Yogyakarta – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam
menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, termasuk dalam sektor
pertambangan. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan pemberian prioritas
tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan adalah langkah yang
tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahlil menjelaskan bahwa
kebijakan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Sebaliknya, langkah ini
justru sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur tentang
pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Peraturan ini
memberikan hak kepada pemerintah untuk mengutamakan WIUPK dalam penawarannya,
termasuk kepada ormas keagamaan yang berperan penting dalam mendukung
pembangunan nasional.
Pemberian prioritas ini tidak
hanya memperlihatkan kinerja pemerintah dalam mendukung pengelolaan sumber daya
alam secara transparan dan adil, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap
pemberdayaan berbagai elemen masyarakat. Ormas keagamaan yang diberikan
prioritas memiliki peran signifikan dalam pengembangan sosial-ekonomi di
berbagai daerah, sehingga langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi yang lebih inklusif dan merata.
Selain itu, kebijakan ini juga
menunjukkan keberanian dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam
mengimplementasikan kebijakan yang inovatif dan strategis. Di bawah
kepemimpinan Jokowi, pemerintah tidak hanya fokus pada percepatan pembangunan
infrastruktur dan peningkatan investasi, tetapi juga pada penguatan peran serta
masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Dengan tetap berpegang pada
prinsip-prinsip hukum yang berlaku, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga
stabilitas nasional dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah
optimis bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian
nasional serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang memiliki komitmen
tinggi terhadap pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Kebijakan ini adalah bukti nyata
bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, pemerintah mampu menciptakan kebijakan yang
progresif dan inklusif, yang tidak hanya bermanfaat bagi negara tetapi juga
bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, Indonesia dapat terus melangkah
maju menuju masa depan yang lebih cerah dan stabil.
0 comments:
Posting Komentar