Yogyakarta – Kabar mengenai kebocoran data
Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang beredar
di media sosial telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Berita
tersebut dinilai tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk menimbulkan
ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Menanggapi isu ini, Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data
seperti yang dikabarkan.
“Semua data yang ada di DJP telah terjamin keamanannya. Kami memastikan
bahwa tidak ada kebocoran baik NIK maupun NPWP seperti yang beredar saat ini,”
ujar Dwi Astuti. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa DJP senantiasa melakukan
peningkatan sistem keamanan secara berkala untuk melindungi data seluruh wajib
pajak. Berbagai upaya, termasuk penerapan teknologi keamanan terbaru dan audit
sistem secara berkala, terus dilakukan untuk memastikan keamanan data.
DJP juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk
menanggulangi segala bentuk ancaman siber yang mungkin terjadi. “Kami
berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data masyarakat. Isu
kebocoran data ini merupakan upaya yang tidak bertanggung jawab untuk merusak
kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambah Dwi Astuti.
DJP meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang
tidak jelas sumbernya dan selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkannya.
Penyebaran informasi palsu atau hoaks mengenai kebocoran data ini tidak hanya
merugikan pemerintah, tetapi juga menimbulkan keresahan yang tidak perlu di
tengah masyarakat.
Selain itu, DJP mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan jika
menemukan aktivitas mencurigakan terkait penyebaran informasi data pribadi. Ini
penting agar tindakan cepat bisa diambil untuk menghindari potensi kerugian
yang lebih besar.
Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam melindungi data pribadi
masyarakat dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang diperbarui secara
berkala. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat terus mendukung pemerintah
dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan tidak mudah termakan isu-isu yang
tidak benar. Keamanan data pribadi adalah prioritas utama, dan pemerintah akan
terus berusaha memberikan yang terbaik untuk melindungi kepentingan seluruh
warga negara.
0 comments:
Posting Komentar