Jokowi: Kita Harus Bertindak Agar Tidak Terjadi Dekade Pembangunan Yang Hilang!

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KTT BRICS High Level Dialogue on Global Development mengatakan dunia saat ini tak hanya dihadapkan pada tantangan dari sisi pangan, melainkan juga dari sisi stabilitas keuangan.

 

Ancaman krisis pangan ada di depan mata. Krisis pangan yang disebabkan konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah negara tanpa terkecuali Indonesia.

 

Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini diperkirakan turun 1% menjadi 2,6%. Selain itu, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's juga diyakini akan semakin tertunda secara signifikan.

 

"Kita harus bertindak sekarang agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang," kata Jokowi, Senin (27/06/2022).

Krisis pangan yang terjadi tak lepas dari dampak Konflik antara Rusia dan Ukraina yang merupakan produsen dan eksportir komoditas utama dunia. Mulai dari minyak dan gas, pertambangan, hingga pangan banyak berasal dari dua negara tersebut.

Perang telah membuat produksi dan distribusi berbagai komoditas terganggu. Selain itu, banyak pula negara yang melakukan embargo terhadap produk Rusia sebagai bentuk sanksi atas serangan militer ke Ukraina. Alhasil, ini membuat arus komoditas terganggu.

Jokowi sendiri telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemanfaatan lahan di antara tanaman sawit dengan menanam sorgum, jagung, hingga porang. Jokowi ingin Indonesia tak hanya lolos dari ancaman krisis pangan, namun juga bisa mandiri dan memanfaatkan peluang ekspor.

Pemerintah sendiri berencana untuk melakukan kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi yang akan difokuskan pada pupuk urea dan NPK yang selama ini kerap digunakan para petani pada pangan pokok dan komoditas strategis pertanian yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap inflasi.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, pupuk bersubsidi tetap diberikan kepada petani. Menurutnya, produksi pangan nasional diperkirakan lebih stabil seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengamankan pasokan pupuk bersubsidi.

"Apalagi subsidi pupuk adalah bagian dari mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi," kata Daniel.

Daniel mengingatkan perlunya peningkatan pengawasan dan optimalisasi sistem distribusi digital pupuk bersubsidi sehingga kebijakan ini mampu memacu produksi komoditas pangan.

PT Pupuk Indonesia sendiri telah menjamin produksi pupuk bersubsidi sepanjang tahun ini. Perseroan telah menjamin pasokan bahan baku pupuk terutama Phosphate (DAP dan Rock Phosphate) dan Kalium (KCl), hingga akhir tahun 2022.

Adapun stok pupuk bersubsidi hingga Juni 2022 mencapai 737.970 ton, jauh lebih banyak dibandingkan dengan stok dalam ketentuan minimum. Secara terperinci, stok pupuk Urea 371.823 ton, NPK 257.348 ton, SP-36 26.048 ton, ZA 32.955 ton, dan Organik 45.760 ton.

Read More

Jokowi Beri Tiga Usul Di High-Level Dialogue On Global Development

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidatonya dalam High-level Dialogue on Global Development secara virtual. Jokowi bicara tantangan yang dihadapi dunia saat ini sangat berat, yaitu tantangan terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga stabilitas keuangan yang makin sulit.

 

Jokowi mendorong semua negara untuk segera bertindak agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang. Oleh karenanya, Jokowi mengusulkan tiga langkah yang harus dijalankan bersama.

 

Pertama, Jokowi menjelaskan untuk sinergi agar dapat mengatasi emerging challenges.

 

"Pertama, sinergi untuk mengatasi emerging challenges," ujar Jokowi saat menyampaikan pidatonya secara virtual pada High-level Dialogue on Global Development dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (24/6/2022).

 

Sebagai Presiden G20 dan bagian dari Global Crisis Response Group, Indonesia, Jokowi  akan terus berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah ketahanan pangan, energi, dan stabilitas keuangan.

 

Kedua, Jokowi mendorong negara-negara untuk memperkuat kemitraan global untuk Sustainable Development Goals (SDGs) dengan fokus pada pendanaan pembangunan. Jokowi menegaskan bahwa kesenjangan pendanaan SDGs yang meningkat dari USD2,5 triliun per tahun sebelum pandemi menjadi USD4,2 triliun per tahun pasca pandemi harus segera ditutup.

"Upaya serupa juga dilakukan Presidensi G20 Indonesia, mendorong investasi yang menciptakan nilai tambah bagi negara berkembang. Saya juga berharap Global Development Initiative (GDI) dapat menjadi katalis pencapaian SDGs. Saya mendorong penyelarasan GDI dengan ASEAN Outlook on The Indo-Pacific di mana elemen pencapaian SDGs merupakan salah satu ruh dan prioritas kerja sama," jelasnya.

Ketiga, Presiden Jokowi mendorong penguatan sumber-sumber pertumbuhan baru.

Menurutnya, kerja sama Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa

(BRICS) dengan negara mitra harus mendukung untuk transformasi digital yang inklusif, pengembangan industri hijau dan infrastruktur hijau, serta penguatan akses negara-negara berkembang pada rantai pasok global.

 

Jokowi menambahkan, tantangan yang dihadapi dunia saat ini sangat berat, yaitu terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga stabilitas keuangan yang makin sulit.

 

Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini juga turun 1 persen menjadi 2,6 persen dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs makin tertunda cukup signifikan.

 

Oleh karenanya ketiga hal di atas menjadi usulan agar menjadi perhatian negara-negara dunia.

 

"Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk bekerja sama. Recover together, recover stronger," ucapnya.

 

Read More