Ukraina Undang Presiden Jokowi ke KTT Krimea

Ukraina mengundang Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi ke konferensi tingkat tinggi (KTT) Krimea. KTT Krimea akan dilaksanakan pada Selasa, 23 Agustus 2022. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari Crimea Platform yang diinisiasi Presiden Volodymyr Zelensky untuk solidaritas kedaulatan Ukraina.

"Undangan sudah disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri RI, formatnya online, tidak perlu melakukan perjalanan dan melalui pembatasan Covid-19," kata Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin dalam jumpa pers virtual, Selasa, 2 Agustus 2022.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI belum menjawab pesan Tempo saat dikonfirmasi ihwal undangan dan kehadiran Presiden Jokowi ke KTT Krimea tersebut.

Berdasarkan situs resminya, platform bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tanggapan internasional terhadap pendudukan Krimea yang sedang berlangsung dan ancaman keamanan yang meningkat. Forum juga dibuat untuk mendorong komunitas internasional supaya menekan Kremlin mencegah pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut dan melindungi korban rezim pendudukan. "Dan tujuan utama, menghilangkan pendudukan Krimea dan kembalinya damai ke Ukraina," tulis pernyataan tersebut.

Pasukan Rusia memasuki Semenanjung Krimea pada Februari 2014. Presiden Vladimir Putin secara resmi membagi wilayah itu menjadi dua subjek federal terpisah dari Federasi Rusia pada bulan berikutnya, yaitu Republik Federal Krimea dan Kota Federal Sevastopol.

Turki, Amerika Serikat, serta Majelis Umum PBB memandang pencaplokan itu sebagai tindakan ilegal. Rusia juga dijatuhi sanksi ekonomi.

Berdasarkan data PBB, pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis pro-Rusia di Donbas telah menyebabkan lebih dari 13.000 orang tewas sejak 2014.

Platform nantinya akan memfokuskan kegiatannya pada lima bidang prioritas: Pertama, konsolidasi kebijakan untuk tidak mengakui upaya pencaplokan Krimea. Kedua, efisiensi sanksi, penguatan, dan penutupan celah untuk pengelakan. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Keempat, memastikan keamanan di wilayah Laut Hitam dan Laut Azov dan sekitarnya, melindungi kebebasan navigasi. Dan kelima, mengatasi dampak ekonomi dan lingkungan yang merugikan dari pendudukan Krimea di wilayah tersebut.