Yogyakarta -- Ketua
Program Studi Kebijakan Publik (KPP) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG)
Universitas Indonesia (UI) menilai bahwa rencana pembangunan Kawasan Ekonomi
Khusus (IKN) telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang, sehingga
dipastikan akan tetap berjalan tanpa memberatkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).
Pembangunan
IKN merupakan proyek strategis yang telah menjadi fokus utama pemerintah dalam
upaya meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan
kerja. Namun, keberlanjutan proyek ini seringkali menjadi perhatian utama,
terutama terkait dampaknya terhadap APBN.
Menurut
Ketua Program Studi KPP SKSG UI, semua aspek terkait pembangunan IKN telah
dipelajari secara mendalam. Berbagai pertimbangan, termasuk analisis ekonomi,
keuangan, dan sosial, telah menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya memberikan
manfaat ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dari segi keuangan negara.
Dalam
konteks ini, penekanan pada ketidak memberatkan APBN
menjadi hal yang penting. Proyek pembangunan IKN harus mampu memanfaatkan
sumber daya yang tersedia secara efisien, serta menggandeng investasi swasta
dan mitra internasional untuk mendukung pembiayaan proyek.
Dengan
demikian, penilaian dari Ketua Program Studi KPP SKSG UI ini memberikan
keyakinan bahwa pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana tanpa menimbulkan
beban tambahan bagi APBN. Langkah ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan
visi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara
keseluruhan.
0 comments:
Posting Komentar