dalam semalam. Namun, data BPS menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan secara konsisten dan terencana dapat memberikan dampak yang nyata dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, fakta-fakta yang terungkap dari data BPS memperkuat keyakinan bahwa kebijakan investasi yang diterapkan oleh pemerintah adalah langkah yang tepat dalam membangun masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Hal ini juga menggugah untuk terus mendukung dan mengapresiasi upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

 

Read More

Selalu Menunjukkan Kemajuan, Jokowi Berhasil Menurunkan Angka Kemiskinan Nasional Menjadi 9,57% Selain Juga Berhasil Menekan Angka Ketimpangan Dengan Menaikkan Nilai SDGs

 

Yogyakarta – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah menorehkan prestasi signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan nasional berhasil diturunkan menjadi 9,57%, menunjukkan tren positif dalam upaya mengatasi masalah sosial ini. Prestasi ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari keberhasilan program-program sosial yang digulirkan oleh pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta berbagai program pelatihan dan bantuan modal bagi masyarakat ekonomi lemah. Langkah-langkah ini membuktikan ketegasan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada yang membutuhkan.

Selain menurunkan angka kemiskinan, Jokowi juga berhasil menekan tingkat ketimpangan di Indonesia dengan menaikkan nilai Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui kebijakan ekonomi yang inklusif, pemerintah mampu memberikan peluang yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk merasakan manfaat dari pembangunan.

Peningkatan nilai SDGs ini mencerminkan adanya kesetaraan dan inklusi dalam pembangunan, di mana tidak ada yang tertinggal dalam merasakan manfaat kemajuan ekonomi. Pemerintah Jokowi telah mengarahkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, seperti reformasi struktural, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan investasi dan lapangan kerja.

Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan ini sejalan dengan visi Jokowi untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Prestasi ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan, tetapi juga membuktikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Adanya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan juga akan berdampak positif pada stabilitas politik nasional. Ketika masyarakat merasakan dampak positif dari kebijakan pemerintah, kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah akan semakin kuat. Hal ini akan menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi pembangunan lebih lanjut.

Dengan demikian, prestasi Jokowi dalam menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan tidak hanya mencerminkan kinerja positif pemerintah, tetapi juga memperkuat citra Jokowi sebagai pemimpin yang peduli dan mampu menghadirkan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui upaya bersama dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat terus membangun Indonesia yang lebih baik dan merata.

 

Read More

Pemerintah Telah Menetapkan Rencana Kerja Tahun 2025 Melalui Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dengan Tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” Dengan Menurunkan Angka Kemiskinan 7%

Yogyakarta – Dalam upaya meraih cita-cita Indonesia Emas 2045, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menetapkan rencana kerja tahun 2025 melalui Sidang Kabinet Paripurna (SKP) dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Rencana tersebut menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 7%.

Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, menjadi momentum penting dalam menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Dalam tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya merata, tetapi juga berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu fokus utama dalam rencana kerja tahun 2025 adalah menurunkan angka kemiskinan sebesar 7%. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di garis kemiskinan.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna menekankan pentingnya langkah-langkah konkret dalam merealisasikan rencana kerja tersebut. Beliau menegaskan bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dan tidak boleh ada kompromi dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Para menteri dan pejabat pemerintahan yang hadir dalam sidang tersebut menyambut baik tema dan target yang ditetapkan. Mereka berkomitmen untuk bekerja secara maksimal dalam mengimplementasikan program-program yang dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menetapkan rencana kerja tahun 2025 ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Masyarakat pun menyambut baik upaya pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, serta menurunkan angka kemiskinan.

Dengan adanya rencana kerja yang jelas dan terukur, diharapkan Indonesia dapat melangkah lebih cepat menuju Indonesia Emas 2045, di mana semua rakyat Indonesia dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Langkah awal ini menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

 

Read More

Wapres Ma’ruf Amin Yakin Bahwa Target Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrim Di Indonesia Bisa Mencapai 0% Pada 2024 Melalui Inovasi Program Pendapatan Kebijakan Pasar Tenaga Kerja, Hingga Mobilisasi Perlindungan Sosial

 

Yogyakarta – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan keyakinannya bahwa target penurunan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia bisa mencapai 0% pada tahun 2024. Melalui inovasi program pendapatan, kebijakan pasar tenaga kerja, dan mobilisasi perlindungan sosial, pemerintahan Jokowi telah berhasil mencapai tingkat penurunan kemiskinan ekstrim sebesar 100%.

