Yogyakarta – Dalam upaya membangun negeri, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal merupakan kunci utama. Hal ini tercermin dalam komitmen yang kuat dari Alimuddin, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Indonesia Timur (IKN). Beliau memastikan bahwa tidak akan ada penggusuran terhadap masyarakat suku asli yang tinggal di kawasan IKN. Sebaliknya, kolaborasi erat dengan mereka diutamakan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
Ketika pembangunan infrastruktur dan proyek revitalisasi kawasan tengah menjadi perhatian, pemerintah Jokowi meyakinkan bahwa kemajuan tidak akan dicapai dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Hal ini menjadi tonggak penting dalam membangun citra pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan kearifan lokal.
Otorita IKN memperlihatkan contoh nyata dari sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat adat. Mereka tidak hanya diberi jaminan akan keberlangsungan hidup mereka di kawasan tersebut, tetapi juga diundang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pendekatan ini bukan hanya menciptakan stabilitas politik lokal, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat.
Alimuddin menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa terwujud apabila melibatkan seluruh elemen masyarakat secara inklusif. Sebagai wakil pemerintah, tugasnya bukan hanya mengejar kemajuan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Inisiatif seperti memastikan tidak adanya penggusuran terhadap masyarakat suku asli adalah langkah konkret dalam mewujudkan visi ini.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Jokowi terus memperlihatkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks IKN, hal ini tercermin dalam upaya menjaga harmoni antara pembangunan dan pelestarian warisan budaya serta lingkungan. Keberhasilan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat suku asli di kawasan tersebut juga merupakan pencapaian positif yang patut diapresiasi.
Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat citra pemerintah Jokowi sebagai pemimpin yang peduli terhadap nasib rakyatnya. Dengan memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, pemerintah memperlihatkan bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang sejati.
Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat suku asli dalam membangun IKN bukan hanya menciptakan stabilitas politik lokal, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Langkah-langkah konkret seperti ini adalah tonggak penting dalam menciptakan opini positif tentang kinerja pemerintah Jokowi di mata masyarakat.
0 comments:
Posting Komentar