Menkeu Sri Mulyani Mengatakan Bahwa Besaran Anggaran IKN Dalam RAPBN 2024 Bukan Sebagai Klimaks Pembangunan

Yogyakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa besaran anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 bukanlah puncak dari seluruh rangkaian pembangunan yang direncanakan. Sebaliknya, anggaran tersebut merupakan tahap awal yang memungkinkan pemerintah selanjutnya untuk melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan angka ini sebagai angka minimal, yang berarti bahwa alokasi anggaran tersebut dapat ditingkatkan jika situasi dan kebutuhan di lapangan mengharuskannya. "Anggaran ini dirancang untuk fleksibel dan adaptif, memberikan ruang bagi pemerintah yang akan datang untuk terus membangun IKN dengan visi jangka panjang," kata Sri Mulyani.

Penetapan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan IKN tetap berjalan, bahkan di tengah dinamika politik dan ekonomi yang mungkin berubah. Ini adalah langkah strategis yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan proyek, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

Tuduhan bahwa anggaran ini adalah bentuk pengeluaran berlebihan atau tidak terencana, sebagaimana disampaikan oleh beberapa pihak, sama sekali tidak berdasar. Sri Mulyani menekankan bahwa setiap langkah pembangunan IKN telah melalui proses perencanaan yang matang, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Lebih lanjut, Menkeu juga menjelaskan bahwa anggaran ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga berbagai program untuk memastikan keberlanjutan ekosistem di IKN, seperti program penghijauan, pengelolaan sumber daya air, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat melihat bahwa pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang yang memerlukan dukungan berkelanjutan. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan, memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masa depan bangsa.

 

Read More

Wamenkeu II Menyatakan Pemotongan Anggaran Makan Siang Gratis Dilakukan Supaya Program Tersebut Lebih Merata Sesuai Dengan RAPBN 2025

Yogyakarta – Dalam upaya memastikan bahwa program makan siang gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, mengumumkan bahwa anggaran makan siang gratis akan dipotong dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per orang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kebijakan yang telah diperhitungkan dengan cermat untuk memastikan pemerataan manfaat program sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Pemotongan anggaran ini bukanlah tanda bahwa pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat, melainkan strategi untuk memperluas cakupan program. Dengan anggaran yang lebih efisien, pemerintah dapat menjangkau lebih banyak individu yang membutuhkan bantuan makan siang gratis. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengutamakan pemerataan dan keadilan sosial.

Sejak awal, program makan siang gratis telah membantu banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan harian mereka. Dengan pemotongan anggaran ini, program tersebut diharapkan dapat menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya belum tersentuh. Pemerintah berusaha keras memastikan bahwa setiap warga negara, terutama yang berada di pelosok dan daerah terpencil, dapat merasakan manfaat dari program ini.

Tentu saja, kebijakan ini juga menghadapi kritik. Beberapa pihak menilai bahwa pemotongan anggaran akan mengurangi kualitas makanan yang diberikan. Namun, Thomas Djiwandono menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa kualitas makanan tetap terjaga meski anggaran dipotong. Pemerintah juga akan terus memantau dan menyesuaikan program agar tetap efektif dan berkualitas.

Langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, efisiensi menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan program-program sosial. Dengan pengelolaan anggaran yang bijak, pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terus menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyat. Kebijakan pemotongan anggaran makan siang gratis ini adalah salah satu contoh bagaimana pemerintah beradaptasi dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih merata. Dengan langkah-langkah seperti ini, stabilitas nasional dapat terus terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat.

Mari kita dukung upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan keadilan sosial demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

 

Read More

Nih Kuncian Jokowi di RAPBN 2023: Jaga RI Biar Tak Ambruk!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 dirancang fleksibel guna mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang masih membayangi.

Dengan demikian artinya APBN 2023 tetap menjadi shock absorber dalam meredam gejolak eksternal, termasuk tekanan inflasi tinggi dan risiko geopolitik yang ditimbulkan dari perang Rusia vs Ukraina.

"Desain APBN 2023 harus senantiasa "Waspada, Antisipatif, dan Responsif" terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak," tegasnya dalam pidato pemaparan RUU APBN 2023 dan nota keuangan, Selasa (16/8/2022).

Seraya mengelola APBN 2023 yang fleksibel, pemerintah tetap dimandatkan untuk mengembalikan defisit anggaran menjadi 3 persen pada tahun depan.

Pada April 2020, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, batasan defisit fiskal diperbolehkan melewati batasan 3 persen hingga 2022. Target ini pun diundangkan dalam UU 2 tahun 2020.

Diketahui, dengan UU tersebut, defisit Indonesia pada tahun 2020 melebar ke 6,14% terhadap PDB dan 2021 turun menjadi 4,65%. Lalu di 2022 ditargetkan bisa turun 3,94% dan 2023 kembali di bawah 3%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan menjalankan amanat UU 2 tahun 2020 tahun depan.

"Indonesia dianggap exceptional, karena kita dalam tiga tahun sudah bisa membuat langkah-langkah agar APBN mengalami soft landing," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2023 dan Nota Keuangan, Selasa (16/8/2022).

Untuk menjaga kredibilitas anggaran, serta mengelolanya agar tetap fleksibel, antisipatif dan responsif sesuai amanat Presiden, Sri Mulyani telah menyiapkan beberapa kuncian dalam RAPBN 2023 yang segera disahkan.

1. Burden Sharing dengan Pemda

Pemerintah pusat telah menyiapkan pengaturan khusus anggaran dalam keadaan darurat dengan skema burden sharing bersama pemerintah daerah.

Strategi ini tertuang dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2023 pasal 19.

"Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat memperhitungkan presentasi tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP Sumber Daya Alam yang dibagihasilkan," ungkap draf RUU tersebut.