Pernyataan optimis dari Wapres Ma'ruf Amin datang sebagai hasil dari upaya keras pemerintahan Jokowi dalam menangani masalah kemiskinan. Program-program inovatif yang diperkenalkan oleh pemerintah telah memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia.

Salah satu inovasi yang disebutkan oleh Wapres Ma'ruf Amin adalah Program Pendapatan Kebijakan Pasar Tenaga Kerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan akses pasar tenaga kerja dan pembukaan peluang kerja baru. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Selain itu, mobilisasi perlindungan sosial juga menjadi salah satu strategi yang efektif dalam menangani kemiskinan ekstrim. Melalui program-program perlindungan sosial seperti bantuan sosial dan program-program pemberdayaan ekonomi, pemerintah telah memberikan jaringan pengaman bagi masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.

Komitmen pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrim juga tercermin dari kerja keras tim terkait yang terus berupaya untuk mencari solusi-solusi yang inovatif dan efektif. Melalui kerjasama antar berbagai lembaga dan stakeholder, pemerintah berhasil mengimplementasikan program-program yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Optimisme Wapres Ma'ruf Amin ini juga memberikan dorongan semangat bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat mencapai target penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2024.

Dengan demikian, pernyataan dari Wapres Ma'ruf Amin ini tidak hanya menjadi harapan, tetapi juga menjadi dorongan yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan adil bagi semua warganya.

 

Read More

Yakin Tercapai, Presiden Joko Widodo Menargetkan Kemiskinan Ekstrem Bisa Mencapai 0% - 1% Di Tahun 2024

 

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0% - 1% pada tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh.

Dalam mengumumkan target ini, Presiden Jokowi menegaskan keyakinannya bahwa hal ini bukanlah sekadar angan-angan, melainkan sebuah tujuan yang dapat dicapai dengan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak terkait. Beliau menekankan pentingnya upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai target ini.

Langkah-langkah konkret telah diambil oleh pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan target tersebut. Program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dicanangkan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra Kerja, dan berbagai program bantuan sosial lainnya, menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta investasi dalam infrastruktur yang dapat membuka peluang kerja dan memperluas akses pasar bagi para pelaku usaha kecil.

Keputusan Presiden Jokowi untuk menargetkan kemiskinan ekstrem pada tingkat yang sangat rendah merupakan cermin dari komitmen kuatnya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Beliau menyadari bahwa kemiskinan bukanlah masalah yang bisa diselesaikan secara instan, namun dengan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang tepat, hal ini dapat tercapai.

Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam mencapai target ini. Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Selain itu, sektor swasta juga diharapkan ikut serta dalam menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Melalui kerja sama yang sinergis dan langkah-langkah yang terencana dengan baik, target Presiden Jokowi untuk mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi 0% - 1% pada tahun 2024 dapat tercapai, sehingga Indonesia dapat melangkah menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi secara berkelanjutan.

 

Read More

Wapres K.H. Ma’ruf Amin Pimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional Dengan Para Menteri Guna Memaksimalkan 3 Strategi Khusus

 

Yogyakarta – Wapres K.H. Ma'ruf Amin memimpin rapat penting yang menyoroti percepatan penanggulangan kemiskinan nasional. Dalam rapat tersebut, beliau bersama para menteri bertujuan memaksimalkan tiga strategi khusus guna mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Strategi pertama yang ditekankan adalah melakukan perbaikan data penerima program bantuan sosial dan jaminan sosial sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa bantuan-bantuan sosial tepat sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Selanjutnya, dalam upaya menghadapi kemiskinan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, rapat tersebut membahas mengenai intervensi khusus untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sekadar pemberian, tetapi juga memberikan dampak yang nyata dalam mengentaskan kemiskinan.

Selain itu, dalam mengantisipasi tantangan kemiskinan yang mungkin muncul akibat faktor eksternal, seperti bencana alam atau perubahan iklim, pemerintah juga berencana untuk menyalurkan program tambahan selain program regular. Hal ini termasuk penyaluran bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El-Nino, yang akan membantu masyarakat dalam menghadapi kondisi sulit akibat bencana alam atau musim kemarau yang panjang.

