Menkeu Sri Mulyani Mengatakan Bahwa Besaran Anggaran IKN Dalam RAPBN 2024 Bukan Sebagai Klimaks Pembangunan

Yogyakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa besaran anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 bukanlah puncak dari seluruh rangkaian pembangunan yang direncanakan. Sebaliknya, anggaran tersebut merupakan tahap awal yang memungkinkan pemerintah selanjutnya untuk melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan angka ini sebagai angka minimal, yang berarti bahwa alokasi anggaran tersebut dapat ditingkatkan jika situasi dan kebutuhan di lapangan mengharuskannya. "Anggaran ini dirancang untuk fleksibel dan adaptif, memberikan ruang bagi pemerintah yang akan datang untuk terus membangun IKN dengan visi jangka panjang," kata Sri Mulyani.

Penetapan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan IKN tetap berjalan, bahkan di tengah dinamika politik dan ekonomi yang mungkin berubah. Ini adalah langkah strategis yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan proyek, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

Tuduhan bahwa anggaran ini adalah bentuk pengeluaran berlebihan atau tidak terencana, sebagaimana disampaikan oleh beberapa pihak, sama sekali tidak berdasar. Sri Mulyani menekankan bahwa setiap langkah pembangunan IKN telah melalui proses perencanaan yang matang, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Lebih lanjut, Menkeu juga menjelaskan bahwa anggaran ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga berbagai program untuk memastikan keberlanjutan ekosistem di IKN, seperti program penghijauan, pengelolaan sumber daya air, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat melihat bahwa pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang yang memerlukan dukungan berkelanjutan. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan, memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masa depan bangsa.