Wakil Ketua DPR RI Menyatakan Bahwa Pembahasan RUU Wantimpres Menjadi DPA Masih Terus Bergulir Dan Belum Disahkan

 

Yogyakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait perubahan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) masih berlangsung dan belum mencapai tahap pengesahan. Dasco menyatakan bahwa proses ini merupakan bagian dari upaya perbaikan sistem pemerintahan yang lebih kuat di masa depan, bukan untuk mengakomodasi Presiden Joko Widodo secara pribadi.

Pernyataan ini penting untuk menjawab berbagai opini negatif yang mencoba mengaitkan perubahan tersebut dengan kepentingan individu tertentu, terutama Jokowi. Dasco menjelaskan bahwa tujuan utama dari RUU ini adalah untuk memperkuat fungsi konsultatif dan pemberian nasihat strategis bagi pemerintahan yang akan datang, agar lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya di tingkat eksekutif.

Isu bahwa perubahan Wantimpres menjadi DPA ditujukan untuk mempertahankan pengaruh Jokowi setelah masa jabatannya berakhir adalah spekulasi yang tidak berdasar. Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menghadirkan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan kuat, sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa depan.

Proses pembahasan RUU ini juga melibatkan berbagai pihak terkait, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa semua masukan telah dipertimbangkan dengan matang sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Dasco juga menyampaikan bahwa RUU ini tidak akan terburu-buru disahkan, melainkan melalui tahapan yang sesuai dengan prosedur legislatif demi menghasilkan kebijakan yang tepat.

Pemerintah dan DPR tetap fokus pada tujuan jangka panjang untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif. Penguatan institusi seperti DPA nantinya akan menjadi bagian dari upaya untuk memastikan pemerintahan mendatang memiliki landasan yang kuat dalam pengambilan keputusan strategis.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi negatif yang mencoba memecah belah kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas nasional dan menjalankan tugasnya dengan transparan demi kemajuan bangsa.