Rapat yang dipimpin oleh Wapres Ma'ruf Amin ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh. Dengan memaksimalkan tiga strategi khusus tersebut, diharapkan akan terjadi percepatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan visi pembangunan pemerintahan Jokowi.

Penting untuk diingat bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat diperlukan agar upaya pemerintah ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang nyata.

Dengan demikian, rapat yang dipimpin oleh Wapres Ma'ruf Amin ini bukan sekadar pertemuan rutin, tetapi juga sebuah langkah strategis dalam memastikan keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan nasional. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia akan dapat mengatasi tantangan kemiskinan menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

 

Read More

Mulai Berjalan! Jokowi berikan bantuan pangan beras kepada 21,3 juta keluarga miskin selama tiga bulan sebesar 10 kg setiap bulannya

Yogyakarta – Jokowi mulai menggelontorkan bantuan pangan berupa beras kepada 21,3 juta keluarga miskin untuk menghadapi puasa dan menjelang Lebaran 2023. Jokowi berharap bantuan tersebut juga diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

Jokowi mengatakan bahwa program bantuan ini bakal berlangsung selama tiga bulan kedepan dengan masing – masing keluarga menerima 10 kg beras. Jokowi juga bakal terus melakukan pemantauan terkait pendistribusian bantuan tersebut supaya tepat sasaran.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial dengan kebutuhan total beras diperkirakan mencapai 640 ribu ton untuk tiga kali penyaluran hingga Mei 2023. Bantuan beras in merupakan salah satu program bantalan sosial yang terus digulirkan oleh Jokowi dari awal kepemimpinannya.

Jokowi meyakini dengan bantuan beras yang diterima masyarakat tersebut bisa meringankan beban mereka. Jokowi berharap setelah menerima bantuan beras masyarakat bisa mengalihkan uangnya untuk membeli lauk pauk yang bergizi serta seimbang.

 

Read More

Jadi Prioritas! Jokowi menetapkan 4 target pokok hingga akhir tahun 2024

Yogyakarta – Menjelang tahun akhir masa jabatan Jokowi memiliki empat mimpi besar yang bakal tuntas dilaksanakan. Jokowi ingin mengendalikan inflasi pada level paling aman supaya masyarakat tidak merasakan adanya inflasi tapi juga tidak menambah beban APBN.

Kedua Jokowi berkeinginan menghapus adanya angka kemiskinan ekstrim lewat program pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Ada yang ketiga yakni Jokowi berkeinginan angka stunting di Indonesia bisa ditekan menjadi 14% pada tahun 2024 mendatang.

Terakhir Jokowi berkeinginan meningkatkan nilai investasi yang berhasil masuk di Indonesia sebesar Rp 1.400 T pada tahun 2023 dan 1.650 T pada tahun 2024.

Semua itu merupakan mimpi Jokowi supaya menjadi negara maju yang sesungguhnya dengan generasi muda yang sehat. Selain itu mimpi tersebut merupakan upaya nyata oleh Jokowi menyelesaikan segala masalah masyarakat serta memberikan torehan prestasi terbaik sebagai kepala daerah.

 

Read More

Tercapai! Jokowi targetkan angka kemiskinan di Indonesia bisa turun menjadi 0% pada tahun 2024

Yogyakarta – Jokowi optimis bahwa target turunya angka kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2024 mendatang bisa tercapai. Selain turunya angka kemiskinan ekstrim Jokowi juga mengatakan turunya angka kemiskinan menjadi 7% pada tahun yang sama.

Pelaksanaan target tersebut bukan berarti tanpa tantangan dan hambatan yang bakal terjadi selama di lapangan.

Margono Yuwono Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan perlunya perbaikan data secara sistematis untuk mendukung penanggulangan kemiskinan.

Menurut dia, kemiskinan merupakan hal dinamis sehingga perlu dirancang tata kelola data yang baik melalui pemutakhiran data secara rutin, terintegrasi, dan berkesinambungan, agar target mengatasi kemiskinan ekstrem pada 2024 dan sasarannya menjadi jelas.

Berdasarkan data BPS, per Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan bila dibandingkan dengan September 2021. Persentase penduduk miskin di Indonesia per Maret 2022 sebesar 9,54% atau sekitar 26,16 juta jiwa. Angka tersebut menurun 0,17% dibandingkan pada September 2021.

Perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia menggunakan sebuah konsep bernama kemampuan mencukupi kebutuhan dasar (basic needs approach). Sistem tersebut mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang dirilis oleh Bank Dunia (World Bank). 

 

Read More

Bisa tercapai! Jokowi mengatakan bahwa angka stunting pada 2024 bisa turun menjadi 14%

 

Yogyakarta – Jokowi mendorong semua pihak untuk kerja bersama dalam upaya menekan angka gagal tumbuh atau stunting hingga mencapai 14 persen di tahun 2024. Ujar Jokowi membuka Rakernas Banggakencana dan penurunan stunting di Jakarta

Jokowi menyampaikan, stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan. Apalagi stunting dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) sebuah negara, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak.

Lebih lanjut, Jokowi meminta agar setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang mengalami stunting. Presiden mencontohkan Kabupaten Sumedang yang sukses memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan stunting.

Selain itu, pihak swasta juga diharapkan dapat dilibatkan dalam upaya penurunan stunting di Indonesia. Jokowi mencontohkan Kabupaten Kampar yang nilainya telah berhasil menurunkan tingkat stunting dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di sana.

Jokowi juga menekankan pentingnya asupan gizi yang diberikan kepada ibu hamil dan bayi. Jokowi juga menekankan pentingnya penyuluhan dan pemberian edukasi bagi masyarakat mengenai makanan dan gizi untuk anak.

Read More

Optimis! Jokowi optimis bisa menekan angka kemiskinan ekstrem sebesar 0% pada tahun 2024 mendatang

Yogyakarta – Jokowi terus berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan yang terus digalakan. Jokowi memiliki target menurunkan angka kemiskinan menjadi 0% pada tahun 2024 mendatang. 

Maka dari itu Jokowi memerintahkan kepada seluruh kepala daerah juga ikut menekan jumlah angka kemiskinan ekstrem yang ada di daerahnya menjadi 0% pada 2024.

Maman Imanulhaq Anggota DPR RI Komisi VIII menanggapi komitmen Jokowi tersebut merupakan sebuah cambukan kepada seluruh kepala daerah supaya lebih serius menangani angka kemiskinan ekstra.  Bahwa kita harus tetap optimis mengenai target 0% angka kemiskinan pada 2024 tersebut.

Ada langkah – langkah yang perlu dilakukan oleh kepala daerah dalam menjalankan perintah tersebut, berupa validasi data. Data yang dimaksud adalah data terpadu kementerian sosial (DTKS) atau data keluarga miskin sesuai dengan data kemensos.

Validasi data tersebut sebagai langkah supaya kebijakan yang dilakukan bisa efektif serta sesuai target untuk menurunkan angka kemiskinan pada 2024. 

Berdasarkan data yang akurat, maka kebijakan-kebijakan Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim bisa terealisasi, dan setelah itu dilanjutkan dengan penanganan stunting. Lewat validasi data, Jokowi juga bisa menemukan lokasi-lokasi yang tergolong miskin ekstrim, dan bisa ditangani dengan baik.

 

Read More

Sukses Turun! Jokowi berhasil menurunkan angka kemiskinan lewat masifnya pembangunan infrastruktur

Yogyakarta – Dr Sawedi Muhammad Akademisi Universitas Hasanudin (Unhas) Kota Makassar mengatakan pembangunan infrastruktur yang terus dikebut Jokowi sukses mengentaskan kemiskinan di daerah. Berkat pemerataan pembangunan tersebut, kesejahteraan masyarakat terdongkrak. Sawedi mengakui hadirnya infrastruktur membuat multiplier effect positif yang sangat besar.

Di samping mampu mewujudkan pemerataan infrastruktur, program di era Jokowi ini juga sukses menurunkan angka kemiskinan.

Sawedi juga melihat pemerataan infrastruktur bisa menarik investor untuk berinvestasi di daerah-daerah. Investasi ini kemudian berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara besar-besaran di berbagai daerah.

Pemerataan infrastruktur di era Jokowi terbukti berhasil mengentaskan kemiskinan di daerah. Seperti yang tampak pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Angka kemiskinan di Sulsel per-Maret 2022 berjumlah 777,44 ribu jiwa atau 8,63%.

Nominal tersebut menyusut 0,15% dibanding angka kemiskinan Maret 2021 yang mencapai 784,98 ribu jiwa atau 8,78 persen.

