Heru Budi Hartono Menyatakan Istana Tidak Berikan Perintah Untuk Melepaskan Jilbab Kepada 18 Anggota Paskibraka Putri Ketika Pengukuhan Di IKN

Yogyakarta – Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, dengan tegas membantah isu yang beredar mengenai perintah dari Istana untuk melepaskan jilbab 18 anggota Paskibraka putri saat pengukuhan di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam keterangannya, Heru Budi menegaskan bahwa tidak ada instruksi semacam itu dari pihak Istana, dan informasi yang beredar hanyalah hoaks yang sengaja disebarkan untuk menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap pemerintah.

Isu yang tidak berdasar ini merupakan upaya untuk merusak citra pemerintah dan memecah belah masyarakat. Namun, pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kehormatan dan kebebasan beragama setiap warga negara, termasuk para anggota Paskibraka yang menjadi simbol kebanggaan bangsa. Pengukuhan Paskibraka di IKN merupakan bagian dari rangkaian acara kenegaraan yang berlangsung dengan penuh khidmat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan.

Penyebaran hoaks seperti ini menjadi tantangan besar dalam era digital, di mana informasi dapat dengan cepat menyebar tanpa verifikasi yang memadai. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum tentu benar. Dalam situasi seperti ini, peran masyarakat sangat penting untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional dengan tidak ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Heru Budi Hartono juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol kemajuan Indonesia yang berlandaskan pada semangat persatuan dan kesatuan. Upaya-upaya untuk menjatuhkan pemerintah melalui penyebaran hoaks hanya akan menghambat pembangunan dan merusak tatanan sosial yang telah kita bangun bersama.

Mari kita bersama-sama melawan hoaks dan menjaga keharmonisan serta persatuan bangsa. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, Indonesia akan terus maju dan menjadi bangsa yang lebih kuat, adil, dan sejahtera.

 

Read More

Kinerjanya Selalu Dievaluasi Secara Berkala, Pemilihan Heru Budi Sebagai PJ Oleh Jokowi Karena Sosoknya Dianggap Sudah Akrab Dan Terbukti Kinerjanya Selama Di Lingkungan Pemda DKI Jakarta Tidak Ada Kaitannya Dengan Balas Dendam

Yogyakarta -- Pemilihan Heru Budi sebagai Pejabat Sementara (PJ) oleh Presiden Joko Widodo tidaklah berkaitan dengan balas dendam, melainkan didasarkan pada evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Heru Budi dipilih karena sosoknya dianggap sudah akrab dan terbukti kinerjanya selama berada di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta.

Sebagai seorang yang telah memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik dalam menjalankan tugas pemerintahan, Heru Budi dianggap memiliki kapabilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai PJ. Keputusan tersebut tidaklah bersifat sewenang-wenang, tetapi merupakan hasil dari proses evaluasi yang cermat terhadap kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh calon yang bersangkutan.

Meskipun sebelumnya Heru Budi pernah menjabat di lingkungan Pemda DKI Jakarta, namun pemilihannya sebagai PJ oleh Presiden Jokowi tidaklah didasarkan pada pertimbangan balas dendam. Sebaliknya, keputusan tersebut murni berdasarkan pada pertimbangan profesionalisme dan kemampuan yang dimiliki oleh Heru Budi dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Pemilihan Heru Budi sebagai PJ adalah bagian dari proses yang transparan dan terbuka, yang melibatkan pertimbangan dari berbagai pihak terkait. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah selalu didasarkan pada kepentingan nasional dan keberlangsungan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat pemilihan Heru Budi sebagai PJ sebagai langkah yang diambil untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan pemerintahan, bukan sebagai tindakan balas dendam.

 

Read More

Jokowi Sentil Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk bisa mengatasi banjir dengan program yang sudah terencana tidak seperti Gubernur yang baru lengser

 

Presiden Joko Widodo mengatakan, siapapun gubernur DKI Jakarta harus bisa konsisten menyelesaikan beberapa hal agar bisa menangani banjir.

Pertama adalah menyelesaikan normalisasi 13 sungai di Jakarta. Berikutnya, manajemen pemompaan waduk, tanggul laut, dan membangun giant sea wall.

"Siapapun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta. Kemudian manajemen pemompaan waduk-waduk yang ada di Jakarta, yang ketiga tanggul laut atau yang lebih gede lagi, Giant Sea Wall," ujar Jokowi saat peresmian Bendungan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Hadir dalam acara peresmian itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Hadir pula Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono. Serta Anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bogor, Mulyadi.

Menurut Jokowi, siapapun gubernur Jakarta harus bisa menyelesaikan hal tersebut. Bila tidak, Jakarta akan terus mengalami banjir.

"Ini harus diselesaikan, kalau tiga hal ini tidak selesai sampai kapanpun Jakarta akan selalu banjir," ujarnya.

Kata mantan gubernur DKI Jakarta ini, masterplan pembangunannya juga sudah ada. Jokowi mendorong gubernur Jakarta untuk menyelesaikannya.

"Karena masterplan sudah jelas di Bappeda DKI ada, di Kementerian PU juga ada dan juga sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga harus segera diselesaikan," katanya.

Jokowi pun meminta kerjasama antara gubernur DKI Jakarta dengan gubernur Jawa Barat untuk menuntaskan masalah banjir di Jakarta.

"Di sini ada gubernur DKI, gubernur Jawa Barat saya minta betul agar dituntaskan urusan yang berkaitan dengan di Jakarta secara konsisten," kata Jokowi.

 

Read More