Skema berbagi fiskal antar pusat dan daerah ini akan memperhitungkan PNBP atas hasil alam, dengan kondisi tertentu, yaitu kenaikan PNBP sumber daya alam, realisasi PNBP dan kebijakan peningkatan belanja subsidi.

Adapun, persentase ketentuan atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP Migas SDA yang dibagi hasilkan akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.

2. Tidak Ada Belanja PEN

Pada tahun 2023, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah dipastikan tidak akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Dana PEN 2023 tidak ada lagi karena sudah selesai berdasarkan UU No.2 atau Perpu 1/2020. Jadi semuanya sekarang masuk di belanja K/L dan TKDD regular," ujar Sri Mulyani.

Lantas, bagaimana dengan nasib anggaran kesehatan di tengah status pandemi yang belum dicabut?

Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah akan mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6% dari total belanja. Adapun, rinciannya, belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp104,8 triliun dan non-K/L Rp15,9 triliun, sementara TKDD sebesar Rp49,1 triliun.

Fokus anggaran diarahkan untuk penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan layanan kesehatan sekunder dan penguatan inovasi serta teknologi kesehatan.

Jika dilihat besaran anggaran kesehatan pada 2023 ini jauh dibandingkan dengan dana PEN pada 2022 sebesar Rp455,62 triliun. Pada 2021, anggaran PEN mencapai Rp699,43 triliun dan Rp579,78 triliun pada 2020.

Dengan tidak adanya PEN tahun ini, maka pemerintah bisa berhemat lebih besar sehingga normalisasi defisit kembali di bawah 3 persen bisa tercapai.

3. Subsidi Solar Naik

Dalam RAPBN tahun 2023, subsidi energi direncanakan sebesar Rp210.665,4 miliar, terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp138.335,9 miliar dan subsidi listrik sebesar Rp72.329,6 miliar.

Besaran subsidi ini jauh lebih kecil dari subsidi energi tahun ini sebesar Rp502 triliun. Namun, pemerintah memiliki kuncian untuk tetap meringkan beban masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitas APBN.

Khusus untuk solar, pemerintah menetapkan subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp1000/liter. Besaran ini meningkat dibandingkan tahun ini yang hanya sebesar Rp500/liter. Artinya, subsidi solar ini sama dengan besaran yang ditetapkan pemerintah tahun 2020.

Adapun, untuk Pertalite, pemerintah tidak mencantumkannya ke dalam daftar subsidi di RAPBN 2023.

Seperti diketahui, pemerintah akan mendorong kebijakan transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang/ penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pada tahun depan.

4. Burden Sharing dengan Bank Indonesia (BI)

Skema burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) masuk dalam salah satu pasal dalam RAPBN 2023.

Tertulis pada pasal 25, penerbitan SBN oleh pemerintah dapat dibeli BI di pasar perdana berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pada perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Adapun pertimbangan pembelian adalah melihat kondisi pasar SBN, pengaruh terhadap inflasi, jenis SBN yang dapat diperdagangkan dan kesinambungan keuangan Pemerintah dan BI.

Sementara itu, sisa dana dari penerbitan SBN pada tahun ini yang tidak terserap dapat digunakan untuk membiayai penanganan kesehatan dan kemanusiaan, dan/atau program perlindungan masyarakat lainnya.

 

Read More

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Finalisasi RAPBN 2023

Pemerintah tengah melakukan finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 16 Agustus.

“Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat, sehingga ini adalah kombinasi yang harus dijaga,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (08/08/2022).

Sri Mulyani menambahkan, RAPBN 2023 didesain fleksibel sehingga mampu meredam gejolak perekonomian global.

“Presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah tiga persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Oleh karena itu, kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas-prioritas nasional,” ujarnya.

Sejumlah prioritas nasional di tahun 2023 adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), dan penyelenggaraan pemilu.

“Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan, seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yang akan datang, maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber,” jelas Menkeu.

Sri Mulyani menekankan, pemerintah akan memperhatikan sisi pendapatan negara dalam membuat RAPBN 2023. Ia menyebutkan, windfall profit tax yang berasal dari komoditas sangat tinggi yang terjadi di tahun 2022 ini mungkin tidak akan berulang di tahun mendatang.

“Kita memproyeksikan dari sisi pajak, kita mendapatkan Rp279 triliun penerimaan pajak yang berasal dari komoditas. Ini mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini untuk tahun depan. Dari sisi bea cukai, kita mendapatkan bea keluar Rp48,9 triliun untuk tahun 2022, terutama untuk komoditas yang bayar bea keluar seperti CPO,” ucap Menkeu.

Terkait belanja kementerian/lembaga, Sri Mulyani menekankan bahwa alokasi anggaran mencapai Rp933 triliun di tahun 2023 akan difokuskan kepada berbagai fokus program nasional.

“Instruksi Bapak Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, sedangkan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan akan dinaikkan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.

“Tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, namun anggaran kesehatan yang reguler akan naik, dari Rp133 triliun tahun ini naik ke Rp168,4 (triliun). Ini untuk memperkuat sistem kesehatan di Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk subsidi dan kompensasi di tahun mendatang. Tahun ini diperkirakan alokasinya mencapai Rp502 triliun.

“Tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat,” ujarnya.

Menkeu menyampaikan, Presiden meminta jajarannya untuk membuat simulasi stress test pada APBN saat kondisi ekonomi global masih belum membaik. Hal ini dimaksudkan agar ekonomi Indonesia dapat tetap bisa terjaga dan APBN tetap sustainable.

“Ini yang sedang terus kita finalkan. Tadi kita membuat beberapa skenario mengenai kondisi tahun depan apabila gejolak akan berlangsung lebih besar dari yang kita asumsikan,” pungkasnya.

 

Read More