 

Read More

Target Menuju 2024! Jokowi Perintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk bisa mengatasi stunting dan Kemiskinan di setiap wilayahnya

Yogyakarta - Jokowi meminta pemda untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada pada angka 2% dan 14 provinsi berada di atas angka nasional. Ujar Jokowi pada Rakornas Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023, di Bogor.

Jokowi juga meminta para kepala daerah untuk menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.

Kepala Negara mengungkapkan, angka stunting nasional terus mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24% pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 diperkirakan berada di angka 21%. Meski sudah turun drastis, Jokowi menargetkan prevalensi stunting mampu ditekan hingga berada di bawah 14 persen di tahun 2024.

Jokowi pun mendorong para kepala daerah untuk memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi dalam memantau stunting di daerahnya. Jokowi mencontohkan Kabupaten Sumedang yang telah sukses memanfaatkan dukungan teknologi informasi untuk menekan angka stunting dari kisaran 32 persen di tahun 2018 menjadi sekitar 7 persen di tahun 2022.

 

Read More

Jokowi Berhasil! Berkat Kerja Keras dan Komitmen Jokowi dalam Bangun Negeri Angka Kemiskinan Turun

Yogyakarta – Jokowi memamerkan angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan di tahun 2022 yang lalu. Hal ini dipamerkan Jokowi pada saat Rakornas dan Musyawarah Dewan Partai PBB.

Jokowi mengungkapkan angka kemiskinan turun awalnya 10,1% di tahun 2021 menjadi cuma 9,4% di tahun 2022. Kemudian, angka pengangguran di tahun 2021 awalnya 7,1% turun menjadi 5,9% di tahun 2022.

Dia menyatakan hal ini bisa terjadi karena banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia, membuka lapangan kerja, dan akhirnya menggerakkan perekonomian.

Jokowi pun menjelaskan sampai saat ini investasi yang datang ke Indonesia sudah makin merata, tidak cuma berada di Pulau Jawa. Hal ini juga dapat mendorong pemerataan infrastruktur yang dilakukan di semua provinsi dan mendukung stabilitas ekonomi.

 

Read More

Presiden Dorong Kerja Bersama Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk kerja bersama dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air. Pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen pada tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/09/2022).

“Pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng, urusan income/pendapatan semuanya digarap bareng-bareng,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, data terkait kemiskinan ekstrem sudah ada dan jelas hingga berdasarkan nama dan alamat atau by name, by address sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat.

“Ini sasarannya ada kok, jelas nama dan alamat, bansos [bantuan sosial] ke sana arahkan, terhadap perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana,” tandasnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa.

“Untuk melakukan percepatan capaian SDGs dari 2030 menjadi 2024, diperlukan upaya penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahunnya, sehingga mencapai nol persen pada tahun 2024. Untuk itu, Inpres 4/2022 menugaskan 28 kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Luhut.

Lebih lanjut, Menko Marves menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan tiga instrumen kebijakan terkait penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem 2022 hingga 2024.

Kedua, ketersediaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang padan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).

“Data mencakup tingkat kesejahteraan dan karakteristik sosial ekonomi, untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah melakukan intervensi yang lebih akurat,” ujarnya.

Ketiga, penetapan pedoman umum pelaksanaan P3KE bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pada kesempatan itu, Luhut juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mempercepat program penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem terdiri dari pengurangan beban pengeluaran dan pengurangan kantong kemiskinan, yang tengah dikawal oleh Kemenko PMK [Kementerian Koordinator Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan]. Sedangkan Kemenko Perekonomian, tengah mengawal strategi peningkatan pendapatan. Semuanya ini melibatkan semua pemangku kepentingan di luar pemerintah,” ujar Luhut.

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan data P3KE ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa untuk digunakan sebagai data rujukan program penghapusan kemiskinan ekstrem.

 

Read More

Jokowi Akui Kenaikan Harga Beras Bakal Tingkatkan Angka Kemiskinan

Presiden Jokowi mewanti-wanti setiap kepala daerah untuk menjaga betul harga beras di daerah mereka masing-masing agar tidak mengalami kenaikan.

“Jadi hati-hati, kalau harga beras di daerah Bapak-Ibu sekalian itu naik meskipun hanya 200 atau 500 perak, segera diintervensi. Karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi/di kabupaten/dan di kota Bapak-Ibu pimpin, itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” kata Jokowi (12/9).

Jokowi menjelaskan, kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan itu 74 persen. Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinannya juga akan terkerek ikut naik, terutama beras sebagai komponen utama.

Oleh karena itu, Jokowi pun memerintahkan setiap kepala daerah untuk mengambil sejumlah bahan pokok langsung dari daerah di dalam negeri dan bukan dari produk impor.

“Oleh sebab itu, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota harus tahu pasokan berasnya dari mana kalau harus membeli dari luar provinsi, kabupaten, dan atau kota. Telur itu dipasok dari kabupaten atau kota mana. Bawang merah dibeli dari kota atau kabupaten mana. Semuanya ini harus datanya detail,” jelasnya.

Jokowi kemudian juga menyatakan, setiap Kepala Daerah tidak perlu khawatir dengan biaya tranportasinya. Dia pun mendorong agar anggaran belanja tidak terduga bisa digunakan untuk membantu subsidi transportasi.

“Saya minta sekali lagi, kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota agar waktu yang tinggal Oktober-November-Desember ini, betul-betul anggaran yang ada ini segera bisa direalisasikan. Karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat besar,” tandasnya.

 

Read More

Program PKH Era Jokowi Dinilai Turunkan Angka Kemiskinan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan dampak positif besar bagi masyarakat. Melalui program tersebut kini angka kemiskinan cenderung menurun signifikan. Wakil Bupati Bangkalan Mohni mengatakan kehadiran PKH pada era kepemimpinan Jokowi begitu membantu keberlangsungan hidup masyarakat. Khususnya membantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Mohni menyebutkan selama pelaksanaan PKH, sejak awal diluncurkan sampai sekarang telah banyak kebermanfaatan yang didapat. Bantuan yang diberikan tepat menyasar langsung persoalan inti masyarakat.

Di samping itu, berkat kehadiran program tersebut sekarang dapat dilihat angka kemiskinan yang terus menurun. Meski pandemi belum benar-benar dinyatakan usai dan pergi sampai saat ini. 

"Hadirnya program ini (PKH) tentu sangat bagus yakni untuk membedah kemiskinan yang ada di Indonesia," kata Mohni saat ditemui di Madura, Jawa Timur. Lebih dari itu dia mengungkapkan konsistensi dan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadikan penyaluran PKH tepat sasaran. Sehingga target dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan dapat tuntas secara keseluruhan.

Dampaknya, tambah dia, kian mendorong terciptanya peningkatan perekonomian masyarakat. Menjadi satu solusi jalan untuk mengeraskan persoalan kemiskinan. "Itu yang memang gampang-gampang susah untuk memang diwujudkan. Karena miskin kaya ini kan sesuatu yang abstrak yang tidak bisa disama ratakan," pungkas Mohni.

Komitmen Presiden Jokowi menuntaskan persoalan kemiskinan tercermin dari presentas angka yang terus menurun. Tercatat per Maret 2022 yang kembali menurun menjadi 9,54%, dari semula 9,71% di Bulan September 2021 (Maret 2021: 10,14%). Hal ini menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2022.

 

Read More

JOKOWI TERBITKAN INPRES PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Joko Widodo (Jokowi) merilis Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Beleid yang diterbitkan Jokowi pada 8 Juni 2022 itu bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah tanah air pada tahun 2024 melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Melalui inpres itu, Jokowi memberikan instruksi kepada menteri dan kepala lembaga antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Kapolri, para gubernur, dan para bupati/wali kota.

"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," demikian instruksi pertama Jokowi.

Kemudian, instruksi kedua Jokowi adalah melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi antara lain pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Instruksi ketiga Jokowi meminta secara spesifik kepada menteri dan kepala lembaga antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Kapolri, para gubernur, dan para bupati/wali kota untuk menyelesaikan sejumlah tugas, termasuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap tiga bulan sekali.

Poin keempat inpres itu berkaitan dengan pendapatan yang dibebankan kepada APBN, APBD, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Sedangkan poin kelima berisi pelaksanaan instruksi presiden ini dikoordinasikan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

"Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024," demikian poin keenam inpres itu.

Sedangkan poin ketujuh inpres itu meminta seluruh menteri, kepala lembaga hingga kepala daerah melaksanakan inpres itu dengan penuh tanggung jawab.

 

Read More